Thursday, January 10, 2019

Sejarah Asal Usul Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara

Kabupaten Buton adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Buton terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasar Wajo.

SEJARAH AWAL MULA BUTON


Pada zaman dahulu di daerah ini pernah berdiri kerajaan Buton yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Buton.

Buton dikenal dalam Sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah Nagarakertagama karya Prapanca pada Tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) Keresian atau tempat tinggal para resi dimana terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air. 

Rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Nama Pulau Buton juga telah dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit. Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, menyebut nama Pulau Buton.

Untuk menjadi sebuah Kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana (si empat orang) yaitu Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, Sijawangkati yang oleh sumber lisan mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke – 13.

Mereka mulai membangun perkampungan yang dinamakan Wolio (saat ini berada dalam wilayah Kota Bau-Bau serta membentuk sistem pemerintahan tradisional dengan menetapkan 4 Limbo (Empat Wilayah Kecil) yaitu Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropadan Baluwu yang masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Bonto sehingga lebih dikenal dengan Patalimbona.

Keempat orang Bonto tersebut disamping sebagai kepala wilayah juga bertugas sebagai pelaksana dalam mengangkat dan menetapkan seorang Raja. Selain empat Limbo yang disebutkan di atas, di Buton telah berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Tobe-tobe, Kamaru, Wabula, Todanga dan Batauga.

Maka atas jasa Patalimbona, kerajaan-kerajaan tersebut kemudian bergabung dan membentuk kerajaan baru yaitu kerajaan Buton dan menetapkan Wa Kaa Kaa (seorang wanita bersuamikan Si Batara seorang turunan bangsawan Kerajaan Majapahit) menjadi Raja I pada tahun 1332 setelah mendapat persetujuan dari keempat orang bonto/patalimbona (saat ini hampir sama dengan lembaga legislatif).

Dalam periodisasi Sejarah Buton telah mencatat dua Fase penting yaitu masa Pemerintahan Kerajaan sejak tahun 1332sampai pertengahan abad ke – 16 dengan diperintah oleh 6 (enam) orang raja diantaranya 2 orang raja perempuan yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona.

Kedua raja ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu derajat kaum perempuan sudah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat Buton. Fase kedua adalah masa Pemerintahan Kesultanan sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Buton pada tahun 948 Hijriah ( 1542 Masehi ) bersamaan dilantiknya Laki La Ponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis sampai pada Muhammad Falihi Kaimuddin sebagai Sultan Buton ke – 38 yang berakhir tahun 1960.

SUKU BUTON


Secara umum, orang Buton adalah masyarakat yang mendiami wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Daerah-daerah itu kini telah menjadi beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara diantaranya Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat.

Selain merupakan masyarakat pelaut, masyarakat Buton juga sejak zaman dulu sudah mengenal pertanian. Komoditas yang ditanam antara lain padi ladang, jagung, singkong, ubi jalar, kapas, kelapa, sirih, nanas, pisang, dan segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Orang Buton terkenal pula dengan peradabannya yang tinggi dan hingga saat ini peninggalannya masih dapat dilihat di wilayah-wilayah Kesultanan Buton, diantaranya Benteng Keraton Buton yang merupakan benteng terbesar di dunia, Istana Malige yang merupakan rumah adat tradisional Buton yang berdiri kokoh setinggi empat tingkat tanpa menggunakan sebatang paku pun, mata uang Kesultanan Buton yang bernama Kampua, dan banyak lagi.

Jika melihat dari Sejarah Suku Buton dan asal usulnya dapat diketahui dengan mengungkapkan lebih dahulu sejarah kedatangan Sipanjonga dan kawan-kawannya, yang dikenal dalam sejarah wolio dengan nama Kesatuannya “Mia Pata Mianan” yang artinya “empat orang” lebih jelasnya dimaksudkan dengan empat pemuka yaitu Sipanjonga, Simalui, Sijawangkati dan Siuamanajo.

Dan dengan berpegang pada buku silsilah dari Raja-raja di Wolio, keempat orang tersebut konon menurut riwayat berasal dari tanah Semenanjung Johor (Malaysia) pulau Liya Melayu, di mana tibanya di Buton dapat diperkirakan berkisar akhir abad ke 13 atau setidaknya pada awal abad ke 14. Perkiraan tibanya Sipanjonga dan kawan-kawannya.

Dalam Riwayat H. J. Van Den Berg, ia menuliskan antara lain:

Dalam tahun 1275 bertolaklah satu tentara kertanagara dari pelabuhan Tuban. Tentara itu mendarat di daerah muara sungai Jambi dan: rebut daerah itu, yang lalu dijadikan daerah takluk bagi kerajaan Singosari. Dalam waktu 10 tahun saja, jajahan kerajaan Jawa itu telah dapat diluaskan sampai kedaerah hulu sungai jambi.

Didirikanlah kembali kerjaan Melayu lama didaerah itu, tetapi sebagai negara bagian pada kerajaan Singosari. Raja Melayu dijadikan Raja takluk kepada Baginda Kertanagara. Kerajaan Melayu menjadi penting kedudukannya, sehingga dalam abad ke 14 seluruh Sumatera kerapkali disebut juga melayu.

Suatu kumpulan karya, yang di dapat orang di daerah jambi, atas perintah Kertanagara diangkut ke melayu dalam tahun 1286. Maksud kertanagara telah jelas, yaitu mendirikan satu kerajaan Jawa di Sumatera tengah, yang akan menjadi pusat kebudayaan Jawa dipulau itu. Kerajaan Jawa yang di Sumatera itu merupakan suatu bahaya yang besar sekali bagi Sriwijaya. Akan tetapi Sriwijaya terlalu lemah untuk mencegah maksud Kertanagara itu.

Kekuasaan Sriwijaya telah runtuh pada segenap pihak. Dibagian Utara Semenanjung Malaka. Sebagian dari daerah Sriwijaya telah direbut kerajaan Siam yang baru saja berdiri. Di Aceh pun telah mulai pula timbul kerajaan baru, umpamanya kerajaan Perlak dan Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan baru itu telah menjadi kerajaan islam (yang pertama di Indonesia). Perhubungannya dengan Sriwijayahampir tidak ada lagi.

Kerajaan Pahang pun yang terletak di Semenanjung Malaka, rupanya telah menjadi daerah takluk juga pada kerajaan Singosari, yang telah sejak lama mengakui kekuasaan tertinggi dari Sriwijaya, rupanya terlepas pula dalam zaman itu dan telah menjadi bagian kerjaan Singosari.

Sipanjonga dan teman-temannya serta pengikut-pengikutnya, sebagai seorang raja di negerinya, yang termasuk di dalam kerjaan Sriwijaya, mengetahui kedudukan Sriwijaya sudah demikian lemahnya, Ia mengambil kesempatan untuk meninggalkan kerajannya mencari daerah lain untuk tempat tinggalnya dan Untuk dapat menetap sebagai seorang raja yang berkuasa dan tibalah mereka di Pulau Buton.

Tibanya Sipanjonga dengan kawan-kawan tidak bersama-sama dan tidak pula pada suatu tempat yang sama dan rombongannya terdiri dalam dua kelompok, dengan tumpangan mereka yang disebut dalam zaman “palulang”.

Kelompok pertama Sipanjonga dengan Sijawangkati sebagai kepala rombongan mengadakan pendaratan yang pertama di Kalaupa, suatu daerah pantai dari raja tobo-Tobo, sedangkan Simalui dan Sitamanajo mendarat di Walalogusi (kira-kira kampung Boneatiro atau di sekitar kampung tersebut Kecamatan Kapontori sekarang). Pada waktu pendaratan pertama itu Sipanjonga mengibarkan bendera kerajaannya pada suatu tempat tidak jauh dari Kalampa, pertanda kebesarannya. Bendera Sipanjonga inilah yang menjadi bendera kerajaan buton yang disebut “tombi pagi” yang berwarna warni, “longa-longa” bahasa wolionya.

Di kemudian tempat di mana pengibaran bendera tersebut dikenal dengan nama “sula” yang sampai sekarang masih dikenal, terdapat di dalam desa Katobengke Kecamatan Wolio, tidak jauh lapangan udara Betoambari.

Kemudian maka keempat pemuka tersebut di atas yang membuat dan meninggalkan sejarah dan kebudayaan wolio, sedangkan kerajaan yang pada zamannya pernah menjadi kerajaan yang berarti, dan merekalah pula yang mengawali pembentukan kampung-kampung, yang kemudian sesuai dengan perkembangannya menjadi kerajaan dan inilah yang dimaksudkan dengan kerajaan Buton, yang sebagai Rajanya yang pertama Ratu I Wa Kaa Kaa.

Di tempat pendaratannya tersebut Sipanjonga dan kawan-kawannya membangun tempat kediamannya yang lambat laun menjadi sebuah kampung yang besar, yang tidak lama setelah pendaratannya itu Rombongan Simalui dan Sitamanajo bersatu kembali dengan Sipanjonga di Kalampa.

Oleh karena letak tempat tinggal dari Sipanjonga dekat pantai bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadinya gangguan-gangguan keamanan, terutama sekali dari bajak laut yang berasal dari Tobelo Maluku – masyuurnya gangguan keamanan dari apa yang dikenal dengan tobelo, demikian di takuti sehingga menjadi akta menakuti anak-anak dari kalangan orang tua dengan “jaga otobelo yitu” artinya “awas tobelo itu”.

Untuk mengindarkan diri dari gangguan keamanan Sipanjonga dan rakyatnya meninggalkan Kalampa menuju arah gunung yang tidak jauh dari tempatnya itu kira-kira 5 km dari tepi pantai di tempat yang baru inilah Sipanjonga dan rakyatnya bermukim.

Karena di tempat yang baru itu masih penuh dengan hutan belukar maka untuk membangun tempat kediaman mereka ditebasnya belukar-belukar itu, yang pekerjaan menebas itu dalam bahasa wolionya dikatakan “Welia”. Inilah asal nama “Wolio” dan tempat inilah pula yang menjadi tempat pusat kebudayaan Wolio ibu kota kerajaan.

Diriwayatkan lebih jauh bahwa pada waktu Sipanjonga dan teman-teman menebas hutan belukar di tempat itu didapati banyak pohon enau. Terlebih di atas sebuah bukit bernama “Lelemangura” Rahantulu – Di tempat ini diketemukan putri Raja Wa Kaa Kaa. Lelemangura bahasa Wolio terdiri dari anak kata “lele” dan “mangura”. Lele berarti tetap dan mangura mudah. Ini mengandung makna kiasan terhadap putri Wa Kaa Kaa yang karena ditemukan dan dianggap sebagai bayi dalam arti “diberi baru menerima, disuap lalu menganga dan hanya menangis dan tertawa yang dikenalnya”. Tujuan hakekatnya supaya tetap diingat bahwa Raja adalah “anak” dari Betoambari Bontona Peropa dan Sangariarana Bontona Baluwu Siolimbona pada keseluruhannya

Bukit inilah yang kemudian masyur dengan sebutan Lelemangura. Salah seorang teman dari Sipanjonga yang bernama Sijawangkati mendapatkan enau dan dengan diam-diam ia menyadap enau itu. Ketika yang empunya enau yang bernama Dungkungeangia datang menyadap enaunya, didapatinya enaunya sudah di sedap orang yang tidak diketahuninya. Timbullah marahnya. Dipotongnya sebatang kayu yang cukup besar. Melihat potongan batang kayu itu, timbul dalam pemikirannya betapa besar dan kuat orang yang memotong kayu itu namun tidak menimbulkan rasa takut pada diri Sijawangkati.

Untuk mengimbangi potongan kayu itu, dipotongnya rotan yang panjangnya satu jengkal yang cukup besar juga, kemudian batang rotan itu disimpulnya. Karena kekuatan simpulan pada batang rotan itu, hampir tidak kelihatan, kemudian diletakkannya di atas bekas potongan batang kayu itu. Tentu orang yang menyadap enau saya ini adalah orang yang sakti dan mungkin bukan manusia biasa.

Suatu waktu secara kebetulan keduanya bertemu di tempat itu. Maka terjadilah perkelahian yang sengit, yang sama-sama kuat. Masing-masing tidak ada yang kalah. Pada akhirnya keduanya karena sudah kepayahan berdamai. Mufakatlah keduanya untuk hidup damai dan saling membantu dan bagi anak cucu mereka dikemudian akan hidup di dalam alam kesatuan dan persatuan. Dengan adanya perdamaian sijawangkai Dungkusangia tersebut maka negeri tobe-tobe masuk dan bersatu dengan Wolio. Letak negeri tobe-Tobe itu dari tempat tinggal Sipanjonga +7 KM.

Dapat dijelaskan disini bahwa Dungkusangia dimaksudkan menurut keterangan leluhur adalah berasal dari Cina yang selanjutnya dalam buku silsilah bangsawan Buton dikatakan asal “fari” asal “peri”. Menurut Pak La Hude (Sejarawan) dikatakan orangnya amat putih, sama halnya dengan putihnya isi kelapa yang dimakan fari (binatang semacam serangga).

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara

Kabupaten Bombana adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan ibukota Rumbia, dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Buton.

SEJARAH SINGKAT BOMBANA


BOMBANA dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh Suku 'Moronene' sebagai penduduk asli, salah satu etnis terbesar di Sulawesi Tenggara, dimitoskan sebagai Negeri Dewi Padi (Dewi Sri).

Konon, sang dewi pernah turun di sebuah tempat yang belakangan disebut Tau Bonto (saat ini lebih dikenal dengan penulisan Taubonto, ibukota Kecamatan Rarowatu). Dalam Bahasa Moronene, 'tau bonto' berarti tahun pembusukan, karena ketika Dewi Padi itu turun di tempat tersebut, produksi padi ladang melimpah ruah sehingga penduduk kewalahan memanennya.

Akibatnya, banyak padi tertinggal dan membusuk di ladang. Padahal, luasan ladang yang dibuka tak seberapa, hanya beberapa hektare saja untuk setiap keluarga.

Taubonto menjadi pusat pemerintahan pada zaman kekuasaan mokole, gelar raja di wilayah Moronene pada masa lalu. Pada masa pemerintahan swapraja Butonpascakemerdekaan, wilayah kekuasaan mokole berubah menjadi wilayah distrik dan selanjutnya sekarang menjadi kecamatan.

Secara historis, wilayah Moronene di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara mencakup sebagian Kecamatan Watubangga di Kabupaten Kolaka sekarang. Namun, yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Buton(waktu itu) hanya Kecamatan Poleang dan Kecamatan Rumbia. Saat itu telah berkembang menjadi empat kecamatan. Dua kecamatan tambahan sebagai hasil pemekaran adalah Poleang Timur dan Rarowatu. Kecamatan Rarowatu berpusat di Taubonto.

Pulau Kabaena juga termasuk wilayah Moronene, sebab penduduk asli pulau penghasil gula merah itu adalah suku Moronene. Meski demikian, pemerintahan Mokole di Kabaena bersifat otonom, tidak ada hubungan struktural maupun hubungan afiliatif dengan kekuasaan Mokole di daratan besar, akan tetapi hubungan kekerabatan di antara mokole dan rakyat sangat erat terutama bahasa dan budaya yang khas.

Kekuasaan mokole di Kabaena berada di bawah kontrol Kesultanan Buton, seperti halnya mokole lainnya di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara. Sultan Buton menempatkan petugas keraton di Kabaena yang bergelar Lakina Kobaena.

Karena itu secara struktural Kabaena lebih dekat dengan Buton, walaupun begitu secara kultural lebih dekat dengan Bombana, terkait budaya dan bahasa, serta ras.

Sumber : Wikipedia.org

Wednesday, January 9, 2019

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kota Palu Sulawesi Tengah

Palu adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kota Palu merupakan kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk.

Luas wilayah kota Palu sekitar 395,06 km2 dan Penduduk di Kota Palu berjumlah 363.867 jiwa (2017).

ASAL USUL KOTA PALU


Asal usul nama kota Palu adalah kata Topalu'e yang artinya Tanah yang terangkatkarena daerah ini awalnya lautan, karena terjadi gempa dan pergeseran lempeng (palu koro) sehingga daerah yang tadinya lautan tersebut terangkat dan membentuk daratan lembah yang sekarang menjadi Kota Palu.

Istilah lain juga menyebutkan bahwa kata asal usul nama Kota Palu berasal dari bahasa kaili VOLO yang berarti bambu yang tumbuh dari daerah Tawaeli sampai di daerah sigi.

Bambu sangat erat kaitannya dengan masyarakat suku Kaili, ini dikarenakan ketergantungan masyarakat Kaili dalam penggunaan bambu sebagai kebutuhan sehari-hari mereka. baik itu dijadikan Bahan makanan (Rebung), Bahan bangunan (Dinding, tikar, dll), Perlengkapan sehari hari, permainan (Tilako), serta alat musik (Lalove)

PEMBENTUKAN KOTA PALU

Kota Palu sekarang ini adalah bermula dari kerajaan yang terdiri dari kesatuan empat kampung, yaitu: Besusu, Tanggabanggo yang sekarang bernama Kelurahan Kamonji, Panggovia yang sekarang bernama Kelurahan Lere, dan Boyantongo yang sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka membentuk satu Dewan Adat disebut Patanggota.

Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu lama-kelamaan menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya Belanda mengadakan pendekatan terhadap Kerajaan Palu.

Belanda pertama kali berkunjung ke Palu pada masa kepemimpinan Raja Maili (Mangge Risa) untuk mendapatkan perlindungan dari Manado pada tahun 1868. Pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi bersama dengan bala tentara dan beberapa kapal tiba di Kerajaan Palu, mereka pun menyerang Kayumalue.

Setelah peristiwa perang Kayumalue, Raja Maili terbunuh oleh pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu. Setelah itu ia digantikan oleh Raja Jodjokodi, pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi menandatangani perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Pada awal mulanya, Kota Palu merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Palu. Pada masa penjajahan Belanda, Kerajaan Palu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan (Onder Afdeling Palu) yang terdiri dari tiga wilayah yaitu Landschap Palu yang mencakup distrik Palu Timur, Palu Tengah, dan Palu Barat; Landschap Kulawi; dan Landschap Sigi Dolo.

Pada tahun 1942, terjadi pengambilalihan kekuasaan dari Pemerintahan Belanda kepada pihak Jepang. Pada masa Perang Dunia II ini, kota Donggala yang kala itu merupakan ibukota Afdeling Donggala dihancurkan oleh pasukan Sekutu maupun Jepang. Hal ini mengakibatkan pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Palu pada tahun 1950.

Saat itu, kota Palu berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) setingkat wedana dan menjadi wilayah daerah Sulawesi Tengah yang berpusat di Kabupaten Poso sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Kota Palu kemudian mulai berkembang setelah dibentuknya Residen Koordinator Sulawesi Tengah Tahun 1957 yang menempatkan Kota Palu sebagai Ibukota Keresidenan.

Terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, status Kota Palu sebagai ibukota ditingkatkan menjadi Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Kemudian pada tahun 1978, Kota Palu ditetapkan sebagai kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978. Kini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Kota Palu ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Palu.

PRISTIWA PENTING KOTA PALU

Gempa 2005

Pada tanggal 24 Januari 2005 pukul 04.10 WITA, gempa berkekuatan 6,2 pada Skala Richter mengguncang Palu. Pusat gempa terjadi di Desa Bora Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, 16 km arah tenggara Palu tepatnya ,di kedalaman 30 km. Gempa itu berada pada 1°03′ LS - 119°99′ BT.

Warga panik dan langsung mengungsi karena takut kemungkinan adanya tsunami seperti yang terjadi di Aceh. Sebagian dari mereka melarikan diri ke perbukitan dan pegunungan. Akibatnya, satu orang meninggal, empat orang cedera dan 177 bangunan rusak. Warga sekitar Biromaru Malah Mengungsi didekat tempat pusat gempa.

Gempa 2018 Dan Tsunami

Pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 WITA, gempa berkekuatan 7,4 Mwmengguncang daerah Donggala, Palu, Sigi dan sekitarnya. Selain, korban jiwa, gempa dan tsunami menyebabkan sarana dan prasarana rusak. Salah satunya Jembatan Kuning yang menjadi ikon Kota Palu ambruk. Berikut informasi terkini terkait bangunan yang rusak:


  1. Bangunan dan utilitas kota sepanjang teluk Palu yang tersapu tsunami dengan radius pencapaian gelombang rata-rata 300 meter dari bibir pantai.
  2. Hotel Roa-Roa berlantai 8 di Jalan Pattimura rata dengan tanah. Di hotel terdapat 76 kamar dari 80 kamar yang terisi oleh tamu.
  3. Permukiman padat Perumahan Nasional Perumnas Balaroa, Palu Barat yang terdampak likuifaksi, setidaknya lebih dari 1800 bangunan amblas 4 meter dan 550 korban meninggal dunia tertimbun tanah dan reruntuhan. Kawasan terdampak likuifaksi dizonasi sebagai kawasan dilarang membangun (red zone).
  4. Permukiman beserta lahan pertanian di Kelurahan Petobo yang terdampak likuifaksi.
  5. Desa Jono oge dan Desa Sibalaya Kabupaten Sigi dan lahan pertanian sekitar terdampak likuifaksi.
  6. Bandar udara Mutiara SIS Al-jufri mengalami kerusakan pada landasan pacu sepanjang 400 meter dari panjang utama 2400 meter, menara pemantau (ATC) roboh dengan 1 korban meninggal dunia, dan bangunan utama bandar udara yang rusak dan retak.
  7. Pusat perbelanjaan atau salah satu mal terbesar di kota Palu, Mal Tatura Jalan Emy Saelan ambruk.
  8. Pusat perbelanjaan Palu Grand Mall terletak di jalan Diponegoro terhempas tsunami terletak persis berhadapan dengan Teluk Palu.
  9. Hotel Mercure terletak di jalan Cumi-cumi dan Hotel Palu Golden terletak di jalan Raden Saleh rusak dan terhempas tsunami.
  10. Arena Festival Pesona Palu Nomonimerupakan kawasan sepanjang teluk sebagai tempat acara utama Hari jadi Kota Palu dimana terdapat ratusan hingga ribuan orang pengisi acara.
  11. Gedung Anutapura Medical Centre (AMC) di Rumah Sakit Anutapura yang berlantai empat di Jalan Kangkung, Palu robohJembatan Kuning Ponulele roboh diguncang gempa dan diterjang tsunami.
  12. Jalur trans Sulawesi Palu dari Polo-Poso-Makassar tertutup longsor, jalur trans Sulawesi Palu-Mamuju-Makassar, dan jalur trans Sulawesi Palu-Donggala-Toli-toli tertutup material tsunami.
  13. Garis patahan sesar Palu-Koro terlihat mengalami pergeseran tanah mendatar kurang lebih meter hingga 5,5 meter membentuk garis lurus membelah kota yang ditandai dengan bengkoknya jalan-jalan strategis kota diantaranya Jalan Cumi-cumi, jalan Diponegoro, jalan Lasoso, jalan Asam, jalan Kedondong, jalan Pipa air, jalan Cemara, jalan Manggis, jalan Kamboja (Perumnas Balaroa), hingga jalan Padanjakaya, semuanya membentuk garis dengan perpindahan yang sama.


Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Kabupaten Tolitoli atau Toli-Toli merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Tolitoli.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.079,6 km² dan berpenduduk sebanyak 225.875 Jiwa (2017). Kabupaten Tolitoli sebelumnya bernama Kabupaten Buol Toli-Toli, pada tahun 2000 berdasarkan UU No. 51 Tahun 1999, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tolitoli sebagai kabupaten indukdan Kabupaten Buol sebagai kabupaten hasil pemekaran.

ASAL USUL KABUPATEN TOLI-TOLI

Mengenai asal usul nama Tolitoli, menurut legenda, berasal dari kata Totolu yang artinya tiga. Maksudnya, suku bangsa Tolitoli berasal dari 3 manusia kayangan yang menjelma ke bumi ini masing-masing melalui: Olisan Bulan (bambu Emas), Bumbung Lanjat (puncak pohon Langsat), dan Ue saka (sejenis Rotan). Yang menjelma Olisan Bulan di Kenal sebagai Tau Dei Baolan atau Tamadika Baolan.

Sepanjang sejarah yang diketahui, Tolitoli mempunyai pemerintahan yang bersifat kerajaan. Puncak kejayaannya dicapai setelah masuknya agama islam, sekitar abad ke-17, yang dibawa mubalig dari kesultanan ternate.

Kemudian nama Totolu ( Tau Tolu ) berubah menjadi Tontoli sebagaimana yang tertulis dalam Lange-Contrack 5 juli 1858 yang ditandatangani antara Dirk Francois dari pihak belanda dengan Raja Bantilan Syafiuddin. Tahun 1918 berubah menjadi Tolitoli, seperti yang terlihat dalam penulisan Korte verklaring yang di tandatangi Raja Haji Mohammad Ali dengan pemerintah Hindia Belanda, yang ketika itu ibukota kerajaan berpusat di Nalu.

Bahasa yang dipakai sehari-hari adalah Bahasa Geiga. Bahasa ini menurut Ahli Bahasa
AC Kruyt dan DR Adriani termasuk dalam kelompok Bahasa Tomini, yang daerah sebarnya
antara Desa Towera didaerah Kabupaten Donggala sampai dengan Desa Molosipat
diperbatasan Gorontalo.

Akan tetapi banyak warga asli tolitoli yang mengklaim bahwa keturunan raja pada awalnya bernama Raja Datuamas.

Sepanjang sejarah yang diketahui, Tolitoli mempunyai pemerintahan yang bersifat kerajaan. Puncak kejayaannya dicapai setelah masuknya agama islam, sekitar abad ke-17, yang dibawa mubalig dari kesultanan ternate. Pada waktu itu masyarakat benar-benar merasakan keamanan dan ketentraman dalam wilayah kerajaan.

Sejak itu hubungan kerajaan Tolitoli dengan Kesultanan Ternate terjalin baik, hingga kerjaan Tolitoli masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Mulai saat itu Raja yang berkuasa di Tolitoli sudah di nobatkan di Ternate.

Salah satu Raja yang mendapat kehormatan untuk dilantik dan dinobatkan di ternateadalah Raja Imbaisug yang dengan kebesaran berlayar dengan perahu Banggakasaan menuju Ternate. Namun sayang sekali pada waktu kembali ke Tolitoli meninggal dalam perjalanan, kemudian dimakamkan di Tuweley.

Raja Imbaisug dan saudaranya Djamalul Alam dipilih bersama-sama di Ternate tahun 1773, dengan suatu ketentuan bahwa apabila Imbaisug meninggal dunia harus digantikan oleh Djamalul Alam.

Setelah pengakuan kerjaan Tolitoli terhadap kesultanan Ternate, pada saat itu pula untuk pertma kalinya raja dari kerajaan Tolitoli bergelar “ Tamadikanilantik “ yang untuk selanjutnya bergelar Sultan.

Kesultanan adalah suatu bentuk pemerintahan islam, maka dengan sindirinya kerajaan Tolitoli menjadi sebuah kerajaan islam dengan nama Kesultanan Tolitoli. Pada saat itu mulai terjadi perubahan hukum adat serta adat-istiadat lainnya yang kesemuanya disesuaikan denganajaranislam.

Disini Agama Islam yang mewarnai corak kehidupan masyarakat sekaligus sebagai sendi-sendi adatnya. Maka tidak mengherankan manakala unsur-unsur agama islam melatarbelakangi upacara-upacara tertentu, seperti upacara mandisafar, mauludan, khitanan, dan perkawinan.   

Setelah Sultan Djamalul Alam mangkat, digantikan putra sulungnya: Sultan Mirfaka, Tetapi memerintah di wilayah Dondo. Untuk Tolitoli diserahkan kepada Putra Keduanya, Muhiddin yang tidak lagi bergelar Sultan,melainkan bergelar Raja yang diberi julukan Tau Dei Beanna.

Sesudah Raja Muhiddin mangkat digantikan Oleh Mohammad Yusuf Syaiful Muluk Muidjuddin, yang bergelar Malatuang ( artinya yang patut disembah ). Oleh rakyatnya diberi julukan Tau Dei Buntuna.Dengan demikian jelas bahwa sebelum bangsa belanda masuk wilayah ini, kerajaan Tolitoli sidah ada dan diperintah oleh seorang Raja yang disebut Gaukan.

Menurut sejarah Raja Mohammad Yusuf “Malatuang” Syaiful Muluk Muidjuddin adalah Raja yang sudah diadatkan oleh Rakyat jauh sebelum kedatangan bangsa belanda, karena tercatat masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1781-1812. Makamnya di Buntuna, Desa Tambun, Kecamatan Baolan.

Dalam menjalankan pemerintahan, Raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang dibantu oleh sejumlah pejabat kerajaan yang diserahi tugas-tugas tertentu. Oleh karena pada waktu itu rakyat belum begitu banyak, maka perangkat kerajaan juga sangat sederhana.

Menurut cerita bahwa Raja Mohammad Yusuf Malatuang, pada masa pemerintahannya cukup arifbijaksana, sangat adil, serta cukup memperhatikan kehidupan rakyanya, sehingga walau Raja telah wafat, namanya tetap dikenang oleh Rakyat.

Pengagungan rakyat terhadap Raja, sampai sekarang masih terdengartuk Syair yang sering didendangkan oleh rakyat Tolitoli yang berbunyi :

"Sadang ilaeng Bona
Gaukan Dei Buntuna
Mau namo bukuna
Impong suang lipuna"

Yang artinya :

                "Daun pohon Bona
                Raja di Buntuna
                Walaupun tinggal Tulangnya
                Tetap diingat oleh isi negerinya"

Begitu banyak Raja yang menangani pemerintahan pada jamannya sehingga tidaklah mengherankan manakala rakyat menunjukkan rasa patuh terhadap Raja. Hari ini nampak terlihat bilamana rakyat berbicara tidak akan menyebut nama Raja tetapi mereka menggantinya dengan sebutan “KALANGAN” yang artinya mengandung pengertian sesuatu yang sangat di agungkan.

Selanjutnya sikap rakyat bilamana akan berjabat tangan dengan Raja maka mereka terlebih dahulu memegang kepalanya masing-masing sebagai suatu isyarat bahwa kepala adalah bagian tubuh yang dimuliakan manusia sehingga kaitannya begitu pulalah rasa kemuliaan mereka terhadap Raja.

Raja mohammad Yusuf Malatuang waktu itu berkedudukan di Kalangkangan pada tahun 1812. Raja ini mendirikan sebuah istana di kampung Nalu.istana itu kemudian di berinama BALE DAKO ( istana besar ) atau BALE MASIGI ( Istana yang puncaknya seperti kubah masjid ). Disinilah pusat kegiatan pelayaran kerajaan Tolitoli.

Kini bekas Istana Raja di kampung Nalu dekat Tolitoli itu hanya tinggal sebuah PUTUU ( Tiang Agung ) yang tetap berdiri sampai sekarang dekat sebuah pertigaan jalan.

Setelah Raja Malatuang mangkat maka pimpinan kerajaan diserahkan kepada putranya bernama BANTILAN SYAFIUDDIN di mana pada masa pemerintahan Raja inilah bangsa belanda masuk ke Kerajaan Tolitoli.

 KEDATANGAN BANGSA BELANDA

1. Raja Bantilan Syafiuddin (1859-1867)

Menurut sejarah, orang belanda yang pertama kali menginjakkan kakinya di wilayah kerajaan Tolitoli adalah Piet Broogh ditahun 1856 yang pada waktu itu Kerajaan Tolitoli telah dipegang oleh Raja Bantilan Syafiuddin  yang sudah diangkat “Adat” oleh rakyatnya.

Pada umumnya Raja Bantilan Syafiuddin dalam menghadapi kedatangan Belanda senantiasa menunjukkan sikap tidak bersahabat karena pada dasarnya Raja merasa tidak rela atas kehadiran bangsa belanda dalam Kerajaannya sebab merasa akan mengadakan penjajahan terhadap rakyatnya.

Namun bujuk rayu Belanda terhadap Raja terus dilakukan dalam setiap kesempatan sehingga dua tahun kemudian Belanda berhasil menciptakan suasana bersahabat yang dilanjutkan dengan penandatanganan Lange Contract ( kontrak Panjang ), pada tanggal 5 juli 1858 antara Dirk Francois dari pihak Belanda dan Raja Bantilan Syafiuddin.

Dalam masa pemerintahan Raja Bantilan Syafiuddin ini, pemerintahan boleh dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Rakyat dianjurkan untuk berladang dan menanam pohon kelapa.

Hubungan dagang dengan pihak luar sering juga terjadi walaupun hanya melalui / mempergunakan perahu layar yang datang dari makassar dan Ternate serta lain-lain daerah dengan maksud berdagang yang diselingi dengan pekerjaan dakwah menyebarkan agama Islam pada watu itu.

Raja Bantilan Syafiuddin setelah wafat dimakamkan di Pulau Lutungan yang dikenal dengan sebutan Lobong Tau Dei Tando Kanau artinya kuburan Orang di Tanjung PohonEnau. Hal ini dapat dimaklumi karena pada waktu itu di pulau Lutungan yang terletak di depan kota Tolitoli, banyak sekali pohon Enau.

Menurut Hikayat yang ada, di saat jenazah almarhum Raja Bantilan Syafiuddin diusung dari Kampung Nali ke Pulau Lutungan maka seluruh perahu yang ada dalam Kawasan Kerajaan Tolitoli pada waktu itu dikerahkan untuk dijadikan jembatan penghubung dari kampung Nalu menuju kepulau Lutungan yang selanjutnya dimakamkan. Setelah Raja ini wafat maka tampuk pimpinan kerajaan diserahkan kepada puteranya yang tertua yakni Haji Abdul Hamid.

2. Raja Haji Abdul Hamid Bantilan (1869-1901)

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata urusan pemerintahan nampak semakin baik dan lancar. Petugas-petugas yang mengurusi kegiatan di Istana, yang mengurusi bidang ekonomi maupun yang mengurus pelabuhan kesemuanya melaksanakan pekerjaannya dengan rapi dan teratur sebagaimana yang diharapkan.

Kapal-kapal dagang sudah seringkali berlabuh dipelabuhan Tolitoli dan bahkan pada waktu itu sudah ada kapal dagang yang membuat trayek tetap antara Makassar-Donggala-Tolitoli dimanapara penumpang terdapat pula orang-orang Cina. Dalam sejarah tercatat bahwa orang Cina pertama masuk ke Wilayah Kerajaan Tolitoli bernama Hong Bie.

Setelah Raja Haji Abdul Hamid Bantilan  wafat. Jenazahnya dimakamkan dipulau Lutungan berdampingan dengan makam ayahnya yakni Raja Bantilan Syafiuddin. Tampak pimpinan Kerajaan  kemudian diserahkan kepada adiknya yakni Haji Ismail Bantilan.

3. Pemerintahan Raja Haji Ismail Bantilan (1908-1918)

Raja Haji Ismail Bantilan mulai memerintah kerajaan setelah menandatangi Korte Verklaring no.1 tgl 12 Februari 1908 dengan pihak belanda.

Raja Haji Ismail Bantilan dalam masa pemerintahannya dikenal dengan gelar  TAU DEI BABO KASO artinya Orang diatas kasur. Meskipun telah menandatangi Korte Verklaring namun dalam sikapnya Raja ini selalu menunjukkan rasa tidak bersahabatnya dengan Belanda, sehingga terkenal sebagai raja yang keras dalam pendirian.

Hal ini terbukti dalam tahun 1911 Raja secara terang-terangan melawan belanda karena rakyatnya dipaksa bekerja heerendienst ( kerja rodi ) oleh pemerintah Hindia-Belanda. Akibatnya Raja Haji Ismail Bantilan diinternir oleh belanda selama 6 tahun (enam) bulan di Donggala, namun akhirnya juga dikembalikan lagi ke Tolitoli.

4. Pemerintahan Raha Haji Muhammad Ali Bantilan (1918-1919)

Pada tahun 1917 seorang tokoh Sarekat Islam (SI) bernama Sastro Kardono sebagai utusan langsung H.O.S. Cokroaminoto datang ke Tolitoli untuk membentuk Ssarekat Islam dan sekaligus menetapkan Haji Mohammad Ali sebagai Presiden S.I. yang pertama.

Sementara itu dalam buku sejarah juga tercantum bahwa dalam tahun 1917 tokoh pejuang Abdul Muis juga berkunjung ke Tolitoli dan kunjungan inilah yang kemudian dikaitkan telah menyebabkan timbulnya pemberontakan di Salumpaga bulan juni 1919 yang dicatat sebagai pemberontakan Tolitoli. Sebetulnya pemberontakan di Salumpaga tersebut merupakan Klimaks dari pada antipati rakyat terhadap penjajah belanda.

Dengan diangkatnya Haji Mohammad Ali Bantilan sebagai Raja dan Juga sebagai
Presiden Sarekat Islam yang pertama, maka dengan sendirinya keanggotaan Sarekat Islam di kerajaan Tolitoli semakin tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Hal ini dapat dimaklumi karena yang menjadi Presiden Sarekat Islam adalah Raja yang sangat dipatuhi oleh rakyatnya.

 5. Pemerintahan Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan (1920-1922)

Setelah pemberontakan Salumpaga tahun 1919, maka selama kurang lebih satu tahun tidak pernah terdengar lagi Heerendients gemeentedients, istilah tersebut dianggap sangat berbahaya dan berbau politik. Namun, setelah Residen Menado F.J Kroon diganti oleh penggantinya  yang baru J.R Logeman maka pekerjaan kerja paksa (kerja Rodi) itupun dimulai kembali.

Peristiwa Salumpaga merupakan salah satu kegigihan dan kepahlawanan dari bangsa kita untuk mengusir penjajah. Masuk dalam sejarah Nasional Indonesia dan terkenal dengan pemberontakan Tolitoli.

Hubungan dagang dengan daerah-daerah lain semakin maju karena pelabuhan Tolitoli sering disinggahi kapal-kapal besar sehingga tidak mengherankan bila pada waktu itu mulai berdatangan suku-suku bangsa yang lain, seperti Bugis, Manado, Sangir, Jawa, dan tak ketinggalan Orang-orang Cina dengan maksud untuk berdagang.

B. KEDATANGAN BANGSA JEPANG

Menjelang kedatangan tentara jepang ke indonesia , saat itu di Tolitoli ditempatkan satu Kompi Tentara Belanda dibawah Pimpinan Letnan HAERBERTS. Penempatan tentara Belanda waktu itu karena Tolitoli dinilai sebagai daerah yang berbahaya yang harus diperintah oleh Militer sehubungan dengan kejadian/peristiwa SALUMPAGA yang menewaskan Controleur belanda.

Dan itu pula sebabnya selain sebagai Komandan Tentara Letnan Haerberts juga sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Sipil (GEZAGHEBBER-tahun1940 sampai dengan akhir tahun 1941).

Ketika jepang mulai menggempur Pearl Harbour di Hawai, maka pihak Belanda siap-siap untuk menghadapi Tentara jepang. Konsolidasi pasukan mulai dilakukan, demikian juga yang ada di Tolitolidikonsolidasikan di Poso di bawah Pimpinan Kapten DE JONG. Oleh karena itu pengamanan di Tolitoli diserahkan kepada satu peleton Polisi dibawah Pimpinan Inspektur BOERTJE.

Ketika tentara jepang mulai membanjir ke daerah selatan, maka pemerintah Hindia Belanda mulai Kalang kabut  sehingga kehilangan Koordinasi dengan daerah-daerah.Demikian juga di Tolitoli, pihak polisi di Tolitoli sendiri waktu itu telah mulai banyak bergaul dengan tokoh-tokoh politik terutama dari partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Karena melihat situasi makin tidak menentu , sedangkan perasaan anti Belanda masih membara , maka beberapa anggota polisi merencanakan mengadakan kudeta terhadap pimpinannya yang mencapai klimaksnya pada tanggal 25 januari 1942. Inspektur Boertje terbunuh sementara Controleur BRUKEL di Tolitoli dan Controleur de Vries dari Leok/Buol ditahan dirumah Controleur Tolitoli (rumah kediaman Bupati Kepala Daerah yang sekarang).

Namun rupanya kudeta tersebut kurang terencana sehingga dua orang dari sembilan orang polisi yang membentrok itu melarikan diri ke Palu dan melaporkan kejadian tersebut kepada Letnan Haerberts yang kebetulan masih ada di Palu. Keadaan rakyat maupun pemerintahan di Tolitoli makin kacau sementara berita tentang segera mendaratnya pasukan jepang makin Senter.

Sehingga bisa dimaklumi pihak polisi yang ada tidak lagi memikirkan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum namun berpikir bagaimana menyelamatkan diri sendiri seaman mingkin andaikata ada serangan balasan dari pihak belanda atau kalau tentara jepang mendarat.

Pada tanggal 18 Februari 1942, akibat laporan dua Polisi yang melarikan diri dari Tolitoli, satu regu tentara belanda dibawah pimpinan Letnan Haerberts dan Sersan Welingga mendarat di pantai Kalangkangan. Dengan berjalan kaki ,mereka ini menuju ke Tolitoli.

Polisi-polisi yang melakukan Kudeta yang berada di Tolitoli setelah mendengar ada pendaratan di kalangkangan, mereka kabur sendiri-sendiri menyelamatkan diri di kaki-kaki Gunung Tuweley. Tapi kedua pimpinan mereka yakni AWUy dan WAANI dengan mengendarai se buah jeep menuju ke kalangkangan.

Ditengah perjalanan yakni di KM-3 kedua polisi tersebut bertemu dengan tentara Belanda dan terjadi tembak-menembak.Jeep kena tembak bannya, sementara Awuy terus lari menuju Buol sedangkan Waani lari kebukit-bukit di atas kampung Sidoarjo sekarang. Malam itu juga pasukan Belanda masuk ke kota Tolitoli dan seminggu kemudian polisi-polisi yang memberontak itu tertangkap semuanya, kecuali dua orang yakni J.Habibie dan Kamal yang dapat melarikan diri ke Gorontalo.

Waani, piring, Languyu, Supandi, Mokalu, Siswoyo dihukum mati di Gunung panasakan sedangkan Awuy yang tertangkap di Buol divonis di tempat tersebut. Tahun 1964 tulang-tulang atau kerangka jenazah mereka diangkat dan dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan.

Setelah dirasa aman, pasukan belanda itu kembali lagi ke Palu dengan membawa
dua orang Controleur yang semula disekap di Tolitoli. Keaman diserahkan kembali kepada

polisi yang masih setia kepada belanda yang dibawah Koordinasi Waarnemend Matata Daeng Masese.
Gerakan dari para polisi yang melakukan Kudeta itu ternyata mendapat simpati massa.

PEMBERONTAKAN MALOMBA

Pejabat pemerintahan Jepang di Tolitoli waktu itu dipegang oleh Imaki Ken Kanrikan. Kemudian awal bulan Juli 1945 seorang rakyat bernama TANTONG MADAYUNI menyebarkan berita dari Tarakan Kalimantan bahwa Jepang sudah bertekuk Lutut yang berarti sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia.

 Walaupun jepang masih kuat dan berkuasa di Tolitoli, namun karena jepang telah bertekuklutut pada sekutu, Tantong Madayuni bersama kawan-kawannya mencoba merencanakan pemberontakan terhadap jepang. Gerakan dibawah Tanah ini mendapat sambutan dari kepala kampung setempat yang bernama Lagorodi.

Gerakan ini mulai mengadakan aksinya antara lain mencoba menangkap polisi jepang yang sedang bertugas di Malomba yaitu Jos Paslah, Kere dan Manoppo. Dari ketiga orang polisi jepang tersebut Jos Paslah sempat diikat namun berhasil melarikan diri ke Tolitoli dan melaporkan kejadian tersebut Kepada Imaki Ken kanrikan. Adapun Manoppo melarikan diri ke tarakan sedang Kere lari ke jurusan Bambapula tapi akhirnya mati dibunuh oleh rakyat di sana.

Sesudah ada laporan tentang peristiwa tersebut pihak jepang segera menyiapkan rombongan ke malomba, yang terdiri dari : Imaki Ken Kanrikan, Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan, Kepala Polisi Jepang, Buco Makalo, serta beberapa anggota polisi jepang. Rombongan ini naik perahu dan turun di Malala kemudian ke Tinabogan. Dari Tinabogan rombongan jepang tersebut bersama-sama kepala Distrik Selatan Haji Ibrahim Nangga menuju kampung Malomba.

Setelah sampai di malomba rombongan tersebut langsung berhadap-hadapan dengan para pemberontak yang pada saat itu belum ada tanda-tanda melakukan gerakan karena telah diisyaratkan oleh raja supaya rakyat tetap berada ditempat masing-masing.

Namun karena Buco Makalo melepaskan tembakan keatas sebagai isyarat aman, namun hal itu dianggapi lain oleh rakyat, terjadi salah paham, sehingga langsung menyebabkan pertumpahan darah dengan terbunuhnya Imaki Ken Kanrikan oleh pemberontak yang bernama Lanoni.

Pristiwa Malomba ini terjadi pada tanggal 18 juli 1945, yakni sebelum indonesiamenyatakan kemerdekaanya. Dalam pemberontakan ini tantong Madayuni sempat melarikan diri sedangkan kawan-kawannya yang tertangkap langsung dibawa Ke Tolitoli dimana mereka sekitar 13 orang mati di kaki Gunung panasakan di Tolitoli.

Pihak jepang memang mengerahkan seluruh kekuatannya baik yangpolisimaupun militer, semua kekuatan yang ada di Tolitoli dikerahkan untuk menumpas pemberontakan tersebut.

Peristiwa Malomba maupun dihukum matinya pahlawan-pahlawan kemerdekaan itu oleh pihak jepang, bukannya menjadikan rakyat takut, tapi malahan kebalikannya justru rakyat semakin berani mengadakan gerakan dibawah tanah yang apada akhirnya jepang yang masih ada sempat mereka penjarakan di Tolitoli. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 secara berangsunr-angsur orang-orang jepang tersebut meninggalkan Tolitoli.

Seperti diketahui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tidak begitu berpengaruh ataukedengaran di Tolitoli karena waktu itu jepang masih menyembunyikan persoalan tersebut sementara tentara jepang sendiri secara berangsur-angsur diangkut oleh kapal-kapalnya yang tersisa ke temapt-tempat yang strategis untuk selanjutnya menuju ke jepang atau ketempat dimana ada induk pasukannya.

Sisanya yang tidak sempat diangkut segera mencari tempat persembuyian sendiri seperti satuan tentara jepang dibawah Tanaka yang bersembunyi di Hulu Sungai Buol yang disebut Air Terang.

SETELAH INDONESIA MERDEKA.

Tepat satu bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di daerah Tolitoli terjadi pemberontakan rakyat Malomba yang merupakan salah satu dari diantara sekian banyak gerakan perlawanan rakyat yang terjadi di persada Tanah Air Indonesia dalam masa-masa perjuangan mendobrak pintu kemerdekaan bangsa Indonesia.

Setelah Bangsa Indonesia Mencanagkan Kemerdekaanya, maka rakyat di daerah ini telah mengibarkan berndera Sang Saka Merah Putih. Namun dalam perkembangan pemerintahan selanjutnya kelihatan bahwa penjajah belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia yang terbukti pada tahun 1946 kembali memasuki wilayah Tolitoli sehingga disambut dengan perlawanan rakyat, tetapi pada akhirnya pihak belanda berhasil juga menguasai daerah ini yang selanjutnya mereka membentuk pemerintahan NICA (Nederlandsch Indische Civiel Administratie ).

Dalam tahun 1964 itu pemerintah belanda dari Morotai di daerah Maluku Utara, dengan melalui tarakan di Kalimantan Timur telah mengirimkan satu pasukan militer dibawah pimpinan Letnan de Vree datang ke Tolitoli. Mereka ini menjajagi keamanan di daerah inidengan maksud untuk mengatur kembali siasat politik Belanda yang akan membagi-bagi indonesia dalam beberapa negara bagian dimana Tolitoli masuk dalam wilayah Negara Indonesia Timur yang berkedudukan di Makassar.

Letnan de Vree hanya sempat tinggal selama 3 bulan menjalankan tugasnya. Namun kepergiannya juga ditandai dengan penemoatan Controleur de Claus yang memegang tampuk pemerintahan di Tolitoli tahun 1946-1948, dan Bestuurs Asisten waktu itu depegang oleh Rajawali Muhammad Pusadan, sedangkan kepala polisinya Vince ( bacanya Vinke ). Selanjutnya Controleur de Klausdiganti oleh de Kleer tahun 1948 sampai penyerahan kedaulatan 27 desember 1949.

 Walaupun status daerah Swapraja masih tetap diakui namun Raja Haji Muhammad Saleh Bantilansudah dalam keadaan istirahat sehingga pelaksanaan pemerintahan kerajaan yang disebut “KomisiPemerintahan Swapraja” sudah dirangkap oleh setiap pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda pada waktu itu.

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah belanda menempatkan pejabat di daerah ini dengan sebutan “Hoofd van Plaatselijke Bestuur” (HPB) yang untuk pertama kalinya dijabat oleh Rajawali Muhammad Pusadan. Sesudah itu jabatan HPB tersebut diserahkan lagi kepada Abdul Rahman Nento dimana saat itu terjadi satu peristiwa yang disebut Gerakan Pemuda yang dipimpin oleh Andi Cabambang dan Beddurangan.

Gerakan pemuda tersebut dimulai dari Soni (Kecamatan Dampal Selatan) yang mengorganisir para pemuda serta menangkapi polisi NICA di Dampal. Begitu digerakkan gerakan ini berhasil merebut senjata dari tangan polisi belanda dan mengambil perahu-perahu tangkapan yaitu perahu yang ditangkap karena
menyelundupkan kopra di Pilipina, Tawao dan lain-lain.

Kemudian sekelompok tokoh pemuda yang berasal dari kota Tolitoli ikut menggabungkan diri kedalam Gerakan Pemuda sehingga kalau dahulu Gerakan Pemuda tersebut belum jelas apa maksud dan tujuannya. Kini menjdi gerakan Pemuda yang benar-benar membantu Pemerintah dalam wilayah ini. Dengan demikian tidak terjadi gangguan keamanan sehingga jalannya pemerintahan berjalan dengan cukup baik.

 Dengan mampirnya pasukan H.V. Worang (bekas Gubernur Sulawesi Utara), maka senjata yang direbut oleh Gerakan Pemuda diambil oleh pihak yang berwajib dan dengan demikian secara otomatis Gerakan Pemuda mengakhiri kegiatannya waktu itu. Walau telah usai, Gerakan Pemuda tersebut nyata-nyata telah banyak jasanya di dalam ikut menumbuhkan situasi sedemikian rupa sehingga pemerintah dapat menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

Selanjutnya pasukan Worang ini digantikan oleh tentara SUMU ( Sulawesi Utara Maluku Utara ). Awal tahun 1950 datang dari Menado sepasukan tentara yang dipimpin oleh kapten Mogot dan Letnan Manase dari kesatuan Branjangan. Mereka datang untuk pengamanan daerah Tolitoli , ikut mengatur susunan pemerintahan, menghentikan kegiatan-kegiatan yang mengacaukan masyarakat, memilih pemuda-pemuda yang berbakat untuk dijadikan tentara antara lain yang terpilih adalah Bathin (almarhum) dan Ismail Mailili(Mayor Purnawirawan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo).

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), maka pemerintahan wilayah ini dipegang oleh Negara Indonesia Timur (NIT) sehingga pejabat yang berwenang memegang wilayah ini menjadi kepala pemerintahan Negeri (KPN).

Pada awal tahun 1951 kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli yang tadinya dijabat oleh A.R. Nento diganti oleh Daeng Maraja Lamakarate. Kepala polisisnya pun diganti yakni sesudah kekuasaan pemuda diambil kembali oleh pemerintah maka datanglah seorang kepala polisi yang bernama Sitanala dan pasukan tentara pun bertukar lagi yaitu dari pasukan Branjangan diganti oleh pasukan Bdaka Hitam yang dipimpin oleh Letnan Mukmin Moito.

Dengan adanya pemerintahan yang makin teratur makin teratur pula kegiatan pemerintahan di daerah ini. Pada tahun 1953 kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli dari Daeng Maraja Lamakarate digantikan oleh jafar Lapasere, kamudian Muhammad Kasim Razak dan terakhir Andi Mohammad Tahir.Setelah ini berturut-turut yang ,menduduki jabatan kepala Pemerintahan Negeri antara lain dijabat oleh Andi Musa, Andi Moh.Ali,A.M.Jotolembah dan Malaga B.A

Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan wafat pada tahun 1956 di Tolitoli dan dimakamkan di Nalu dalam satu kompleks dengan makam ayahandanya yakni Raja Haji Ismail Bantilan serta kakaknya yakni Raja Haji Muhammad Ali Bantilan.

Oleh karena pada waktu itu secara formal belum ada penghapusan Daerah Swapraja. Maka setahun stelah Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan wafat yakni pada tanggal 12 desember 1957 diumumkan oleh kepala pemerintahan Negeri Tolitoli Andi Muhammad Tahir bahwa Mohammad Yahya Bantilan sudah diangkat menjadi Kelala Swapraja Tolitoli serta duduk sebagai Anggota DPD.

Gubernur Militer Sulawesi Utara, Yang pada saat itu M.Y.Bantilan tersebut sudah menjabat sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli.

Akhirnya pada tanggal 21 Desember 1957 Mohammad Yahya Bantilan diupacarakan secara adat oleh rakyat Tolitoli sebagai Raja. Kemudian secara resmi tanggal 1 Juni 1958 dikeluarkan pengumuman No. 6/1958 yang ditujukan kepada semua instansi Pemerintah serta seluruh Masyarakat bahwa Pemerintahan Swapraja diserahkan kepada M.Y.Bantilan untuk mengkoordinir keswaprajaan di Tolitoli.

Pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli yang ditanda-tangi langsung oleh Kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli Andi Muhammad Tahir dan Kepala Polisi wilayah J.F.Papilaya.

Setahun kemudian secara resmi Daerah Swapraja dihapuskan dan statusnya berubah menjadi Kewedanan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala. Dan beberapa saat kemudian Keluarlah Undang-Undang No.29 tahun 1959 tanggal 31 Oktober 1959 yang menetapkan wilayah Tolitoli dan wilayah Buol menjadi satu yakni Kabupaten Buol Tolitoli.

Sumber : http://fruixerup.blogspot.com/2012/10/makalah-asal-usul-tolitoli.html?m=1

Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah

Kabupaten Tojo Una-una adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ampana.


Semula kabupaten ini masuk dalam wilayah Kabupaten Poso namun berdasar pada UU No. 32 Tahun 2003 Kabupaten ini berdiri sendiri. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.726 km² dan berpenduduk sebanyak 155.885 jiwa (2017).

BERDIRINYA KABUPATEN TOJO UNA UNA

Sejarah terbentuknya Kabupaten Tojo Una-Una tentunya tidak terlepas dari Propinsi Sulawesi Tengah, dimana dalam sejarah perjalanan panjangnya setelah Propinsi Sulawesi Tengah terpisah dari Propinsi Sulawesi Utara Tengah seperti yang termaktub dalam UU No. 47 prp. Tahun 1960 setelah terlebih dahulu melalui status Residen Koordinator sebagai suatu ikatan Administratif.

Kabupaten Tojo Una-Una berawal dari Kewedanan Tojo Una-Una yang merupakan bekas wilayah swapraja Tojo yang berkedudukan di Ampana dan swapraja Una-Una yang berkedudukan di Una-Una. Kewedanaan ini dibentuk atas kuasa Zelfbestuurregeling pada tahun 1948. Lahirnya UU No. 29 Tahun 1959 tentang penghapusan wilayah-wilayah swapraja, maka Bupati KDH Poso atas perintah Residen Koordinator Sulawesi Tengah, mengeluarkan instruksi No. 1 Tahun 1960 tanggal 9 Februari 1960 untuk mempersiapkan kewedanan Tojo Una-Una.

Pada Awal tahun 1961 dalam kunjungan kerjanya di wilayah Tojo Una-Una, Gubernur Sulawesi Utara Tengah Ahmad Arnold Baramuli mendukun aktivitas masyarakat dalam mempersiapkan kewedanaan Tojo Una-Una. Oleh karena itu, wilayah Tojo Una-Una diberi status kewedanan yang membawahi eks Landschap Tojo dan Landschap Una-Una dengan Ibu Kota di Ampana berdasarkan SK. BKDH Tingkat II Poso No.372/UP Tanggal 25 September 1961.

Pada tanggal 28 Februari 1962 terbitlah keputusan Gubernur Sulawesi Utara Tengah tentang pembagian Wilayah Kewedanan dan Kecamatan di Kabupaten Poso. Wilayah kewedanan Tojo Una-Una terbagi dalam enam kecamatan yakni Ampana Borone (sekarang Ampana Tete), Ampana Kota, Ulubongka, Tojo, Una-Una dan Walea Kepulauan.

Tiga tahun kemudian setelah 1961, Wilayah kewedanan Tojo Una-Una dihapuskan dan diganti menjadi penghubung berdasarkan kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah di Manado No. Pegum I/I/38 tanggal 3 April 1964 tentang penghapusan Kewedanan/Keresidenan menjadi wilayah penghubung Bupati Poso Wilayah Ampana. Sejak wilayah ini masih berstatus kewedanan, kemudian penghubung, hingga menjadi Pembantu Bupati Wilayah Ampana, Telah melahirkan beberapa tokoh pemimpin seperti ;

1) Yusuf Muslaeni,
2) Rusdin Latjuba,
3) Rusli Muhamad
4) Usman Panende,
5) R. O. Sulle,
6) Hisyam Madengke,
7) Damsik Ladjalani
8) Mashury Lahay.

Sejalan dengan pembentukan kewedanan Tojo Una-Una berkembanglah pemikiran masyarakat untuk menjadikan wilayah Tojo Una-Una sebagai salah satu Daerah Kabupaten diwilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 1950-an, DPRDS Propinsi Sulawesi Tengah Telah Terbentuk. Anggota DPRD Sementara Propinsi Sulawesi Tengah terdidiri dari berbagai partai dan golongan.

Utusan dari Wilayah Poso antara Lain Bastari Labirahima dari Tojo Una-Una, Sungkah Marundu dari wilayah Morowali/Kolonodale, J. Magido dari poso,  monoarfa dari PNI, H. Husin dari bungku, Abdul Kadir Lasupu dari Ampana juga W. Kansil dari Luwuk. Dengan demikian, Daerah ini ( Tojo Una-Una) diwakili oleh dua orang anggota berdasarkan Daerah asalnya, yaitu Bastari Laborahima dan Abdul Kadir La Supu.

Oleh karena itu, wacana pemekaran wilayah Tojo Una-Una telah lahir Sejak saat itu. Namun baru menemukan setelah tahun 1960-an, ketika DPRD-GR terlahir pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tahun 1960-an ide pemekaran ini merupakan impian masyarakat Poso saat itu. Pemekaran yang diperjuangkan tersebut  adalah Kabupaten Tojo Una-Una, Poso sebagai Kota Madya, Kabupaten Bungku Mori, dan mencita-citakan agar Tentena menjadi Ibu Kota Kabupaten Poso.

Beberpa tokoh masyarakat di Ampana berusaha merealisasikan impian tersebut di tahun 1961. Mereka bertemu dengan Anggota DPRD-GR di Poso, Hasilnya tidak memuaskan. Hal ini menimbulkan semangat baru untuk membentuk tim yang lebih baik. Pada bulan Mei 1963 ketika Gubernur KDH Sulawesi Utara Tengah J. F. Tumbelaka dan Residen Koordinator Sulawesi Tengah H. R Ticoalu melakukan kunjungan kerja diwilayah Tojo Una-Una untuk melihat secara langsung usaha masyarakat dalam mempersiapkan Kabupaten Dati II Tojo Una-Una.

Pada tahun itu pula ketika dilaksanakan musyawarah antara GKDH dan BKDH se Sulawesi Utara Tengah di Poso, dengan delegasi penuntut Dati II Tojo Una-Una yaitu T. A Muhammad, Djamal Supu, A. M. Lasodi dan S. M. Almahdali selaku mandataris dari tiga Front Nasional yang berasal dari Tojo, Ampana, dan Una-Una dalam menyampaikan keinginan masyarakat untuk terbentuknya  Dati II Tojo Una-Una dan Gubernur Sulawesi Utara Tengah memberikan harapan yang positif pada saat itu.

Sehingga pada tahun 1963 itu pula terbentuk Masterplan pembangunan Kota Ampana yang dibuat oleh Habibu Parancaga. Akan tetapi, usaha ini juga belum membuahkan hasil, perjuangan pun tetap dilanjutkan oleh para tokoh masyarakat di Tojo Una-Una.

Perjuangan panjang di tahun 1963 tidak berhenti sampai disitu, para tokoh tersebut berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan presiden Soekarno, namun mereka diperintahkan untuk kembali menyiapkan berbagai hal seperti keperluan administrasi dan rencana pembangunan diwilayah tersebut. Oleh karena itu dibentuklah Panitia Sembilan, yakni Latoko Laborahima (Ketua/PSII), Djamal Supu ( Sekretaris/PSII), Mohammad Suaib (Bendahara/Pemerintah) Dengan Anggota-anggotanya Mahmud Lasodi (pemerintah), Jahja Laborahima (PSII), Mustafa Labanu (Parmusi), Haroen Lahay (IPKI), S. M. Almahdali (NU) dan Abdul Hafid Bakri.

Selanjutnya pada bulan Mei 1964 Gubernur Sulawesi tengah Pertama Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning dalam kunjungan kerjanya di Tojo Una-Una, dimanfaatkan oleh badan penuntut Dati II Tojo Una-Una untuk menyampaikan Hasrat dan keinginannya berupa Resolusi Pembentukan Kabupaten Dati II Tojo Una-Una yang di sambut positif oleh Gubernur Sulawesi Tengah saat itu.

Kemudian pada bulan November 1964 Pemerintah Dati II Poso mendatangkan TIM kerja DPRD-GR untuk mengadakan peninjauan lapangan dalam merespon keinginan masyarakat Tojo Una-Una untuk menjadikan Tojo Una-Una sebagai Kabupaten Dati II. Pada kesempatan itu pula seluruh Partai Politik yang ada diwilayah Tojo Una-Una mendesak, agar realisasi pembentukan Dati II Tojo Una-Una tidak berlarut-larut pelaksanaannya.

Pada Januari 1965 Pembantu Mentri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Erni Karim dalam kunjungannya di Wilayah Tojo Una-Una menyampaikan bahwa Pembentukan Kabupaten Dati II Tojo Una-Una dalam taraf penyelesaian. Awal bulan April 1965 Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Tojo Una-Una (IKPM-TU) melalui delegasinya bertemu pembantu Pembantu Mentri Dalam Negeri Repoblik Indonesia, pada tahun yang sama IKPM-TU Makassar mengadukan musyawarah dan mengeluarkan pernyataan yang tegas agar pemerintah segera merealisasikan pembentukan Dati II Tojo Una-Una.

Perjuangan berbagai elemen masyarakat Tojo Una-Una mendapat hasil yang baik, terbukti dengan keluarnya rekomendasi Bupati Poso Ghalib Lasahido, ketua DPRD-GR Poso J. M. Lengkong. Kemudian surat keputusan Gubernur sulawesi Tengah tanggal 6 Desember 1964 No. Pem. 1/110/883 tentang pemekaran wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Wilayah Poso dimekarkan menjadi 3 Kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Tojo Una-Una.

Hal ini diperkuat oleh DPRD-GR Sulawesi Tengah yang mengeluarkan Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 1/DPRD-GR/1966 tentang Peninjauan Kembalipembagian Kabupaten sebagian tercantum dalam UU No. 29 Tahun 1959, jo UU No. 47 tahun 1960 (LN. tahun 1960 No.151) jo. UU No. 13 tahun 1964 ( LN. tahun 1964 No. 99) dan mengusulkan agar Propinsi Sulawesi Tengah dibagi menjadi 9 Kabupaten yakni Kabupaten Donggala Palu, Parigi Mautong, Pamona Lore, Tojo/Una-Una, Bungku Mori, Banggai Darat, Banggai Laut, Buol/Tolitoli dan Buol.

Resolusi ini di tetapkan di Poso pada tanggal 16 Februari 1966 dan di tanda tangani Oleh Pd Kerua Z. Abdul Rauf, serta di ketahui OlehGubernur Sulawesi Tengah (ttd dan cap) Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning. Resolusi ini di salin kembali sesuai aslinya di Banawa tanggal 14 November tahun 2000 oleh Asisten I Setwilda Kabupaten Donggala Drs. Irsan Hamid Tantu.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka pada tahun 1969 Tim Sembilan berangkat ke jakarta. Selama di Jakarta Tim Sembilan mendapat bantuan sepenuhnya dari Ishak Moro, Anggota DPR-GR utusan Sulawesi Tengah. Akhirnya, Tim Sembilan berhasil melakukan pertemuan dengan pimpinan bagian B dan Komisi III DPR-GR RI, serta Mentri Dalam Negeri- Dirjen POUD Soenandar Prijosoedarmo. Sekaligus menyampaikan Surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : Pemda 2/1/28 tanggal 25 Maret 1969 tentang Tuntutan Pemekaran Kabupaten Tojo Una-Una.

Isi surat tersebut antara lain tentang pemekaran daerah, pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan sampai dengan pemilihan umum (1971) hanya akan dilaksanakan pemekaran sebagian Wilayah Propinsi Sumatra Selatan (eks Keresidenan Bengkulu) menjadi Propinsi Bengkulu, dan pemekaran Kabupaten Purwakarta menjadi Kabupaten Purwakarta dan Subang. Sedangkan Tuntutan Pemekaran Kabupaten Tojo Una-Una perlu dipersiapkan matang dan menyeluruh dan menunggu selesainya pemilu dimaksud.

Hasil yang di capai pada tahun 1969 inilah, maka perjuanganpun mengendor dan semangatpun mengendap hingga 30 tahun lamanya. Kegagalan ditahun 1969 menyebabkan apatisme baru dalam perjuangan tersebut. Oleh karena itu, semangat untuk membentuk kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Poso mengendap hingga 30 tahun. Namun, mereka tetap disebut sebagai pelaku sejarah berdirinya Kabupaten Tojo Una-Una.

Akan tetapi, peristiwa yang terjadi pada tahun 1999 dilatarbelakangi oleh peristiwa 1996, ketika Muhammadiyah Cabang Ampana melakukan seminar tentang Peningkatan Status Kabupaten Tojo Una-Una. Seminar ini dihadiri oleh 3 pembicara, yakni Anhu Laila, Amir Taha Wila, dan Symsiar Lasahido sebagai pembicara utama. Syamsiar Lasahido didatangkan dari Jakarta, dan dijemput oleh seorang tokoh pemuda Moh. Kusno ke Jakarta. Seminar tersebut dihadiri kurang lebih 500-an peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat Tojo Una-Una. Pengurus Muhammadiyah Cabang Ampana pada saat itu adalah H. Astar Laide sebagai Ketua, Mulyono Paneo sebagai Wakil Ketua, Faisal Wahid sebagi Sekretaris, dan H. Alwi Usman sebagai Bendahara.

Setelah menunggu lama, maka pada tanggal 1 Januari 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999Tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, semangat perjuangan yang selama ini terpendam, bahkan terkubur dalam perjalanan waktu maupun generasi, akhirnya semangat untuk memekarkan wilayah Tojo Una-Una bangkit kembali.

Hal ini ditandai dengan rembuk masyarakat Tojo Una-Una pada tanggal 10 sampai dengan 11 Maret 2001 yang digagas oleh Mahasiswa Tojo Una-Una yang tergabung dalam Forum Pelajar Mahasiswa Tojo Una-Una (FORPESTAN) yang diketuai oleh Nurlan Bagenda. Forpestan dibentuk untuk melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh perjuangan pembentukan kabupaten ini. Tujuan dilakukan pendekatan tersebut untuk  membentuk sebuah kesatuan aksi perjuangan.

Organisasi ini terbentuk atas prakarsa Nurlan Bagenda, seorang Mahasiswa Tojo Una-Una yang kala itu sedang menuntut ilmu di STAIN Datokarama Palu.

Melalui beberapa kali pertemuan, akhirnya diputuskan untuk melakukan sebuah musyawarah akbar masyarakat Tojo Una-Una dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat. Usaha ini berhasil, artinya Forpestan berhasil merumuskan pelaksanaan musyawarah atau rembuk masyarakat Tojo Una-Una tersebut. Dengan kata lain, Forpestan berhasil menyatukan aksi perjuangan pembentukan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bersama masyarakat. Oleh karena itu, dalam musyawarah atau rembuk masyarakat Tojo Una-Una pada tanggal 10 Maret 2001 berhasil memutuskan Empat hal penting.

Tanggal 18 Desember 2003, hari bersejarah yang di tunggu dan dinantikan masyarakat Daerah ini yakni Tojo Una-Una. Surat keputusan tentang berdirinya Kabupaten Tojo Una-Una telah memberi keluasan berpolitik bagi masyarakat Tojo Una-Una. Pada tanggal inilah Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah di sahkan.

Dan pada tanggal yang sama Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 di Undangkan dalam Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, dan ditandatangani oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara Repoblik Indonesia.

Sumber : http://abdulhatababa90.blogspot.com/2017/12/sejarah-terbentuknya-kabupaten-tojo-una.html

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah

Kabupaten Sigi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibukotanya adalah Bora yang berada di Kecamatan Sigi Biromaru.


Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala. Kabupaten Sigi memiliki luas wilayah sekitar 5.196 km2 dengan jumlah Penduduk mencapai 247.057 jiwa 2017.

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN SIGI

Sebelum ditaklukan oleh pemerintah Belanda pada Tahun 1904 wilayah Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah pemerintahan raja-raja yang berdirisendiri-sendiri  d iProvins iSulawesi Tengah,  yaitu Kerajaan Sigi Dolo  yang  pusat pemerintahannya berkedudukan di Bora.

Pemerintah Hindia Belanda menduduki kerajaan ini setelah mengalami perang Sigi Dolo.Perang diakhiri dengan penanda tanganan perjanjian yang dikenal dengan langeverkliring  yang kemudian disusul konterverkliring  yang intinya pengakuan terhadap kedaulatan pemerintahan Belanda atas wilayah-wilayah kerajaan tersebut.

Setelah ditaklukan pada tahun 1904 dijadikan wilayah administratif dengan nama distrik, selain dari distrik yang dinamakan onder distrik.  Gabungan dari beberapa distrik disebut swapraja atau disebut landscap (Zelfsbestewer ondeland schappen).

Untuk mengatur pemerintahan dalam wilayah swapraja ini sebagai pelaksanaan korteverklering, pemerintah Belanda menetapkan  peraturan tentang daerah-daerah yang pemerintahan sendiri berlaku sejak tahun 1927 dan diubah pada tahun 1938 dengan nama zelfbestusregelen.

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Sulawesi Tengah dijadikan beberapa Afdeling,  dimana Kerajaan Sigi Dolo masuk ke Onder afdeling Palu.  Pada akhir tahun 1948 Sulawesi Tengah menjadi satu daerah otonom dengan Ibu Kota Poso.Oleh pemerintah dibentuk dua badanya itu dewan raja-raja yang diketuai oleh Bestari Laborahima anggotanya sebagian besar ditunjuk oleh pemerintah selaku penasihat.

Dengan terbentuknya Sulawesi Tengah maka lembaga-lembaga pemerintah seperti residen, asistenresiden, gezag, hebar/kontreleur dihapuskan dan dirubah menjadi kepala pemerintahan negeri, sedang Landschap menjadi Swapraja.

BerdasarkanKeputusanGubernur Sulawesi Tengah Tanggal 23 OktoberTahun 1951 (diubahkembalitanggal 30 April 1952) daerah Sulawesi Tengah kembalimenjadiduawilayahadministratif.Sehubungandenganpembagianinimaka DPRD Sulawesi Tengah padaTangal 16 November 1951 menyatukandiri bersama dewan pemerintah daerah dan menyerahkan tugas dan kekuasaan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan surat tanggal 4 Maret 1952 No. 183, pembubaran daerah Sulawesi Tengah dan daerahnya menjadi daerah Swatantara.

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1952 terhitung mulaiTanggal 12 Agustus 1952 daerah Sulawesi Tengah dibagi menjadi dua  kabupaten yaitu :

- Kabupaten Donggala yang wilayahnya meliputi bekas Onder afdelingPalu, Donggala, Parigi dan Toli-toli;
- Kabupaten Poso yang wilayahnya meliputi bekas Onder afdeling Poso, Bungku/Mori dan Luwuk.

Selanjutnya berdasarkan undang-undang Nomor 29 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala dibagi menjadi dua kabupaten

Daerah tingkat II yaitu:

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala meliputi Onder Afdeling Palu, Donggala dan Parigi;
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Toli-toli meliputi OnderAfdeling Toli-toli dan Buol.

Kemudian diterbitkan dan disyahkanUndang-Undang  No 27 Tahun 2008 mengenai pembentukan Kabupaten Sigi pada tanggal 21 Juli 2008. Sebelumnya Kabupaten Donggala telah mengalami pemekaran menjadi Kota Palu dan Kabupaten Parigi Moutong. 

Dari 30 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Donggala sebanyak 15 kecamatan masuk ke Kabupaten Sigi yaitu Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Lindu, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru, KecamatanTanambulava, KecamatanDolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola, Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat.   Adapun pejabat Bupati yang pertama ditunjuk adalah Drs. Hidayat.

Sumber : https://sanggentala.wordpress.com/tentang-sigi

Tuesday, January 8, 2019

Sejarah Asal Usul Kota Poso Sulawesi Tengah

Poso merupakan ibu kota KabupatenPoso. Posisi Poso terletak di tengah Pulau Sulawesi, di pesisir Teluk Tomini, dan menjadi kota pelabuhan dan perhentian utama di pesisir tengah bagian selatan Teluk Tomini.

Kota Poso dilewati oleh Sungai Poso yang mengalir dari Danau Poso di kecamatan Pamona Puselemba. Kota ini merupakan aglomerasi dari tiga kecamatan, yaitu Poso Kota, Poso Kota Utara dan Poso Kota Selatan. Pada tahun 2017, penduduk Poso dari tiga kecamatan berjumlah 51.909 jiwa.

SEJARAH SINGKAT KOTA POSO


Pada tahun 1892, misionaris Belandabernama Albertus Christiaan Kruyt tiba di Poso untuk menjalankan misinya. Saat itu, penduduk yang telah menetap berada di daerah Sayo (sekarang di Kelurahan Sayo) yang merupakan tempat pendaratan perahu dari muara Sungai Poso.

Pada tanggal 5 September 1894, keadaan sempat tidak aman akibat perseteruan antar suku, dan hal ini membuat Kruyt meminta Pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi keadaan dan menempatkan aparatnya di daerah Poso yang dipimpin oleh kontrolir wilayah Teluk Tominibagian selatan yang berkedudukan di Mapane. Pada tanggal 1 Maret 1895, kedudukan kontrolir dipindahkan ke wilayah kota Poso yang sekarang ini.

Pada tahun 1940-an, Poso sebagai salah satu afdeling dari Daerah Otonom Sulawesi Tengah direkomendasikan untuk menjadi pusat pemerintahan (ibu kota) Daerah Sulawesi Tengah, sesuai keputusan Konfederasi Raja-raja Sulawesi Tengah. Rekomendasi ini terwujud pada tahun 1946.

Pertemuan lanjutan yang dipelopori oleh Magau Palu, Tjatjo Idjazah, diadakan di Parigi pada tanggal 27 November hingga 2 Desember tahun 1948. Keputusan ini diperkuat dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, Ida Anak Agung Gde Agung, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 1949.

Hingga tahun 1952, wilayah Sulawesi Tengah masih terbagi dua daerah otonom, yaitu Onderafdeeling Poso yang meliputi Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale yang beribu kota di Poso, dan Onderafdeeling Donggalameliputi Donggala, Palu, Parigi, dan Tolitolidengan ibu kota yang terletak di Palu. Wilayah tersebut sering disebut pembagian wilayah Sulawesi Tengah bagian Barat dan Timur. Hal ini membuktikan bahwa Poso telah menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Sulawesi wilayah Timur sejak ratusan tahun yang lalu.

Pada tahun 1955, terjadi perkembangan wilayah menjadi 11 kampung dan sebagian kampung Gorontalo dilebur menjadi kampung Tawongan, kampung Tiongkok dan kampung Arab disatukan dengan kampung Gorontalo ditambah dengan kampung Madale/Karawasa, Buyumboyo dan Ranononcu yang meliputi wilayah Kagila/Lembomawo dan Moengko.

Pada tahun 1959, jumlah kampung kembali berkembang menjadi 14 kampung dengan bertambahnya Kampung Kagila, Kampung Tegalrejo dan kampung Gebangrejo sedangkan kampung Lage berubah nama menjadi kampung Lombogia.

Kota ini mulai berkembang sebagai kota pelabuhan kecil di mulut Sungai Poso pada akhir abad ke-19—menjadikannya sebagai salah satu kota tertua di Sulawesi Tengah, dan merupakan salah satu kota penting bagi Belanda untuk mengontrol wilayah selatan Teluk Tomini pada awal kedatangan mereka.

Poso adalah pusat pemerintahan dari Landschap Poso, Onderafdeling Poso, dan Afdeling Poso pada zaman kolonial. Pada pertengahan Perang Dunia II, Jepangmenjadikan Poso sebagai salah satu tangsi militer mereka. Poso sempat menjadi ibu kota Sulawesi Tengah pada tahun 1948, sebelum dipindahkan ke Palu.

Kota ini dilanda konflik komunal menjelang akhir tahun 1998, dan berlangsung sampai setidaknya tahun 2001. Kerusuhan terjadi dan menyebar ke hampir seluruh wilayah di Kabupaten Poso, menyebabkan sekitar 100 ribu jiwa mengungsi ke daerah lain. Pemerintah bertindak dengan menggelar deklarasi damai untuk kedua belah pihak, dan kerusuhan mulai menyurut—meskipun tidak sepenuhnya. Baru pada awal tahun 2007, operasi kepolisian berhasil menangkap mereka yang dianggap terlibat dalam serangkaian aksi teror di Poso. Tahun-tahun berikutnya ditandai dengan peningkatan kualitas ekonomi dan infrastuktur kota dalam berbagai sektor.

Dilayani oleh Bandar Udara Kasiguncu, Poso terhubung melalui udara dengan kota-kota lain di Indonesia seperti Palu dan Makassar. Posisi Poso yang terletak di tengah, dan dilalui oleh Jalan Nasional Trans Sulawesiyang merupakan jalur strategis yang menghubungkan antar provinsi di pulau Sulawesi, membuat kota ini menjadi pusat perhentian baik dari utara maupun selatan, atau dari barat dan timur Sulawesi. Alasan ini pula yang membuat penduduk Poso terdiri dari berbagai jenis suku, agama, dan latar belakang.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Poso Sulawesi Tengah

Kabupaten Poso merupakan sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.712,25 km² dan berpenduduk sebanyak 243.025 jiwa (2017). Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Poso.

AWAL TERBENTUKNYA KABUPATEN POSO


Pada mulanya penduduk yang mendiami daerah Poso berada di bawah kekuasaan Pemerintah Raja-Raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una Una, dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak ada hubungannya.

Keenam wilayah kerajaan tersebut di bawah pengaruh tiga kerajaan, yakni : Wilayah Bagian Selatan tunduk kepada Raja Luwu yang berkedudukan di Palopo, sedangkan Wilayah Bagian Utara tunduk dibawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (Daerah Kabupaten Donggala), dan khusus wilayah bagian Timur yakni daerah Bungku termasuk daerah kepulauan tunduk kepada Raja Ternate.

Sejak Tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian Utara mulai menguasai Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur berusaha untuk melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di daerah Poso Terbagi Dua.

Pada 1918 seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam lingkungan Kabupaten Poso yang sekarang telah dikuasai oleh Hindia Belanda dan mulailah disusun Pemerintah sipil. 

Kemudian oleh Pemerintah Belanda wilayah Poso dalam tahun 1905–1918 terbagi dalam dua kekuasaan pemerintah, sebagian masuk wilayah Keresidenan Manado yakni Onderafdeeling(kewedanan) Kolonodale dan Bungku, sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaanya tetap dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gabieden (wilayah kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda yang disebut Self Bestuure atau Peraturan adat Kerajaan (hukum adat).

Pada 1919 seluruh wilayah Poso digabungkan dialihkan dalam wilayah Keresidenan Manado di mana Sulawesi tengah terbagi dalam dua wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Residen.

Sejak 2 Desember 1948, Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk yang meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibuk otanya Poso, yang terdiri dari tiga wilayah Onder Afdeeling Chef atau lazimnya disebut pada waktu itu Kontroleur atau Hoofd Van PoltselykBestuure (HPB).

Distrik Sulawesi Tengah
Ketiga Onderafdeeling ini meliputi beberapa Landschap dan terbagi dengan beberapa distrik yakni :

- Onderafdeeling Poso, meliputi:Landschap Poso Lage berkedudukan di Poso, Landschap Lore berkedudukan di Wanga, Landschap Tojo berkedudukan di Ampana, Landschap Una Una berkedudukan di Ampana.
- Onderafdeeling Bungku dan Mori meliputi : Landschap Bungku berkedudukan di Bungku, Landschap Mori berkedudukan di Mori.
- Onderafdeeling Luwuk meliputi : Landschap Banggai berkedudukan di Luwuk.
- Onderafdeeling Donggala
- Onderafdeeling Palu
- Onderafdeeling Toli Toli
- Onderafdeeling Parigi

Kemudian pada tahun 1949 setelah realisasi pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah. Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah merupakan tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-Raja se-Sulawesi Tengah pada tanggal 13-14 Oktober 1948 di Parigi yang mencetuskan suara rakyat se-Sulawesi Tengah agar dalam lingkungan Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT).

Sul-Teng dapat berdiri sendiri dan ditetapkan bapak Rajawali Pusadan Ketua Dewan Raja-Raja sebagai Kepala Daerah Otonom Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, dengan melalui beberapa tahapan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh A.Y Binol pada tahun 1952 dikeluarkan PP No. 33 thn 1952 tentang pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang terdiri dari Onderafdeeling Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan Ibukotanya Poso dan daerah Otonom Donggala meliputi Onderafdeeling Donggala, Palu, Parigi, dan Toli Toli dengan Ibukotanya Palu.

Pada tahun 1959 berdasarkan UU No. 29 Thn 1959 Daerah Otonom Poso dipecah menjadi dua daerah Kabupaten yakni : Kabupaten Poso dengan Ibukotanya Poso dan Kabupaten Banggai dengan Ibukotanya Luwuk.

Sumber : https://www.posokab.go.id 

Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah

Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Parigi. Kabupaten Parigi Moutong melingkupi sebagian besar dari daerah pantai timur Sulawesi Tengah dan Teluk Tomini.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.231 km² dan berpenduduk sebanyak 444.513 jiwa.

SEJARAH AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Sejarah Asal Usul pembentukan Kabupaten Parigi Moutong sudah dimulai sejak Tahun 1963 oleh sejumlah tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong diawali dengan lahirnya berbagai wadah perjuangan di beberapa Kecamatan, diantaranya GEMPAR di Kecamatan Parigi dan AMUK di Kecamatan Moutong.

Momentum penting perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 1965 dengan terbentuknya Yayasan pembangunan wilayah Pantai Timur dengan Akte Notaris Nomor 33 Tahun 1965. Yayasan ini merupakan lembaga pengumpul sekaligus yang mendanai perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Pendiri Yayasan ini hampir mencakup keterwakilan semua wilayah di Pantai Timur, antara lain, Arsid Passau (Parigi), Abd. Wadjid Tombolotutu (Tinombo), Abdullah Borman (Tinombo), Abdurachman Bachsyuan (Parigi), H. Moh. Dien Tombolotutu (Tomini), Ahim Dg. Rahmatu (Tomini), Mohammad Larekeng (Parigi), Haruna Depe Hasyim Marasobu (Parigi) dan Andi Palawa Tagunu (Parigi).

Ada tiga fase yang manandai lahirnya pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Fase pertama dilaksanakannya rapat raksasa oleh partai-partai politik dan seluruh komponen masyarakat Parigi Moutong yang berlangsung di lapangan Toraranga Parigi tahun 1963. Fase kedua, lahirnya memorandum DPRD Kabupaten Donggala tahun 1999 dan fase ketiga, aksi GEMPAR yang sempat melakukan aksi penutupan Kantor-Kantor Dinas Instansi selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

Hal ini dilakukan agar secepatnya perhatian Pemerintah terkonsentrasi pada pembentukan Kabupaten ParigiMoutong. Bahkan aksi heroik yang dilakukan GEMPAR ini hampir saja dianggap sebagai tindakan makar. Tepat pada hari Minggu tanggal 1 Juli 1999 delegasi GEMPAR berturut-turut mengadakan audience baik dengan Bupati Donggala maupun dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang diterima oleh Sekretaris Propinsi Drs. H. Samijono.

Akhirnya pada tanggal 30 september 1999 keluarlah surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 125/3004/rotapem tentang usul pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Jalan panjang tersebut dilanjutkan pada tanggal 1 Oktober 1999 dengan turunnya Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0445/tapem tentang pembentukan tim teknis dalam rangka pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Parigi Moutong yang diketuai Drs. Irsan H. Tantu yang saat itu menjabat Asisten Tata Praja Setwilda Donggala.

Selanjutnya pada tanggal 25 oktober 1999 turun surat keputusan dprd kabupatendonggala nomor 15 tahun 1999 yang saat itu deketuai sutomo borman tentang dukungan terhadap percepatan realisasi pembentukan kabupaten parigimoutong. Tanggal 26 November 1999 keluar surat DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 26/Pimp/DPRD/1999 tentang dukungan terhadap usul pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Pada tanggal 28 November 1999 delegasi GEMPAR dengan menumpang KM Kambuna menuju Jakarta guna menyampaikan aspirasi pembentukan Kabupaten ParigiMoutong kepada Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Komisi II DPR RI.

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2000 keluar Surat Bupati Donggala Nomor 146.1/0130/Bagian Tapem perihal pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Dan akhirnya pada tanggal 25 Mei 2000 keluar Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 125/1958/rotapem perihal pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Pada tanggal 20 Oktober 2000 diterbitkan rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Sekretaris Provinsi Nomor 503/4229/rotapem kepada Drs Nur Alam Muis A. Mulhanan Tombolotutu SH, H. Moh. Noer Dg. Rahmatu SE, H.M. Yusuf HB, Ir Iskam Lasarika, Drs Ritman Paudi, Rusli A Borman, H Husen Mansur, Olumsyah Saehana, M Awalunsya Passau BA dan Aidar J Lapato untuk berangkat ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri RI dan Komisi II DPR-RI.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2002 Anggota Presidium berangkat lagi ke Jakarta yang terdiri dari Rusli A Borman dan Aidar J Lapato dengan tugas mendapatkan jadwal pembahasan rancangan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Pada tanggal 10 Maret 2002 anggota Presidium dan masyarakat Parigi Moutong berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rapat Paripurna pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Akhirnya pada tanggal 11 Maret 2002 dilaksanakan rapat Paripurna pembahasan pembentukan 19 Kabupaten dan tiga Kota di Indonesia, salah satunya yang dibahas dalam rapat Paripurna tersebut adalah pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Puncaknya pada tanggal 10 April 2002 DPR RI mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185.

Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2002, Gubernur Sulawesi Tengah Prof. Drs. H Aminudin Ponulele MS melantik Drs H Longki Djanggola, MSi sebagai pejabat Bupati Parigi Moutong di Parigi, ibukota Kabupaten Parigi Moutong.

Sumber : http://www.parigimoutongkab.go.id/profil/sejarah.html

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah

Kabupaten Morowali adalah sebuah kabupatendi provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi terletak di Kota Bungku. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 3037,04 km² dan berpenduduk sebanyak 129.814 jiwa pada tahun 2017. Morowali juga merupakan kabupaten terluas ke-10, terpadat ke-9, dan memiliki populasi terbanyak ke-12 di Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan dan 133 desa/kelurahan.

AWAL MULA BERDIRINYA KABUPATEN MOROWALI


Pada tanggal 1 Januari 1926, Sulawesi, Maluku, Timor, dan Bali-Lombok secara administratif berada di bawah kekuasaan Gubernur Grote Oost-“Timur Raya” yang langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal di Batavia.

Di bawah Gubernur Timur Raya, Sulawesi dibagi menjadi 2 (dua) wilayah administratif yang berbentuk Keresidenan, yaitu:
Keresidenan Celebes en Orderhorigheden – Sulawesi dan bawahannya – yang berpusat di Makassar, dan Keresidenan Manado yang berkedudukan di Manado yang membawahi 3 (tiga) afdeling, yaitu:

-  afdelingManado,
- afdeling Gorontalo,
- afdeling Midden Celebes – Sulawesi Tengah.
Di bawah afdeling Midden Celebes terdapat 5 (lima) onderafdeling, yaitu: Donggala, Paloe, Tolitoli, Parigi, dan Poso.

Pada tanggal 8 Agustus 1926, oleh Gubernur Jenderal, wilayah onderafdeling Poso ditingkatkan menjadi afdeling. Afdeling Poso meliputi 4 (empat) wilayah onderafdeling, yaitu: Poso, Luwuk (wilayahnya terdiri dari sebagaian daerah Banggai yang berada di daratan Sulawesi), Banggai (wilayahnya terbatas pada kepulauan), dan Kolonodale, (wilayahnya terdiri dari Bungku dan Mori).
Onderafdeling Kolonodale yang meliputi wilayah Bungku dan Mori menegaskan bahwa sejak awal posisi Kolonodale sangat penting secara strategis kultural.

Pasca kemerdekaan tahun 1945, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1952 yang mengatur tentang pembagian daerah pasca kemerdekaan. Peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa untuk memenuhi keinginan masyarakat dan untuk mengadakan perbaikan dalam susunan alat-alat dan penyelenggaraan pemerintahan sambil menunggu adanya suatu peraturan mengenai daerah-daerah otonomi (swatantra) yang uniform. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, maka dilaksanakanlah pembubaran daerah Sulawesi Tengah dan membagi wilayahnya dalam beberapa daerah otonom. Adapun pembagian daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952, sebagai berikut:

- Daerah Donggala yang meliputi daerah administrasi Donggala, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 633 tertanggal 25 Oktober 1951 yang mengalami perubahan pada tanggal 30 April 1952 dengan kedudukan Pemerintah Daerah adalah Palu.
- Daerah Poso yang meliputi daerah onder afdeeling Kolonodale (Kabupaten Morowali Utara sekarang) dan juga meliputi eks onder afdeeling Banggai.

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Nomor 122/162, tanggal 22 Februari 1962, menyebutkan bahwa Daerah Tingkat II Poso mempunyai 4 (empat) wilayah administratif kewedanan (pembantu bupati), yaitu: Kewedanan Poso/Lore, Kewedanan Tojo/Una-una, Kewedanan Kolonodale, dan Kewedanan Bungku.

Sebagai tindak lanjut dari surat keputusan gubernur di atas, maka pada tahun 1966 dikeluarkannya resolusi oleh DPRD Gotong Royong Propinsi Sulawesi Tengah. Melalui Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Gotong Royong (DPRD/GR) Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1/DPRD/1966 yang isinya meminta kepada pemerintah pusat agar Propinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) daerah otonom tingkat II (kabupaten/kota), yang salah satu wilayah tersebut adalah Kabupaten Morowali (merupakan wilayah Kerajaan Bungku) dan Kabupaten Morowali Utara (merupakan wilayah Kerajaan Mori).

Tanggal 16 Februari 1966 dalam Laporan Panitia Khusus Pemekaran Kabupaten-Kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tengah disebutkan bahwa Kabupaten Mori – Bungku meliputi kecamatan: Bungku Utara, Bungku Tengah, Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Mori Atas, Mori Tengah, dan Mori Bawah, dengan ibukota di Kolonodale. Surat ini menegaskan kembali Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 16 Desember 1964 yang menyatakan bahwa ibu kota Kabupaten adalah Kolonodale.

Dalam perjalanan sejarah, 2 (dua) wilayah yang masuk dalam afdeling Poso telah menjadi daerah otonom sendiri tingkat Kabupaten, yaitu: Kabupaten Poso Dan Kabupaten Luwuk Banggai. Sedangkan 2 (dua) wilayah lainnya masih berada dalam wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Luwuk Banggai, yaitu: Kolonodale (masuk wilayah Kabupaten Poso dan Banggai (masuk wilayah Kabupaten Luwuk Banggai). Secara khusus onderafdeling Kolonodale (Kecamatan Petasia dengan ibu kota Kolonodale) yang mencakup wilayah Bungku dan Mori, kemudian dijadikan 2 (dua) wilayah Pembantu Bupati, yaitu: Pembantu Bupati Kolonodale (berkedudukan di Kolonodale, Kecamatan Petasia) dan Pembantu Bupati Bungku (berkedudukan di Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah).

Selanjutnya, bekas Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku sebagai daerah swapraja yang masing-masing berkedudukan di Kolonodale dan Bungku. Daerah Swapraja Mori dibagi dalam 4 (empat) distrik, yaitu: Distrik Ngusumbatu, Distrik Sampalowo, Distrik Kangua, dan Distrik Soyo, yang kepala pemerintahannya disebut Kepala Distrik. Pada tahun 1938, Pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi struktur pemerintahan. Reorganisasi ini menghasilkan keputusan pada tahun 1942 bahwa wilayah Swapraja Mori dijadikan 3 (tiga) distrik, yaitu: Distrik Tomata berkedudukan di Tomata, Distrik Ngusumbatu berkedudukan di Tinompo, dan Distrik Petasia berkedudukan di Kolonodale.

HARI JADI KABUPATEN MOROWALI

Tanggal 2 Mei 1999 merupakan merupakan tanggal yang sangat penting bagi masyarakat morowali, daerah yang dahulunya menjadi bagian dari Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah. Sebab pada saat itulah palu sidang lembaga legislatif DPR-RI bersama dengan pemerintah menetapkan berdirinya daerah otonom baru, yaitu: Kabupaten Morowali yang dimekarkan dari Kabupaten Poso. Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah, merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Poso berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kabupaten Morowali diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri dan dimulainya operasional pemerintahan pada tanggal 5 Desember 1999. Ibukota Kabupaten Morowali dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2006 berkedudukan di Kolonodale, nanti pada tanggal 2 Mei 2006 ibukota Kabupaten Morowali difungsikan di Bungku sampai dengan sekarang. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, Pasal 10 ayat 2.

Sumber : https://morowalikab.go.id/home/profil/sejarah-morowali

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah

Kabupaten Donggala meemerupa sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi terletak di Kota Donggala.


Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 4275,08 km² dan memiliki jumlah penduduk sekitar 301.757 jiwa. Donggala adalah kabupaten terluas ke-7, terpadat ke-4, dan memiliki populasi terbanyak ke-4 di Sulawesi Tengah. Kabupaten Donggala terdiri dari 16 kecamatan dan 166 desa/kelurahan.

ASAL USUL BERDIRINYA KABUPATEN DONGGALA

Kedatangan Bangsa Belanda dengan maksud menjajah daerah ini disambut dengan perlawanan oleh Raja-raja bersama rakyatnya, sehingga perang pun tidak terhindarkan. Sejarah mencatat pecahnya perang dibeberapa tempat, dimana rakyat melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, seperti :

- Perang Sigi Dolo,
- Perang Kulawi, 
- Perang Banawa, 
- Perang Palu, 
- Perang Tatanga, 
- Perang Tombolotutu, 
- Perlawanan Rakyat Parigi, dan lain-lain.

Pemerintah Hindia Belanda dengan Politik “Devide Et Impera” atau politik adu domba terhadap tujuh kerajaan tersebut, bertujuan untuk melemahkan dan melumpuhkan kekuatan raja-raja. Perang tersebut diakhiri dengan penandatangan perjanjian yang dikenal dengan “Korte Vorklaring” yang intinya adalah : Pengakuan terhadap kekuasaan Belanda atas wilayah-wilayah kerajaan.

Setelah wilayah-wilayah kerajaan ditaklukkan, dan berdasarkan desentralisasi  Wet 1904, maka seluruh daerah kekuasaan raja-raja tersebut dijadikan  Wilayah  Administratif berupa distrik dan onder distrik. Dari beberapa  distrik  ini  bergabung menjadi wilayah Swapraja atau Landschep (Zell Ghurturende Landschappend) sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan  dalam wilayah-wilayah kerajaan yang telah ada pada waktu itu.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan dari Korte Vorklaring, maka Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan peraturan tentang daerah-daerah yang berpemerintahan sendiri yang mulai berlaku pada tahun 1927 dan kemudian diubah tahun 1938 dengan nama “ZELFBESTUURSREGELEN”.

Dalam perkembangan selanjutnya daerah Donggala dijadikan AFDEELING DONGGALA yang meliputi :

- Onderafdeeling Palu meliputi :Lendschap Kulawi berkedudukan di KulawiLendschap Sigi Dolo berkedudukan di BiromaruLendschap Palu berkedudukan di Palu
- Onderafdeeling Parigi meliputi :Lendschap Parigi berkedudukan di ParigiLendschap Moutong berkedudukan di Tinombo
- Onderafdeeling Donggala meliputi :Lendschap Banawa berkedudukan di BanawaLendschap Tavaili berkedudukan di Tavaili
- Onderafdeeling Toli-toli meliputi : Lendschap Toli-toli berkedudukan di Toli-toli

Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pendudukan tentara Jepang tahun 1942 s/d 1945 kekuasaan pemerintahan berada dibawah pemerintahan bala tentara Jepang. Pemerintahan pendudukan Jepang  melanjutkan struktur Pemerintahan Daerah menurut versi Pemerintah Belanda dalam bidang Dekonsentrasi dengan pemakaian istilah dalam bahasa Jepang.

Pemerintahan yang otonom dapat dikatakan tidak ada sama sekali karena Pemerintahan Jepang melarang kehidupan politik bagi rakyat Indonesia. Pemerintah Jepang hanya melaksanakan bidang Dekonsentrasi berdasarkan  Osamu  Soirei Nomor 12 dan 13 Tahun 1943. Oleh karena masa pendudukan Jepang hanya dalam waktu yang singkat, maka peraturan struktur Pemerintahan hampir tidak ada yang mengalami perubahan.

Masa Negara Indonesia Timur (NIT)

Negara Indonesia Timur adalah Negara bagian pertama yang didirikan oleh Pemerintahan Belanda sejak berakhirnya perang ke II. Berdasarkan hasil-hasil yang ditetapkan dalam konferensi Malino pada Tahun 1946 dengan Staads Blaad 1946-143 yang membagi daerah dalam 13 Daerah termasuk di dalamnya Sulawesi Tengah. Daerah-daerah yang terbentuk ini meliputi beberapa daerah swapraja dengan memakai konstruksi yuridis, bahwa berdasarkan peraturan pembentukan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 2 Desember 1948 yang telah disahkan dengan penetapan Residen Manado tanggal 25 Januari 1949 No. R.21/1/4 maka terbentuklah Daerah Sulawesi Tengah dengan Ibu Kota Poso.

Dengan terbentuknya Daerah Sulawesi Tengah ini, maka lembaga-lembaga seperti : Residen, Asisten Residen Gezakhebber (Kontroleur) dihapus dan wilayah-wilayah Onderafdeeling diubah istilahnya menjadi Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) yaitu : KPN Palu, KPN Donggala, KPN Parigi, KPN Tolitoli, setelah dewan Raja-raja dibubarkan maka sebagian besar dari utusan partai yang berkedudukan sebagai anggota DPR Sulawesi Tengah yang dalam sidangnya yang pertama atas nama : Anggota DPR Sulteng, AR.Petalolo Dkk.

 Mengusulkan daerah Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 (dua) Daerah Kabupaten Yaitu :

1. Daerah Poso meliputi Poso dan Banggai.
2. Daerah Donggala meliputi Donggala dan Tolitoli.

Masa Negara Kesatuan RI

Sesudah Negara RI kembali dalam bentuk Negara Kesatuan maka pembagian daerah tersebut diatas dilaksanakan dengan Busloid Gubernur Sulawesi Utara-Tengah tanggal 25 Oktober 1951 N0. 633.

Berdasarkan PP No. 33 Tahun 1952 tanggal 12 Agustus 1952 dimana Daerah Sulawesi Tengah yang telah dibentuk dengan peraturan pembentukan tanggal 2 Desember 1948 dibatalkan dan selanjutnya di wilayah Sulawesi Tengah dibentuk 2 (dua) daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri yaitu :

Daerah Donggala meliputi daerah Administrasi Donggala menurut Keputusan Gubernur Sulawesi Utara-Tengah tanggal 25 Oktober 1951 No.633 yang  diubah  terakhir  tanggal  20  April 1952. Wilayah  Pemerintahannya meliputi beberapa Onderafdeeling Palu, Donggala, Parigi dan Tolitoli. Dengan terbentuknya daerah Tingkat II Donggala pada tanggal 12 Agustus 1952 berdasarkan PP No. 33 Tahun 1952, maka pemerintah daerah tingkat II Donggala berusaha melaksanakan Pembentukan lembaga pemerintah serta badan kelengkapan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Darah-daerah Tingkat II di Sulawesi, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala menjadi berkurang dengan mekarnya wilayah tolitoli yang kemudian bergabung dengan wilayah Buol dan selanjutnya terbentuk menjadi Daerah Tingkat II Buol Tolitoli.

Demikian pula Wilayah Daerah Tingkat II Poso dibagi menjadi 2 (dua) Daerah otonom tingkat II yang baru yaitu : Daerah Tingkat II Poso dan Banggai. Dengan demikian daerah Sulawesi Tengah menjadi 4 (empat) Daerah Otonom tingkat II yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu :

- Daerah Tingkat II Donggala, berkedudukan di Palu.-
Daerah Tingkat II Poso, berkedudukan di Poso.-
Daerah Tingkat II Buol Tolitoli, berkedudukan di Tolitoli,
- Daerah Tingkat II Banggai, berkedudukan di Luwuk.

Dengan Undang-undang itu pula dinyatakan secara tegas pembubaran lembaga-lembaga Daerah Swapraja. Pembubaran ini dilaksanakan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara-Tengah tanggal 12 Januari 1961 yang direalisir Tahun 1963, jabatan “Kepala Pemerintahan Negeri” (KPN) diubah menjadi Wedana.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Umum dan Peraturan Peraturan Presiden No.22 Tahun 1963, maka Keresidenan dan Kewedanan dihapuskan yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi “Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati”.

Pembubaran Swapraja tersebut diatas diikuti dengan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala sebanyak 15 Kecamatan, Sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah Nomor : Pem.1/85/706 Tanggal 2 November 1964 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Donggala Nomor : Pem 1/1/5 Tanggal 20 Februari 1965. 

Palu dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Kabupaten Donggala dan Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga pada Tahun 1978 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif sekaligus menjadi 2 (dua) Kecamatan masing-masing Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat dengan Walikota pertamanya Drs. H. Kiesman Abdullah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Daerah Tingkat II Donggala sebagai Daerah Otonomi percontohan, sesuai PP No. 43 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kecamatan di Propinsi Sulawesi Tengah, maka Kabupaten Donggala dimekarkan dari 15 Kecamatan menjadi 18 Kecamatan, Yaitu :

- Kecamatan Banawa di Donggala.
- Kecamatan Kulawi di Kulawi.
- Kecamatan Sigi Biromaru di Biromaru.
- Kecamatan Dolo di Dolo.
- Kecamatan Marawola di Binangga.
- Kecamatan Palolo di Makmur.
- Kecamatan Tawaeli di Labuan.
- Kecamatan Sindue di Toaya.
- Kecamatan Sirenja di Tompe.
- Kecamatan Balaesang di Tambu.
- Kecamatan Dampelas di Sabang.
- Kecamatan Sojol di Balukang.
- Kecamatan Moutong di Moutong.
- Kecamatan Tomini di Palasa.
- Kecamatan Tinombo di Tinombo.
- Kecamatan Ampibabo di Ampibabo.
- Kecamatan Parigi di Parigi,
- Kecamatan Sausu di Sausu.

Namun pada Tahun 2002, dengan terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong yang meliputi 6 wilayah Kecamatan, maka dari 18 Kecamatan tersebut berkurang kembali menjadi 12 Kecamatan.

Pada tahun 2002 telah terbentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Pipikoro yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Kulawi serta Kecamatan Rio Pakava sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Dolo, dan pada Tahun 2004 Kecamatan Banawa dimekarkan dan melahirkan Kecamatan Banawa Selatan, sehingga Kecamatan Kabupaten di Donggala menjadi 15 Kecamatan.

Dalam perkembangannya pada tahun 2008 berdasarkan UU RI No. 27 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan pemekaran dari kabupaten Donggala yang diresmikan pada tanggal 15 Januari 2009, maka wilayah kabupaten Donggala menjadi berkurang dari 30 kecamatan dengan 302 desa/kelurahan menjadi 15 kecamatan dengan 146 desa/kelurahan, dan pada saat pembentukan ini 3 (tiga) desa dalam wilayah Kecamatan Marawola Barat yakni Desa Malino, Lumbulama dan Desa Ongulara yang semula merupakan kesatuan dalam wilayah Kecamatan Marawola Barat menjadi satu kesatuan dalam wilayah Kecamatan Banawa Selatan.

Pada tahun 2009 jumlah desa di Kabupaten Donggala bertambah menjadi 149 Desa/Kelurahan yakni dengan mekarnya desa Pakava yang merupakan Hasil Pemekaran Desa Bonemarawa Kec. Rio Pakava, dan desa Ujumbuo yang merupakan hasil pemekaran Desa Tondo Kec. Sirenja.

Sumber : http://donggala.go.id/sejarah