Kuwaluhan.com
Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 km² dan populasi 462.125 jiwa 2017. Kabupaten ini bermotto "Saiyo Sakato".

Ibukota Kabupaten Padang Pariaman adalah Parit Malintang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 79 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang pemindahan ibu kota kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di kecamatan Enam Lingkung.

AWAL MULA KABUPATEN PADANG PARIAMAN


Masyarakat Padang Pariaman, masih menurut narasi tambo, turun dari darek minangkabau, dari pedalaman tengah sumatera. penduduk daerah ini menurut laporan tahunan pemerintah daerah, berdasarkan pengakuan dari masyarakat padang pariaman sendiri, barasal dari paguruyung Batusangkar, yang terletak di darek minangkabau (Pemda Tk I Sumbar, 1978;7).

Rantau Pariaman, selanjutnya menurut Dobbin, didirikan oleh imigran yang berasal dari Batipuh yang dianggap memiliki landasan kerajaan (Dobbin, 2008:84). Dalam waktu yang tidak pernah diketahui secara pasti, berkemungkinan sejak tahun 1300 M, para perantau awal(peneruka) tersebut turun bergelombang  ke wilayah pantai barat dan membuka pemukiman.

Desa-desa awal di pantai Padang Pariaman, menurut catatan Suryadi, sesuai perjalanan waktu lalu menjadi entrepot-entrepot dagang dan pelabuhan. Entrepot dagang dan pelabuhan tersebut dikembangkan oleh orang -orang dari kampung-kampung tertentu didarek (seperti yang telah disebut diatas), yang semula tujuannya untuk memajukan kepentingan dagang mereka sendiri.

Ketika pemukiman koloni itu semangkin berkembang, daerah-daerah pemukiman juga terus membesarkan dirinya seperti fungi dikulit manusia.

Hamka Mengatakan, nama pariaman sendiri berasal dari kata dalam bahasa arab,"barri aman". sebagaimana yang dikutip suryadi, kata dalam bahasa arab tersebut kurang lebih memiliki arti: "tanah daratan yang aman sentosa" (suryadi, 2004:92).

Dalam literatur pribumi lain, kata Pariaman kadang juga dianggap berasal dari "parik nan aman", yang artinya kira-kira pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di bandar-bandar di Rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang (Bagindo Armaidi Tanjung, 2006;11).

Sebelum orang eropa datang ke kawasan Rantau Pariaman, Kota-kota pelabuhan penting dikawasan ini, seperti pelabuhan pariaman dan tiku sudah dikunjungi pelaut-pelaut dari arab, china, dan gujarat (suryadi, 2004:93). Di kota-kota ini, komoditi dagang dari pedalaman minangkabau ini ditumpuk sebelum dikapalkan ke pelabuhan-pelabuhan lain.

Kota-kota ini sudah lama menjadi pelabuhan penyalur keluar emas dari pedalaman minangkabau (suryadi, 2004:94),  Kawasan tengah sumatera sejak dulu memang terkenal sebagai penghasil emas. Itulah sebabnya terkadang, Pulau Sumatera juga disebut sebagai pulau emas. Jalur penyalur emas yang dihasilkan pedalaman Minangkabau kemudian dibawa ke pesisir pantai baik ke pesisir barat maupun ke pesisir timur. ke pesisir barat dipasok melalui kampung-kampung pantai di Rantau Pariaman.

Setelah kemerdekaan, Daerah administrasi periode kolonial, priaman, tikoe en de danau districten kemudian disahkan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibukota Kota Pariaman.

Pada awalnya Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah di Sumatera No 81/Kom/U/1948 tentang Pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, meliputi daerah kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan.

Kabupaten Samudera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dimana Propinsi Sumatera tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang/Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam Surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Milter Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA. Murad

Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2016 memiliki 17 Kecamatan, dan 103 nagari yang setelah dilakukan pemekaran nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari.

Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto Sungai Sarik yaitu 12 Nagari, Kecamatan Lubuk Alung, Nan Sabaris sebanyak 9 Nagari, Kecamatan Batang Anai, 2x11 Enam Lingkung, V Koto Kampung Dalam, Ulakan Tapakis sebanyak 8 Nagari, Kecamatan Padang Sago, Patamuan, sebanyak 6 Nagari, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, sebanyak 5 Nagari, dan Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau,V Koto Timur, 2x11 Kayutanam sebanyak 4 Nagari, kemudian Kecamatan Batang Gasan hanya mempunyai 3 nagari.

Sumber : http://www.padangpariamankab.go.id

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sarilamak. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km2 dan berpenduduk sebanyak 374.067 jiwa 2017.

AWAL MULA KABUPATEN 50 KOTA


Menurut cerita, dalam salah satu tambo- cerita historis tetang asal-usul dan silsilah nenek moyang orang Minangkabau di Sumatera Barat terdapat sebuah kerajaan Pariangan yang dipimpin oleh Datuak Badaryo Kayo. Ia memiliki saudara seayah bernama Datuak Ketumanggugan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang.

Suatu hari kedua saudara ini bertemu Datuak Bandaryo Kayo guna membicarakan masalah kepadatan penduduk di kerajaan tersebut. Dalam pertemuan itu disepakati untuk memindahkan sebagian peduduk kerajaan ke daerah pemukiman baru.

Setelah mengetahui daerah-daerah yang akan dijadikan permukiman baru, mulailah pemindahan sebagai penduduk ke tiga arah yakni Utara, Barat dan Timur. Daerah permukiman baru di sebelah Barat kemudian diberi nama Luhak (daerah) Agam. Daerah sebelah Timur dinamakan Luhak Tanah Datar.

Semetara itu, Datuak Sri Maharajo Nan Banego memimpin 50 orang menuju ke arah Utara, daerah Payakumbuh. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Luhak Lima Puluah yang dalam perkembanganya menjadi Kabupaten 50 Kota.

Untuk mengenang searah asal-usul nama kabupaten ini, pada lambang daerahnya kemudian dicatumkan angka 50.

PENINGGALAN SEJARAH

Di pelosok desa Mahat, kecamatan Suliki Gunung Mas, banyak ditemukan peninggalan kebudayaan megalitikum. Di desa ini dapat disaksikan pemandangan kumpulan batu-batu menhir dengan latar belakang perkebunan tanaman gambir yang menyerupai panorama perkebunan teh di daerah Puncak, Jawa Barat.

Karena pemandangan inilah, pada tahun 1981desa Mahat dimasukkan dalam salah satu objek wisata dari 73 objek wisata di kabupaten ini.

Menurut sebagian sejarawan, Minanga Tamwan berada di hulu sungai Kampar, di sebelah timur kabupaten Lima Puluh Kota. Daerah ini tercantum dalam Prasasti Kedukan Bukit sebagai daerah asal Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya.

Dalam prasasti tersebut Dapunta Hyang membawa 20.000 tentara dengan perbekalan sebanyak dua ratus peti berjalan dengan perahu, dan yang berjalan kaki sebanyak seribu tiga ratus dua belas orang.

Tambo Minangkabau mencatat bahwa Dapunta Hyang turun dari Gunung Marapi ke Minanga Tamwan dan keturunannya meluaskan rantau ke selatan Sumatera. Minanga Tamwan atau Minanga Kabwa diperkirakan merupakan asal usul nama Minangkabau.

PEMBENTUKAN KABUPATEN

Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi bagian dari Sumatera Barat setelah Provinsi Sumatera Tengah dibubarkan lewat UU Darurat No 19 tahun 1957 dan tiga provinsi baru dibentuk: Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Provinsi Sumatera Tengah sendiri terbentuk lewat Perpu No 4 tahun 1950

Ketika dibentuk pada 1956, yang menjadi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Payakumbuh. Di saat yang bersamaan, Payakumbuh juga menjadi daerah otonom tersendiri, sesuai UU No 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. UU ini, dan juga UU No 12 tahun 1956, ditandatangani Presiden Soekarno di hari yang sama: 19 Maret 1956.

Sekarang, yang menjadi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kota Sarilamak. Pergantian ibukota ini ditetapkan lewat PP No 40 tahun 2004. Kota Sarilamak merupakan ibukota Kecamatan Harau.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia.


Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU RI No. 49 Tahun 1999 dan dinamai menurut nama asli geografisnya. Kabupaten ini terdiri dari 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai.

Selain itu masih ada beberapa pulau kecil lainnya yang berpenghuni namun sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa.

SEJARAH KEPULAUAN MENTAWAI

Para nenek moyang orang Mentawai adat telah bermigrasi pertama ke wilayah tersebut di tempat antara 2000 - 500 SM (Reeves, 2000), sedangkan penjajah pertama kali dinyatakan, dalam dokumentasi awal oleh John Crisp yang terkait di pulau-pulau pada tahun 1792, telah tiba pada pertengahan 1700 di perjalanan orang Inggris yang membuat gagal dan untuk membangun sebuah pemukiman pertanian di pulau selatan Pagai Selatan (Crisp, 1799).

Selama bertambah-tahun sebelum perdagangan ini ada di antara masyarakat adat dan daratan Sumatera Cina dan Melayu (Francis, 1839).

Setelah disetujui mereka 40 tahun sebelumnya, sementara penandatanganan kontrol Sumatera dan Semenanjung Malaya, Belanda kembali pada tahun 1864 untuk mengklaim kepulauan Mentawai di bawah kedaulatan Hindia Timur (Mess, 1870); posisi istirahat sampai perang dunia kedua.

Selama periode ini hubungan antara masyarakat Belanda dan prima mengundang satu yang memuaskan, seperti yang didanai melalui percakapan dengan para tetua Mentawai yang berlabel kali ini sebagai “hari tua yang baik” di mana mereka “menerima harga yang adil dalam perdagangan dan bebas untuk mempraktekkan gaya hidup budaya mereka, Arat Sabulungan ” Arat Sabulungan adalah eksistensi budaya di mana masyarakat Mentawai adat hidup yang diselenggarakan bersama oleh sistem kepercayaan yang membayar penghormatan kepada arwah nenek moyang mereka, langit, tanah, laut, sungai, dan segala sesuatu di sana. Dipimpin oleh dukun (Kerei atau Sikerei), upacara ritual yang cukup umum.(Bakker, 1999).

Selain kampanye militer menegakkan pemberantasan perang suku - perubahan diminta oleh Islanders - catatan perubahan itu Belanda tidak ikut campur dengan kehidupan sehari-hari orang Mentawai. Jurnal yang ditulis selama periode bicara 'bunga-diterima' pribumi dan waktu yang dihabiskan untuk “pulau kebahagiaan” (Maass, 1902) di 'pulau kebahagiaan' (Karny, 1925).

Pada tahun 1901, August Lett, misionaris pertama ke Mentawai, tiba di pantai selatan Pagai Utara - membangun pandangan yang bertentangan dengan yang ada pada wisatawan awal abad 20 Belanda dan lainnya. Lett, dan misionaris selanjutnya dikirim ke pulau-pulau, ditolak dan diterima masyarakat adat karena keyakinan mereka takhayul, ritual, dan perilaku budaya; Melihat orang-orang sebagai "malas, terbelakang dan bodoh" dan memiliki "orang miskin terjebak dalam teror kejahatan" (Hammons, 2010).

Pada 1915, setelah beberapa kesulitan - termasuk kematian Agustus Lett (Persoon, 1987) - misionaris telah memperoleh kembali pertama mereka, diperluas untuk mereka ke Sipora dan Siberut dan, pada 1932, telah pergi untuk memulai misi di Maeleppet (Siberut), (Sihombing , 1979).

“Pada awal 1954, di bawah tujuan Indonesia, persatuan nasional dan adaptasi budaya, Pemerintah Nasional memulai pengembangan dan program peradaban yang dirancang untuk 'mengintegrasikan kelompok-kelompok suku ke dalam arus sosial utama dan budaya dari negara' (Persoon 2004)”

Dari sekian banyak perubahan yang dialami oleh orang-orang dari Siberut selama periode ini dan selanjutnya selanjutnya - yang merupakan kumpulan dari pemaksaan di Muara Siberut dan memulai dan mengontrak otoritas Jepang selama periode Perang Dunia Kedua - yang paling signifikan, dalam hal asimilasi masyarakat Mentawai, tiba pada tahun 1950 (setelah deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945) kompilasi Mentawai menjadi bagian dari negara Indonesia (Bakker, 1999).

Pada awal tahun 1954, di bawah tujuan Indonesia persatuan nasional dan adaptasi budaya, Pemerintah Nasional mulai memperkenalkan program peradaban yang dirancang untuk 'mengintegrasikan kelompok suku ke dalam arus utama sosial dan budaya dari negara' (Persoon 2004) pengembangan dan.

Ini, untuk asli Mentawai, berarti pemberantasan praktik Arat Sabulungan; penyerahan paksa, pembakaran dan penghancuran harta yang digunakan untuk memfasilitasi perlindungan budaya atau ritual; dan mereka Sikerei (dukun) melepas jubah, dipukuli, dan dipindahkan menjadi pekerja paksa dan di penjara.

Berdasarkan Pancasila Pertama diartikulasikan pada 1 Juni 1945, Soekarno menentukan negara Indonesia masa depan harus sesuai Pancasila: nasionalisme Indonesia; internasionalisme, atau humanisme; persetujuan, atau demokrasi;kesejahteraan sosial; dan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam konstitusi Republik Indonesia diundangkan pada tahun 1945, Pancasila telah mencatatkan pada urutan yang berbeda dan di dalam kata-kata yang berbeda: Ketuhanan yang Maha Esa, mendukung yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi di bawah asuhan pendukung, dan masalah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Britannica, dilihat 2012), lima prinsip filsafat negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pemimpin nasionalis Sukarno Indonesia, Pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan nasional agama baru mereka; Dikeluarkan oleh seluruh rakyat Indonesia harus menjadi milik salah satu dari lima agama yang dihargai.

Berdasarkan 'Ketuhanan yang Maha Esa' mendukung Indonesia, termasuk resmi hanya lima agama yang membutuhkan: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha (Tropenbos International 2004: Posisi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Tropis).

Yang, untuk Kepulauan Mentawai, menggantikan masuknya segera misionaris dan meningkatkan kekerasan dan tekanan pada orang-orang untuk mengalihkan perubahan.

Pada akhirnya banyak yang memilih agama Kristen, karena pilihan yang fleksibel terhadap kepemilikan dan konsumsi babi yang memainkan peran integral dalam sejarah dan budaya Mentawai.

Pada inti dari strategi implementasi, program ini adalah pengembangan dari pemukiman kembali (PKMT  Sebuah singkatan untuk 'Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat terasing': desa Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ditingkatkan. ) (1971); desa (1971); di mana rumah dibangun sesuai dengan desain seragam di daerah dikategorikan samping sungai utama / pantai dan orang-orang yang harus meninggalkan Uma mereka Uma adalah hub pusat untuk upacara budaya, ritual, dan penyimpanan semua barang suci;itu adalah jenis 'rumah panjang' dibangun untuk rumah seluruh klan (satu atau lebih keluarga inti) pada satu waktu, yang sangat dibutuhkan pada saat upacara. 'Uma' juga merupakan istilah yang digunakan kompilasi referensi seluruh kelompok. dan tanah leluhur untuk pindah.

Setelah jangka waktu lima tahun penyelesaian ini telah dikeluarkan dari status proyek dan di tangan kiri PNS dan pejabat pemerintah daerah untuk mempertahankan kemajuan dan kontrol. Ini juga merupakan waktu di mana perusahaan penebangan kayu mulai muncul di seluruh Kepulauan Mentawai.

Pada akhir 1980-an, setelah penebangan telah menghancurkan hutan Sipora, Utara dan Pagai Selatan, dan - sebelum ditantang oleh organisasi internasional. Pada tahun 1980, WWF (dana penyelam pemburu dunia) mencari proyek yang disiarkan 'Saving Siberut' 'yang, bersama dengan dukungan dari organisasi lain - UNESCO dan Survival Internasional - dan kepentingan internasional tambahan lainnya, membantu membujuk pemerintah Indonesia untuk menyetujui konsesi penebangan dan mengumumkan hutan Siberut cagar biosfer.- Juga dalam proses mencapai hal yang sama di Siberut, tekanan Pemerintah tentang pemukiman kembali santai.

Dengan ini, orang-orang di Mentawai menemukan mereka sekali lagi bebas untuk melakukan kegiatan budaya mereka - di daerah yang jauh dari desa-desa.

Namun, berawal dari trjadinya pemaksaan, dan sampai saat ini, jumlah masyarakat adat yang masih aktif menangani kebiasaan budaya, ritual dan upacara Arat Sabulungan sudah terbatas dengan sumbangan yang sangat kecil dari kelompok adat, yang dibagikan di sekitar Sarereiket dan Sakuddei di selatan Pulau Siberut .

Sumber : http://www.sukumentawai.org/id/sejarah

Sejarah Asal Usul Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.


Pada kawasan ini dahulunya pernah berdiri sebuah Kerajaan Melayu dengan nama ibu kotanya Pulau Punjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004.

Aktifitas Pemerintahan telah dimulai sejak dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati Definitif hasil Pilkada Langsung Tahun 2005.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan.

Pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sumber : http://dharmasrayakab.go.id

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Dharmasraya Sumatra Barat

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam memiliki luas wilayah mencapai 1.804,30 km2 dengan jumlah Penduduk sekitar 524.906 jiwa 2017.

AWAL MULA NAMA AGAM


Penamaan kabupaten ini dengan nama kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, di mana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam.

Kata agam dalam bahasa Minang hanya untuk merujuk kepada nama suatu kawasan, namun jika dirujuk dari bahasa Ibrani (agam, אגם), dapat bermaksud dengan danau atau kolam atau rawa-rawaserta juga dapat serumpun dengan kata agamon yang berarti alang-alang.

SEJARAH KABUPATEN AGAM

Kawasan kabupaten ini bermula dari kumpulan beberapa nagari yang pernah ada dalam kawasan Luhak Agam, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini dijadikan Onderafdeeling Oud Agam dengan kota Bukittinggi sebagai ibukotanya pada masa itu.

Kabupaten Agam mempunyai sejarah yang panjang dan komplit, baik di bidang Pemerintahan maupun di bidang adat istiadat. Diawali dari Kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dimana rakyat Minangkabau telah memanggul senjata untuk berontak melawan penjajahan Belanda.

Pemerintahan Minangkabau yang disebut Ranah Minang, dimana Kabupaten Agam tempo dulu, selain Sumatera Barat juga termasuk daerah Limo Koto Kampar (Bangkinang) yang sekarang termasuk Propinsi Riau, Daerah Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh) sekarang termasuk Propinsi Jambi dan sebagian daerah Tapanuli Selatan (Koto Napan) yang sekarang secara administrasi berada di Propinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan adat mencakup Luhak dan Rantau, dimana Pemerintahan Wilayah Luhak terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah dan Luhak Agam. Komisariat Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi mengeluarkan peraturan tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten yang salah satunya Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibukotanya Bukittinggi yang meliputi kewedanan Agam Tuo, Padang Panjang, Maninjau, Lubuk Sikaping dan Kewedanaan Talu ( kecuali Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan).

Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari Onder Afdeling Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu. Pada permulaan Kemerdekaan RI tahun 1945 bekas Daerah Afdeling Agam dirubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanan masing-masing Kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu.

PEMBENTUKAN KABUPATEN AGAM

Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana Kewedanaan Talu dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar Kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan administrasi Kotamadya Bukittinggi.

Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam.

Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, ibukota Kabupaten Agam telah berada di Lubuk Basung yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ( PP Nomor 8 Tahun 1998 )


sumber : http://beritaagam.blogspot.com

Sejarah Awal Mula Berdirinya Kabupaten Agam Sumatera Barat

Sebelum tahun 2003 Kota Tomohon merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa. Dalam perkembangannya, Tomohon mengalami banyak sekali kemajuan, sehingga ada aspirasi dari warganya untuk meningkatkan status Tomohon menjadi sebuah kota.


Tomohon menjadi daerah otonom (kota) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI.

Mayoritas masyarakat Tomohon adalah suku Tombulu, namun terdapat pula suku Toutemboan yang mendiami ujung Utara kota Tomohon, tepatnya di Desa Tinoor yang terdiri dari Tinoor Satu dan Tinoor dua. Tomohon juga didiami suku-suku lain, baik yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara maupun suku lain di Indonesia.

AWAL MULA KOTA TOMOHON

Pada zaman dahulu, Tomohon adalah wilayah hutan pegunungan yang sangat kaya akan sumber air karena terletak di kaki gunung Lokon, Mahawudan Masarang. Penduduk yang tinggal dikawasan lembah pegunungan ini dikenal sebagai Tou Mu'ung.

kata "Tou" artinya orang, sedangkan kata "Mu'ung" belum ada yang tahu pasti. Sebagian orang berpendapat, kata “Mu’ung” berarti sumber mata air. 

Jadi arti Tou Mu'ung adalah orang mata air atau orang yang tinggal di sumber mata air.

Satu-satunya tempat yang memiliki nama “Mu’ung” adalah sebuah mata air besar yang kini menjadi tempat pemandian umum di Kelurahan Matani 2, yang berbatasan dengan “Wakas” di kelurahan Paslaten 2.

Mata air Mu'ung Beberapa orang tua berpendapat, ada kemungkinan nama tempat mata air inilah yang menjadi asal usul nama Tomohon.

Mata air kalimpesan Namun ada juga yang berpendapat lain, menurut mereka sebutan Mu'ung atau sumber mata air berlaku untuk wilayah Tomohon yang lebih luas. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya sumber air yang ada di hampir seluruh desa/kelurahan di Tomohon, seperti Sineleyan di Talete, Ma'langen danKalimpesan di Paslaten 2, dan banyak lagi.

Karena gubahan lidah dari waktu ke waktu sebutan “Tou Mu’ung” lambat laun menjadi Tomohon.
Tomohon adalah daerah Minahasa yang sub-etniknya termasuk dalam etnik Tombulu.

Sub-etnik ini sejak jaman purba tidak mengalami perubahan nama. Leluhur dalam periode ini yang menjadikan Mai'esu, dekat Tomohon, sebagai pusat pemerintahan yang dipimpin oleh Belung dan Kakemkeman.

Para kepala negeri atau Walak adalah Walean, Tumurang, dan Mandagi di Sarongsong, Tumbel Woto di Tombariri, Lumongdong di Kakaskasen, Mokoagow di Kinilow, Mangundap di Tanahwangko, dan Lolong di Wenang yang sekarang bernama Manado.

Pakasa'an Tombulu' terdiri dari tiga walak, yakni; Tonsarongsong di Selatan, Tomohon di tengah, dan Tombariri di Utara, dan tidak pernah berubah hingga sekarang ini 

Sejak dahulu Tomohon telah dituliskan dalam beberapa catatan sejarah. Salah satunya terdapat dalam karya etnografis Pendeta N. Graafland yang ketika pada tanggal 14 Januari 1864 di atas kapal Queen Elisabeth, ia menuliskan tentang suatu negeri yang bernama Tomohon yang dikunjunginya pada sekitar tahun 1850.

Menurut beberapa sumber, Tomohon asal kata (Tou mu'ung) dalam bahasa tombulu. Dikatakan bahwa Tomohon adalah salah satu daerah yang termasuk dalam etnis tombulu, ialah salah satu dari delapan etnis asli minahasa.

Perkembangan peradaban dan dinamika penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan dari tahun ke tahun menjadikan Tomohon sebagai salah satu ibukota kecamatan di Kabupaten Minahasa.

Dekade awal tahun 2000-an masyarakat di beberapa bagian wilayah kabupaten Minahasa melahirkan inspirasi dan aspirasi kecenderungan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal untuk melakukan pemekaran daerah.

Berhembusnya angin reformasi dan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah, semakin mempercepat proses akomodasi aspirasi masyarakat untuk pemekaran daerah dimaksud.

BERDIRINYA KOTA TOMOHON

Melalui proses yang panjang secara yuridis dan pertimbangan yang matang dalam rangka akselerasi pembangunan bangsa bagi kesejahteraan masyarakat secara luas, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa beserta Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa merekomendasikan aspirasi masyarakat untuk pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara; yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon ditetapkan Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 dan pembentukan Kabupaten Minahasa Utara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003.

Terbentuknya lembaga legislatif Kota Tomohon hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, menghasilkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 22 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 29 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kota Tomohon.

HARI JADI KOTA TOMOHON

Kota Tomohon diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2003.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Awal Mula Terbentuknya Kota Tomohon Sulawesi Utara

Kota Manado merupakan ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado seringkali disebut sebagai Menado.


Manado terletak di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota ini memiliki penduduk sekitar 466.176 jiwa pada tahun 2017, menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar.

ASAL USUL KOTA MANADO

Asal mula Kota Manado menurut legenda dulu berasal dari “Wanua Wenang” sebutan penduduk asli Minahasa . Wanua Wenang telah ada sekitar abad XIII dan didirikan oleh Ruru Ares yang bergelar Dotulolong Lasut yang saat itu menjabat sebagai Kepala Walak Ares,dikenal sebagai Tokoh pendiri Wanua Wenang yang menetap bersama keturunannya.

Manado dikenal sebagai kota jauh disekitar tahun 1623 dimana bangsa Spanyol mendirikan benteng di daratan Minahasa khususnya WanuaWenang. Pada sekitar tahun tersebut terjadi wabah penyakit di pulau Manado Tua sehingga benteng di alihkan kedaratan Minahasa.

Perkembangan selanjutnya oleh pemerintah Belanda melalui VOC-nya pada tahun 1657 mendirikan benteng yang di namai “De Nedrlandche Vatigkoid atas perintah Gubernur Simon.cos . Didalam benteng terdapat loji untuk perkantoran VOC (pusat pertokoan 45 saat ini).

Kemudian dengan beslit Gubernur Jendral Hindia Belanda maka terhitung mulai tanggal 1 Juli 1919, gewest Manado di tetapkan sebagai Staats Gemeente yang kemudian dilengkapi dengan alat-alatnya ialah dewan Gemeente Raad yang diketuai oleh Walikota (Burgermaaster).

Versi lain mengatakan bahwa Kota Manado merupakan pengembangan dari sebuah negeri yang bernama Pogidon.Kota Manado diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-16. Menurut sejarah, pada abad itu jugalah Kota Manado telah didatangi oleh orang-orang dari luar negeri.

Nama "Manado" daratan mulai digunakan pada tahun 1623 menggantikan nama "Pogidon" atau "Wenang". Kata Manado sendiri merupakan nama pulau disebelah pulau Bunaken, kata ini berasal dari bahasa daerah Minahasa yaitu Mana rou atau Mana dou yang dalam bahasa Indonesia berarti "di jauh".

Pada tahun itu juga, tanah Minahasa-Manado mulai dikenal dan populer di antara orang-orang Eropa dengan hasil buminya. Hal tersebut tercatat dalam dokumen-dokumen sejarah.

Keberadaan kota Manado dimulai dari adanya besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Juli 1919. Dengan besluit itu, Gewest Manado ditetapkan sebagai Staatsgemeente yang kemudian dilengkapi dengan alat-alatnya antara lain Dewan gemeente atau Gemeente Raad yang dikepalai oleh seorang Wali kota (Burgemeester).

Pada tahun 1951, Gemeente Manado menjadi Daerah Bagian Kota Manado dari Minahasa sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi tanggal 3 Mei 1951 Nomor 223. Tanggal 17 April 1951, terbentuklah Dewan Perwakilan Periode 1951-1953 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Nomor 14.

Pada tahun 1953 Daerah Bagian Kota Manado berubah statusnya menjadi Daerah Kota Manado sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42/1953 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 15/1954. Tahun 1957, Manado menjadi Kotapraja sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Tahun 1959, Kotapraja Manado ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Tahun 1965, Kotapraja Manado berubah status menjadi Kotamadya Manado yang dipimpin oleh Walikotamadya Manado KDH Tingkat II Manado sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

HARI JADI KOTA MANADO

Hari jadi Kota Manado yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 1623, merupakan momentum yang mengemas tiga peristiwa bersejarah sekaligus yaitu tanggal 14 yang diambil dari peristiwa heroik yaitu peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946, di mana putra daerah ini bangkit dan menentang penjajahan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kemudian bulan Juli yang diambil dari unsur yuridis yaitu bulan Juli 1919, yaitu munculnya Besluit Gubernur Jenderal tentang penetapan Gewest Manado sebagai Staatgemeente dikeluarkan dan tahun 1623yang diambil dari unsur historis yaitu tahun di mana Kota Manado dikenal dan digunakan dalam surat-surat resmi.

Berdasarkan ketiga peristiwa penting tersebut, maka tanggal 14 Juli 1989, Kota Manado merayakan HUT-nya yang ke-367. Sejak saat itu hingga sekarang tanggal tersebut terus dirayakan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Manado sebagai hari jadi Kota Manado.

Sejarah Awal Mula Kota Manado Sulawesi Utara

Kota Kotamobagu adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Jumlah penduduk dari hasil registrasi pada tahun 2017, yaitu sebesar 122.308 jiwa.

SEJARAH AWAL KOTA KOTAMOBAGU


Kota Kotamobagu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang bertujuan untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan, dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat totabuan.

Desa Bolaang terletak di tepi pantai utara yang pada abad 17 sampai akhir abad 19 menjadi tempat kedudukan istana raja, sedangkan desa Mongondow terletak sekitar 2 km selatan Kotamobagu. Nama Bolaang berasal dari kata "bolango" atau "balangon" yang berarti laut. Bolaang atau golaang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap, sedangkan Mongondow dari kata ‘momondow’ yang berarti berseru tanda kemenangan.

Penduduk asli wilayah Bolaang Mongondowberasal dari keturunan Gumalangit dan Tendeduata serta Tumotoibokol dan Tumotoibokat, yang awalnya tinggal di gunung Komasaan (Bintauna).

Pada abad ke 8-9, mereka menyebar ke timur di tudu in Lombagin, Buntalo, Pondoli', Ginolantungansampai ke pedalaman tudu in Passi, tudu in Lolayan, tudu in Sia', tudu in Bumbungon, Mahag, Siniow dan lain-lain.

Setiap kelompok keluarga dari satu keturunan dipimpin oleh seorang Bogani (laki-laki atau perempuan) yang dipilih dari anggota kelompok dengan persyaratan : memiliki kemampuan fisik (kuat), berani, bijaksana, cerdas, serta mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan kelompok dan keselamatan dari gangguan musuh.

Mokodoludut adalah punu’ Molantud yang diangkat berdasarkan kesepakatan seluruh bogani. Mokodoludut tercatat sebagai raja (datu yang pertama). Sejak Tompunu’on pertama sampai ketujuh, keadaan masyarakat semakin maju dengan adanya pengaruh luar (bangsa asing). Perubahan total mulai terlihat sejak Tadohe menjadi Tompunu’on, akibat pengaruh pedagang Belanda diubah istilah Tompunu’on menjadi Datu (Raja).

Tadohedikenal seorang Datu yang cakap, sistem bercocok tanam diatur dengan mulai dikenalnya padi, jagung dan kelapa yang dibawa bangsa Spanyol pada masa pemerintahan Mokodompit (ayah Tadohe). Tadohe melakukan penggolongan dalam masyarakat, yaitu pemerintahan (Kinalang) dan rakyat (Paloko’).

Paloko’ harus patuh dan menunjang tugas Kinalang, sedangkan Kinalang mengangkat tingkat penghidupan Paloko’ melalui pembangunan di segala bidang, sedangkan kepala desa dipilih oleh rakyat.

Pada zaman pemerintahan raja Corenelius Manoppo, raja ke-16 (1832), agama Islam masuk daerah Bolaang Mongondow melalui Gorontalo yang dibawa oleh Syarif Aloewiyang kawin dengan putri raja tahun 1866. Karena keluarga raja memeluk agama Islam, maka agama itu dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dan turut memengaruhi perkembangan kebudayaan dalam beberapa segi kehidupan masyarakat.

Pada tanggal 1 Januari 1901, Belanda dibawa pimpinan Controleur Anton Cornelius Veenhuizen bersama pasukannya secara paksa bahkan kekerasan berusaha masuk Bolaang Mongondow melalui Minahasa, setelah usaha mereka melalui laut tidak berhasil dan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Riedel Manuel Manoppodengan kedudukan istana raja di desa Bolaang.

Raja Riedel Manuel Manoppo tidak mau menerima campur tangan pemerintahan oleh Belanda, maka Belanda melantik Datu Cornelis Manoppo menjadi raja dan mendirikan komalig (istana raja) di Kotobangon pada tahun 1901. Pada tahun 1904, dilakukan perhitungan penduduk Bolaang Mongondow dan berjumlah 41.417 jiwa.

Pada tahun 1906, melalui kerja sama dan kesepakatan dengan raja Bolaang Mongondow, W. Dunnebier mengusahakan pembukaan Sekolah Rakyat dengan tiga kelas yang dikelola oleh zending di beberapa desa; yakni : desa Nanasi, Nonapan, Mariri Lama, Kotobangon, Moyag, Pontodon, Pasi, Popo Mongondow, Otam, Motoboi Besar, Kopandakan, Poyowa Kecil dan Pobundayan dengan total murid sebanyak 1.605 orang, sedangkan pengajarnya didatangkan dari Minahasa.

Pada tahun 1937 dibuka di Kotamobagu sebuah sekolah Gubernemen, yaitu Vervolg School (sekolah sambungan) kelas 4 dan 5 yang menampung lepasan sekolah rakyat 3 tahun.

Ibukota Bolaang Mongondow sebelumnya terletak disalah satu tempat di kaki gunung Sia’ dekat Popo Mongondow dengan nama Kotabaru. Karena tempat itu kurang strategis sebagai tempat kedudukan controleur, maka diusahakan pemindahan ke Kotamobagu dan peresmiannya diadakan pada bulan April 1911oleh Controleur F. Junius yang bertugas tahun 1910-1915.

Pada tahun 1911 didirikan sebuah rumah sakit di ibukota yang baru Kotamobagu. Rakyat mulai mengenal pengobatan modern, namun ada juga yang masih mempertahankan dan melestarikan pengobatan tradisional melalui tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat dan sampai sekarang dibudayakan secara konvensional.

Sejak semula, masyarakat Bolaang Mongondow mengenal tiga macam cara kehidupan bergotong royong yang masih terpelihara dan dilestarikan terus sampai sekarang ini, yaitu : Pogogutat (potolu adi’), Tonggolipu’, Posad (mokidulu). Tujuan kehidupan bergotong royong ini sama, namun cara pelaksanaaannya agak berbeda.

Penduduk pedalaman yang memerlukan garam atau hasil hutan, akan meninggalkan desanya masuk hutan mencari damar atau ke pesisir pantai memasak garam (modapug) dan mencari ikan. Dalam mencari rezeki itu, sering mereka tinggal agak lama di pesisir, maka disamping masak garam mereka juga membuka kebun.

Tanah yang mereka tempati itulah yang disebut Totabuan yang dapat diartikan sebagai tempat mencari nafkah. Bila ada tamu yang bertandang pada masa kerajaan, biasanya disuguhi sirih pinang, tamu pria atau wanita terutama orang tua. Sirih pinang diletakkan dalam kabela' (dari kebiasaan ini diciptakan tari kabela sebagai tari penjemput tamu).

Tamu terhormat terutama pejabat di jemput dengan upacara adat. Tarian Kabela sampai saat ini tetap lestari di bumi Totabuan. Tarian yang ada di Bolaang Mongondow cukup beragam di antaranya tarian tradisional yang terdiri dari Tari Tayo, Tari Joke', Tari Mosau, Tari Rongko atau Tari Ragai, Tari Tuitan; juga tarian kreasi baru seperti Tari Kabela, Tari Kalibombang, Tari Pomamaan, Tari Monugal, Tari Mokoyut, Tari Kikoyog dan Tari Mokosambe.

Upacara monibi terakhir diadakan pada tahun 1939 di desa Kotobangon (tempat kedudukan istana raja) dan di desa Matali (tempat pemakaman raja dan keturunannya). Transmigran ke Bolaang Mongondow pertama kali datang pada tahun 1963 dengan jumlah 1.549 jiwa (349 KK) & ditempatkan di Desa Werdhi Agung.

Para transmigran berikutnya ditempatkan di desa Kembang Mertha (1964), Mopuya (1972/1975), Mopugad (1973/1975), Tumokang (1971/1972), Sangkub (1981/1982), Onggunai (1983/1984), Torosik (1983/1984) dan Pusian/Serasi 1992/1993). lengkapnya lihat hal. 90.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Bolaang Mongondow menjadi bagian wilayah Provinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar, kemudian tahun 1953 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1953 Sulawesi Utara dijadikan sebagai daerah otonom tingkat I.

Bolaang Mongondow dipisahkan menjadi daerah otonom tingkat II mulai tanggal 23 Maret 1954, sejak saat itu Bolaang mongondow resmi menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan PP No.24 Tahun 1954. Atas dasar itulah, mengapa setiap tanggal 23 Maret seluruh rakyat Bolaang Mongondow selalu merayakannya sebagai HUT Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kota Kotamobagu Sulawesi Utara

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan.


Kota Bitung terletak di timur laut Tanah Minahasa. Kota Bitung merupakan kota industri, khususnya industri perikanan.

ASAL USUL KOTA BITUNG

Menurut cerita sejarah nama Bitung sebenarnya berasal dari sebuah nama pohon , yaitu Pohon Bitung atau Witung (Oncosperma tigillarium syn. O filamentosum:Nibung) yang banyak tumbuh di daerah utara Jazirah Pulau Sulawesi.

Sejarah ini bermula ketika Daerah Bitung yang dulunya banyak ditumbuhi oleh Pohon Bitung ini banyak digunakan oleh nelayan untuk berlabuh, singgah setelah melaut ataupun berlindung dari hantaman gelombang. maklum letak Kota Bitung sangat strategis dimana dilindungi oleh pulau lembeh sehingga gelombang yang menghantam tidak terlalu besar.

Simon Tudus yang merupakan seorang Nelayan sedang membangun sebuah gubuk/ sabuah tempat persinggahannya dari Laut. diperhatikannya bahwa daerah dimana gubuknya dibangun banyak terdapat Pohon Bitung yang tumbuh subur dimana2.

Setelah selesai membangun Sabuahnya si Tunduang Wanua Bitung ini merenung di tepi pantai dan memperhatikan segala aktifitas nelayan yang hilir mudik singgah dan melaut kembali. setelah disadarinya bahwa tempat ini (Pos 1 pelabuhan Bitung sekarang) merupakan tempat yang paling banyak disinggahi oleh para nelayan dari sekitaran Tonsea, Sangihe, Talaud, Minahasa, hingga Maluku.

Waktu terus berganti, Nelayanpun semakin banyak yang hilir mudik dan berganti. Daerah yang dulunya bermakna Pohon lama kelamaan telah bergeser maknanya menjadi tempat persinggahan Nelayan atau Wilayah yang tumbuh banyak pohon Bitung dan dinamakan Daerah Bitung.

SEJARAH VERSI DOTU

Penduduk yang pertama yang memberikan nama Bitung adalah Dotu Hermanus Sompotan yang dalam bahasa daerah disebut dengan Tundu'an atau pemimpin. Dotu Hermanus Sompotan tidak sendirian tetapi pada saat itu dia datang bersama dengan Dotu Rotti, Dotu Wullur, Dotu Ganda, Dotu Katuuk, Dotu Lengkong.

Pengertian kata Dotu adalah orang yang dituakan atau juga bisa disebut sebagai gelar kepemimpinan pada saat itu, sama seperti penggunaan kata Datuk bagi orang-orang yang ada di Sumatera. Mereka semua dikenal dengan sebutan 6 Dotu Tumani Bitung, mereka membuka serta menggarap daerah tersebut agar menjadi daerah yang layak untuk ditempati, mereka semua berasal dari Suku Minahasa, etnis Tonsea.

Sebagian besar penduduk Kota Bitung berasal dari suku Minahasa dan suku Sangihe. Terdapat juga komunitas etnis Tionghoa yang besar di Bitung. Para pendatang yang berasal dari suku Jawa dan suku Gorontalo, Suku Minangkabau, Suku Aceh juga banyak ditemui di Bitung, di mana sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai pedagang. Ada juga pendatang dari tanah Maluku yang mengungsi dikota Bitung akibat bergolaknya kerusuhan di Halmahera.

Sumber : http://www.suzukimotormanado.com

Sejarah Terbentuknya Kota Bitung Sulawesi Utara

Kabupaten Minahasa Utara dengan pusat pemerintahan dan ibukota di Airmadidi, terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara dua kota, yaitu Manado dan kota pelabuhan Bitung.


Penduduk Kabupaten Minahasa Utara sebagian besar adalah etnis Tonsea dan sebagian lagi Sangir, yang memiliki marga antara lain : Nelwan, Sompie, Langelo, Wuisan, Dondokambey, Doodoh, Rondonuwu, Wagiu, Wullur, Wantania, Katuuk, Koloay, Karundeng, Manua, Sompotan, Sigarlaki, Sundah, Tuegeh, Tintingon, Tangkilisan, Ticoalu, Tangka, Sayangbati, Tuwaidan, Umboh, Pangemanan, Panambunan, Peleh, Punuh, Pangau, Dumais, Bolang, Mantiri,Bojoh,Mumbunan, Luntungan, Kulit, Dengah, Dotulong dan Unsulangi,Rooroh (asli treman),Tingon,Waturandang.

SEJARAH MINAHASA UTARA

Ratusan rakyat Minahasa Utara yang datang ke Senayang menyambut kelahiran Kabupaten Minahasa Utara dengan berbagai tanggapan. Tentu saja, elit politik yang mengupayakan terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara senang dan gembira yang sulit dipahami dalam kata dan kalimat.

Menarik dikaji, bagaimana latar belakang pembentukan Kabupaten ini dan mengapa orang Minahasa Utara ingin membentuk Kabupaten sendiri? Jawabanya memang tidak mudah. Ada pertimbangan tidak ada sumber tidak ada sejarah!

Sejarah Minahasa Utara sulit dilacak dalam sumber, baik sumber lokal yang tradisional maupun sumber asli yang berasal dari luar negeri. Tidak banyak sejarawan atau budayawan lokal yang mengkaji Sejarah Minahasa Utara ini secara khusus.

Sumber sejarah masa lampau Minahasa Utara menjadi satu bagian dengan sejarah umum daerah Minahasa. Wilayah yang sebagian besar merupakan Minahasa Utara, adalah lokasi anak suku Tountewoh yang kemudian menjadi Tonsea-Minahasa.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dengan ibu kota Ratahan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan.


Tanggal 23 Mei 2007 bertempat di Manado telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim Widodo AS bersama dengan tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

AWAL PEMBENTUKAN MINAHASA TENGGARA

Sejalan dengan bergulirnya nuansa reformasi dan implementasi kebijakan otonomi daerah, muncul apirasi masyarakat diberbagai daerah yang menginginkan pemekaran daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Demikian pula masyarakat di Minahasa Tenggara yang menginginkan pemekaran wilayahnya menjadi daerah otonomi yang baru.

Maksud pemekaran daerah ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rentang kendali (span of control) penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan masyarakat.

Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi daerah secara lebih optimal; terwujudnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; terwujudnya pengembangan kehidupan demokrasi, peran serta masyarakat serta rasa keadilan dan pemerataan pembangunan; untuk lebih mendayagunakan pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah yang pelakanaannya memperhatikan potensi daerah, keanekaragaman dan kepentingan masyarakat di daerah, guna kesejahteraan masyarakat.

Wacana aspirasi masyarakat yang diagregasikan tersebut, secara positif disikapi dan diakomodasikan oleh Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah melalui (seminar, diskusi, panel, dialog) dan melalui proses sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Maka aspirasi ini telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Minahasa Selatan nomor 7 Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; Surat Bupati Minahasa Selatan Nomor 127/VI/VII-2004 Tanggal 1 Juli 2004 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi; Keputusan DPRD Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135/i/403 tanggal 25 Agustus 2004 perihal Rekomendasi Atas Persetujuan Usul Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara; Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan nomor 29 Tahun 2004
tanggal 25 Agustus 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kabupaten Minahasa Tenggara terbentuk sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tenggara terletak di Ratahan.. Dengan mengikuti mekanisme dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2007 tanggal 6 Januari 2007, Minahasa Tenggara ditetapkan sebagai daerah otonomi yang baru.

Sebagai tindaklanjutnya pada tanggal 23 Mei 2007 di Manado, Menteri Dalam Negeri at interim meresmikan Kabupaten Minahasa Tenggara bersama dengan Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Sitaro sebagai daerah otonomi yang baru sekaligus melantik Pejabat Bupati dan Walikotanya.

Di Kabupaten Minahasa Tenggara telah dilantik Drs. Albert Pontoh, MM sebagai Penjabat Bupati Minahasa Tenggara. Pada tanggal 27 Agustus 2008 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, dengan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Telly Tjanggulung dan Jeremia Damongilala (T2-JaDi) yang dilantik pada tanggal 24 September.

Kepeminpinan Telly Tjanggulung dan Jeremia Damongilala (T2-JaDi) kemudian digantikan oleh James Sumendap dan Ronald Kandoli sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara periode 2013-2018 pada tanggal 24 September 2013 berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013.

Sumber : https://mitrakab.go.id

Sejarah Asal Usul Kabupaten Minahasa Tenggara

Wilayah Minahasa Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI. Namun kedua daerah pemekaran baru ini diresmikan pada tanggal 4 Agustus 2003. Ibukota Kabupaten Minahasa Selatan adalah Kota Amurang.

TERBENTUKNYA KABUPATEN MINAHASA SELATAN


Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mulai digagas pembentukannya ditengah nuansa reformasi dan semangat implementasi kebijakan otonomi daerah, yang memunculkan keinginan sebagian masyarakat di Minsel untuk pemekaran daerahnya menjadi daerah otonom baru.

Aspirasi tersebut telah disikapi secara positif oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Minahasa, melalui Perundang-undangan yang berlaku, maka aspirasi ini telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Minahasa melalui Surat Nomor 170/DPRD/122/2000 tanggal 23 Maret 2000 tentang Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Bupati Minahasa saat itu, menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Nomor 458/B.MIN/IX-2001 perihal Hasil Kajian Awal Pemerintah Daerah dalam rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah melakukan pengkajian, DPRD mengeluarkan persetujuan Prinsip Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang persetujuan Prinsip DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan.

Bupati Minahasa kemudian menyampaikan usulan kepada Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) mengenai pembentukan calon Kabupaten Minahasa Selatan melalui Surat Nomor 530/B-Min/XII-2001 tanggal 26 November 2001.

Atas pertimbangan dan persetujuan DPRD Provinsi Sulut yang tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Sulut Nomor 6 Tahun 2002 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, maka Gubernur Sulut menindaklanjuti usulan Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Dalam proses di tingkat pusat, usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi Usul Inisiatif DPR-RI.

Setelah melalui proses persetujuan DPR-RI pada tanggal 27 Januari 2003, maka Kabupaten Minahasa Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4273); dan tanggal 27 Januari ditetapkan sebagai Hari Jadi Minahasa Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Hari Jadi MInahasa Selatan.

Untuk mengimplementasikan amanat UNdang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tersebut, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.51-421 tanggal 25 Juli 2003, maka pada tanggal 4 Agustus tahun 2003 di Gedung DPRD Minahasa di Tondano, Mendagri atas nama Presiden RI meresmikan Kabupaten Minahasa Selatan sekaligus melantik Drs.Ramoy Markus Luntungan sebagai Penjabat Bupati Minahasa Selatan.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Minsel mengalami berbagai perkembangan antara lain, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 terbentuklah Kecamatan Ratatotok hasil pemekaran dari Kecamatan Belang. Pada waktu bersamaan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003, terbentuk kecamatan Kumelembuai hasil pemekaran dari Kecamatan Motoling.

Dengan demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan dari 13 Kecamatan menjadi 15 Kecamatan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 Kabupaten Minahasa Selatan Ketambahan 5 Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Tatapaan (hasil pemekaran dari Kecamatan Tumpaan), Kecamatan Amurang Barat (hasil pemekaran dari Kecamatan Tombasian dan Kecamatan Tenga), Kecamatan Amurang Timur (hasil pemekaran dari Kecamatan Tombasian), Kecamatan Maesaan (hasil pemekaran Kecamatan Tompasobaru), dan Kecamatan Pusomaen (hasil pemekaran Kecamatan Belang).

Sedangkan Kecamatan Tombasian, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2005 berubah nama menjadi Kecamatan Amurang. Dengan bertambahnya 5 Kecamatan yang baru, jumlah Kecamatan di Minahasa Selatan menjadi 20 Kecamatan.

Dalam perjalanannya, tumbuh keinginan masyarakat di 6 Kecamatan dibagian tenggara, yang meliputi Kecamatan Touluaan, Tombatu, Ratahan, Belang, Ratatotok, dan Pusomaen, untuk menjadi suatu daerah otonom yang baru dengan nama Kabupaten Minahasa Tenggara. Aspirasi tersebut akhirnya direspon oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Minsel dengan mengikuti mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 6 Januari 2007, Minahasa Tenggara ditetapkan sebagai daerah otonom yang baru. Dengan demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan tersisa 14 Kecamatan.

Pada tahun 2007, pada tanggal 12 Desember 2007 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang pemekaran Kecamatan Motoling dan Kecamatan Tareran, sehingga Kabupaten Minsel ketambahan 3 Kecamatan baru, yakni Kecamatan Motoling Barat dan Motoling Timur hasil pemekaran Kecamatan Motoling, serta Kecamatan Suluun-Tareran hasil pemekaran dari Kecamatan Tareran. Dengan demikian Kabupaten Minsel hingga kini memiliki 17 Kecamatan.

Sumber : http://sulutpos.com

Sejarah Berdirinya Kabupaten Minahasa Selatan

Kabupaten Minahasa adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tondano. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.025,85 km² dengan jumlah Penduduk sekitar 490.771 jiwa.


Pada 25 Februari 2003 Kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan UU No.10/2003. Pada tanggal 18 Desember 2003 Kabupaten Minahasa dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utaraberdasarkan UU No. 33/2003.

SEJARAH AWAL MINAHASA

Kata " Minahasa" diambil menurut istilah musyawarah di Pinawetengan (keturunan langsung Toar Lumimuut) yang kemudian berkembang menjadi besar dinamakan menjadi Suku Minahasa.

Setelah berabad-abad turunan Minahasa berkembang menjadi bagian yang dominan dan mayoritas dari Bani Minahasa, sehingga sebutan Minahasa tidak hanya mengacu kepada orang-orang dari turunan di tanah Minahasa, tapi mengacu kepada segenap turunan dari Minahasa (Toar Lumimuut).

Pada awalnya bangsa Minahasa hanya terdiri dari satu kelompok keluarga di antara banyak kelompok keluarga yang hidup di tanah Sulawesi pada abad 1 SM. Ketika terjadi bencana kelaparan Tsunami, mereka tenggelam. Tersisa dua kelompok yaitu anggota keluarga Toar Lumimuut . dan kelompok Raja Sumendap.

Pada akhirnya keseluruh bangsa Minahasa, tanpa memandang warga negara atau tanah airnya, disebut juga sebagai orang-orang Minahasa. Meskipun sering mengklaim diri sebagai keturunan Toar Lumimuut. Minahasa (Kawanua) adalah keturunan bangsa Minahasa], oleh karena sulit untuk membuktikan secara biologis bahwa darah "orang Minahasa" secara langsung memiliki garis keturunan sebagai orang Minahasa, yang mengalami penyebaran dan keturunan mereka tidak kembali semuanya ke tanah air melainkan berbaur di antara penduduk bangsa-bangsa lain.

Sementara orang Minahasa Malesung, yang beberapa kali mengalami penyebaran di zaman Pinabetengan dan sesudahnya, telah berpencar ke berbagai bangsa dengan mengggabungkan diri kepada suku-bangsa lainnya sehingga kehilangan identitas sebagai orang Minahasa asli walaupun mereka pernah tinggal di tanah air mereka sejak zaman Pinabetengan hingga zaman Kolonial Eropah Belanda. Sebab pada dasarnya siapapun orang dari berbagai etnis dan latar belakang dapat menjadi orang Minahasa baru (proselit).

DAFTAR SEJUMLAH Kelompok MINAHASA UTAMA : 

1. Suku Tontemboan
2. Suku Tonsea
3. Suku Tombulu
4. Suku Tondano
5. Suku Pasan
6. Suku Ponosakan
7. Suku Toundangow Tombatu
8. Suku Tou Bantik
9. Suku TonBabontewu Manado Tua, Bunaken.

Nama "Minahasa" sendiri baru digunakan belakangan. "Minahasa" umumnya diartikan "telah menjadi satu". Palar mencatat, berdasarkan beberapa dokumen sejarah disebut bahwa pertama kali yang menggunakan kata "minahasa" itu adalah J.D. Schierstein, Residen Manado, dalam laporannya kepada Gubernur Maluku pada 8 Oktober 1789. "Minahasa" dalam laporan itu diartikan sebagai Landraad atau "Dewan Negeri" (Dewan Negara) atau juga "Dewan Daerah".

Nama Minaesa pertama kali muncul pada perkumpulan para "Tonaas" di Watu Pinawetengan (Batu Pinabetengan). Nama Minahasa yang dipopulerkan oleh orang Belanda pertama kali muncul dalam laporan Residen J.D. Schierstein, tanggal 8 Oktober 1789, yaitu tentang perdamaian yang telah dilakukan oleh kelompok sub-etnik Bantik dan Tombulu (Tateli), peristiwa tersebut dikenang sebagai "Perang Tateli".

Adapun suku Minahasa terdiri dari berbagai anak suku atau Pakasaan yang artinya kesatuan: Tonsea (meliputi Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan wilayah Tonsea Lama di Tondano), anak suku Toulour (meliputi Tondano, Kakas, Remboken, Eris, Lembean Timur dan Kombi), anak suku Tontemboan (meliputi Kabupaten Minahasa Selatan, dan sebagian Kabupaten Minahasa), anak suku Tombulu (meliputi Kota Tomohon, sebagian Kabupaten Minahasa, dan Kota Manado), anak suku Tonsawang (meliputi Tombatu dan Touluaan), anak suku Ponosakan (meliputi Belang), dan Pasan (meliputi Ratahan).

Satu-satunya anak suku yang mempunyai wilayah yang tersebar adalah anak suku Bantik yang mendiami negeri Maras, Molas, Bailang, Talawaan Bantik, Bengkol, Buha, Singkil, Malalayang (Minanga), Kalasey, Tanamon dan Somoit (tersebar di perkampungan pantai utara dan barat Sulawesi Utara).

Masing-masing anak suku mempunyai bahasa, kosakata dan dialek yang berbeda-beda namun satu dengan yang lain dapat memahami arti kosakata tertentu misalnya kata kawanua yang artinya sama asal kampung.

ASAL USUL ORANG MINAHASA

Daerah Minahasa dari Sulawesi Utara diperkirakan telah pertama kali dihuni oleh manusia dalam ribuan tahun SM an ketiga dan kedua. Orang Austronesia awalnya dihuni China selatan sebelum pindah dan menjajah daerah di Taiwan, Filipina utara, Filipina selatan, dan ke Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Menurut mitologi Minahasa di Minahasa adalah keturunan Toar Lumimuut dan. Awalnya, keturunan Toar Lumimuut-dibagi menjadi 3 kelompok: Makatelu-pitu (tiga kali tujuh), Makaru-siuw (dua kali sembilan) dan Pasiowan-Telu (sembilan kali tiga).

Mereka dikalikan dengan cepat. Tapi segera ada perselisihan antara orang-orang. Tona'as pemimpin mereka bernama kemudian memutuskan untuk bertemu dan berbicara tentang hal ini. Mereka bertemu di Awuan (utara bukit Tonderukan saat ini).

Pertemuan itu disebut Pinawetengan u-nuwu (membagi bahasa) atau Pinawetengan um-posan (membagi ritual). Pada pertemuan bahwa keturunan dibagi menjadi tiga kelompok bernama Tonsea, Tombulu, Tontemboan dan sesuai dengan kelompok yang disebutkan di atas. Di tempat di mana pertemuan ini berlangsung batu peringatan yang disebut Watu Pinabetengan (Batu Membagi) kemudian dibangun. Ini adalah tujuan wisata favorit.

Kelompok-kelompok Tonsea, Tombulu, Tontemboan dan kemudian mendirikan wilayah utama mereka yang berada Maiesu, Niaranan, dan Tumaratas masing-masing. Segera beberapa desa didirikan di luar wilayah. Desa-desa baru kemudian menjadi pusat berkuasa dari sekelompok desa disebut Puak, kemudian walak, sebanding dengan provinsi masa kini.

Selanjutnya kelompok baru orang tiba di semenanjung Pulisan. Karena berbagai konflik di daerah ini, mereka kemudian pindah ke pedalaman dan mendirikan desa-desa sekitar danau besar. Orang-orang ini karena itu disebut Tondano, Toudano atau Toulour (artinya orang air). Danau ini adalah danau Tondano sekarang. Minahasa Warriors.

Tahun-tahun berikutnya, kelompok lebih datang ke Minahasa. Ada: orang dari pulau Maju dan Tidore yang mendarat di Atep. Orang-orang ini merupakan nenek moyang dari Tonsawang subethnic. orang dari Tomori Bay. Ini merupakan nenek moyang dari subethnic Pasam-Bangko (Ratahan Dan pasan) orang dari Bolaang Mangondow yang merupakan nenek moyang Ponosakan (Belang).

orang-orang dari kepulauan Bacan dan Sangi, yang kemudian menduduki Lembeh, Talisei Island, Manado Tua, Bunaken dan Mantehage. Ini adalah Bobentehu subethnic (Bajo). Mereka mendarat di tempat yang sekarang disebut Sindulang.

Mereka kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Manado yang berakhir pada 1670 dan menjadi walak Manado. orang dari Toli-toli, yang pada awal abad 18 mendarat pertama di Panimburan dan kemudian pergi ke Bolaang Mongondow- dan akhirnya ke tempat Malalayang sekarang berada. Orang-orang ini merupakan nenek moyang dari Bantik subethnic.

Ini adalah sembilan sub-etnis di Minahasa, yang menjelaskan jumlah 9 di Manguni Maka-9:

Tonsea, Tombulu, Tontemboan, Tondano, Tonsawang, Ratahan pasan (Bentenan), Ponosakan, Babontehu, Bantik.

Delapan dari kelompok-kelompok etnis juga kelompok-kelompok linguistik terpisah.

Nama Minahasa itu sendiri muncul pada saat Minahasa berperang melawan Bolaang Mongondow. Di antara para pahlawan Minahasa dalam perang melawan Bolaang Mongondow adalah: Porong, Wenas, Dumanaw dan Lengkong (dalam perang dekat desa Lilang), Gerungan, Korengkeng, Walalangi (dekat Panasen, Tondano), Wungkar, Sayow, Lumi, dan Worotikan (dalam perang bersama Amurang Bay). Dalam peperangan sebelumnya, Tarumetor (Opo Retor) dari Remboken mengalahkan Ramokian dari Bolaang Mongondow di Mangket.

MASA PENJAJAHAN BELANDA

Pada akhir abad ke-16, Portugis dan Spanyol tiba di Sulawesi Utara. Saat bangsa Eropa datang, Kesultanan Ternate memiliki pengaruh di Sulawesi Utara, yang sering dikunjungi pedagang Bugis dari Sulawesi Selatan. Kekayaan sumber daya alam Minahasa menjadikan Manado sebagai pelabuhan strategis bagi pedagang-pedagang Eropa yang akan menuju dan pulang dari Maluku.

Bangsa Portugis adalah bangsa barat yang pertama kali datang di Sulawesi Utara, kapal Portugis berlabuh di pulau Manado dimasa Kerajaan Manado tahun 1521. Kapal Spanyol berlabuh di pulau Talaud dan Siau, terus ke Ternate. Portugis membangun benteng di Amurang.

Spanyol membangun Benteng di Manado, sejak itu Minahasa mulai di kuasai Spanyol. Perlawanan melawan penjajahan Spanyol memuncak tahun 1660-1664. Kapal Belanda mendarat di Kota Manado pada tahun 1660 dalam membantu perjuangan Konfederasi Minahasa melawan Spanyol.

Perserikatan negara-negara republik anggota Konfederasi Minahasa mengadakan Perjanjian Dagang dengan VOC. Perjanjian kerjasama dagang ini kemudian menjadikan VOC memonopoli perdagangan, yang lama kelamaan mulai memaksakan kehendaknya, akhirnya menimbulkan perlawanan tahun 1700 an di Ratahan yang memuncak pada Perang Minahasa-Belanda tahun 1809=1811 di Tondano.

Bangsa Spanyol telah menjajah Kepulauan Filipina pada waktu itu dan Minahasa dijadikan perkebunan kopi yang didatangkan dari Amerika Selatan karena tanah Minahasa yang subur. Manado kemudian lebih dikembangkan oleh Spanyol untuk menjadi pusat perdagangan kopi bagi pedagang-pedagang Tiongkok.

Dengan bantuan suku-suku Minahasa yang menjadi sekutu, Spanyol merebut benteng Portugis di Amurang pada 1550-an, dan kolonis Spanyol kemudian membangun benteng di Manado, sehingga akhirnya Spanyol menguasai seluruh Minahasa. Pada abad ke 16 salah satu komunitas Indo-Eurasia pertama di Nusantara muncul di Manado. Raja pertama Manado, Muntu Untu (1630) sebenarnya merupakan keturunan setengah Spanyol.

Spanyol kemudian menyerahkan Minahasa kepada Portugis dengan ganti 350,000 ducat dalam sebuah perjanjian. Para penguasa Minahasa mengirim Supit, Pa’at, dan Lontoh untuk bersekutu dengan Belanda untuk mengusir bangsa Portugis dari Minahasa. Pada 1655 mereka akhirnya unggul, membangun benteng mereka sendiri pada 1658 dan mengusir orang Portugis terakhir beberapa tahun kemudian.

Pada awal abad ke-17 Belanda telah menumbangkan kesultanan Ternate, dan mulai menutup pengaruh Spanyol dan Portugis di Nusantara. Pada 1677 Belanda menguasai kepulauan Sangir dan, dua tahun kemudian, Robert Padtbrugge, gubernur Maluku, mengunjungi Manado.

Kedatangannya menghasilkan perjanjian dengan para kepala suku Minahasa yang berujung pada dominasi Belanda selama 300 tahun berikut meskipun pemerintahan langsung oleh Belanda hanya bermula pada 1870.

Bangsa Belanda membantu mempersatukan konfederasi Minahasa, dan pada 1693, bangsa Minahasa memperoleh kemenangan militer mutlak melawan suku Mongondow di selatan. Pengaruh Belanda bertumbuh subur seiring dengan berkembangnya agama Kristen dan budaya Eropa di tanah Minahasa.

Sekolah-sekolah misionaris di Manado pada 1881 merupakan salah satu upaya pertama pendidikan massal di Indonesia, memberikan kesempatan bagi lulusannya memperoleh pekerjaan sebagai pegawai negeri, ketentaraan, dan posisi tinggi lainnya dalam pemerintahan Hindia Belanda.

Hubungan Minahasa dengan Belanda seringkali kurang baik. Terjadi perang antara Belanda dan Tondano pada 1807 dan 1809, dan wilayah Minahasa tak berada di bawah pemerintahan langsung Belanda hingga 1870.

Namun pada akhirnya Belanda dan Minahasa menjadi sangat dekat hingga Minahasa seringkali disebut sebagai provinsi ke-12 Belanda. Bahkan pada 1947, di Manado dibentuk pergerakan politis Twapro, singkatan dari Twaalfde Profincie (Provinsi Keduabelas) yang memohon integrasi Minahasa secara formal ke dalam Kerajaan Belanda.

MASA KEMERDEKAAN INDONESIA

Pendudukan Jepang pada 1942-45 merupakan periode deprivasi, dan pasukan sekutu membom Manado dengan hebat pada 1945. Selama periode masa kemerdekaan setelah itu, ada perpecahan di antara orang-orang Minahasa yang pro-Indonesia dan pro-Belanda.

Penunjukkan Sam Ratulangi sebagai gubernur Indonesia Timur pertama kemudian sukses memenangkan dukungan Minahasa terhadap Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia terbagi menjadi 8 Provinsi, dan Sulawesi termasuk salah satu provinsi tersebut.

Gubernur pertama Sulawesi adalah S.G.J.Ratulangi, yang juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Tahun 1948 di Sulawesi dibentuk Negara Indonesia Timur, yang kemudian menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Negara Indonesia Timur dibubarkan, dan bergabung ke dalam Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor UU 13 Tahun 1964, dibentuk Provinsi Sulawesi Utara. Tanggal=14 Agustus 1959 di tetapkan sebagai hari jadi provinsi.

Saat negara baru itu menghadapi krisis demi krisis, Monopoli kopra oleh Jakarta sangat melemahkan ekonomi Minahasa. Seperti di Sumatra, mulai timbul ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat di Minahasa karena inefisiensi, pembangunan tak merata, dan uang yang hanya mengalir ke Jawa.

Ekspor illegal bertumbuh subur pada 1956. Jakarta kemudian memerintahkan penutupan pelabuhan Manado, pelabuhan penyelundup terbesar di Indonesia pada waktu itu. Tak lama kemudian Permesta menghadapi pemerintah pusat meminta reformasi ekonomi, politik, dan regional. Jakarta menanggapi dengan membom Manado pada Februari 1958, kemudian menginvasi Minahasa pada Juni 1958, tapi hanya bisa mengakhiri pemberontakan Permesta pada 1961.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan ibu kota Melonguane. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2000.


Kabupaten Kepulauan Talaud terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi. Wilayah ini adalah kawasan paling utara di Indonesia timur, berbatasan dengan daerah Davao del Sur, Filipina di sebelah utara. Jumlah penduduknya adalah 100.753 jiwa 2017.

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 Km² (95,24%) dan luas wilayah daratan 1.251,02. Terdapat tiga pulau utama di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, dan Pulau Kabaruan.

Kondisi Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk dalam 199 daerah tertinggal di Indonesia dan masih terisolir karena berbagai keterbatasan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial budaya, perhubungan, telekomunikasi dan informasi serta pertahanan keamanan.

SEJARAH AWAL MULA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Konon pada zaman dahulu kala, di wilayah bibir pasific ada satu gugusan kepulauan sejak zaman sebelum masehi telah mengalami masa kejayaan atau keemasan dimana ketika itu walaupun sistem perdagangan masih bersifat barter atau apapun sebutannya tetapi wilayah itu sudah makmur kehidupan masyarakatnya, hingga pada zaman kerajaan Majapahit wilayah ini merupakan bagian dari kerajaan Majapahit yang bernama Udamakatraya.

Kepulauan tersebut dalam sebutan lamanya adalah Maleon (Karakelang), Sinduane (Salibabu), Tamarongge (Kabaruan), Batunampato (Kepulauan Nanusa) dan Tinonda adalah Miangas. Perjalanan panjang masyarakat yang mendiami gugusan kepulauan ini, tidak banyak kita temukan dalam prasasti ataupun tulisan-tulisan dan artepak-artepak lainnya, akan tetapi banyak hal bisa di lihat dari peninggalan peninggalan barang keramik dari cina yang terdapat di kuburan-kuburan tua, atau di gua-gua seperti yang telah di ungkapkan oleh seorang peneliti dari Ingris berkebangsaan Swiss yang berdomisili di Australia, yaitu Prof Bellwood.

Beliau adalah seorang dosen terbang dari Universitas Chambera, pada tahun 1974 beliau pernah meneliti wilayah ini, di antaranya Gua Bukit Duanne Musi, juga di Salurang Sangihe. Hasil penelitian beliau telah di catat dalam satu tulisan yang di arsipkan di pusat arkeologi Nasional. Prof Bellwood dalam penelitiannya menemukan benda-benda yang diperkirakan berusia 6000 tahun sebelum masehi, yaitu barang-barang keramik, kapak batu dan barang-barang peninggalan lainnya.

Perdagangan barter dan sistim monopoli perdagangan rempah-rempah oleh negara-negara Eropa telah membentuk koloni-koloni perdagangan, yang bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah termasuk di wilayah gugusan kepulauan ini. Bangsa Eropa yang pertama kali tiba diwilayah ini adalah bangsa Portugis.

Portugis telah menjadikan wilayah kepulauan ini, menjadi wilayahnya agar penguasaan perdagangan rempah-rempah tidak terganggu oleh pedagang dari China, Persia, dan Gujarat dari India, maka tanaman sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh, pala dan lainnya di pindahkan penanamannya dari wilaya ini ke Ternate.

Portugis berniat untuk memusnahkan (dibabat habis) tanaman rempah-rempah dari wilayah ini. Datanglah masa perjalanan ekspedisi Ferdinand Magelhaens pada tahun 1511-1521 dan tiba di wilayah kepulauan ini dengan seorang kepala armada perahu layar yaitu Santos, Santos telah terbunuh di Mindanao Philipines.

Bangsa Spanyol melanjutkan (ekspedisi Ferdinand Magelhaens) ke kepulauan Ternate dan langsung menjalin hubungan dengan Sultan Ternate Hairun, bangsa Portugis merasa terusik dengan kehadiran bangsa Spanyol.

Sultan Hairun diundang ke markas Portugis dan di bunuh, timbulah perlawanan oleh anaknya yakni Sultan Baabulah dengan dukungan Spanyol, kesultanan ternate telah memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke pulau Papua, Sulawesi dan Mindanao.

Menelusuri surga dunia yang hilang (paradise) telah jelas pada catatan-catatan singkat di atas. Paradise hilang oleh karena keserakahan bangsa-bangsa penjajah/koloni–koloni atau penguasa masa itu. Keserakahan dalam penguasaan perdagangan rempah-rempah telah ikut menghilangkan nilai kelangsungan hidup manusia yang menjadi gambaran atau symbol dari sekelompok orang yang mendiami kepulauan di bibir pacific yang disebut dengan Paradise atau Surga, firdaus, yang lebih dikenal dengan nama Porodisa atau gugusan Kepulauan Talaud.

Paradise adalah nama yang indah yang telah tertanam dalam nilai-nilai kehidupan pada setiap pribadi atau individu yang luhur sebagai insan manusia yang meyakini akan sang Maha Kuasa sebagai pencipta lagit dan bumi, laut dan segala isinya, maka Ia adalah Khalik Semesta Alam, Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan manusia yang berkenan kepadaNya, telah diwarisi secara turun temurun dalam struktur masyarakat adat yang religius, mengikat tali persaudaraan dengan cinta kasih terhadap sesamanya juga terpeliharanya alam lingkungan yang baik untuk mereka hidup.

Tatanan ini tergambar dalam struktur adat di wilayah kepulauan ini, toko-toko adat sebagai pola anutan warganya, menjadi teladan dan di junjung tinggi dalam pengendalian kehidupan sehari-hari warganya, baik sebagai nelayan maupun petani.

Pada musim tanam para toko adat berperan untuk menentukan musim tanam (“ iamba matitim” dalam bahasa Talaud ) juga bagi para nelayan dilaut, para toko adat berperan menasehati dan mengadakan upacara adat, dalam pembuatan alat tangkap seperti sampan (assan’a/perahu sanpan) maupun jaring.

Peranan toko adat selalu terdepan dalam menampakkan nilai-nilai religiusnya dan di dalamnya para rohaniawan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan warganya, meskipun telah bertahun-tahun lamanya dan di wariskan secara turun temurun, baik jaman masa keemasan kemudian datanglah Portugis, Spanyol, dan Belanda sebagai penjajah tetapi dibalik dari semua itu kehidupan yang religius dalam masyarakat adat telah membuka diri dalam aspek kehidupan rohani dari zaman ke zaman, aspek kehidupan rohani telah menyatu dengan aspek sosial budaya warganya, sehingga sangat sulit untuk di bedakan bahkan hampir tidak mungkin lagi dibeda-bedakan.

Kehidupan sehari-hari warga yang hidup diwilayah ini dalam pergulatan hidup dengan bangsa-bangsa Eropa di atas, iman kepercayaan dan adat Talaud tidak luntur dan goyah, hingga masuk dalam zaman kemerdekaan Indonesia, dalam sistem kenegaraan demokrasi pancasila, daerah kecil menjadi kabupaten/kota, Talaud tetap menjadi bagian dari kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud.

Meskipun dalam konplik international peranan raja Talaud waktu itu Julius Tamawiwi adalah menjadi putusan akhir dalam sengketa international antara Philipines (Amerika Serikat) dan Hindia Belanda.

Pengadilan Abitrase oleh seorang arbitrator mahkamah international Max Huber, telah ditetapkan dan diputuskan bahwa pulau Miangas adalah bagian dari pulau Talaud karena mereka yang mendiami pulau tersebut adalah berbahasa Talaud dalam pergaulan kehidupan sehari-harinya, yang dahulunya disebut Tinonda, seperti yang terungkap dalam syair lagu daerah Talaud, “Tutamandassa” yang di tulis oleh Johanis Vertinatus Gumolung (alm).

Tonggak sejarah peradaban warga Paradise telah dinyatakan kabupaten Kepulauan Talaud resmi berdiri pada tanggal 2 Juli 2002, dengan seorang pejabat negara Drs. F. Tumimbang, sebagai pejabat bupati kabupaten Kepulauan Talaud. Undang-undang No. 8 tahun 2002 telah menetapkan sebagai daerah otonom, ditindaklanjuti dengan peraturan daerah No. 2 tahun 2002 tentang hari ulang tahun kabupaten Kepulauan Talaud yaitu setiap tanggal 2 Juli.

Kini timbul kebingungan dengan terpilihnya seorang bupati yang defenitif dalam sidang paripurna DPRD kabupaten Kepulauan Talaud, sejak masa itu penyelenggaraan perayaan hari ulang tahun kabupaten Kepulauan Talaud dirayakan pada tanggal 19 Juli.

Sumber : http://generasi-talaud.blogspot.com

Sejarah Asal Usul Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2000. Ibu kota kabupaten ini adalah Tahuna. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.012,94 km² dan berpenduduk sebanyak 141.950 jiwa 2017.

BERDIRINYA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


Pada Tahun 2002, Kabupaten Kepulauan Sangihe dimekarkan (pada saat itu masih Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud) menjadi 2 Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pemekaran kembali dilakukan di Kabupaten Induk (Kabupaten Sangihe) menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) pada tahun 2007 sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007.

Peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2007 di Ruang Mapaluse, Kantor Gubernur Sulawesi Utara sekaligus dengan Pelantikan PPS Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Drs. Idrus Mokodompit.

TERBENTUKNYA KERAJAAN-KERAJAAN DAN Kulano DI Tampunganglawo (PULAU SANGIHE)

Adapun sebagai Kulano (Raja) yang pertama sekali di Tampunganglawo (Pulau Sangihe) adalah bernama Gumansalangi mempunyai istri bernama Ondoasa yang disebut juga Sangiangkonda atau Kondowulaeng.

Gumansalangi adalah seorang Putra Mahkota dari Sultan di Kotabato (Mindanao Selatan) akhir abad ke XII. Menurut pesan ayahnya, bahwa Gumansalangi bersama dengan istrinya Ondaasa, keduanya harus pindah dari Kotabato dengan maksud supaya mereka dapat mendirikan Kerajaan baru disebelah Timur.

Untuk mematuhi perintah ayahnya, maka keduanya berangkat dari Kotabato dengan memakai Perahu ULAR SAKTI singgah di Wiarulung (Pulau Balut), kemudian menuju arah selatan sampai di Pulau Mandolokang (Tagulandang), dan di Pulau ini mereka tidak turun, langsung melewati Pulau Siau, terus ke Tampunganglawo yaitu di Tabukan Selatan. Dalam perjalanan ini ikut pula saudara laki-laki dari Andoasa yang bernama Pangeran Bawangunglara.

Di Tabukan Selatan mereka turun mendarat di sebuah tempat yang disebut Pantai Saluhe. Oleh karena Gumansalangi adalah seorang Kulano atau Raja, maka tempat mereka mendarat itu berubah namanya oleh penduduk disitu menjadi SALUHANG yang berarti dielu-elukan dan dipelihara supaya ia bertumbuh dengan baik dan subur.

Dari kata SALUHANG kemudian diubah menjadi SALURANG hingga sekarang.

Pada abad ke XIII atau Tahun 1300 Masehi, mereka mendirikan sebuah Kerajaan baru di Salurang dan wilayahnya sampai di Marulang.

Setelah Kerajaan Salurang telah berdiri dengan baik, maka Pangeran Bawangunglaro dengan perahu ULAR SAKTInya berangkat lagi melanjutkan perjalanannya kearah Timur Laut dan ia sampai di Talaud yaitu di Pulau Kabaruan pada salah satu tempat yang mulai sejak itu tempat tersebut diberi nama Pangeran sampai sekarang.

Setelah keberangkatan Bawangunglaro ke Talaud, Gumansalangi bersama istrinya tidak menetap lagi di Salurang, dan tempat itu hanya dijadikan Pusat Pemerintahan saja. Keduanya pindah ke Puncak Gunung Sahendarumang dan menetap disana.

Setelah keduanya berada di tempat ini maka selalu kedengaran bunyi guntur dan sinar cahaya kilat yang memancar dari Puncak Gunung itu, sehingga Gumansalangi diberi nama MEDELLU yang berarti GUNTUR yang berbunyi dan Ondaasa diberi nama MEKILA yang berarti KILAT yang bercahaya dan sampai saat ini kedua nama tersebut sudah tidak diubah lagi. Gumansalangi dan Ondaasa mempunyai 2 orang anak yaitu Melintang Nusa dan Meliku Nusa.

Setelah kedua anaknya menjadi dewasa, maka Pemerintah Kerajaan Salurang diserahkan kepada anaknya yang sulung yaitu Melintang Nusa dalam Tahun 1350, sedangkan anaknya yang bungsu yaitu Meliku Nusa pergi mengembara ke Selatan dan sampai di Bolaangmangondow, ia menikah dengan Menongsangiang (Putri Bolaangmangondow) dan ia menetap disana sampai meninggal.

Melintang Nusa pada masa pemerintahannya ia sering kali mengunjungi Mindanao Selatan, hingga akhirnya pada Tahun 1400 ia meninggal di Mindanao juga.

Sesudah Tahun 1400 Kerajaan Tampunganglawo terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian Utara bernama Sahabe (Lumango) dan bagian Selatan bernama Manuwo (Salurang).

Setelah Tahun 1530 kedua Kerajaan ini kembali dapat dipersatukan lagi oleh Raja Makaampo (Makaampo Wawengehe) dengan wilayahnya mulai Sahabe, Kuma, Kuluhe, Manalu, Salurang sampai ke Lapango, dan Kerajaan ini disebut RIMPULAENG dengan Pusat Pemerintahannya di Salurang (Moade) dan berakhir sampai Tahun 1575, karena Makaampo sudah dibunuh oleh Ambala seorang Pahlawan dari Mantelagheng (Tamako) dan saat itu ia ditemani oleh Hengkeng U Naung Pahlawan dari Siau yang disuruh oleh Raja Siau bernama Pontowuisang (1575-1612).

Setelah berakhirnya masa kejayaan Rimpulaeng, kemudian di Tampunganglawo timbul lagi 3 buah Kerajaan seperti :

- Kerajaan MALAHASA berpusat di TAHUNA (BUKIDE), dengan Rajanya ANSAAWUWO yang disebut juga TATEHE atau TATEHEWOBA (1580-1625).
-  Kerajaan MANGANITU berpusat di Kauhis, dengan Rajanya Boo atau disebut juga LIUNG TOLOSANG (1600-1630).
- Kerajaan KENDAHE berpusat di Makiwulaeng, dengan RajanyaEGALIWUTANG (1600-1640).

Pada masa Pemerintahan Raja-Raja tersebut diatas, Bangsa-Bangsa Penjajah sudah mulai masuk di Daerah Sangihe dengan menyebarkan Agama Kristen yaitu orang-orang Portugis dan Spanyol, serta Pendeta-Pendeta Belanda yang ikut bersama V.O.C.

Bangsa-Bangsa tersebut masuk pertama kali di Siau pada Tahun 1604 kemudian di Pulau Sangihe pada Tahun 1616 dan di Pulau-Pulau Talaud pada Tahun 1989.

Sumber : Wikipedia.org & http://dhevinadalinda.blogspot.com

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Lolak. Etnis Mayoritas di kabupaten ini adalah Suku Mongondow. Bahasa ibu penduduk asli di daerah ini adalah Bahasa Mongondow.


Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1954, terletak pada salah satu daerah Sulawesi Utara yang secara historis geografis adalah bekas danau, serta merupakan daerah subur penghasil utama tambang dan hasil bumi lainnya.

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagudan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

SEJARAH BOLAANG MONGONDOW

Dilihat dari sejarah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka berdasarkan data Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow disebutkan bahwa Penduduk asli Bolaang Mongondow berasal dari keturunan Gumalangit dan Tendeduata serta Tumotoibokol dan Tumotoibokat, awalnya mereka tinggal di gunung Komasaan (Bintauna).

Kemudian menyebar ke timur di tudu in Lombagin, Buntalo, Pondoli’, Ginolantungan sampai ke pedalaman tudu in Passi, tudu in Lolayan, tudu in Sia’, tudu in Bumbungon, Mahag, Siniow dan lain-lain. Peristiwa perpindahan ini terjadi sekitar abad 8 dan 9. Nama Bolaang berasal dari kata “bolango” atau “balangon” yang berarti laut.

Bolaang atau golaang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap, sedangkan Mongondow dari kata ‘momondow’ yang berarti berseru tanda kemenangan.

Bolaang terletak di tepi pantai utara yang pada abad 17 sampai akhir abad 19 menjadi tempat  kedudukan  istana  raja, sedangkan  Mongondow  terletak  sekitar   Kotamobagu. Daerah pedalaman sering disebut dengan ‘rata Mongondow’. Dengan bersatunya seluruh kelompok masyarakat yang tersebar, baik yang yang berdiam di pesisir pantai maupun yang berada di pedalaman Mongondow di bawah pemerintahan Raja Tadohe, maka daerah ini dinamakan Bolaang Mongondow.

Setiap kelompok keluarga dari satu keturunan dipimpin oleh seorang Bogani (laki-laki atau perempuan) yang dipilih dari anggota kelompok dengan persyaratan : memiliki kemampuan fisik (kuat), berani, bijaksana, cerdas, serta mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan kelompok dan keselamatan dari gangguan musuh.

Mokodoludut adalah punu’ Molantud yang diangkat berdasarkan kesepakatan seluruh bogani. Mokodoludut tercatat sebagai raja (datu  yang  pertama). Sejak Tompunu’on pertama sampai ketujuh, keadaan masyarakat semakin maju dengan adanya pengaruh luar (bangsa asing). Perubahan total mulai terlihat sejak Tadohe menjadi Tompunu’on, akibat pengaruh pedagang Belanda dirubah istilah Tompunu’on menjadi Datu (Raja).

Tadohe dikenal seorang Datu yang cakap, system bercocok tanam diatur dengan mulai dikenalnya padi, jagung dan kelapa yang dibawa bangsa Spanyol pada masa pemerintahan Mokoagow (ayah Tadohe). Tadohe melakukan penggolongan dalam masyarakat, yaitu pemerintahan (Kinalang) dan rakyat (Paloko’). Paloko’ harus patuh dan menunjang tugas Kinalang, sedangkan Kinalang mengangkat tingkat penghidupan Paloko’ melalui pembangunan disegala bidang, sedangkan kepala desa dipilih oleh rakyat.

Tadohe berhasil mempersatukan seluruh rakyat yang hidup berkelompok dengan boganinya masing-masing, dan dibentuk sistem pemerintahan baru. Seluruh kelompok keluarga dari Bolaang Mongondow (Passi dan Lolayan), Kotabunan, Dumoga, disatukan menjadi Bolaang Mongondow. Di masa ini mulai dikenal mata uang real, doit, sebagai alat perdagangan.

Pada zaman pemerintahan raja Cornelius Manoppo, raja ke-16 (1832), agama Islam masuk daerah Bolaang Mongondow melalui Gorontalo yang dibawa oleh Syarif Aloewi yang kawin dengan putri raja tahun 1866. Karena keluarga raja memeluk agama Islam, maka agama itu dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dan turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dalam beberapa segi kehidupan masyarakat.

Sekitar tahun 1867 seluruh penduduk Bolaang Mongondow sudah menjadi satu dalam bahasa, adat dan kebiasaan yang sama (menurut N. P Wilken dan J. A. Schwarz) .

Pada tanggal 1 Januari 1901, Belanda dibawa pimpinann Controleur Anton Cornelius Veenhuizen bersama pasukannya secara paksa bahkan kekerasan berusaha masuk Bolaang Mongondow melalui Minahasa, setelah usaha mereka melalui laut tidak berhasil dan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Riedel Manuel Manoppo dengan kedudukan istana raja di desa Bolaang.

Raja Riedel Manuel Manoppo tidak mau menerima campur tangan pemerintahan oleh Belanda, maka Belanda melantik Datu Cornelis Manoppo menjadi raja dan mendirikan komalig (istana raja) di Kotobangon pada tahun 1901. Pada tahun 1904, dilakukan perhitungan penduduk Bolaang Mongondow dan berjumlah 41.417 jiwa.

Pada tahun 1906, melalui kerja sama dan kesepakatan dengan raja Bolaang Mongondow, W. Dunnebier mengusahakan pembukaan Sekolah Rakyat dengan tiga kelas yang dikelola oleh zending di beberapa desa, yakni : desa Nanasi, Nonapan, Mariri Lama, Kotobangon, Moyag, Pontodon, Passi, Popo Mongondow, Otam, Motoboi Besar, Kopandakan, Poyowa Kecil dan Pobundayan dengan total murid sebanyak 1.605 orang, sedangkan pengajarnya didatangkan dari Minahasa.

Pada tahun 1937 dibuka di Kotamobagu sebuah sekolah Gubernemen, yaitu Vervolg School (sekolah sambungan) kelas 4 dan 5 yang menampung lepasan sekolah rakyat 3 tahun.

Ibukota Bolaang Mongondow sebelumnya terletak disala satu tempat di kaki gunung Sia dekat Popo Mongondow dengan nama Kotabaru. Karena tempat itu kurang strategis sebagai tempat kedudukan controleur, maka diusahakan pemindahan ke Kotamobagu dan peresmiannya diadakan pada bulan April 1911 oleh Controleur F. Junius yang bertugas tahun 1910-1915.

Pada tahun 1911 didirikan sebuah rumah sakit di ibukota yang baru Kotamobagu. Rakyat mulai mengenal pengobatan modern, namun ada juga yang masih mempertahankan dan melestarikan pengobatan tradisional melalui tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat dan sampai sekarang dibudayakan secara konvensional.

Sejak semula, masyarakat Bolaang Mongondow mengenal tiga macam cara kehidupan bergotong royong yang masih terpelihara dan dilestarikan terus sampai sekarang ini, yaitu : Pogogutat (potolu adi’), Tonggolipu’, Posad (mokidulu). Tujuan kehidupan bergotong royong ini sama, namun cara pelaksanaaannya agak berbeda.

Penduduk pedalaman yang memerlukan garam atau hasil hutan, akan meninggalkan desanya masuk hutan mencari damar atau ke pesisir pantai memasak garam (modapug) dan mencari ikan. Dalam mencari rezeki itu, sering mereka tinggal agak lama di pesisir, maka disamping masak garam mereka juga membuka kebun. Tanah yang mereka tempati itulah yang disebut Totabuan yang dapat diartikan sebagai tempat mencari nafkah.

Bila ada tamu yang bertandang pada masa kerajaan, biasanya disuguhi sirih pinang, tamu pria atau wanita terutama orang tua. Sirih pinang diletakkan dalam kabela’ (dari kebiasaan ini diciptakan tari kabela sebagai tari penjemput tamu). Tamu terhormat terutama pejabat di jemput dengan upacara adat. Tarian Kabela sampai saat ini tetap lestari di bumi Totabuan.

Tarian yang ada di Bolaang Mongondow cukup beragam diantaranya tarian tradisional yang terdiri dari Tari Tayo, Tari Joke’, Tari Mosau, Tari Rongko atau Tari Ragai, Tari Tuitan; juga tarian kreasi baru seperti Tari Kabela, Tari Kalibombang, Tari Pomamaan, Tari Monugal, Tari Mokoyut, Tari Kikoyog dan Tari Mokosambe.

Upacara monibi terakhir diadakan pada tahun 1939 di desa Kotobangon (tempat kedudukan istana raja) dan di desa Matali (tempat pemakaman raja dan keturunannya). Transmigran ke Bolaang Mongondow pertama kali datang pada tahun 1963 dengan jumlah 1.549 jiwa (349 KK) & ditempatkan di Desa Werdhi Agung. Para transmigran berikutnya ditempatkan di desa Kembang Mertha (1964), Mopuya (1972/1975), Mopugad (1973/1975), Tumokang (1971/1972), Sangkub (1981/1982), Onggunai (1983/1984), Torosik (1983/1984) dan Pusian/Serasi (1992/1993).

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Bolaang Mongondow menjadi bagian wilayah Propinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar, kemudian tahun 1953 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953 Sulawesi Utara dijadikan sebagai daerah otonom tingkat I.

Bolaang Mongondow dipisahkan menjadi daerah otonom tingkat II mulai tanggal 23 Maret 1954, sejak saat itu Bolaang mongondow resmi menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan PP No.24 Tahun 1954. Atas dasar itulah, mengapa setiap tanggal 23 Maret seluruh rakyat Bolaang Mongondow selalu merayakannya sebagai HUT Kabupaten Bolaang Mongondow.

Seiring dengan Nuansa Reformasi dan Otonomi Daerah, telah dilakukan pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2007 dan Kota Kotamobagu melalui Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2007 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tujuan utama pembentukan Kab. Bolmong Utara dan Kota Kotamobagu adalah untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan, dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat totabuan.

Semangat untuk memperoleh kesetaraan pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik telah membawa Kabupaten Bolaang Mongondow mekar menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota yang menyebabkan berpindahnya ibukota pemerintahan dari Kecamatan kotamobagu ke Ibukota yang baru yaitu di kecamatan Lolak, ditandai dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Sumber : https://bolmongkab.go.id/sejarah

Sejarah Asal Usul Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara

Subscribe Our Newsletter