Social Items

Kabupaten Sigi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibukotanya adalah Bora yang berada di Kecamatan Sigi Biromaru.


Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala. Kabupaten Sigi memiliki luas wilayah sekitar 5.196 km2 dengan jumlah Penduduk mencapai 247.057 jiwa 2017.

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN SIGI

Sebelum ditaklukan oleh pemerintah Belanda pada Tahun 1904 wilayah Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah pemerintahan raja-raja yang berdirisendiri-sendiri  d iProvins iSulawesi Tengah,  yaitu Kerajaan Sigi Dolo  yang  pusat pemerintahannya berkedudukan di Bora.

Pemerintah Hindia Belanda menduduki kerajaan ini setelah mengalami perang Sigi Dolo.Perang diakhiri dengan penanda tanganan perjanjian yang dikenal dengan langeverkliring  yang kemudian disusul konterverkliring  yang intinya pengakuan terhadap kedaulatan pemerintahan Belanda atas wilayah-wilayah kerajaan tersebut.

Setelah ditaklukan pada tahun 1904 dijadikan wilayah administratif dengan nama distrik, selain dari distrik yang dinamakan onder distrik.  Gabungan dari beberapa distrik disebut swapraja atau disebut landscap (Zelfsbestewer ondeland schappen).

Untuk mengatur pemerintahan dalam wilayah swapraja ini sebagai pelaksanaan korteverklering, pemerintah Belanda menetapkan  peraturan tentang daerah-daerah yang pemerintahan sendiri berlaku sejak tahun 1927 dan diubah pada tahun 1938 dengan nama zelfbestusregelen.

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Sulawesi Tengah dijadikan beberapa Afdeling,  dimana Kerajaan Sigi Dolo masuk ke Onder afdeling Palu.  Pada akhir tahun 1948 Sulawesi Tengah menjadi satu daerah otonom dengan Ibu Kota Poso.Oleh pemerintah dibentuk dua badanya itu dewan raja-raja yang diketuai oleh Bestari Laborahima anggotanya sebagian besar ditunjuk oleh pemerintah selaku penasihat.

Dengan terbentuknya Sulawesi Tengah maka lembaga-lembaga pemerintah seperti residen, asistenresiden, gezag, hebar/kontreleur dihapuskan dan dirubah menjadi kepala pemerintahan negeri, sedang Landschap menjadi Swapraja.

BerdasarkanKeputusanGubernur Sulawesi Tengah Tanggal 23 OktoberTahun 1951 (diubahkembalitanggal 30 April 1952) daerah Sulawesi Tengah kembalimenjadiduawilayahadministratif.Sehubungandenganpembagianinimaka DPRD Sulawesi Tengah padaTangal 16 November 1951 menyatukandiri bersama dewan pemerintah daerah dan menyerahkan tugas dan kekuasaan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan surat tanggal 4 Maret 1952 No. 183, pembubaran daerah Sulawesi Tengah dan daerahnya menjadi daerah Swatantara.

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1952 terhitung mulaiTanggal 12 Agustus 1952 daerah Sulawesi Tengah dibagi menjadi dua  kabupaten yaitu :

- Kabupaten Donggala yang wilayahnya meliputi bekas Onder afdelingPalu, Donggala, Parigi dan Toli-toli;
- Kabupaten Poso yang wilayahnya meliputi bekas Onder afdeling Poso, Bungku/Mori dan Luwuk.

Selanjutnya berdasarkan undang-undang Nomor 29 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala dibagi menjadi dua kabupaten

Daerah tingkat II yaitu:

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala meliputi Onder Afdeling Palu, Donggala dan Parigi;
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Toli-toli meliputi OnderAfdeling Toli-toli dan Buol.

Kemudian diterbitkan dan disyahkanUndang-Undang  No 27 Tahun 2008 mengenai pembentukan Kabupaten Sigi pada tanggal 21 Juli 2008. Sebelumnya Kabupaten Donggala telah mengalami pemekaran menjadi Kota Palu dan Kabupaten Parigi Moutong. 

Dari 30 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Donggala sebanyak 15 kecamatan masuk ke Kabupaten Sigi yaitu Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Lindu, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru, KecamatanTanambulava, KecamatanDolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola, Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat.   Adapun pejabat Bupati yang pertama ditunjuk adalah Drs. Hidayat.

Sumber : https://sanggentala.wordpress.com/tentang-sigi

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah

Poso merupakan ibu kota KabupatenPoso. Posisi Poso terletak di tengah Pulau Sulawesi, di pesisir Teluk Tomini, dan menjadi kota pelabuhan dan perhentian utama di pesisir tengah bagian selatan Teluk Tomini.

Kota Poso dilewati oleh Sungai Poso yang mengalir dari Danau Poso di kecamatan Pamona Puselemba. Kota ini merupakan aglomerasi dari tiga kecamatan, yaitu Poso Kota, Poso Kota Utara dan Poso Kota Selatan. Pada tahun 2017, penduduk Poso dari tiga kecamatan berjumlah 51.909 jiwa.

SEJARAH SINGKAT KOTA POSO


Pada tahun 1892, misionaris Belandabernama Albertus Christiaan Kruyt tiba di Poso untuk menjalankan misinya. Saat itu, penduduk yang telah menetap berada di daerah Sayo (sekarang di Kelurahan Sayo) yang merupakan tempat pendaratan perahu dari muara Sungai Poso.

Pada tanggal 5 September 1894, keadaan sempat tidak aman akibat perseteruan antar suku, dan hal ini membuat Kruyt meminta Pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi keadaan dan menempatkan aparatnya di daerah Poso yang dipimpin oleh kontrolir wilayah Teluk Tominibagian selatan yang berkedudukan di Mapane. Pada tanggal 1 Maret 1895, kedudukan kontrolir dipindahkan ke wilayah kota Poso yang sekarang ini.

Pada tahun 1940-an, Poso sebagai salah satu afdeling dari Daerah Otonom Sulawesi Tengah direkomendasikan untuk menjadi pusat pemerintahan (ibu kota) Daerah Sulawesi Tengah, sesuai keputusan Konfederasi Raja-raja Sulawesi Tengah. Rekomendasi ini terwujud pada tahun 1946.

Pertemuan lanjutan yang dipelopori oleh Magau Palu, Tjatjo Idjazah, diadakan di Parigi pada tanggal 27 November hingga 2 Desember tahun 1948. Keputusan ini diperkuat dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, Ida Anak Agung Gde Agung, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 1949.

Hingga tahun 1952, wilayah Sulawesi Tengah masih terbagi dua daerah otonom, yaitu Onderafdeeling Poso yang meliputi Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale yang beribu kota di Poso, dan Onderafdeeling Donggalameliputi Donggala, Palu, Parigi, dan Tolitolidengan ibu kota yang terletak di Palu. Wilayah tersebut sering disebut pembagian wilayah Sulawesi Tengah bagian Barat dan Timur. Hal ini membuktikan bahwa Poso telah menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Sulawesi wilayah Timur sejak ratusan tahun yang lalu.

Pada tahun 1955, terjadi perkembangan wilayah menjadi 11 kampung dan sebagian kampung Gorontalo dilebur menjadi kampung Tawongan, kampung Tiongkok dan kampung Arab disatukan dengan kampung Gorontalo ditambah dengan kampung Madale/Karawasa, Buyumboyo dan Ranononcu yang meliputi wilayah Kagila/Lembomawo dan Moengko.

Pada tahun 1959, jumlah kampung kembali berkembang menjadi 14 kampung dengan bertambahnya Kampung Kagila, Kampung Tegalrejo dan kampung Gebangrejo sedangkan kampung Lage berubah nama menjadi kampung Lombogia.

Kota ini mulai berkembang sebagai kota pelabuhan kecil di mulut Sungai Poso pada akhir abad ke-19—menjadikannya sebagai salah satu kota tertua di Sulawesi Tengah, dan merupakan salah satu kota penting bagi Belanda untuk mengontrol wilayah selatan Teluk Tomini pada awal kedatangan mereka.

Poso adalah pusat pemerintahan dari Landschap Poso, Onderafdeling Poso, dan Afdeling Poso pada zaman kolonial. Pada pertengahan Perang Dunia II, Jepangmenjadikan Poso sebagai salah satu tangsi militer mereka. Poso sempat menjadi ibu kota Sulawesi Tengah pada tahun 1948, sebelum dipindahkan ke Palu.

Kota ini dilanda konflik komunal menjelang akhir tahun 1998, dan berlangsung sampai setidaknya tahun 2001. Kerusuhan terjadi dan menyebar ke hampir seluruh wilayah di Kabupaten Poso, menyebabkan sekitar 100 ribu jiwa mengungsi ke daerah lain. Pemerintah bertindak dengan menggelar deklarasi damai untuk kedua belah pihak, dan kerusuhan mulai menyurut—meskipun tidak sepenuhnya. Baru pada awal tahun 2007, operasi kepolisian berhasil menangkap mereka yang dianggap terlibat dalam serangkaian aksi teror di Poso. Tahun-tahun berikutnya ditandai dengan peningkatan kualitas ekonomi dan infrastuktur kota dalam berbagai sektor.

Dilayani oleh Bandar Udara Kasiguncu, Poso terhubung melalui udara dengan kota-kota lain di Indonesia seperti Palu dan Makassar. Posisi Poso yang terletak di tengah, dan dilalui oleh Jalan Nasional Trans Sulawesiyang merupakan jalur strategis yang menghubungkan antar provinsi di pulau Sulawesi, membuat kota ini menjadi pusat perhentian baik dari utara maupun selatan, atau dari barat dan timur Sulawesi. Alasan ini pula yang membuat penduduk Poso terdiri dari berbagai jenis suku, agama, dan latar belakang.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kota Poso Sulawesi Tengah

Kabupaten Poso merupakan sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.712,25 km² dan berpenduduk sebanyak 243.025 jiwa (2017). Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Poso.

AWAL TERBENTUKNYA KABUPATEN POSO


Pada mulanya penduduk yang mendiami daerah Poso berada di bawah kekuasaan Pemerintah Raja-Raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una Una, dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak ada hubungannya.

Keenam wilayah kerajaan tersebut di bawah pengaruh tiga kerajaan, yakni : Wilayah Bagian Selatan tunduk kepada Raja Luwu yang berkedudukan di Palopo, sedangkan Wilayah Bagian Utara tunduk dibawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (Daerah Kabupaten Donggala), dan khusus wilayah bagian Timur yakni daerah Bungku termasuk daerah kepulauan tunduk kepada Raja Ternate.

Sejak Tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian Utara mulai menguasai Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur berusaha untuk melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di daerah Poso Terbagi Dua.

Pada 1918 seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam lingkungan Kabupaten Poso yang sekarang telah dikuasai oleh Hindia Belanda dan mulailah disusun Pemerintah sipil. 

Kemudian oleh Pemerintah Belanda wilayah Poso dalam tahun 1905–1918 terbagi dalam dua kekuasaan pemerintah, sebagian masuk wilayah Keresidenan Manado yakni Onderafdeeling(kewedanan) Kolonodale dan Bungku, sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaanya tetap dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gabieden (wilayah kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda yang disebut Self Bestuure atau Peraturan adat Kerajaan (hukum adat).

Pada 1919 seluruh wilayah Poso digabungkan dialihkan dalam wilayah Keresidenan Manado di mana Sulawesi tengah terbagi dalam dua wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Residen.

Sejak 2 Desember 1948, Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk yang meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibuk otanya Poso, yang terdiri dari tiga wilayah Onder Afdeeling Chef atau lazimnya disebut pada waktu itu Kontroleur atau Hoofd Van PoltselykBestuure (HPB).

Distrik Sulawesi Tengah
Ketiga Onderafdeeling ini meliputi beberapa Landschap dan terbagi dengan beberapa distrik yakni :

- Onderafdeeling Poso, meliputi:Landschap Poso Lage berkedudukan di Poso, Landschap Lore berkedudukan di Wanga, Landschap Tojo berkedudukan di Ampana, Landschap Una Una berkedudukan di Ampana.
- Onderafdeeling Bungku dan Mori meliputi : Landschap Bungku berkedudukan di Bungku, Landschap Mori berkedudukan di Mori.
- Onderafdeeling Luwuk meliputi : Landschap Banggai berkedudukan di Luwuk.
- Onderafdeeling Donggala
- Onderafdeeling Palu
- Onderafdeeling Toli Toli
- Onderafdeeling Parigi

Kemudian pada tahun 1949 setelah realisasi pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah. Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah merupakan tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-Raja se-Sulawesi Tengah pada tanggal 13-14 Oktober 1948 di Parigi yang mencetuskan suara rakyat se-Sulawesi Tengah agar dalam lingkungan Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT).

Sul-Teng dapat berdiri sendiri dan ditetapkan bapak Rajawali Pusadan Ketua Dewan Raja-Raja sebagai Kepala Daerah Otonom Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, dengan melalui beberapa tahapan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh A.Y Binol pada tahun 1952 dikeluarkan PP No. 33 thn 1952 tentang pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang terdiri dari Onderafdeeling Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan Ibukotanya Poso dan daerah Otonom Donggala meliputi Onderafdeeling Donggala, Palu, Parigi, dan Toli Toli dengan Ibukotanya Palu.

Pada tahun 1959 berdasarkan UU No. 29 Thn 1959 Daerah Otonom Poso dipecah menjadi dua daerah Kabupaten yakni : Kabupaten Poso dengan Ibukotanya Poso dan Kabupaten Banggai dengan Ibukotanya Luwuk.

Sumber : https://www.posokab.go.id 

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Poso Sulawesi Tengah

Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Parigi. Kabupaten Parigi Moutong melingkupi sebagian besar dari daerah pantai timur Sulawesi Tengah dan Teluk Tomini.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.231 km² dan berpenduduk sebanyak 444.513 jiwa.

SEJARAH AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Sejarah Asal Usul pembentukan Kabupaten Parigi Moutong sudah dimulai sejak Tahun 1963 oleh sejumlah tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong diawali dengan lahirnya berbagai wadah perjuangan di beberapa Kecamatan, diantaranya GEMPAR di Kecamatan Parigi dan AMUK di Kecamatan Moutong.

Momentum penting perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 1965 dengan terbentuknya Yayasan pembangunan wilayah Pantai Timur dengan Akte Notaris Nomor 33 Tahun 1965. Yayasan ini merupakan lembaga pengumpul sekaligus yang mendanai perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Pendiri Yayasan ini hampir mencakup keterwakilan semua wilayah di Pantai Timur, antara lain, Arsid Passau (Parigi), Abd. Wadjid Tombolotutu (Tinombo), Abdullah Borman (Tinombo), Abdurachman Bachsyuan (Parigi), H. Moh. Dien Tombolotutu (Tomini), Ahim Dg. Rahmatu (Tomini), Mohammad Larekeng (Parigi), Haruna Depe Hasyim Marasobu (Parigi) dan Andi Palawa Tagunu (Parigi).

Ada tiga fase yang manandai lahirnya pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Fase pertama dilaksanakannya rapat raksasa oleh partai-partai politik dan seluruh komponen masyarakat Parigi Moutong yang berlangsung di lapangan Toraranga Parigi tahun 1963. Fase kedua, lahirnya memorandum DPRD Kabupaten Donggala tahun 1999 dan fase ketiga, aksi GEMPAR yang sempat melakukan aksi penutupan Kantor-Kantor Dinas Instansi selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

Hal ini dilakukan agar secepatnya perhatian Pemerintah terkonsentrasi pada pembentukan Kabupaten ParigiMoutong. Bahkan aksi heroik yang dilakukan GEMPAR ini hampir saja dianggap sebagai tindakan makar. Tepat pada hari Minggu tanggal 1 Juli 1999 delegasi GEMPAR berturut-turut mengadakan audience baik dengan Bupati Donggala maupun dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang diterima oleh Sekretaris Propinsi Drs. H. Samijono.

Akhirnya pada tanggal 30 september 1999 keluarlah surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 125/3004/rotapem tentang usul pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Jalan panjang tersebut dilanjutkan pada tanggal 1 Oktober 1999 dengan turunnya Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0445/tapem tentang pembentukan tim teknis dalam rangka pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Parigi Moutong yang diketuai Drs. Irsan H. Tantu yang saat itu menjabat Asisten Tata Praja Setwilda Donggala.

Selanjutnya pada tanggal 25 oktober 1999 turun surat keputusan dprd kabupatendonggala nomor 15 tahun 1999 yang saat itu deketuai sutomo borman tentang dukungan terhadap percepatan realisasi pembentukan kabupaten parigimoutong. Tanggal 26 November 1999 keluar surat DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 26/Pimp/DPRD/1999 tentang dukungan terhadap usul pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Pada tanggal 28 November 1999 delegasi GEMPAR dengan menumpang KM Kambuna menuju Jakarta guna menyampaikan aspirasi pembentukan Kabupaten ParigiMoutong kepada Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Komisi II DPR RI.

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2000 keluar Surat Bupati Donggala Nomor 146.1/0130/Bagian Tapem perihal pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Dan akhirnya pada tanggal 25 Mei 2000 keluar Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 125/1958/rotapem perihal pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Pada tanggal 20 Oktober 2000 diterbitkan rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Sekretaris Provinsi Nomor 503/4229/rotapem kepada Drs Nur Alam Muis A. Mulhanan Tombolotutu SH, H. Moh. Noer Dg. Rahmatu SE, H.M. Yusuf HB, Ir Iskam Lasarika, Drs Ritman Paudi, Rusli A Borman, H Husen Mansur, Olumsyah Saehana, M Awalunsya Passau BA dan Aidar J Lapato untuk berangkat ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri RI dan Komisi II DPR-RI.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2002 Anggota Presidium berangkat lagi ke Jakarta yang terdiri dari Rusli A Borman dan Aidar J Lapato dengan tugas mendapatkan jadwal pembahasan rancangan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Pada tanggal 10 Maret 2002 anggota Presidium dan masyarakat Parigi Moutong berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rapat Paripurna pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Akhirnya pada tanggal 11 Maret 2002 dilaksanakan rapat Paripurna pembahasan pembentukan 19 Kabupaten dan tiga Kota di Indonesia, salah satunya yang dibahas dalam rapat Paripurna tersebut adalah pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Puncaknya pada tanggal 10 April 2002 DPR RI mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185.

Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2002, Gubernur Sulawesi Tengah Prof. Drs. H Aminudin Ponulele MS melantik Drs H Longki Djanggola, MSi sebagai pejabat Bupati Parigi Moutong di Parigi, ibukota Kabupaten Parigi Moutong.

Sumber : http://www.parigimoutongkab.go.id/profil/sejarah.html

Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah

Kabupaten Morowali adalah sebuah kabupatendi provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi terletak di Kota Bungku. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 3037,04 km² dan berpenduduk sebanyak 129.814 jiwa pada tahun 2017. Morowali juga merupakan kabupaten terluas ke-10, terpadat ke-9, dan memiliki populasi terbanyak ke-12 di Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan dan 133 desa/kelurahan.

AWAL MULA BERDIRINYA KABUPATEN MOROWALI


Pada tanggal 1 Januari 1926, Sulawesi, Maluku, Timor, dan Bali-Lombok secara administratif berada di bawah kekuasaan Gubernur Grote Oost-“Timur Raya” yang langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal di Batavia.

Di bawah Gubernur Timur Raya, Sulawesi dibagi menjadi 2 (dua) wilayah administratif yang berbentuk Keresidenan, yaitu:
Keresidenan Celebes en Orderhorigheden – Sulawesi dan bawahannya – yang berpusat di Makassar, dan Keresidenan Manado yang berkedudukan di Manado yang membawahi 3 (tiga) afdeling, yaitu:

-  afdelingManado,
- afdeling Gorontalo,
- afdeling Midden Celebes – Sulawesi Tengah.
Di bawah afdeling Midden Celebes terdapat 5 (lima) onderafdeling, yaitu: Donggala, Paloe, Tolitoli, Parigi, dan Poso.

Pada tanggal 8 Agustus 1926, oleh Gubernur Jenderal, wilayah onderafdeling Poso ditingkatkan menjadi afdeling. Afdeling Poso meliputi 4 (empat) wilayah onderafdeling, yaitu: Poso, Luwuk (wilayahnya terdiri dari sebagaian daerah Banggai yang berada di daratan Sulawesi), Banggai (wilayahnya terbatas pada kepulauan), dan Kolonodale, (wilayahnya terdiri dari Bungku dan Mori).
Onderafdeling Kolonodale yang meliputi wilayah Bungku dan Mori menegaskan bahwa sejak awal posisi Kolonodale sangat penting secara strategis kultural.

Pasca kemerdekaan tahun 1945, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1952 yang mengatur tentang pembagian daerah pasca kemerdekaan. Peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa untuk memenuhi keinginan masyarakat dan untuk mengadakan perbaikan dalam susunan alat-alat dan penyelenggaraan pemerintahan sambil menunggu adanya suatu peraturan mengenai daerah-daerah otonomi (swatantra) yang uniform. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, maka dilaksanakanlah pembubaran daerah Sulawesi Tengah dan membagi wilayahnya dalam beberapa daerah otonom. Adapun pembagian daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952, sebagai berikut:

- Daerah Donggala yang meliputi daerah administrasi Donggala, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 633 tertanggal 25 Oktober 1951 yang mengalami perubahan pada tanggal 30 April 1952 dengan kedudukan Pemerintah Daerah adalah Palu.
- Daerah Poso yang meliputi daerah onder afdeeling Kolonodale (Kabupaten Morowali Utara sekarang) dan juga meliputi eks onder afdeeling Banggai.

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Nomor 122/162, tanggal 22 Februari 1962, menyebutkan bahwa Daerah Tingkat II Poso mempunyai 4 (empat) wilayah administratif kewedanan (pembantu bupati), yaitu: Kewedanan Poso/Lore, Kewedanan Tojo/Una-una, Kewedanan Kolonodale, dan Kewedanan Bungku.

Sebagai tindak lanjut dari surat keputusan gubernur di atas, maka pada tahun 1966 dikeluarkannya resolusi oleh DPRD Gotong Royong Propinsi Sulawesi Tengah. Melalui Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Gotong Royong (DPRD/GR) Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1/DPRD/1966 yang isinya meminta kepada pemerintah pusat agar Propinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) daerah otonom tingkat II (kabupaten/kota), yang salah satu wilayah tersebut adalah Kabupaten Morowali (merupakan wilayah Kerajaan Bungku) dan Kabupaten Morowali Utara (merupakan wilayah Kerajaan Mori).

Tanggal 16 Februari 1966 dalam Laporan Panitia Khusus Pemekaran Kabupaten-Kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tengah disebutkan bahwa Kabupaten Mori – Bungku meliputi kecamatan: Bungku Utara, Bungku Tengah, Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Mori Atas, Mori Tengah, dan Mori Bawah, dengan ibukota di Kolonodale. Surat ini menegaskan kembali Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 16 Desember 1964 yang menyatakan bahwa ibu kota Kabupaten adalah Kolonodale.

Dalam perjalanan sejarah, 2 (dua) wilayah yang masuk dalam afdeling Poso telah menjadi daerah otonom sendiri tingkat Kabupaten, yaitu: Kabupaten Poso Dan Kabupaten Luwuk Banggai. Sedangkan 2 (dua) wilayah lainnya masih berada dalam wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Luwuk Banggai, yaitu: Kolonodale (masuk wilayah Kabupaten Poso dan Banggai (masuk wilayah Kabupaten Luwuk Banggai). Secara khusus onderafdeling Kolonodale (Kecamatan Petasia dengan ibu kota Kolonodale) yang mencakup wilayah Bungku dan Mori, kemudian dijadikan 2 (dua) wilayah Pembantu Bupati, yaitu: Pembantu Bupati Kolonodale (berkedudukan di Kolonodale, Kecamatan Petasia) dan Pembantu Bupati Bungku (berkedudukan di Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah).

Selanjutnya, bekas Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku sebagai daerah swapraja yang masing-masing berkedudukan di Kolonodale dan Bungku. Daerah Swapraja Mori dibagi dalam 4 (empat) distrik, yaitu: Distrik Ngusumbatu, Distrik Sampalowo, Distrik Kangua, dan Distrik Soyo, yang kepala pemerintahannya disebut Kepala Distrik. Pada tahun 1938, Pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi struktur pemerintahan. Reorganisasi ini menghasilkan keputusan pada tahun 1942 bahwa wilayah Swapraja Mori dijadikan 3 (tiga) distrik, yaitu: Distrik Tomata berkedudukan di Tomata, Distrik Ngusumbatu berkedudukan di Tinompo, dan Distrik Petasia berkedudukan di Kolonodale.

HARI JADI KABUPATEN MOROWALI

Tanggal 2 Mei 1999 merupakan merupakan tanggal yang sangat penting bagi masyarakat morowali, daerah yang dahulunya menjadi bagian dari Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah. Sebab pada saat itulah palu sidang lembaga legislatif DPR-RI bersama dengan pemerintah menetapkan berdirinya daerah otonom baru, yaitu: Kabupaten Morowali yang dimekarkan dari Kabupaten Poso. Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah, merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Poso berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kabupaten Morowali diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri dan dimulainya operasional pemerintahan pada tanggal 5 Desember 1999. Ibukota Kabupaten Morowali dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2006 berkedudukan di Kolonodale, nanti pada tanggal 2 Mei 2006 ibukota Kabupaten Morowali difungsikan di Bungku sampai dengan sekarang. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, Pasal 10 ayat 2.

Sumber : https://morowalikab.go.id/home/profil/sejarah-morowali

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah

Kabupaten Donggala meemerupa sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi terletak di Kota Donggala.


Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 4275,08 km² dan memiliki jumlah penduduk sekitar 301.757 jiwa. Donggala adalah kabupaten terluas ke-7, terpadat ke-4, dan memiliki populasi terbanyak ke-4 di Sulawesi Tengah. Kabupaten Donggala terdiri dari 16 kecamatan dan 166 desa/kelurahan.

ASAL USUL BERDIRINYA KABUPATEN DONGGALA

Kedatangan Bangsa Belanda dengan maksud menjajah daerah ini disambut dengan perlawanan oleh Raja-raja bersama rakyatnya, sehingga perang pun tidak terhindarkan. Sejarah mencatat pecahnya perang dibeberapa tempat, dimana rakyat melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, seperti :

- Perang Sigi Dolo,
- Perang Kulawi, 
- Perang Banawa, 
- Perang Palu, 
- Perang Tatanga, 
- Perang Tombolotutu, 
- Perlawanan Rakyat Parigi, dan lain-lain.

Pemerintah Hindia Belanda dengan Politik “Devide Et Impera” atau politik adu domba terhadap tujuh kerajaan tersebut, bertujuan untuk melemahkan dan melumpuhkan kekuatan raja-raja. Perang tersebut diakhiri dengan penandatangan perjanjian yang dikenal dengan “Korte Vorklaring” yang intinya adalah : Pengakuan terhadap kekuasaan Belanda atas wilayah-wilayah kerajaan.

Setelah wilayah-wilayah kerajaan ditaklukkan, dan berdasarkan desentralisasi  Wet 1904, maka seluruh daerah kekuasaan raja-raja tersebut dijadikan  Wilayah  Administratif berupa distrik dan onder distrik. Dari beberapa  distrik  ini  bergabung menjadi wilayah Swapraja atau Landschep (Zell Ghurturende Landschappend) sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan  dalam wilayah-wilayah kerajaan yang telah ada pada waktu itu.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan dari Korte Vorklaring, maka Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan peraturan tentang daerah-daerah yang berpemerintahan sendiri yang mulai berlaku pada tahun 1927 dan kemudian diubah tahun 1938 dengan nama “ZELFBESTUURSREGELEN”.

Dalam perkembangan selanjutnya daerah Donggala dijadikan AFDEELING DONGGALA yang meliputi :

- Onderafdeeling Palu meliputi :Lendschap Kulawi berkedudukan di KulawiLendschap Sigi Dolo berkedudukan di BiromaruLendschap Palu berkedudukan di Palu
- Onderafdeeling Parigi meliputi :Lendschap Parigi berkedudukan di ParigiLendschap Moutong berkedudukan di Tinombo
- Onderafdeeling Donggala meliputi :Lendschap Banawa berkedudukan di BanawaLendschap Tavaili berkedudukan di Tavaili
- Onderafdeeling Toli-toli meliputi : Lendschap Toli-toli berkedudukan di Toli-toli

Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pendudukan tentara Jepang tahun 1942 s/d 1945 kekuasaan pemerintahan berada dibawah pemerintahan bala tentara Jepang. Pemerintahan pendudukan Jepang  melanjutkan struktur Pemerintahan Daerah menurut versi Pemerintah Belanda dalam bidang Dekonsentrasi dengan pemakaian istilah dalam bahasa Jepang.

Pemerintahan yang otonom dapat dikatakan tidak ada sama sekali karena Pemerintahan Jepang melarang kehidupan politik bagi rakyat Indonesia. Pemerintah Jepang hanya melaksanakan bidang Dekonsentrasi berdasarkan  Osamu  Soirei Nomor 12 dan 13 Tahun 1943. Oleh karena masa pendudukan Jepang hanya dalam waktu yang singkat, maka peraturan struktur Pemerintahan hampir tidak ada yang mengalami perubahan.

Masa Negara Indonesia Timur (NIT)

Negara Indonesia Timur adalah Negara bagian pertama yang didirikan oleh Pemerintahan Belanda sejak berakhirnya perang ke II. Berdasarkan hasil-hasil yang ditetapkan dalam konferensi Malino pada Tahun 1946 dengan Staads Blaad 1946-143 yang membagi daerah dalam 13 Daerah termasuk di dalamnya Sulawesi Tengah. Daerah-daerah yang terbentuk ini meliputi beberapa daerah swapraja dengan memakai konstruksi yuridis, bahwa berdasarkan peraturan pembentukan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 2 Desember 1948 yang telah disahkan dengan penetapan Residen Manado tanggal 25 Januari 1949 No. R.21/1/4 maka terbentuklah Daerah Sulawesi Tengah dengan Ibu Kota Poso.

Dengan terbentuknya Daerah Sulawesi Tengah ini, maka lembaga-lembaga seperti : Residen, Asisten Residen Gezakhebber (Kontroleur) dihapus dan wilayah-wilayah Onderafdeeling diubah istilahnya menjadi Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) yaitu : KPN Palu, KPN Donggala, KPN Parigi, KPN Tolitoli, setelah dewan Raja-raja dibubarkan maka sebagian besar dari utusan partai yang berkedudukan sebagai anggota DPR Sulawesi Tengah yang dalam sidangnya yang pertama atas nama : Anggota DPR Sulteng, AR.Petalolo Dkk.

 Mengusulkan daerah Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 (dua) Daerah Kabupaten Yaitu :

1. Daerah Poso meliputi Poso dan Banggai.
2. Daerah Donggala meliputi Donggala dan Tolitoli.

Masa Negara Kesatuan RI

Sesudah Negara RI kembali dalam bentuk Negara Kesatuan maka pembagian daerah tersebut diatas dilaksanakan dengan Busloid Gubernur Sulawesi Utara-Tengah tanggal 25 Oktober 1951 N0. 633.

Berdasarkan PP No. 33 Tahun 1952 tanggal 12 Agustus 1952 dimana Daerah Sulawesi Tengah yang telah dibentuk dengan peraturan pembentukan tanggal 2 Desember 1948 dibatalkan dan selanjutnya di wilayah Sulawesi Tengah dibentuk 2 (dua) daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri yaitu :

Daerah Donggala meliputi daerah Administrasi Donggala menurut Keputusan Gubernur Sulawesi Utara-Tengah tanggal 25 Oktober 1951 No.633 yang  diubah  terakhir  tanggal  20  April 1952. Wilayah  Pemerintahannya meliputi beberapa Onderafdeeling Palu, Donggala, Parigi dan Tolitoli. Dengan terbentuknya daerah Tingkat II Donggala pada tanggal 12 Agustus 1952 berdasarkan PP No. 33 Tahun 1952, maka pemerintah daerah tingkat II Donggala berusaha melaksanakan Pembentukan lembaga pemerintah serta badan kelengkapan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Darah-daerah Tingkat II di Sulawesi, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala menjadi berkurang dengan mekarnya wilayah tolitoli yang kemudian bergabung dengan wilayah Buol dan selanjutnya terbentuk menjadi Daerah Tingkat II Buol Tolitoli.

Demikian pula Wilayah Daerah Tingkat II Poso dibagi menjadi 2 (dua) Daerah otonom tingkat II yang baru yaitu : Daerah Tingkat II Poso dan Banggai. Dengan demikian daerah Sulawesi Tengah menjadi 4 (empat) Daerah Otonom tingkat II yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu :

- Daerah Tingkat II Donggala, berkedudukan di Palu.-
Daerah Tingkat II Poso, berkedudukan di Poso.-
Daerah Tingkat II Buol Tolitoli, berkedudukan di Tolitoli,
- Daerah Tingkat II Banggai, berkedudukan di Luwuk.

Dengan Undang-undang itu pula dinyatakan secara tegas pembubaran lembaga-lembaga Daerah Swapraja. Pembubaran ini dilaksanakan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara-Tengah tanggal 12 Januari 1961 yang direalisir Tahun 1963, jabatan “Kepala Pemerintahan Negeri” (KPN) diubah menjadi Wedana.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Umum dan Peraturan Peraturan Presiden No.22 Tahun 1963, maka Keresidenan dan Kewedanan dihapuskan yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi “Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati”.

Pembubaran Swapraja tersebut diatas diikuti dengan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala sebanyak 15 Kecamatan, Sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah Nomor : Pem.1/85/706 Tanggal 2 November 1964 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Donggala Nomor : Pem 1/1/5 Tanggal 20 Februari 1965. 

Palu dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Kabupaten Donggala dan Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga pada Tahun 1978 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif sekaligus menjadi 2 (dua) Kecamatan masing-masing Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat dengan Walikota pertamanya Drs. H. Kiesman Abdullah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Daerah Tingkat II Donggala sebagai Daerah Otonomi percontohan, sesuai PP No. 43 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kecamatan di Propinsi Sulawesi Tengah, maka Kabupaten Donggala dimekarkan dari 15 Kecamatan menjadi 18 Kecamatan, Yaitu :

- Kecamatan Banawa di Donggala.
- Kecamatan Kulawi di Kulawi.
- Kecamatan Sigi Biromaru di Biromaru.
- Kecamatan Dolo di Dolo.
- Kecamatan Marawola di Binangga.
- Kecamatan Palolo di Makmur.
- Kecamatan Tawaeli di Labuan.
- Kecamatan Sindue di Toaya.
- Kecamatan Sirenja di Tompe.
- Kecamatan Balaesang di Tambu.
- Kecamatan Dampelas di Sabang.
- Kecamatan Sojol di Balukang.
- Kecamatan Moutong di Moutong.
- Kecamatan Tomini di Palasa.
- Kecamatan Tinombo di Tinombo.
- Kecamatan Ampibabo di Ampibabo.
- Kecamatan Parigi di Parigi,
- Kecamatan Sausu di Sausu.

Namun pada Tahun 2002, dengan terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong yang meliputi 6 wilayah Kecamatan, maka dari 18 Kecamatan tersebut berkurang kembali menjadi 12 Kecamatan.

Pada tahun 2002 telah terbentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Pipikoro yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Kulawi serta Kecamatan Rio Pakava sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Dolo, dan pada Tahun 2004 Kecamatan Banawa dimekarkan dan melahirkan Kecamatan Banawa Selatan, sehingga Kecamatan Kabupaten di Donggala menjadi 15 Kecamatan.

Dalam perkembangannya pada tahun 2008 berdasarkan UU RI No. 27 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan pemekaran dari kabupaten Donggala yang diresmikan pada tanggal 15 Januari 2009, maka wilayah kabupaten Donggala menjadi berkurang dari 30 kecamatan dengan 302 desa/kelurahan menjadi 15 kecamatan dengan 146 desa/kelurahan, dan pada saat pembentukan ini 3 (tiga) desa dalam wilayah Kecamatan Marawola Barat yakni Desa Malino, Lumbulama dan Desa Ongulara yang semula merupakan kesatuan dalam wilayah Kecamatan Marawola Barat menjadi satu kesatuan dalam wilayah Kecamatan Banawa Selatan.

Pada tahun 2009 jumlah desa di Kabupaten Donggala bertambah menjadi 149 Desa/Kelurahan yakni dengan mekarnya desa Pakava yang merupakan Hasil Pemekaran Desa Bonemarawa Kec. Rio Pakava, dan desa Ujumbuo yang merupakan hasil pemekaran Desa Tondo Kec. Sirenja.

Sumber : http://donggala.go.id/sejarah

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah

Kabupaten Buol adalah salah satu kabupatendi provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Buol. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.507 km² dan berpenduduk sebanyak 132.786 jiwa.

AWAL MULA KABUPATEN BUOL

Sejarah Buol mulai dikenal secara teratur sejak jaman pemerintahan NDUBU I dengan permaisurinya bernama SAKILATO ( sekitar 1380 M ) dan selanjutnya digantikan oleh Anogu Rlipu sebagai Madika yang kemudian memindahkan Pusat pemerintahan dari Guamonial ke Lamolan.


Setelah Anogu Rlipu meninggal dunia dan Dae Bole belum kembali maka Bokidu memutuskan BATARALANGIT menjadi Madika (Raja) dengan gelar Madika Moputi atau Sultan Eato dan diperkirakan Madika Moputi adalah Raja Buol yang pertama memeluk Agama Islam dengan nama Muhammad Tahir Wazairuladhim Abdurahman dan meninggal pada tahun 1003 H atau 1594 M.

Pengganti Madika Moputi adalah putra Dai Bole yaitu Pombang Rlipu yang diberi gelar Prins Yakut Kuntu Amas Raja Besar oleh Portugis. Setelah masa pemerintahan Pombang Rlipu yang terkenal adalah Sultan Pondu yang banyak melakukan perlawanan pada Portugis yang pada akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1770.
Sesudah Sultan Pondu, yang memerintah adalah Dinasti Mokoapat, yaitu:
– Sultan Undain
– Datumimo (1804 – 1810)
– Mokoapat (1810 – 1818)
– Ndubu II
– Takuloe
– Datumula (1839 – 1843)
– Elam Siradjudin (1843 – 1857)
– Modeiyo (wakil 1857 – 1858)
– Lahadung (1858 – 1864)

Dilanjutkan oleh Dinasti Turumbu/Turungku yaitu:

– Turumbu / Turungku (1864 – 1890)
– Haji Patra Turungku (1890 – 1899)
– Datu Alam Turungku (1899 – 1914)
– Haji Akhmad Turungku (1914 – 1947)
– Mohammad Aminullah Turungku (1947 – 1997)
– Mahmud Aminullah Turungku (1997 – sekarang).

HARI JADI KABUPATEN BUOL

Kabupaten Buol dibentuk berdasarkan Undang-undang RI Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Sebelumnya, pada pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), Buol merupakan Daerah Swapraja yang tergabung dalam Daerah Gorontalo.

Selanjutnya melalui Undang-undang RI Nomor 29 tahun 1959 gabungan swapraja Tolitoli dan Swaparaja Buol menjadi Kabupaten Buol Tolitoli. Sejak tanggal 16 Februari 1966 melalui keputusan DPR-GR Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1/DPR-GR/1966 tentang Pemekaran Sembilan Kabupaten Dalam wilayah propinsi Sulawesi Tengah, Buol diusulkan sebagai Daerah Tingkat II / Kabupaten, keinginan ini baru terealisir pada pada tahun 1999 atau 33 tahun kemudian dengan diresmikannya Pembentukan Kabupaten Buol tanggal 12 Oktober 1999, Ir. Abdul Karim Mbouw ditunjuk sebagai Pejabat Bupati melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-1146 tanggal 8 Oktober 1999.

Oleh karena sakit beliau meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2000, maka Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-081 mempercayakan Drs. A. Karim Hanggi sebagai Pejabat Bupati Buol yang Ke II.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Buol Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Sulawesi Tengah dan beribukota di Salakan. Kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah dengan Kabupaten Banggai.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 menetapkan pulau-pulau di tengah lautan tersebut menjadi daerah otonom Banggai Kepulauan, sementara kabupaten induk tetap disebut Kabupaten Banggai dan pemekarannya disebut Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).

SEJARAH AWAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Secara historis wilayah Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan mulanya adalah bagian dari Kerajaan Banggai yang sudah dikenal sejak abad 13 Masehi sebagaimana termuat dalam buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Pujangga Besar Empu Prapanca pada tahun Saka 1478 atau 1365 Masehi.

Kerajaan Banggai, awalnya hanya meliputi wilayah Banggai Kepulauan, namun kemudian oleh Adi Cokro yang bergelar Mumbu Doi Jawa disatukan dengan Wilayah Banggai Darat. Adik Cokro yang merupakan panglima perang dari Kerajaan Ternate yang menikah dengan seorang Putri Portugis kemudian melahirkan putra bernama Mandapar.

Mandapar inilah yang dikenal sebagai Raja Banggai Pertama yang dilantik pada tahun 1600 oleh Sultan Said Berkad Syam dari Kerajaan Ternate. Raja Mandapar yang bergelar Mumbu Doi Godong ini memimpin Banggai sampai tahun 1625

Adapun sisa peninggalan Kerajaan Banggaiyang dibangun pada abad ke XVI yang masih dapat ditemui hingga saat ini yaitu Keraton Kerajaan Banggai yang ada di Kota Banggai. Pada masa pemerintahan Raja Syukuran Amir, ibukota Kerajaan Banggai yang semula berada di Banggai Kepulauan dipindahkan ke Banggai Darat (Luwuk). Untuk penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Banggai Laut ditempatkan pejabat yang disebut Bun Kaken sedang untuk Banggai Darat disebut Ken Kariken.

Wilayah Banggai Darat dan Banggai Laut kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah menjadi Satu Kabupaten Otonom yang dikenal sebagai Kabupaten Banggai dengan ibukota Luwuk.

Kabupaten Banggai menjadi salah satu dari 25 kabupaten yang menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Pemerintah Indonesia 27 tahun lalu. Saat itu Kabupaten Banggai dianggap berprestasi karena mampu menyumbang 50 persen Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) bagi Provinsi Sulawesi Tengah.

Kebanggaan masyarakat di daerah yang hanya berkepadatan penduduk 28 jiwa tiap kilometer perseginya ini bertambah karena kabupaten Banggai mampu menjadi penghasil beras nomor dua setelah Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah.

Sumber : http://pau-pau-lipu.blogspot.com/2012/08/sejarah-singkat-berdirinya-kabupaten.html

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Banggai Kepulauan

Kabupaten Banggai, adalah salah satu Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Luwuk. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.672 km² (data UU No 51/1999), dan berpenduduk sebanyak 359.495 jiwa 2017.


Kabupaten Banggai dulunya merupakan bekas Kerajaan Banggai yang meliputi wilayah Banggai daratan dan Banggai Kepulauan. Pada tahun 1999 Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

SEJARAH AWAL MULA KABUPATEN BANGGAI

Di wilayah Kabupaten Banggai pernah berdiri kerajaan-kerajaan kecil. Yang tertua bernama Kerajaan bersaudara Buko – Bulagi. Letak Kerajaan Buko – Bulagi berada di Pulau Peling belahan barat. Kemudian muncul kerajaan-kerajaan baru seperti, Kerajaan Sisipan, Kerajaan Liputomundo, dan Kadupang.

Semuanya berada di Pulau Peling bagian tengah, (sekarang Kecamatan Liang). Sementara di bagian sebelah timur dari Pulaua Peling (sekitar Kecamatan Tinangkung dan Totikum) waktu  itu sudah berdiri sebuah kerajaan yang agak besar, yakni Kerajaan Bongganan.

Upaya untuk memekarkan Kerajaan Bongganan dilakukan pangeran dan beberapa bangsawan kerajaan akhirnya membuahkan hasil. Bila sebelumnya wilayah Kerajaan Banggai hanya meliputi Pulau Banggai, kemudian dapat diperlebar.

Di Banggai Darat (Kabupaten Banggai), waktu itu sudah berdiri Kerajaan  Tompotika yang berpusat di sebelah utara (Kecamatan Bualemo). Dibagian selatan ada kerajaan tiga bersaudara Motiandok, Balalowa dan Gori-Gori.

Perkembangan Kerajaan Banggai yang ketika itu masih terpusat di Pulau Banggai, mulai pesat dan menjadi Primus Inter Pares atau yang utama dari beberapa kerajaan yang ada, sewaktu pemerintahan Kerajaan Banggai berada dibawah pembinaan Kesultanan Ternate akhir abad 16.

Wilayah Kerajaan Banggai  pada tahun 1580-an hanya meliputi Pulau Banggai, kemudian diperluas sampai ke Banggai Darat, hingga ke Tanjung Api, Sungai Bangka dan Tongung Sagu yang terletak di sebelah Selatan Kecamatan Batui. Perluasan wilayah Kerajaan Banggai dilakukan oleh Adi Cokro yang bergelar Mumbu Doi Jawa pad abad ke 16.  Istilah “Mumbu Doi” berarti yang wafat atau mangkat, khusus dipakai untuk raja-raja Banggai atau yang tertinggi derajatnya.

Adi Cokro merupakan seorang bangsawan dari Pulau Jawa yang mengabdikan diri kepada Sultan Baab-Ullah dari Ternate.  Di tangan Adi Cokro kerajaan-kerajaan Banggai mampu dipersatukan hingga akhirnya ia dianggap sebagai pendiri Kerajaan Banggai. Adi Cokro tercatat pula sebagai orang yang memasukan agama Islam ke Banggai. Hal tersebut sebagaimana ditulis Albert C.Kruyt dalam bukunya De Vorsten Van Banggai (Raja-raja Banggai).

Adi Cokro bergelar Mumbu Doi Jawa, yang dalam dialeg orang Banggai disebut Adi Soko,  mempersunting seorang wanita asal Ternate berdarah Portugis bernama Kastellia (Kastella). Perkawinan Adi Cokro dengan Kastellia melahirkan putra bernama Mandapar yang kemudian menjadi Raja Banggai. Istilah “Adi”merupakan gelar bangsawan bagi raja-raja Banggai, hal tersebut sama dengan gelar RM (Raden Mas) untuk bangsawan Jawa atau Andi bagi  bangsawan Bugis.

Karena Kerajaan Banggai dikuasai oleh Kerajaan Ternate, sementara Kerajaan Ternate ditaklukan Bangsa Portugis, otomatis Kerajaan Banggai berada dibawah kekuasaan Bangsa Portugis. Bukti, itu setidaknya dapat dilihat dengan ditemukannya sisa-sisa peninggalan Bangsa Portugis di daerah ini diantaranya meriam kuno atau benda peninggalan lainnya.

Tahun 1532 P.A. Tiele pernah menulis dalam bukunya De Europeers in den Maleischen Archipel, di sana disebutkan, bahwa pada tahun 1532  Laksmana Andres de Urdanette yang berbangsa Spanyol dan  merupakan sekutu (kawan) dari Sultan Jailolo, pernah mengunjungi wilayah Sebelah Timur Pulau Sulawesi (Banggai). Andres de Urdanette merupakan orang barat pertama yang  menginjakkan kaki di Banggai. Sedang orang  Portugis yang pertama kali datang ke Banggai bernama Hernando de Biautamente tahun 1596.

Tahun 1596 Pelaut Belanda yang sangat terkenal bernama Cornelis De Houtman  datang ke Indonesia. Menariknya, pada tahun 1594 atau dua tahun sebelum datang ke Indonesia Cornelis de Houtman sudah menulis tentang Banggai.

Ketika Adi Cokro yang bergelar Mumbu Doi Jawa, kembali ke tanah Jawa dan wafat di sana, tampuk Kerajaan Banggai dilanjutkan oleh Mandapar dengan gelar Mumbu Doi Godong. Mandapar dilantik sebagai raja Banggai pada tahun 1600. di Ternate oleh Sultan Said Uddin Barkat Syah.

Tahun 1602 Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan Vereeniging Oost Indische Compagnie (VOC) yang merupakan Kongsi Dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur (Indonesia).

Kesaksian salah seorang pelaut bangsa Inggris bernama David Niddelleton yang pernah dua kali datang ke Banggai menyebutkan. Pengaruh VOC di Banggai sudah ada sejak Raja Mandapar memimpin Banggai.  Kerajaan Banggai pernah dikuasai Ternate.

Namun setelah Kerajaan Ternate dapat ditaklukkan dan direbut oleh Sultan Alauddin dari Kerajaan Gowa (Sulawesi Selatan) maka Banggai ikut menjadi bagian dari Kerajaan Gowa. Dalam sejarah tercatat Kerajaan Gowa sempat berkembang dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dan kuat di Indonesia Timur.

Kerajaan Banggai berada di bawah pemerintahan Kerajaan Gowa berlangsung sejak tahun 1625-1667.  Pada tahun 1667 dilakukankah  penjanjian Bongaya yang sangat terkenal antara Sultan  Hasanuddin dari Kerajaan Gowa dengan Laksamana Speelman dari Belanda. Isi dari perjanjian itu antara lain menyebutkan.

Sultan Hasanuddin melepaskan semua wilayah yang tadinya masuk dalam kekuasaan Kerajaan Ternate seperti, Selayar, Muna, Manado, Banggai, Gapi (Pulau Peling), Kaidipan, Buol Toli-Toli, Dampelas, Balaesang, Silensak dan Kaili.

Pada saat Sultan Hasanuddin memimpin ia berulang kali melakukan perlawanan terhadap Belanda. Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sengit melawan Belanda. Bentuk perjuangan yang dilakukan Hasanuddin ternyata memberikan pengaruh tersendiri bagi Raja Banggai ke-4, yakni Raja Mbulang dengan gelar Mumbu Doi Balantak (1681-1689) hingga Mbulan memberontak terhadap Belanda.

Sebenarnya Mbulang Doi Balantak menolak untuk berkongsi dengan VOC lantaran monopoli dagang yang diterapkan Belanda hanya menguntungkan Belanda sementara rakyatnya diposisi merugi. Tapi apa hendak dikata. Karena  desakan Sultan Ternate yang menjadikan Kerajaan Banggai sebagai bagian dari taklukkannya, dengan terpaksa Mbulang Doi Balantak tidak dapat menghindar dari perjanjian yang dibuat VOC (Belanda).

Tahun 1741 tepatnya tanggal 9 Nopember perjanjian antara VOC dengan Mbulang Doi Balantak diperbarui oleh  Raja Abu Kasim yang bergelar Mumbu Doi Bacan. Meski perjanjian telah diperbaharui oleh Abu Kasim, tetapi secara sembunyi-sembunyi Abu Kasim menjalin perjanjian kerjasama baru dengan Raja Bungku.itu dilakukan Abu Kasim dengan target ingin melepaskan diri dari Kerajaan Ternate. Langkah yang ditempuh Abu Kasim ini dilakukan karena melihat beban yang dipikul rakyat Banggai sudah sangat berat karena selalu dirugikan VOC. Tahu Raja Abu Kasim menjalin kerjasama dengan Raja Bungku, akhirnya VOC jadi berang (marah). Abu Kasim lantas ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan (Maluku Utara), hingga akhirnya meninggal di sana.

Usaha Raja-Raja Banggai untuk melepaskan diri dari belenggu Kerajaan Ternate berulang kali dilakukan. Dan kejadian serupa dilakukan Raja Banggai ke 9 bernama Atondeng yang bergelar Mumbu Doi Galela (1808-1829). Serupa dengan raja-raja Banggai sebelumnya,  Atondeng juga melakukan perlawanan kepada Kesultanan Ternate. Sebenarnya perlawanan Atondeng ditujukan kepada VOC (Belanda). Karena Atondeng menilai perjanjian yang dibuat selama ini hanya menguntungkan Hindia Belanda dan menjepit rakyatnya. Karena itulah Atondeng berontak. Karena perlawanan Atondeng kurang seimbang. Atondeng kemudian ditangkap dan dibuang  ke Galela (Pulau Halmahera).

Setelah Atondeng “dibuang” ke Halmahera, Kerajaan Banggai kemudian dipimpin Raja Agama, bergelar Mumbu Doi Bugis. Memerintah tahun 1829-1847. Raja Agama sempat melakukan perlawanan yang sangat heroik dalam perang Tobelo yang sangat terkenal. Tetapi karena Kerajaan Ternante didukung armada laut yang “modern”akhirnya mereka berhasil mematahkan perlawanan Raja Agama.

Pusat perlawanan Raja Agama dilakukan dari “Kota Tua” Banggai (Lalongo). Dalam perang Tobelo,  Raja Agama sempat dikepung secara rapat oleh musuh. Berkat bantuan rakyat yang sangat mencintainya,  Raja Agama dapat diloloskan dan diungsikan ke wilayah Bone Sulawesi Selatan, sampai akhirnya wafat di sana tahun 1874.

Setelah Raja Agama hijrah ke Bone, sebagai pengganti munculah dua bersaudara  Lauta dan Taja. Kepemimpinan Raja Lauta dan Raja Taja tidak berlangsung lama. Meski hanya sebentar memimpin tetapi keduanya sempat melakukan perlawanan, hingga akhirnya Raja Lauta  dibuang ke Halmahera sedang Raja Taja diasingkan  ke Pulau Bacan, Maluku Utara.

Dalam Pemerintahan Kerajaan Banggai, sejak dulunya sudah dikenal sistem demokrasi. Dimana dalam menjalankan roda pemerintahan raja akan dibantu oleh staf eksekutif atau dewan menteri yang dikenal dengan sebutan komisi empat, yaitu :

1.  Mayor Ngopa atau Raja Muda
2.  Kapitan Laut atau Kepala Angkatan Perang
3.  Jogugu atau Menteri Dalam Negeri
4.  Hukum Tua atau Pengadilan

Penunjukkan dan pengangkatan komisi empat, dilakukan langsung oleh raja yang tengah bertahta. Sementara badan yang berfungsi selaku Legislatif disebut Basalo Sangkap. Terdiri dari Basalo Dodonung, Basalo Tonobonunungan, Basalo Lampa, dan Basalo Ganggang.

Basalo Sangkap diketuai oleh Basalo Dodonung, dengan tugas melakukan pemilihan setiap bangsawan untuk menjadi raja. Demikian pula untuk melantik seorang raja dilakukan dihadapan Basalo Sangkap.

Basalo Sangkap yang akan melantik raja, lalu akan meriwayatkan secara teratur sejarah raja-raja Banggai. Berurut, kemudian disebutkanlah calon raja yang akan dilantik, yang kepadanya dipakaikan mahkota kerajaan. Dengan begitu, raja tersebut akan resmi menjadi Raja  Kerajaan Banggai.

Silsilah raja-raja Banggai disebutkan sebagai berikut : 1. Mandapar dengan gelar Mumbu Doi Godong, 2. Mumbu Doi Kintom, 3. Mumbu Doi Balantak, 4. Mumbu Doi Benteng, 5. Mumbu Doi Mendono, 6. Abu Kasim, 7. Mumbu Doi Pedongko, 8. Manduis, 9. Atondeng, 10. Agama, 11.Lauta, 12.Taja, 13.Tatu Tanga, 14. Saok, 15. Nurdin, 16.Abdul Azis, 17. Abdul Rahman, 18. Haji Awaluddin, 19. Haji Syukuran Aminuddin Amir.

MASA PENJAJAHAN

Meski kehadiran Vereeniging Oost Indische Compagnie (VOC) atau gabungan perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Belanda (Indonesia) di Indonesia sudah ada sejak tahun 1602, tetapi peranan VOC dalam monopoli perdagangan di Wilayah Kerajaan Banggai baru diakui  pada zaman Kerajaan Banggai dipimpin Raja Nurdin yang berkuasa tahun 1870-1880.

Tahun 1908 Landschaap Banggai digabung dengan Onderploging yang berkedudukan di Bau-Bau, Pulau Buton (Bau). Empat tahun berikutnya Onderploging yang berkedudukan di Bau-Bau, dipecah menjadi dua bagian, meliputi Banggai Darat dan Banggai Kepulauan, masing-masing berkedudukan di Luwuk dan Banggai. Meski demikian Raja Banggai dan pemerintah Hindia Belanda tetap berada di Banggai.

Setahun berikutnya peran komisi empat diperluas dan difungsikan. Pertama Mayor Ngopa, berkedudukan di Pagimana, memegang wilayah Kecamatan Pagimana dan Bunta. Kedua, Kapitan Laut berdomisili di Luwuk, membawahi wilayah Kintom, Lamala, Batui dan Balantak. Ketiga, Jogugu berkedudukan di Banggai meliputi Wilayah Labobo Bangkurung. Keempat, Hukum Tua, wilayah meliputi Tinangkung, Buko, Totikum dan Liang berkedudukan di Salakan.

Namun semua itu tidak berlangsung lama. Karena, pada tahun 1924 Banggai Darat dan Banggai Kepulauan bersatu kembali, setelah dialihkan dari Ofdeling Ost Celebes kemudian dibubarkan dengan Afdeling Poso yang waktu itu termasuk Keresidenan Manado berdasarkan Stbld 1224 No.365 yo 366.

Di Kecamatan Balantak ketika itu  tercatat, telah terjadi perlawanan rakyat, dipimpin raja yang bernama Laginda. Tidak jelas perlawanan itu timbul. Tapi yang diketahui berikutnya, karena peperangan tidak seimbang, sehingga pemerintah Hindia Belanda mampu memadamkannya.

Campur tangan Pemerintah Hindia Belanda terakhir di Banggai setelah masuknya Tentara Dai Nipon (Jepang) ke Indonesia. Selama hampir tiga tahun pendudukan Jepang, tidak banyak yang dapat diketahui.

Ada satu cacatan menarik dari Raja Banggai terakhir Syukuran Aminuddin Amir yang memerintah dari tahun 1941 hingga tahun 1959. Yakni, Raja Syukuran Amir berhasil menempatkan seorang pejabatnya di Luwuk dengan sebutan Ken Kariken, sedang di Bangai Kepulauan disebut Bun Kanken. Demikian pula atas titah Raja Haji Syukuran Aminuddin Amir, Ibukota Kerajaan Banggai yang semula berada di Kota Banggai (Banggai Kepulauan) dipindah ke Banggai Darat (Kota Luwuk). Kekuasaan Jepang di Indonesia berakhir bersamaan dengan jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hirosima yang dilakukan Sekutu.

SETELAH KEMERDEKAAN

Meski kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 17 Agustus 1945 telah diproklamasikan di Jakarta, tetapi tentara Belanda yang membenceng Sekutu datang kembali ke Indonesia. Dalilnya, yakni untuk meletakkan dasar pemerintahan secara definitif (negara bagian), sehingga melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT).

Negara Indonesia Timur tersebut dibagi menjadi 13 daerah otonom, termasuk Sulawesi Tengah dengan Ibukota Poso. Dalam Konperensi Meja Bundar (KMB) di Denhaag Negeri Belanda tahun 1949, delegasi Indonesia yang diwakili Mr Muhamad Yamin, telah membahas dan menyusun konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Bahasan akhirnya memutuskan bahwa Zelfbosturande Lanschaap diganti dengan Swapraja. Dengan demikian, Lanschaap Banggai dihapus, dan ini berlaku di seluruh tanah air Indonesia.

SK Gubernur No.633 tahun 1951, daerah Sulawesi Tengah dibagi menjadi dua wilayah administrasi yaitu Donggala dan Poso. Satu bulan kemudian atas kehendak rakyat, daerah otonom bentukan NIT dihapus berganti dengan daerah dalam negara kesatuan RI. Dasar tersebut, maka diturunkan peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1952, tanggal 12 Agustus 1952, daerah otonom federasi Kerajaan Banggai dihapus pula menjadi dua kabupaten (Daswati II). Masing-masing, Kabupaten Donggala beribukota Donggala dan Poso  yang berkedudukan di Poso. Sedangkan Swapraja Banggai termasuk bagian dari Kabupaten Poso.

BERDIRINYA KABUPATEN BANGGAI

Ide pembentukan Daerah Kabupaten Banggai pada awalnya lahir setelah adanya tuntutan beberapa partai politik. Namun belum melalui satu kesatuan tindak. Belakangan muncul pernyataan politik dari Organisasi Kerukunan Pelajar (OKP) Luwuk Banggai dipimpin Abdul Azis Larekeng. OKP menyampaikan aspirasinya kepada partai plitik yang berada di daerah juga lewat saluran formal DPR di Poso. Yang  mana Wakil Swapraja membentuk BPDO (Badan Penuntut Daerah Otonom) pada tanggal 17 Februari tahun 1956, terdiri dari tokoh partai politik dan unsur Pemerintah Swapraja Banggai.

Selanjutnya BPDO inilah yang mengirim delegasi ke pusat untuk memperjuangkan status Daerah Otonom Tingkat II Banggai. Dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tanggal 4 Juli, bagian dari daerah Poso yang meliputi Anderfdeling Banggai dimaksud adalah Bigblad Nomor 14377 ad V Sub.3 yang meliputi bekas-bekas Swapraja Banggai yang dibentuk sebagai Daerah Swatantra Tingkat II Banggai atau Daswati II.

Pada tanggal 12 Desember tahun 1959 terjadilah serahterima pemerintahan dari raja terakhir Kerajaan Banggai, Syukuran Aminuddin Amir selaku pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Banggai di Luwuk kepada Bupati Bidin. Serahterima berdasarkan Surat Keputusan Menteri P.U.O.D Nomor U.0.7/9/6 – 1042  tanggal 16 April tahun 1960 selaku pejabat Kepala Swatantra Tingkat II Banggai yang disaksikan Residen Koordinasi Sulawesi Tengah R.M.Khusno Dhanupugo.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 47 tanggal 13 Desember tahun 1960, Daswati II Banggai termasuk pada Provinsi Sulawesi Utara – Tengah. Pada masa jabatan Bupati Bidin, wilayah Kabupaten Banggai dibagi dalam dua Wedana yang disesuaikan dengan kondisi geografi. Berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulaweai Tengah tanggal 4 Februari tahun 1961 Nomor Pemb./1/1961 antara lain :

A. Kewedanan Banggai yang berkedudukan di Luwuk terdiri dari :

1. Kecamatan Luwuk meliputi 5 (lima) Distrik masing-masing, Distrik Luwuk, Kintom, Batui, Lamala dan Distrik Balantak.
2. Kecamatan Pagimana terdiri dari 2 (dua) Distrik Bunta dengan pusat kedudukan di Kecamatan Pagimana.

B. Kewedanan Banggai Laut, berkedudukan di Banggai terdiri :

3. Kecamatan Banggai meliputi 3 (tiga) Distrik masing-masing : Distrik Banggai, Labobo Bangkurung, dan Distrik Totikum berkedudukan di Kecamatan Banggai.

4. Kecamatan Kepulauan Peling atau Tinangkung meliputi 4 (empat) Distrik masing-masing : Distrik Tinangkung, Bulagi, Buko dan Distrik Liang dengan pusat kedudukan di Salakan.

Adapun penyelenggaraan roda pemerintahan Tingkat II Banggai secara riil baru dimulai setelah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai yang pertama dikukuhkan pada tanggal 8 Juli 1960, Tanggal 8 Juli. inilah yang  setiap tahun diperingati sebagai hari lahirnya Kabupaten Banggai.

Sumber : https://infoluwuk.wordpress.com/2012/05/06/sejarah-luwukkabupaten-banggai

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah

Kabupaten Polewali Mandar (sering disingkat Polman), adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Jumlah penduduk di kabupaten Polewali Mandar adalah saat ini sekitar 517.677 jiwa dengan luas wilayah mencapai 2.022,30 km² dan secara administrasi kepemerintahan, Polewali Mandar terbagi menjadi 16 kecamatan. Ibu kotanya adalah Polewali.

AWAL MULA KABUPATEN POLEWALI MANDAR


Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Polmas yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasasebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar.

Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Sementara Kesatuan Hukum Adat Pitu Ulunna Salu (Tujuh Kerajaan di Hulu Sungai) yang terletak di wilayah pegunungan berada di Onder Afdeling Mamasa yang meliputi:

  • Tabulahan (Petoe Sakku);
  • Aralle (Indo Kada Nene’);
  • Mambi (Tomakaka);
  • Bambang (Subuan Adat);
  • Rantebulahan (Tometaken);
  • Matangnga (Benteng);
  • Tabang (Bumbunan Ada).

PEMEKARAN WILAYAH

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu di antara 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-Daerah Swatantra (Afdeling) Mandar yang menjadi 3 kabupaten atau daerah tingkat II yang dimekarkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959, yaitu:

- Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja Majene, Swapraj Pamboang dan Swapraja Cenrana (sendana);
- Kabupaten Mamuju, meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja Tappalang;
- Kabupaten Polewali Mamasa, meliputi Swapraja Balanipa dan Swapraja Binuang yang termasuk dalam Onder Afdeling Polewali serta Onder Afdeling Mamasa.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 22 Kabupaten/Kota Baru di seluruh wilayah provinsi, dua di antara kabupaten/kota itu adalah Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa. Mamasa merupakan hasil pemekaran dari Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, sehingga kedua onder afdeling Polewali dan Mamasa dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah, yaitu: Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat

Kabupaten Mamuju adalah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Kota Mamuju. Walaupun demikian, Kota Mamuju, sampai saat ini, bukanlah daerah otonom yang memiliki wali kota ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sendiri, melainkan masih menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju.


Kabupaten Mamuju berada di antara Palu (Sulawesi Tengah) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Kabupaten ini menjadi jembatan ekonomi atau pun budaya Kota Palu dan Makassar.
Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah sekitar 4.999,69 km2 dengan jumlah Penduduk saat ini mencapai 297.096 jiwa.

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN MAMUJU

Peradaban di wilayah Mamuju sejak abad II sampai abad V Kerajaan Mamuju (Sikandeng) telah menjadi salah satu daerah perdagangan global yang bertaraf internasional. Ini salah satu indikasi bahwa sejak saat itu Kerajaan Mamuju telah memiliki struktur sosial masyarakat yang teratur, mungkin pula sistim Pemerintahan yang berpengaruh disepanjang Pantai Utara Selat Makassar.

Cikal Bakal Pemerintah Kerajaan Mamuju adalah mulai dari beberapa Tomakaka kemudian mengadakan persekutuan bergabung didalam satu ikatan yakni Kerajaan Mamuju.

Secara Geografis, daerah yang termasuk Kerajaan Mamuju ialah mulai dari Taludu sampai Suromana, masyarakat yang berada disekitar wilayah ini kemudian sepakat menamakan diri To Mamunyu atau suku Mamunyu.

 Berdirinya kerajaan Mamuju sesuai penelitian yang seksama yakni pada 14 Juli 1540 yang selanjutnya mulai dari Sistim Monarki menjadi daerah Regentchap kemudian menjadi daerah adat Gementschap sampai decade terakhir menjadi distrik, makadalam sebuah peralihan antara fase pemerintah klasik / tradisional dengan Pemerintah Konstitusional lalu lahir Undang-Undang No. 29 tahun 1959 (14 tahun) setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum berdirinya Kabupaten Daerah Tingkat II se Sulawesi termasuk didalamnya Kabupaten Mamuju dengan wilayah yang meliputi 6 (enam) buah Kecamatan (Pemekaran Distrik menjadi Kecamatan).

HARI JADI KABUPATEN MAMUJU

Penetapan Hari Jadi Mamuju sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan memakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak tokoh di daerah ini. Kajian sejarah dan berbagai peristiwa penting melahirkan beberapa versi mangenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Mamuju.

Menyadari perlunya titik temu pendapat mengenai hari jadi tersebut, HIPERMAJU dan PERSUKMA bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Mamuju melaksanakan seminar, dan ditetapkan tahun 1540 sebagai Hari Jadi Mamuju. Hasil seminar inilah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Mamuju.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju hasil pemilu 1999 menerima Ranperda dan setelah melalui pembahasan termasuk dengar pendapat dengan para tokoh sejarah, budayawan dan tokoh intelektual di daerah ini, dalam sidang paripurna tanggal 9 Agustus 1999 secara resmi Ranperda tentang Hari Jadi Mamuju disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju. Peraturan daerah ini adalah Perda Nomor 05 Tahun 1999 diundangkan pada Tanggal 10 Agustus 1999 dan dicantumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 1999 Nomor 14. Inti dari Perda tersebut adalah menetapkan TANGGAL 14 JULI 1540 SEBAGAI HARI JADI MAMUJU.

Dalam penjelasan Peraturan Daerah tersebut diuraikan latar belakang penetapan waktu Hari Jadi Mamuju dan kesempatan ini dikutip beberapa kalimat butir C (penjelasan peraturan) sebagai berikut :

Apabila dilihat dari sudut yuridis formal, maka Hari Jadi Mamuju akan jatuh pada tanggal 4 Juli 1959, yaitu saat ditetapkannya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Namun akal sehat akan membawa kita untuk tidak terpaku dan terperangkap dalam kelakuan formalitas yang sempit yang kelak dapat mengaburkan maksud dan tujuan menetakan Hari Jadi Mamuju itu sendiri”.

Dengan demikian, Hari Jadi Mamuju akan bermakna dan bernilai moral yang amat mendalam bukan sekedar formalitas belaka tetapi dapat memberi makna simbolik tentang harkat, hakekat, citra dan jati diri untuk selanjutnya berperan sebagai wahana motivasi bagi masyarakat demi melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah Mamuju.

Ungkapan Mutiara hikmah nilai budaya dan tradisi masyarakat Mamuju mengatakan: “Todiari Teppo Dolu, Parallu Nikilalai Sule Wattu Ia Te’e, Laiyalai Mendiari Peppondonganna Katuoatta’ilalan Era Laittingayoaianna”.

Dari kutipan diatas tergambar dasar-dasar pemikiran penetapan waktu yang diambil sebagai Hari Jadi Mamuju dan peristiwa yang menjadi patokan penetapannya adalah terbentuknya Kerajaan Mamuju dari hasil perpaduan tiga buah kerajaan Kurri-Kurri, Langgamonar dan Managallang.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat

Kabupaten Mamasa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mamasa. Kabupaten Mamasa memiliki luas wilayah sekitar 2.759,23 km2 dengan jumlah Penduduk saat ini mencapai sekitar 203.599 jiwa.

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN MAMASA


Nama Mamasa sebenarnya berasal dari nama “mamase”, yang berarti tanah yang penuh kasih. Nama ini diberikan oleh Nenek Dettumanan, sebab setiap ia datang berburu di lembah itu, selalu pulang dengan hasil buruan yang melimpah seperti anoa dan ikan di sungai tersebut. Sehingga ia member nama “lembang mamase” yang berarti “lembah yang pengasih”


Menurut cerita, pada suatu hari datanglah sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami-istri. Dia adalah Gualipadang, anak dari Sabalima dari Koa atau Tabang. Mereka tinggal di pinggir sungai (kini disebut Salu Kuse dekat kampung Rantebuda sekarang ini). Kedatangannya secara diam-diam dan tersembunyi, tanpa seijin Dettumanan di Tabulahan sebagai penguasa lembah Mamasa pada waktu itu.

Pada suatu hari Dettumanan pergi berburu, sampai di puncak gunung Mambulilling. Sesampainya di Mambulilling, terlihat olehnya kepulan asap api di dekat sungai Mamasa. Ia lalu semakin mendekat ke tempat asap itu, idapatinya sebuah pondok yang didiami oleh Gualipadang bersama istrinya di dekat sungai Mamasa.

Nenek Dettumana marah dan mengusir Gualipadang bersama istrinya. Namun Gualipadang berkeras tidak ingin meninggalkan tempat tinggalnya itu. Kemudian Dettumana mengutuk Gualipadang bersama istrinya.

“Jangan kamu harap akan memperoleh berkat pada tempat ini, karena tempat yang kamu huni ini adalah tanah kepunyaanku dan kamu mendiaminya tanpa sepengetahuan saya. Anakmu nanti akan menjadi makanan binatang penghuni hutan ini,tanaman padimu akan tumbuh menjadi alang-alang, tanaman jagungmu akan menjadi pimping (tille), buah labumu akan berubah menjadi batu dan kamu akan menderita di lembah milikku ini”.

Lalu Dettumana menonggalkan mereka dan kembali ke Tabulahan dengan penuh amarah.

Beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, istri Gualipadang hamil dan melahirkan seoarng anak laki-laki. Tetapi ketika anak itu mulai tumbuh besar, tiba-tiba datanglah seekor Kus-kus (kuse) lalu menerkam anak itu, lalu dibawa ke atas pohon hendak dimakannya. Segala kutukan nenek Dettumanan, satu persatu mulai muncul sebagai malapetaka buat keluarga Gualipadang.

Karena sudah tidak tahan tinggal di sana, mereka lalu kembaki ke Koa (Tabang) untuk menyampaikan kepada orangtuanya. Orangtuanya kemudian memberi nasehat bahwa pergilah berburu dan semua hasil buruanmu akan dibawa ke Tabulahan dan diberikan kepada Nenek Dettumanan. Orangtua Gualipadang kemudian mempersiapkan dua kantong  jagung goring tumbuk disertai daging kering babi dan anoa.

Maksudnya agar setibanya di Tabulahan dengan hasil buruannya, tidak akan mau memakan makanan yang disajikan oleh Nenek Dettumanan kepadanya, tetapi akan memakan bekal dari orangtuanya, agar Nenek Dettumanan berbelas kasihan kepadanya dan memberikan lembah Mamasa kepada Gualipadang.

Gualipadang kemudian berangkat ke hutan untuk berburu dengan beberapa hambanya. Setelah mendapatkan hasil buruan, kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Tabulahan. Setibanya di Tabulahan, Nenek Dettumanan pergi ke kebun untuk menghindar pertemuan dengan Gualipadang. Setiap kali istri Dettumanan memberikan makanan pada Gualipadang, Gualipadang tidak memakannya.

Istri Dettumanan berfikir jangan-jangan Gualipadang akan mati kelaparan di tangan Istri Dettumanan. Apalagi kelihatannya Gualipadang dalam keadaan sakit parah. Istri Dettumanan segera berangkat memanggil suaminya dan menyampaikan bahwa Gualipadang terancam akan meninggal dunia di rumahnya. Dettumanan bersama istrinya kemudian kembali ke rumahnya, sementara didapati Gualipadang pura-pura sakit keras yang tinggal menunggu ajalnya.

“Biarlah engkau mati, saya tidak merasa sangat rugi bila kupotongkan 10 ekor kerbau, karena engkau amat kurang beradat, berani menduduki tanah ini tanpa seizing saya”, kata Dettumanan dengan nada jengkel.

Semakin dia dimarahi, Gualipadang semakin merendah diri dihadapannya.

“Jika betul-betul engkau mau tinggal di tanah milikku, maka maukah engkau menuruti janji yang akan engkau pertanggungjawabkan?”, Dettumanan melanjutkan.

“Asal kami diberi izin untuk tinggal di tempat ini kami akan menerima perjanjian itu walaupun berat”, jawab Gualipadang.

“Kalau begitu kamu pulang saja dan saya akan menyusul”, kata Dettumana lagi.

Kemudian Dettumanan menyusul setelah beberapa hari. Setibanya di lembah Mamasa, dia membuat satu syarat perjanjian sebagai berikut:

1. Maukah engkau menghuni tanah ini dibawah pengawasan Tabulahan?
2. Maukah engkau memberikan nasi yanh telah masak ataupun padi yang sedang disimpan diatas lubungmu nanti, aku akan ambil sebagian bila aku datang di tanah ini?
3. Maukah engkau rumahmu dibangun tidak boleh berpetak dua, dan nasi yang telah masak dibelangamu kau angkat untuk saya makan jika aku datang di tmpet ini?
4. Maukah engkau untuk tudak melakukan sesuatu sesuai keinginanmu, yang bisa merusakkan tanah ini dan menjatuhkan segenap kaumku yang berdiam didalammnya?
5. Maukah engkau menuruti segala keinginanku, baik hal yang kecil ataupun yang besar?

Lalu jawab Gualipadang, “segala perjanjianmu saya terima, sebab tanah ini begitu luas, sebagai bentangan langit di bawah bumi luasnya.”

Maka tinggallah Gualipadang dengan istri dan keturunannya di lembah Mamasa dengan penuh kebahagiaan tanpa ganjalan di hati mereka. Itulah sebebnya, jika Indo Litak dari Tabulahan tiba di Mamasa, maka penduduk lembah mamasa wajib memberikan sebagian hasil padi garapannya kepadanya untuk dibawa ke Tabulahan, sementara penghuni lembah Mamasa wajib menjamu atau memberi makan Indo’ Litak selama berada di lembah Mamasa sesuai dengan perjanjian.

Sumber : https://henry23ju.wordpress.com/2015/05/06/sejarah-dari-kabupaten-mamasa-sulawesi-barat/amp/

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat

Kabupaten Majene adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Banggae. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 947,84 km² dan berpenduduk sekitar 169.072 jiwa.

SEJARAH AWAL MULA KABUPATEN MAJENE SULAWESI BARAT


Ada dua pendapat mengenai asal mula penamaan Majene, misalnya yang terdapat dalam Sila 2006 dan Hafid 2000. Pendapat pertama, yang umum diamini beberapa tokoh masyarakat Majene, mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari kata “manjeqneq” yang bisa berarti berwudhu. Konon, pada tahun 1875 di saat penjajah Belanda pertama kali mendarat di pesisir Majene, mereka bertemu dengan seseorang yang kebetulan sedang “manjeqneq”.

Orang Belanda bertanya kepada orang yang berwudhu tersebut tentang nama negeri yang didaratinya. Sebab tidak saling mengerti bahasa, orang yang berwudhu mengira orang asing tersebut bertanya apa yang sedang dia lakukan. Maka dijawablah “Manjeqneq”. Pikir itulah jawaban atar pertanyaan yang diajukannya, orang Belanda akhirnya menganggap daerah yang didatanginya bernama Ma(n)je(q)ne(q).

Pendapat yang lain mengutarakan bahwa kata Majene pertama kali digunakan di saat banyak pelayar Gowa – Tallo (Suku Makassar) singgah atau berlabuh untuk berdagang di pesisir Totoli. Orang-orang Makassar menyaksikan upacara penurunan perahu oleh orang Totoli. Yang mana ada kebiasaan saling siram-menyiram saat perahu berhasil di dorong ke laut (telah terapung).

Oleh orang Makassar, prilaku itu disebut “manjeqneq-jeqneq”. Belakangan, orang Gowa tersebut menyebut kawasan itu sebagai Manjeqneq-jeqneq yang berubah menjadi Majene.

Kata atau istilah “manjeqneq” yang merujuk sebagai nama tempat ditemukan dalam Lontar Tallo yang mengutip ucapan Raja Gowa Karaeng Tomapaqrisiq Kallonna, yang memerintahkan Raja Tallo agar datang ke Majene guna mengusir Suku Tidung (bajak laut) yang mengganggu keamanan pelayaran di kawasan tersebut. Kalimatnya, “Naungki mai ri Majeqne” (Pergilah engkau ke Majene).

Pasukan Makassar yang diutus ke Majene oleh Raja Gowa guna mengusir bajak laut dipimpin oleh I Mappatangkang Tana Karaeng Pattingalloang (Raja Tallo) bersama dengan laskar Kerajaan Banggae yang dipimpin oleh Puatta I Salabose Daeng di Poralle Maraqdia Bangga.

Dari dua pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah Majene berasal dari istilah atau berakar kata “jeqneq” atau istilah Mandar yang berarti air. Istilah Mandar yang lain juga merujuk air ialah “wai” (air), “binanga” atau “minanga” (sungai), dan “salu” atau “salo” (sungai). Untuk menentukan mana pendapat yang paling kuat agak sulit, sebab masing-masing memiliki kelemahan.

Bila merujuk pada pendapat pertama, tidak akan sesederhana itu langsung menamakan tempat yang didarati Belanda tiba-tiba disebut Majene. Selain itu, bila berdasar pada tahun, yang menyebut orang Belanda tersebut pertama kali datang pada tahun 1875, agak keliru bila berdasar pada catatan sejarah yang menyebut pasukan gabungan Belanda dengan Bone melakukan serangan ke Mandar pada 6 Oktober 1671.

Pendapat kedua juga demikian. Kebiasaan siram-menyiram saat perahu baru berhasil didorong ke laut (terapung) bukanlah kebiasaan aneh, sebab kebiasaan atau tradisi itu juga dilakukan etnis lain di Sulawesi, baik Makassar, Bugis, maupun Mandar. Atau, ada banyak kemiripan dalam kebudayaan maritim.

Dalih lain, bisa dipastikan Raja Gowa telah mengetahui nama tempat yang harus dituju Raja Tallo bukan atas dasar informasi orang-orang Gowa yang sering ke Totoli bahwa nama tempat di sana Manjeqneq-jeqneq. Sebab jauh sebelumnya telah terjalin hubungan antar Kerajaan Sendana dan Kerajaan Banggae dengan Kerajaan Gowa.

Sumber : http://ridwanmandar.blogspot.com/2014/10/majene-manjeqneq-html?m=1

Sejarah Singkat Asal Usul Kabupaten Majene Sulawesi Barat

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Jumlah penduduk di kota ini mencapai sekitar 886.226 jiwa dengan luas wilayah 632,27 km2.


Sejarah Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

SEJARAH AWAL KOTA PEKANBARU


Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut  Batin. Daerah ini terus berkembang  menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah  perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.

Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau  membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang.

Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya  Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan  Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan  berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan.

PEKANBARU SEBAGAI IBU KOTA PROPINSI  RIAU

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI  mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat  kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan  ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Admisnistrasi Pemerintahan KOTA PEKANBARU

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km2 yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km2 dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km2.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Sumber : http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru

Sejarah Asal Usul Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia. Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia, setelah Kota Palangka Raya dan Kota Tidore Kepulauan. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau.


Sejarah Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis.

SEJARAH SINGKAT KOTA DUMAI


Dulu, Dumai hanyalah sebuah dusun nelayan yang sepi, berada di pesisir Timur Propinsi Riau, Indonesia. Kini, Dumai yang kaya dengan minyak bumi itu, menjelma menjadi kota pelabuhan minyak yang sangat ramai sejak tahun 1999. Kapal-kapal tangki minyak raksasa setiap hari singgah dan merapat di pelabuhan ini. Kilang-kilang minyak yang tumbuh menjamur di sekitar pelabuhan menjadikan Kota Dumai pada malam hari gemerlapan bak permata berkilauan.

Kekayaan Kota Dumai yang lain adalah keanekaragaman tradisi. Ada dua tradisi yang sejak lama berkembang di kalangan masyarakat kota Dumai yaitu tradisi tulisan dan lisan. Salah satu tradisi lisan yang sangat populer di daerah ini adalah cerita-cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun. Sampai saat ini, Kota Dumai masih menyimpan sejumlah cerita rakyat yang digemari dan memiliki fungsi moral yang amat penting bagi kehidupan masyarakat, misalnya sebagai alat pendidikan, pengajaran moral, hiburan, dan sebagainya.Salah satu cerita rakyat yang masih berkembang di Dumai adalah Legenda Putri Tujuh.Cerita legenda ini mengisahkan tentang asal-mula nama Kota Dumai.

Konon, pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang Ratu yang bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki tujuh orang putri yang elok nan rupawan, yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayang Sari.

Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona, kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, alisnya bagai semut beriring, rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu, sang Putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai.

Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubuk Sarang Umai. Karena asyik berendam dan bersendau gurau, ketujuh putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya yang kebetulan lewat di daerah itu. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak.

Secara diam-diam, sang Pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Tanpa disadari, Pangeran Empang Kuala bergumam lirih, “Gadis cantik di lubuk Umai....cantik di Umai. Ya, ya.....d'umai...d‘umai....” Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya, sang Pangeran jatuh cinta kepada sang Putri. Karena itu, sang Pangeran berniat untuk meminangnya.

Beberapa hari kemudian, sang Pangeran mengirim utusan untuk meminang putri itu yang diketahuinya bernama Mayang Mengurai. Utusan tersebut mengantarkan tepak sirih sebagai pinangan adat kebesaran raja kepada Keluarga Kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pinangan itu pun disambut oleh Ratu Cik Sima dengan kemuliaan adat yang berlaku di Kerajaan Seri Bunga Tanjung.

Sebagai balasan pinangan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima pun menjunjung tinggi adat kerajaan yaitu mengisi pinang dan gambir pada combol paling besar di antara tujuh buah combol yang ada di dalam tepak itu. Enam buah combol lainnya sengaja tak diisinya, sehingga tetap kosong. Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu.

Mengetahui pinangan Pangerannya ditolak, utusan tersebut kembali menghadap kepada sang Pangeran. “Ampun Baginda Raja! Hamba tak ada maksud mengecewakan Tuan. Keluarga Kerajaan Seri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan Tuan untuk memperistrikan Putri Mayang Mengurai.” Mendengar laporan itu, sang Raja pun naik pitam karena rasa malu yang amat sangat.

Sang Pangeran tak lagi peduli dengan adat yang berlaku di negeri Seri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hatinya tak bisa dikendalikan lagi. Sang Pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan prajuritnya untuk menyerang Kerajaan Seri Bunga Tanjung. Maka, pertempuran antara kedua kerajaan di pinggiran Selat Malaka itu tak dapat dielakkan lagi.

Di tengah berkecamuknya perang tersebut, Ratu Cik Sima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula sang Ratu membekali ketujuh putrinya makanan yang cukup untuk tiga bulan.

Setelah itu, sang Ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, namun pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, Negeri Seri Bunga Tanjung dihancurkan, rakyatnya banyak yang tewas. Melihat negerinya hancur dan tak berdaya, Ratu Cik Sima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit Hulu Sungai Umai.

Pada suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umai. Mereka berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun, menjelang malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kaula dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan Kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cik Sima menghadap Pangeran Empang Kuala.

Melihat kedatangan utusan tersebut, sang Pangeran yang masih terduduk lemas menahan sakit langsung bertanya, “Hai orang Seri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini?”. Sang Utusan menjawab, “Hamba datang untuk menyampaikan pesan Ratu Cik Sima agar Pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. "Perbuatan kita ini telah merusakkan bumi sakti rantau bertuah dan menodai pesisir Seri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa, sebaliknya siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seri Bunga Tanjung, akan sejahteralah hidupnya,” kata utusan Ratu Cik Sima menjelaskan.

Mendengar penjelasan utusan Ratu Cik Sima, sadarlah Pangeran Empang Kuala, bahwa dirinyalah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke Negeri Empang Kuala.

Keesokan harinya, Ratu Cik Sima bergegas mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya di dalam hutan. Alangkah terkejutnya Ratu Cik Sima, karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan lapar. Ternyata Ratu Cik Sima lupa, kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk tiga bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cik Sima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai empat bulan. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cik Sima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia.

Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata “d‘umai” yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai. Di Dumai juga bisa dijumpai situs bersejarah berupa pesanggarahan Putri Tujuh yang terletak di dalam komplek kilang minyak PT Pertamina Dumai. Selain itu, ada beberapa nama tempat di kota Dumai yang diabadikan untuk mengenang peristiwa itu, di antaranya: kilang minyak milik Pertamina Dumai diberi nama Putri Tujuh; bukit hulu Sungai Umai tempat pertapaan Jin diberi nama Bukit Jin.

Kemudian lirik Tujuh Putri sampai sekarang dijadikan nyanyian pengiring Tari Pulai dan Asyik Mayang bagi para tabib saat mengobati orang sakit.

Sumber : http://www.dumaikota.go.id/index.php?

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kota Dumai Riau

Subscribe Our Newsletter