Social Items

Kabupaten Konawe adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Unaaha.


Dulu kabupaten ini bernama Kabupaten Kendari. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.480 km² dan berpenduduk sebanyak 253.659 jiwa (2017). Kabupaten Konawe dikenal sebagai lumbung beras di provinsi Sulawesi Tenggara.

SEJARAH AWAL KABUPATEN KONAWE

Terbentuknya Kabupten Kendari (Konawe) terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Kendari, Sampara, Wawotobi, Lambuya, Ranomeeto, Moramo, Unaaha, Asera, Lainea, Wawonii, Lasolo dan Tinanggea. Perkembangan Pemerintahan Daerah Tk. II Kabupaten Kendari sejak Tanggal 3 Maret 1960 sampai dengan Tanggal 28 September 1962, ibukota Kabupaten Daerah Tk. II Kendari berkedudukan di Kendari.

Pada masa pemerintahan H. Andri Jufri, SH sebagai Bupati Kabupaten Daerah Tk. II kendari yang Ganda ibukota Kabupaten Daerah Tk. II Kendari dipindahkan dari wilayah administrasif Kota Kendari ke wilayah Kecamatan Unaaaha dengan Ibukota Unaaha.

Pada Tahun 1995, Kabupaten Daerah Tk. II Kendari memekarkan sebagian wilayahnya berdasarkan UU. 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kota Madya Kendari saat itu Kabupaten Tk. II Kendari terdiri dari 27 wilayah Kecamatan dan 345 Desa / Kelurahan.

Pada Tahun 2003 Kabupaten Daerah Tk. II Kendari memekarkan wilayahnya berdasarkan UU. 4 Tahun 2003 Tanggal 23 Februari 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan.

Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari mengubah nama menjadi Kabupten Konawe dengan ibukota Unaaha pada Tanggal 28 September 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe. Saat itu Pemerintah Kabupaten Kendari dipimpin oleh Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si sebagai bupati dan Drs. H. Tony Herbiansyah sebagai wakil bupati.

Pada tahun 2007 Kabupaten Konawe sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi DOB Baru berdasarkan UU. 13 Tahun 2007 Tanggal 2 Juli 2007 Tentang Pembentukan DOB Kabupaten Konawe Utara. Pada Tahun 2013 Kabupaten Konawe memekarkan wilayahnya lagi di Kepulauan Wawonii berdasarakn UU. 13 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pembentukan DOB Baru Konawe Kepulauan. Sampai dengan Tahun 2013 wilayah administrasi Kabupaten Konawe 29 Kecamatan dan 335 Desa / Kelurahan.

Sejak berdirinya hingga saat ini, Kabupaten Konawe dipimpin oleh beberapa bupati, yaitu:

1. Drs. Abdullah Silondae (Bupati) Periode 1960-1969
2. Aboenawas (Bupati) Periode 1969-1973
3. Konggoasa (PJS. Bupati) Periode 1973
4. Abdul hamid (Bupati) Periode 1973-1977
5. H. Andri Jufri, SH (Bupati) ) Periode 1977-1988
6. Drs. H. Anas Bunggasi (Bupati) Periode 1988-1992
7. Drs. H. Razak Porosi (Bupati) Periode 1992-2003
8. Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si (Bupati) - Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si (Wakil Bupati) Periode 2003-2008

Sejak berlakunya UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih langsung melalui pemelihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada. Kabupaten Konawe membuat pilkada langsung pada Tahun 2008.

Sumber : https://konawekab.go.id

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara

Sejarah kabupaten Kolaka pada zaman dahulu merupakan wilayah Kerajaan Mekongga yang penduduknya bersuku bangsa Tolaki (artinya orang berani). Pada zaman dahulu jazirah, Sulawesi Tenggara dikenal dengan nama “Tanah Alau”, yang berarti tanah di sebelah timur, karena orang di Sulawesi Selatan selalu melihat matahari terbit di sebelah timur tempat mereka.


Nama asli daerah Kolaka adalah “Wonua Sorume” yang berarti negeri Anggrek alasan di daerah ini banyak Anggrek berwarna kuning emas dan mengkilat, Anggrek ini dibuat khusus, tempat rokok dan lain-lain yang harganya mahal.Pada zaman dahulu hanya raja-raja dan bangsawan saja yang bisa memakai benda-berbeda yang dibuat dari Anggrek ini.

Pada abad ke 14, dua orang dari keluarga Sawerigading menuju Sulawesi Tenggara (Tanah Alau). Kedua saudara tersebut yaitu Larumbalangi (laki-laki) dan Wekoila (puteri).Wekoila merupakan nama julukan, terdiri atas 'Kami' menyatakan wanita, dan 'Koila' adalah sejenis siput di laut yang putih bersih.

Wekoila ini adalah seorang puteri yang cantik, kulitnya putih bersih seperti koila.Nama sebenarnya dari Wekoila adalah Tenrirawe (We Tenrirawe). Larumbalangi membentuk kerajaan Mekongga yang bertempat tinggal di Wundulako, Ulu Balandete. Saat Wekoila terus ke daerah Kendari dan membuat Kerajaan Konawe.

Susunan pemerintahan Kerajaan Mekongga, yaitu: (1) Pemerintah Pusat Kerajaan, terdiri atas (a) Mokole atau Bokeo adalah Raja, (b) Kapita, tangan besi Mokole, (c) Pabitara, Penyambung Lidah, (d) Sapati, adalah urusan umum dan rumah tangga (2) Penguasa Wilayah atau Pu Tobu, menguasai beberapa daerah dan tugasnya diatur oleh Osara (adat) di wilayah hukumnya; (3) Penguasa Daerah, setiap daerah dikepalai oleh Tonomotuo, yang disetujui oleh (a) Pabitara, disetujui dan diselesaikan perkara, (b) Tolea, yang didukung pernikahan / perceraian dan (c) Posudo, sebagai pembantu umum.

Sejarah Perkembangan Pemerintahan Tanah Mekongga

Lokasi Kerajaan Mekongga terletak di daratan Sulawesi Tenggara. Pusat pemerintahan atau Ibukota Kerajaan Mekongga pada awalnya terletak di Kolumba (Ulu Balandete) yang terletak kira-kira enam kilometer dari Kota Kolaka sekarang. Namun dalam perkembangannya pusat pemerintahan Kerajaan Mekongga kemudian pindah ke Puunaha (wilayah Wundulako sekarang) .4 Wilayah Kerajaan Mekongga mencakup empat wilayah hukum (Siwolembatohuuo), seperti berikut:

1. Wilayah sebelah Utara dikuasai oleh seorang yang bergelar Kapitayang berkedudukan di Balandete,
2. Wilayah sebelah Timur dikuasai oleh seorang yang bergelar Pabitarayang berkedudukan di Epe.
3. Wilayah sebelah Selatan dikuasai oleh seorang yang bergelar Putobuuyang berkedudukan di La Mekongga.
4. Wilayah sebelah Barat dikuasai oleh seorang Sapatiyang berkedudukan di Lelewawo.

Masa Penjajahan Belanda

Kedatangan Belanda ke daerah ini pada tahun 1906, susunan pemerintahan dirubah menjadi lengkap Bokeodan Kapita. Wilayah Kolaka diambil tujuh distrik, setiap distrik dikepalai oleh seorang Anakia yang bergelar Mokole. Jadi kedudukan Mokoleyang diterbitkan oleh Kerajaan Mekongga, maka dengan ini diturunkan menjadi Kepala Distrik.

Tonomutuo ditiadakan dan diganti dengan Kepala Kampung, didukung seorang yang bergelar Sarea. Ketujuh distrik tersebut yaitu: Distrik Kolaka (ibu negerinya Kolaka), Distrik Mambulo (ibu negerinya Rate-Rate), Distrik Singgere (ibu negerinya Tinondo), Distrik Tawanga (ibu negerinya Tawanga), Distrik Lapai (ibu negerinya Tongauna), Distrik Konaweha ( ibu negerinya Watumendonga), dan Distrik Kondeeha (ibu negerinya Mala-Mala). Seiring dengan perjalanan waktu, akibat politik Belanda,

Pada tahun 1933 Belanda mengadakan perubahan lagi susunan pemerintahan distrik, yaitu: (1) Bokeo, (2) Kapita, dan (3) Sapati. Akan tetapi tujuh distrik yang dibangun Belanda dibuat tiga distrik saja, yaitu: (1) Distrik Kolaka (ibukotanya Kolaka), (2) Distrik Sulewatu (ibukotanya Mowewe), dan (3) Distrik Patampanua (Ibukotanya Mala-Mala).Selanjutnya Distrik Kolaka dibagi dua bagian, yaitu Utara dan Selatan, masing-masing dikepalai oleh Sapati dan Bokeo.

Distrik Solewatu dikepalai oleh Kapita, Distrik Patampanua dikepalai oleh Mokole Patampanua. Dengan sendirinya Bokeo, Kapita dan Sapati menjadi Kepala Distrik dan Sulewatang yang berkuasa. Setiap distrik terdiri dari tiga Order Distrik dengan gelaran Kepala Distrik Bawahan.

Masa Penjajahan Jepang

Pada zaman penjajahan Jepang susunan pemerintahan tidak berubah, akan tetapi sebutan untuk kepemimpinan pemerintahan diubah menjadi bahasa Jepang. Selanjutnya pada zaman Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, perubahan juga tidak ada, Sulewetang waktu itu Andi Kasim diangkat menjadi Kepala Pemerintah Negara Republik Indonesia di Daerah Kolaka.

Setelah terjadi pertempuran yang luar biasa antara PKR dengan NICA, NICA membahas Kota Kolaka pada tanggal 7 Februari 1946. Selanjutnya NICA membentuk pemerintahan dengan susunan sebagai berikut: (1) Bokeo, (2) Kapita, (3) Pabitara, dan ( 4) Sapati. Adat kampung dimulai seperti semula, tetapi tidak berkembang dengan cepat. Pada zaman Negara Indonesia Timur ini menjadi Neo Swapraja.

Keuangan Swapraja Kendari dan Kolaka disatukan menjadi Kas Konawe. Oleh karena itu Distrik Patampanua mengubah diri dari Kolaka dan tetap pada status afdeeling Luwu pada tahun 1947 sampai keluarnya UU No. 29/1959. Dengan demikian Daerah Kolaka hanya terdiri dari dua distrik, yaitu Distrik Kolaka (ibukotanya Kolaka) dan Distrik Solewatu (Ibukotanya Mowewe).

Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada tanggal 30 April 1950 Pemuda Republik Indonesia (PRI) Kolaka (yang dibentuk pada tanggal 17 September 1945) mengadakan rapat dan salah satu keputusannya adalah seluruh Negara bagian yang ada di seluruh Indonesia segera melebur dan masuk ke Republik Indonesia.

Selanjutnya beberapa organisasi politik yang ada di Kolaka membuat klaim, meminta agar Daerah Kolaka yang berstatus Kewedanan menjadi kabupaten (Kabupaten Kolaka).Perjuangan ini berlangsung sejak tahun 1950, namun terwujud pada tahun 1960. Perjuangan pertama menuntut agar Kabupaten Sulawesi Tenggara dipecah dua, menjadi: (1) Kabupaten Buton / Muna, dan (2) Kabupaten Kendari / Kolaka.

Dengan timbulnya perkembangan baru, maka lahirlah gagasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi untuk menjadikan setiap kewedanan menjadi kabupaten, maka Kolaka meminta menjadi kabupaten itu sendiri dan terwujud pada tahun 1960, berdasarkan UU No. 29/1959.Berdasarkan Undang- Undang tersebut istilah distrik ditiadakan.

Daerah Kolaka dibagi atas tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Kolaka (ibukota Wundulako), Kecamatan Tirawuta (ibukota Rate-Rate) dan Kecamatan Batu Putih (ibukota Wawo) .Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kolaka pada tahun 1999 terdiri dari 10 wilayah kecamatan, 173 desa dan 39 kelurahan. Daerah ini juga dibagi atas dua wilayah kerja pelayan Bupati, yaitu:

· Pembantu Bupati Wilayah Kolaka Bagian Selatan dan Timur berkedudukan di Anaiwoi
· Dengan wilayah kerja diterbitkan: Kecamatan Tirawuta, Ladongi, Mowewe, Wundulako, Pomalaa, Watubangga dan Kolaka
· Pembantu Bupati Wilayah Kolaka Utara dan Barat yang berkedudukan di Mala-Mala dengan wilayah kerja di Kecamatan Wolo, Lasusua, dan Pakue.
· Pulau - pulau yang ada di Kabupaten Kolaka antara lain:

1. Pulau Padamarang
2. Pulau Lambasina Kecil
3. Pulau Lambasina Besar
4. Pulau Maniang
5. Pulau Buaya
6. Pulau Pisang
7. Pulau Lemo


Sumber : https://www.kolakakab.go.id

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara

Kabupaten Buton adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Buton terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasar Wajo.

SEJARAH AWAL MULA BUTON


Pada zaman dahulu di daerah ini pernah berdiri kerajaan Buton yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Buton.

Buton dikenal dalam Sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah Nagarakertagama karya Prapanca pada Tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) Keresian atau tempat tinggal para resi dimana terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air. 

Rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Nama Pulau Buton juga telah dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit. Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, menyebut nama Pulau Buton.

Untuk menjadi sebuah Kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana (si empat orang) yaitu Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, Sijawangkati yang oleh sumber lisan mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke – 13.

Mereka mulai membangun perkampungan yang dinamakan Wolio (saat ini berada dalam wilayah Kota Bau-Bau serta membentuk sistem pemerintahan tradisional dengan menetapkan 4 Limbo (Empat Wilayah Kecil) yaitu Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropadan Baluwu yang masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Bonto sehingga lebih dikenal dengan Patalimbona.

Keempat orang Bonto tersebut disamping sebagai kepala wilayah juga bertugas sebagai pelaksana dalam mengangkat dan menetapkan seorang Raja. Selain empat Limbo yang disebutkan di atas, di Buton telah berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Tobe-tobe, Kamaru, Wabula, Todanga dan Batauga.

Maka atas jasa Patalimbona, kerajaan-kerajaan tersebut kemudian bergabung dan membentuk kerajaan baru yaitu kerajaan Buton dan menetapkan Wa Kaa Kaa (seorang wanita bersuamikan Si Batara seorang turunan bangsawan Kerajaan Majapahit) menjadi Raja I pada tahun 1332 setelah mendapat persetujuan dari keempat orang bonto/patalimbona (saat ini hampir sama dengan lembaga legislatif).

Dalam periodisasi Sejarah Buton telah mencatat dua Fase penting yaitu masa Pemerintahan Kerajaan sejak tahun 1332sampai pertengahan abad ke – 16 dengan diperintah oleh 6 (enam) orang raja diantaranya 2 orang raja perempuan yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona.

Kedua raja ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu derajat kaum perempuan sudah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat Buton. Fase kedua adalah masa Pemerintahan Kesultanan sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Buton pada tahun 948 Hijriah ( 1542 Masehi ) bersamaan dilantiknya Laki La Ponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis sampai pada Muhammad Falihi Kaimuddin sebagai Sultan Buton ke – 38 yang berakhir tahun 1960.

SUKU BUTON


Secara umum, orang Buton adalah masyarakat yang mendiami wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Daerah-daerah itu kini telah menjadi beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara diantaranya Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat.

Selain merupakan masyarakat pelaut, masyarakat Buton juga sejak zaman dulu sudah mengenal pertanian. Komoditas yang ditanam antara lain padi ladang, jagung, singkong, ubi jalar, kapas, kelapa, sirih, nanas, pisang, dan segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Orang Buton terkenal pula dengan peradabannya yang tinggi dan hingga saat ini peninggalannya masih dapat dilihat di wilayah-wilayah Kesultanan Buton, diantaranya Benteng Keraton Buton yang merupakan benteng terbesar di dunia, Istana Malige yang merupakan rumah adat tradisional Buton yang berdiri kokoh setinggi empat tingkat tanpa menggunakan sebatang paku pun, mata uang Kesultanan Buton yang bernama Kampua, dan banyak lagi.

Jika melihat dari Sejarah Suku Buton dan asal usulnya dapat diketahui dengan mengungkapkan lebih dahulu sejarah kedatangan Sipanjonga dan kawan-kawannya, yang dikenal dalam sejarah wolio dengan nama Kesatuannya “Mia Pata Mianan” yang artinya “empat orang” lebih jelasnya dimaksudkan dengan empat pemuka yaitu Sipanjonga, Simalui, Sijawangkati dan Siuamanajo.

Dan dengan berpegang pada buku silsilah dari Raja-raja di Wolio, keempat orang tersebut konon menurut riwayat berasal dari tanah Semenanjung Johor (Malaysia) pulau Liya Melayu, di mana tibanya di Buton dapat diperkirakan berkisar akhir abad ke 13 atau setidaknya pada awal abad ke 14. Perkiraan tibanya Sipanjonga dan kawan-kawannya.

Dalam Riwayat H. J. Van Den Berg, ia menuliskan antara lain:

Dalam tahun 1275 bertolaklah satu tentara kertanagara dari pelabuhan Tuban. Tentara itu mendarat di daerah muara sungai Jambi dan: rebut daerah itu, yang lalu dijadikan daerah takluk bagi kerajaan Singosari. Dalam waktu 10 tahun saja, jajahan kerajaan Jawa itu telah dapat diluaskan sampai kedaerah hulu sungai jambi.

Didirikanlah kembali kerjaan Melayu lama didaerah itu, tetapi sebagai negara bagian pada kerajaan Singosari. Raja Melayu dijadikan Raja takluk kepada Baginda Kertanagara. Kerajaan Melayu menjadi penting kedudukannya, sehingga dalam abad ke 14 seluruh Sumatera kerapkali disebut juga melayu.

Suatu kumpulan karya, yang di dapat orang di daerah jambi, atas perintah Kertanagara diangkut ke melayu dalam tahun 1286. Maksud kertanagara telah jelas, yaitu mendirikan satu kerajaan Jawa di Sumatera tengah, yang akan menjadi pusat kebudayaan Jawa dipulau itu. Kerajaan Jawa yang di Sumatera itu merupakan suatu bahaya yang besar sekali bagi Sriwijaya. Akan tetapi Sriwijaya terlalu lemah untuk mencegah maksud Kertanagara itu.

Kekuasaan Sriwijaya telah runtuh pada segenap pihak. Dibagian Utara Semenanjung Malaka. Sebagian dari daerah Sriwijaya telah direbut kerajaan Siam yang baru saja berdiri. Di Aceh pun telah mulai pula timbul kerajaan baru, umpamanya kerajaan Perlak dan Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan baru itu telah menjadi kerajaan islam (yang pertama di Indonesia). Perhubungannya dengan Sriwijayahampir tidak ada lagi.

Kerajaan Pahang pun yang terletak di Semenanjung Malaka, rupanya telah menjadi daerah takluk juga pada kerajaan Singosari, yang telah sejak lama mengakui kekuasaan tertinggi dari Sriwijaya, rupanya terlepas pula dalam zaman itu dan telah menjadi bagian kerjaan Singosari.

Sipanjonga dan teman-temannya serta pengikut-pengikutnya, sebagai seorang raja di negerinya, yang termasuk di dalam kerjaan Sriwijaya, mengetahui kedudukan Sriwijaya sudah demikian lemahnya, Ia mengambil kesempatan untuk meninggalkan kerajannya mencari daerah lain untuk tempat tinggalnya dan Untuk dapat menetap sebagai seorang raja yang berkuasa dan tibalah mereka di Pulau Buton.

Tibanya Sipanjonga dengan kawan-kawan tidak bersama-sama dan tidak pula pada suatu tempat yang sama dan rombongannya terdiri dalam dua kelompok, dengan tumpangan mereka yang disebut dalam zaman “palulang”.

Kelompok pertama Sipanjonga dengan Sijawangkati sebagai kepala rombongan mengadakan pendaratan yang pertama di Kalaupa, suatu daerah pantai dari raja tobo-Tobo, sedangkan Simalui dan Sitamanajo mendarat di Walalogusi (kira-kira kampung Boneatiro atau di sekitar kampung tersebut Kecamatan Kapontori sekarang). Pada waktu pendaratan pertama itu Sipanjonga mengibarkan bendera kerajaannya pada suatu tempat tidak jauh dari Kalampa, pertanda kebesarannya. Bendera Sipanjonga inilah yang menjadi bendera kerajaan buton yang disebut “tombi pagi” yang berwarna warni, “longa-longa” bahasa wolionya.

Di kemudian tempat di mana pengibaran bendera tersebut dikenal dengan nama “sula” yang sampai sekarang masih dikenal, terdapat di dalam desa Katobengke Kecamatan Wolio, tidak jauh lapangan udara Betoambari.

Kemudian maka keempat pemuka tersebut di atas yang membuat dan meninggalkan sejarah dan kebudayaan wolio, sedangkan kerajaan yang pada zamannya pernah menjadi kerajaan yang berarti, dan merekalah pula yang mengawali pembentukan kampung-kampung, yang kemudian sesuai dengan perkembangannya menjadi kerajaan dan inilah yang dimaksudkan dengan kerajaan Buton, yang sebagai Rajanya yang pertama Ratu I Wa Kaa Kaa.

Di tempat pendaratannya tersebut Sipanjonga dan kawan-kawannya membangun tempat kediamannya yang lambat laun menjadi sebuah kampung yang besar, yang tidak lama setelah pendaratannya itu Rombongan Simalui dan Sitamanajo bersatu kembali dengan Sipanjonga di Kalampa.

Oleh karena letak tempat tinggal dari Sipanjonga dekat pantai bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadinya gangguan-gangguan keamanan, terutama sekali dari bajak laut yang berasal dari Tobelo Maluku – masyuurnya gangguan keamanan dari apa yang dikenal dengan tobelo, demikian di takuti sehingga menjadi akta menakuti anak-anak dari kalangan orang tua dengan “jaga otobelo yitu” artinya “awas tobelo itu”.

Untuk mengindarkan diri dari gangguan keamanan Sipanjonga dan rakyatnya meninggalkan Kalampa menuju arah gunung yang tidak jauh dari tempatnya itu kira-kira 5 km dari tepi pantai di tempat yang baru inilah Sipanjonga dan rakyatnya bermukim.

Karena di tempat yang baru itu masih penuh dengan hutan belukar maka untuk membangun tempat kediaman mereka ditebasnya belukar-belukar itu, yang pekerjaan menebas itu dalam bahasa wolionya dikatakan “Welia”. Inilah asal nama “Wolio” dan tempat inilah pula yang menjadi tempat pusat kebudayaan Wolio ibu kota kerajaan.

Diriwayatkan lebih jauh bahwa pada waktu Sipanjonga dan teman-teman menebas hutan belukar di tempat itu didapati banyak pohon enau. Terlebih di atas sebuah bukit bernama “Lelemangura” Rahantulu – Di tempat ini diketemukan putri Raja Wa Kaa Kaa. Lelemangura bahasa Wolio terdiri dari anak kata “lele” dan “mangura”. Lele berarti tetap dan mangura mudah. Ini mengandung makna kiasan terhadap putri Wa Kaa Kaa yang karena ditemukan dan dianggap sebagai bayi dalam arti “diberi baru menerima, disuap lalu menganga dan hanya menangis dan tertawa yang dikenalnya”. Tujuan hakekatnya supaya tetap diingat bahwa Raja adalah “anak” dari Betoambari Bontona Peropa dan Sangariarana Bontona Baluwu Siolimbona pada keseluruhannya

Bukit inilah yang kemudian masyur dengan sebutan Lelemangura. Salah seorang teman dari Sipanjonga yang bernama Sijawangkati mendapatkan enau dan dengan diam-diam ia menyadap enau itu. Ketika yang empunya enau yang bernama Dungkungeangia datang menyadap enaunya, didapatinya enaunya sudah di sedap orang yang tidak diketahuninya. Timbullah marahnya. Dipotongnya sebatang kayu yang cukup besar. Melihat potongan batang kayu itu, timbul dalam pemikirannya betapa besar dan kuat orang yang memotong kayu itu namun tidak menimbulkan rasa takut pada diri Sijawangkati.

Untuk mengimbangi potongan kayu itu, dipotongnya rotan yang panjangnya satu jengkal yang cukup besar juga, kemudian batang rotan itu disimpulnya. Karena kekuatan simpulan pada batang rotan itu, hampir tidak kelihatan, kemudian diletakkannya di atas bekas potongan batang kayu itu. Tentu orang yang menyadap enau saya ini adalah orang yang sakti dan mungkin bukan manusia biasa.

Suatu waktu secara kebetulan keduanya bertemu di tempat itu. Maka terjadilah perkelahian yang sengit, yang sama-sama kuat. Masing-masing tidak ada yang kalah. Pada akhirnya keduanya karena sudah kepayahan berdamai. Mufakatlah keduanya untuk hidup damai dan saling membantu dan bagi anak cucu mereka dikemudian akan hidup di dalam alam kesatuan dan persatuan. Dengan adanya perdamaian sijawangkai Dungkusangia tersebut maka negeri tobe-tobe masuk dan bersatu dengan Wolio. Letak negeri tobe-Tobe itu dari tempat tinggal Sipanjonga +7 KM.

Dapat dijelaskan disini bahwa Dungkusangia dimaksudkan menurut keterangan leluhur adalah berasal dari Cina yang selanjutnya dalam buku silsilah bangsawan Buton dikatakan asal “fari” asal “peri”. Menurut Pak La Hude (Sejarawan) dikatakan orangnya amat putih, sama halnya dengan putihnya isi kelapa yang dimakan fari (binatang semacam serangga).

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara

Subscribe Our Newsletter