Thursday, January 3, 2019

Sejarah Asal Usul Kabupaten Siak Provinsi Riau

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia.
Kabupaten Siak memiliki Luas wilayah  8.556,09 km2 dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 415.128 jiwa.


Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

SEJARAH AWAL KABUPATEN SIAK

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ.

Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis.

Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan.

Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).

Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta.Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia.Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

Sumber : http://siakkab.go.id/sejarah-siak

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, yang dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk. Ibu kota Rokan Hulu adalah Pasir Pengaraian.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.449.85 km² dengan jumlah Penduduk sekitar 553.095 jiwa.

SEJARAH AWAL BERDIRINYA KABUPATEN ROKAN HULU


Kabupaten Rokan Hulu, adalah kabupaten yang baru di resmikan pada tahun 2000. daerah yang memisahkan dari kabupaten kampar. Kabupaten rokan hulu mempunyai dua sungai yang lumayan besar dan membuat asal usul dari rokan hulu tersebut menurut saya mempunyai ikatan yaitu : sungai rokan kanan dan kiri.. yang nanti titik temu dari kedua sungai tersebut di Rokan hulu.

Rokan adalah nama sebuah sungai yang membelah Pulau Sumatera dibagian tengah, bermuara kebagian Utara Pulau tersebut (Selat Malaka). Daerah ini adalah kawasan Kerajaan Rokan Tua, diketahui keberadaannya abad ke-13, saat itu tercatat dalam “Negara Kertagama” karangan Prapanca, yang ditulis pada tahun 1364 M, syair 13 disebutkan ; “Seluruh Pulau Sumatera (Melayu) telah menjadi daerah yang berada dibawah kekuasaan Majapahit meliputi; … Rakan (Rokan) …”.

Rokan juga disebut dalam sumber tertulis lainnya seperti Kronik Cina, maupun roteiros (buku-buku panduan laut) Portugis (Marguin 1984). Sampai saat ini nama Rokan juga tetap eksis sebagaimana yang dapat dilihat dalam perkembangan kerajaan Rokan Tua itu sampai sekarang.

Menurut Muchtar Lutfi, Wan Saleh dalam sejarah Riau, bahwa yang menjadi Raja Rokan abad ke-14-15 adalah keturunan dari Sultan Sidi saudara Sultan Sujak yang dijelaskan dalam buku Sulalatus Salatin, yang menyatakan bahwa raja Rokan itu anak Sultan Sidi saudara Sultan Sujak. Kerajaan Rokan ini berpusat di Koto Intan, suatu tempat dekat Kotolamo dan berpindah-pindah ke Pekaitan dan akhirnya pindah ke Rantau Kasai (di Siarang-arang) Setelah itu tidak ada lagi disebut-sebut nama Kerajaan Rokan lagi.

Sampailah diketahui bahwa wilayah Rokan itu mekar menjadi Rokan Hilir dan Rokan Kanan; Rokan Hilir terbagi 3 kerajaan yaitu : Kerajaan Kubu, Kecamatannya Teluk Merbau, Kerajaan Bangko Kecmatannya Bantaian dan Kerajaan Tanah Putih, Kecamatannya Tanah Putih.

Rokan Hulu terdiri dari 5 kerajaan, yaitu : Kerajaan Tambusai Kecamatannya Dalu-dalu, Kerajaan Rambah Kecamatannya Pasir Pengarayan, Kerajaan Kepenuhan Kecamatannya Kotate ngah, Kerajaan Rokan IV Koto, Kecamatannya Rokan IV Koto, dan Kerajaan Kunto darussalam Kecamatannya Kotolamo.

Pada masa kolonial wilayah Rokan Hulu dibagi menjadi dua yaitu: Wilayah Rokan Kanan terdiri dari 3 kerajaan; Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, dan Kerajaan Kepenuhan. Wilayah Rokan Kiri menjadi 2 kerajaan yaitu : Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kuntodarussalam, dan ditambah kampung dari Kerajaan Siak yaitu Kewalian Tandun dan Kabun.

Sampailah saat ini wilayah terbagi dalam Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu. Pada abad ke-17-18 ada keinginan dari seorang pejuang bernama Sultan Zainal Abidin Syah untuk mempersatukan masyarakat Rokan ini dari Hulu sampai ke Hilir, namun mendapat perlawanan dari Kerajaan Siak atas adu domba Kolonial Belanda.

Maka dengan keadan demikian terjadilah penangkapan Sultan Zainal Abidin Syah hingga di bawa ke Madiun dan mangkat disana. Dari kilas sejarah tersebut Web ini tercipta.Terancam perkembangan wilayah sepanjang Sungai Rokan akan berkembang dalam administrasi, namun tetap memiliki semangat Kebudayaan Sungai Rokan.

Menurut data dari Junaidi Syam/Jon Kobet, yang telah menjelajah sungai Rokan dari Hulu Sampai Hilir memiliki catatan tentang perjalanan tersebut dalam sebuah tim expedisi Sungai Rokan. Junaidi Syam mengatakan ada beberapa kerajaan yang pernah menduduki daerah tertentu di sepanjang Sungai Rokan sebagai tempat kekuasaan kerajaan, adapun daerah tersebut sebagai berikut : Pekaitan, Batuhampar, Bangko, Kubu, Tanahputih; Tanahputieh , Tolukmego, Sintong; Sintung, Padanggelanggang; Padanggolanggang, Siya-ang; Siarangarang , Rantaubonuang; Rantaubinuang; Antaubinuang, Koponuhan; Koponuan; Koponoan; Kepenuhan, Rambah, Kototinggi; Kotatinggi, Pantaicomin; Pantaicermin, Rantaukasai; Antaukasai, Karangbosa; Harangbosar; Harangjulu, Tombusai; Tomusai; Tambusai, Kunto; Kunto Darussalam;Kotolamo; Katolamo; Kotalama, Lubukbondaro; Lubukmonaro; Lubukbonao; Lubukbendahara, Rokan; Okan; Oken, Kerajaan Kolambukuniang, Kerajaan Langgak.

Sumber : http://herwandisahputra.blogspot.com

Sejarah Asal Usul Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis.

Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.941 km² dan penduduk sejumlah 631.238 jiwa. Rokan Hilir terbagi dalam 15 kecamatan dan 83 desa.

SEJARAH AWAL MULA KABUPATEN ROKAN HILIR


Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980.

Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontroleur-nya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap dikota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Negeri-negeri di sepanjang Sungai Rokan di Riau umumnya baru mulai disebut sebut setelah Kerajaan Suwarnabhumi runtuh pada abad ke-14 M. Negeri-negeri yang berada di bawah pengaruhnya kemudian melepaskan diri.

Negeri-negeri seperti Kandis, Aru, Lamuri, Rokan, Siak, Keritang, Tumihang (Tamiang), Lahwas (Padang Lawas), Belawan/Deli, Krueng Aceh, Siak, Kampar, Inderagiri dan Sungai Tamiang yang rata berlokasi di pinggiran sungai yang bermuara ke Selat Melaka ini mulai bangkit ketika Suwarnabhumi sedang sibuk-sibuknya berperang.

Kemungkinan pada masa ini daerah Rokan Hilir dikuasai oleh Kerajaan Rokan. Karena itu peninggalan-peninggalan berupa reruntuhan Candi Sintong dan Candi Sedinginan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir merupakan peninggalan Kerajaan Rokan.

Dari hasil ekskavasi tahun 1992/1993 di Candi Sintong diperkirakan candi ini dibangun pada abad 12 hingga 13 M. Periode ini merupakan masa kemunculan Kerajaan Rokan, Ghasib, dan Kandis seiring dengan mundurnya kekuasaan Suwarnabhumi.

Candi Sintong dan Sedinginan tersebut memiliki pola arah hadap yang sama yaitu menghadap ke arah barat, menghadap ke aliran Sungai Rokan. Pendirian candi ini kemungkinan dihubungkan dengan adanya konsep siddayatra, perjalanan suci dari candi ke candi.

Ada pula sumber lokal yang menyebutkan bahwa Kerajaan Rokan berdiri pada abad ke-14 dengan pusat pemerintahan di Kota Lama, yang pengaruh kekuasaannya sampai ke Batu Hampar. Tidak ada catatan tentang penguasanya, walaupun disebutkan bahwa penguasa Rokan adalah keturunan Gasib (Siak).

Adapun pada masa pemerintahan Raja Mahmud Syah di Malaka, terjalin hubungan yang erat antara Kerajaan Rokan dan Kerajaan Malaka. Bahkan dikatakan bahwa Raja Mahmud Syah memperisteri puteri Raja Rokan yang kelak menurunkan Raja Ibrahim. Namun pada akhir abad ke-14 Kerajaan Rokan mengalami kemunduran akibat serangan Aceh.

Samudera Pasai yang menjadi negara makmur pada abad ke 14 dan 15 dan berperan dalam mengislamkan beberapa wilayah di Nusantara, termasuk Rokan Hilir. Kehadiran Portugis di Samudera, menyebabkan banyak ulama atau keluarga kerajaan hijrah meninggalkan Pasai menuju Rokan. Pada masa inilah kemungkinan negeri-negeri di Rokan Hilir atau Riau pada umumnya mulai banyak menganut agama Islam. Tidak mengherankan bila sejak abad ke-15, Kerajaan Rokan diperintah seorang raja keturunan Sultan Sidi, saudara Sultan Sujak, sebagaimana diutarakan dalam Sejarah Melayu.

Rokan kemudian menjadi negeri bawahan Malaka yang berjaya pada akhir abad ke-15. Sultan Muhammad Syah Raja Malaka (1425-1455) mengawini puteri raja Rokan yang dijadikan Raja Perempuan atau Permaisuri Malaka.

Rokan diketahui menjadi negeri pemasok tenaga manusia sebagai pasukan Malaka saat hendak berperang. Selain itu, Bandar Rokan, Kampar, Inderagiri dan Siak merupakan lokasi-lokasi penting bagi Malaka, untuk menguasai jalur distribusi komoditas seperti emas, lada, gaharu, dan sebagainya dari Tanah Datar di Sumatera Barat menuju ke Selat Melaka.

Setelah berhasil menjatuhkan Malaka, Portugis juga berusaha menguasai daerah daerah di sepanjang Sungai Rokan dan Sungai Kampar. Demikianlah pada abad ke-16 Portugis menyerang negeri-negeri Kampar dan Rokan. Sebagian orang percaya bahwa meriam dan bekas benteng di Batu hampar (Rokan) dan di Langgam, Kampar (sekarang masuk dalam wilayah administratif kabupaten Pelalawan) merupakan bukti kedatangan Portugis ke negeri tersebut. Di Batu hampar juga ada lokasi yang dikenal sebagai Parit Peringgi.

Dalam bahasa setempat/Melayu, kata peringgi kerap dikaitkan dengan orang Portugis. Tradisi lisan tempatan menceritakan bahwa pertempuran antara pasukan Portugis dan pasukan gabungan Inderagiri, Jambi, dan Aru di bawah koordinasi Sultan Mahmud, Raja Malaka yang melarikan diri ke Bintan pernah terjadi di Kerumutan di daerah Pelalawan pada sekitar tahun 1520-an.

Setelah Kerajaan Rokan yang berpusat di Pekaitan hancur, muncul Kerajaan Tanah Putih, Kerajaan Bangko, dan Kerajaan Kubu di wilayah Rokan Hilir. Kerajaan ini kemudian berada di bawah pengawasan kekuasaan Belanda pada abad ke-17, setelah terlebih dahulu mengusir Portugis dari Malaka pada tahun 1641. Pihak Belanda juga membangun loji-loji di bandar-bandar penting di muara Sungai Rokan, Kampar dan Siak, baik melalui perjanjian maupun dengan kekerasan senjata.

Ketika memasuki abad ke-18, Siak di bawah Raja Kecil muncul menjadi kekuatan politik penting di wilayah Riau dan sekitarnya. Kerajaan Tanah Putih, Bangko dan Kubu sejak abad ke-18 M, tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Siak Inderapura. Untuk memperkuat pengaruh Siak, Sultan Said Ali mempersunting seorang puteri Kerajaan Tanah Putih.

Pada masa Sultan Siak ke-11 (Sultan Syarif Hasyim, 1889-1908), Kerajaan Tanah Putih dijadikan bagian wilayah dan diperintah oleh seorang Kepala Negeri bergelar Datuk Setia Maharaja dan daerahnya disebut Negeri. Sementara di daerah Rokan Hulu, rajanya bergelar Yang Dipertuan dan daerahnya disebut Luhak.

Peninggalan lama berbentuk makam di Rokan Hilir, yang berdekatan dengan reruntuhan candi, hampir dapat dipastikan merupakan peninggalan atau makam para bangsawan atau ulama beberapa Kerajaan Islam seperti; Kerajaan Rokan (di Kota Lama maupun di Pekaitan); Kerajaan Bangko, Tanah Putih dan Kerajaan Kubu.Makam dengan batu nisan seperti itu, memang hanya dipergunakan oleh golongan elite masa itu, seperti golongan ulama dan kerabat istana.

Berdasarkan kedekatan letak makam-makam tersebut dengan situs candi, diperkirakan proses Islamisasi telah menyentuh kalangan elite Kerajaan Rokan yang masih Hindu-Buddha dan mereka kemudian menjadikan Islam sebagai agama kerajaan pada abad ke-15. Islamisasi melalui golongan bangsawan atau raja-raja mempercepat perkembangan Islam di Rokan. Dari sudut pandang ini, sangat mungkin Kerajaan Rokan Islam merupakan kelangsungan dari Kerajaan Rokan Hindu-Buddha.

Di wilayah Batu Hampar pernah berdiri Kerajaan Bangko yang berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Pekaitan akibat serangan Portugis. Setelah itu, aktivitas politik dan perdagangan di sepanjang aliran Sungai Rokan meredup selama beberapa abad.

Aktivitas perdagangan kembali muncul setelah berdirinya beberapa kerajaan di sepanjang aliran Sungai Rokan. Di daerah Rokan Hulu muncul Kerajaan Rambah (berpusat di Pasir Pengairan), Kerajaan Tambosai (berpusat di Dalu-Dalu), Kerajaan Kepenuhan (berpusat di Kota Tengah), Kerajaan Rokan IV Koto (berpusat di Rokan IV Koto), dan Kerajaan Kunto Darusalam (Berpusat di Kota Lama).

Sementara di Rokan Hilir muncul tiga kerajaan yaitu, Kerajaan Kubu (berpusat di Teluk Merbau), Kerajaan Tanah Putih (berpusat di Tanah Putih), dan Kerajaan Bangko, berpusat di Bantaian.

Tidak diketahui dengan pasti kapan berdirinya Kerajaan Bangko. Wan Saleh Tamin (1972:51) menyatakan Kerajaan Bangko berdiri sekitar abad ke-16 M, sementara Ahmad Darmawy (2008:75) menegaskan Kerajaan Bangko berdiri sekitar setengah abad setelah runtuhnya Kerajaan Pekaitan. Patokan angka tahun ini mungkin berdasarkan serangan Portugis ke Bandar Melaka 1511 M, yang kemudian menguasainya dan beberapa bandar-bandar penting di sepanjang Sungai Rokan, termasuk Kerajaan Rokan dan kemudian Pekaitan.

Kerajaan Bangko didirikan oleh Syarif Ali, seorang saudara Sultan Malik Al-Shaleh dari Kerajaan Pasai. Beliau melarikan diri dari Pasai karena serangan Portugis. Di Batu Hampar beliau membuka kampung dan mengembangkan agama Islam. Batu Hampar kemudian berkembang menjadi sebuah bandar penting yang ramai dikunjungi orang dari berbagai negeri, termasuk dari Langkawi (Malaysia) dan Aru. Syarif Ali yang kemudian dikenal sebagai Datuk Batu Hampar mendirikan Kerajaan Bangko.

Dari narasi sejarah itu, tampak bahwa nama Makam Datuk Batu Hampar berhubung erat dengan proses Islamisasi di Rokan dan Syarif Ali dari Pasai adalah tokoh sentral dalam proses itu. Masuknya agama Islam ke Rokan sebenarnya sudah terjadi dua abad sebelum munculnya Kerajaan Bangko. Kerajaan Rokan yang sudah wujud pada abad ke-14 M sebagaimana disebutkan dalam Negara Kertagama, diperintah oleh raja-raja yang sudah memakai gelar Sultan. Menurut Sejarah Melayu, Raja Rokan adalah anak Sultan Sidi saudara Sultan Sujak (A. Samad Ahmad,1986:82). Agama Islam masuk ke Rokan dari Pasai melalui hubungan perdagangan yang mempertautkan antara kedua bandar perdagangan penting itu.

Jadi sejak masa itu Islam sudah mulai masuk ke Rokan dan kedatangan Syarif Ali ke Batu Hampar bukanlah mewakili golongan penyebar agama Islam yang pertama di Tanah Rokan. Tetapi beliau melanjutkan dakwah Islam di Batu Hampar yang kemungkinan masyarakatnya masih kuat menganut ajaran Hindu/Buddha. Analisis terhadap berbagai batu nisan yang ada di komplek makam dapat menjelaskan bagaimana proses Islamisasi di Rokan, khususnya di Batu Hampar.

Meskipun penduduk memeluk agama Islam yang dibawa oleh Syarif Ali atau orang lain sebelumnya, masyarakat setempat masih kukuh mempertahankan tradisi Hindu/Budha. Hal ini tampak dengan digunakannya trimurti (tiga bagan) dalam kepercayaan Hindu/Budha pada bentuk nisan. Bentuk trimurti wujud pada bentuk dasar nisan segi empat, bagian tengah bentuk segi lapan bergerigi dan bagian puncak silindris serta terdapatnya ukiran kelopak bunga teratai (lotus) pada puncak nisan.

Pola hiasan semacam itu terdapat pada candi-candi di Jawa. Sementara makam dengan dua buah batu nisan tipe Melayu, merupakan makam baru bukan dari periode Kerajaan Bangko ( Abad XVI – XVIII M). Hal ini dapat dikenali dari posisi makam yang tampak diselipkan diantara makam-makam kuno lainnya serta jenis batu yang dipergunakan adalah batu nisan tipologi baru.

Tidak ada catatan sejarah tentang Makam Panjang. Menurut keterangan penduduk lokal, makam ini adalah makam orang Aceh atau kuburan orang Aceh. Jenis batu nisan tersebut juga terdapat di Kampung Pande, Kampung Lambhuk di Banda Aceh, Makam Putroe Bale, Pidie dan Makam Tok Dewangsa, Perak Tengah, Negara Bagian Perak, Malaysia. Sukar untuk menentukan kronologi situs makam tersebut, karena hampir semua makam dengan jenis batu nisan demikian tidak ada mengandung tulisan apapun. Tetapi berdasarkan kronologi Makam Putroe Bale di Pidie yang juga terdapat batu nisan dengan jenis serupa, kemungkinan Tapak Makam Panjang sudah wujud
pada abad ke-16 sampai abad XVII M.

Berdasarkan kedudukan Makam yang terletak di atas perbukitan, maka makam tersebut kemungkinan dahulunya merupakan komplek pemakaman golongan bangsawan atau ulama, sebagaimana lokasi pemakamamn kuno masa Kerajaan Islam di Nusantara. Namun Kerajaan Islam manakah yang kemungkinan pernah wujud di kawasan ini. Berdasarkan catatan sejarah, diketahui bahwa sejak abad XVI M terdapat Kerajaan Tanah Putih, Kerajaan Bangko dan Kerajaan Kubu (Pakaitan) di wilayah Rokan Hilir.

Kerajaan-kerajaan ini muncul setelah Kerajaan Rokan yang
berpusat di Kota Lama hancur karena serangan Kerajaan Aru atau Portugis pada awal abad XVI M. Berdasarkan jenis batu nisan dan data sejarah, kemungkinan Makam Panjang adalah peninggalan Kerajaan Tanah Putih.

Kerajaan Tanah Putih berkedudukan di pertengahan Sungai Rokan. Sejak abad XVIII M, Kerajaan Tanah Putih tunduk dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Inderapura. Untuk memperkuat pengaruh Siak, Sultan Said Ali mempersunting, seorang puteri Kerajaan Tanah Putih. Pada masa Sulatan Siak ke-11 (Sultan Syarif Hasyim: 188-198), Kerajaan Tanah Putih dijadikan propinsi dan diperintah oleh seorang Kepala Negeri yang bergelar Datuk Setia Maharaja dan daerahnya disebut negeri. Sementara di daerah Rokan Hulu, Rajanya bergelar Yang Di Pertuan dan daerahnya disebut Luhak.

Masyarakat di Rokan Hilir disusun berdasarkan kelompok-kelompok suku. Masing masing negeri memiliki suku-suku dan setiap suku dipimpin oleh Kepala Suku. Gabungan dari kepala-kepala suku dipimpin oleh Pucuk Suku. Gabungan dari Pucuk suku dipimpin oleh Datuk Bendahara sebagai pendamping Raja dalam kerapatan adat.

Wilayah Kerajaan Tanah Putih dari mulai Tanjung Segora mengikuti arah hulu Sungai Rokan berbatasan dengan daerah Kunto di Kota Intan. Dari Sarang Lang arah hulu Sungai Rokan ke kiri masuk Batang Kuman ke Muara Batang Buruk sampai ke Air Mendidih di Kepenuhan. Dari Sungai Ragun sampai Batin Delapan dan dari Batang Buruk hingga ke Langkuas berbatasan dengan kerajaan Tambusai di Dalu-Dalu.

Terkait dengan keberadaan Rumah Kapiten di Bagansiapi-api, hal tersebut tidak lepas dengan suatu kebijaksanaan pihak kolonial di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda dahulu mengangkat orang pilihannya sebagai pimpinan masyarakat Tionghoa di suatu daerah. Mereka yang diangkat menggunakan pangkat-pangkat major , kemudian, kapitein, dan luitenant, serta yang terendah adalah wijkmeester (semacam ketua lingkungan dalam istilah sekarang). Para pemimpin tersebut oleh masyarakat Tionghoa disebut kongkoan, kata yang sebetulnya berarti kantor tempat pemimpin itu bekerja.

Tugas yang dikerjakan pemimpin tersebut adalah mengantarai hubungan orang Tionghoa yang berurusan dengan pemerintah Hindia Belanda. Terkait dengan itu maka hal-hal yang dikerjakan adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Tionghoa di suatu daerah, mengurus ikhwal kepercayaan, adat istiadat, perkawinan, dan hal lainnya. Selain mencatat perkawinan, kelahiran, dan kematian, mereka juga mengadili segala perkara di antara orang Tionghoa.

Para pemimpin itu adalah pemberi nasehat kepada pemerintah Hindia Belanda dan sekaligus pembawa peraturan pemerintah kepada masyarakat Tionghoa. Berkenaan dengan itu dapat dimaklumi bila pada pemimpin itu terpilih karena pengaruh dan kehormatan serta kekayaannya di antara orang-orang Tionghoa.

Sumber :  http://www.putramelayu.web.id

Wednesday, January 2, 2019

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar.


Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924,94 km² dengan jumlah Penduduk mencapai sekitar 365.817 jiwa.

SEJARAH AWAL KABUPATEN PELALAWAN

Sejarah Kabupaten Pelalawan diawali dari sejarah Kerajaan Pelalawan. Kerajaan Pelalawan berasal dari Kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera pada tahun 1380 M. Dia adalah bekas orang besar di Kerajaan Temasik (Singapura), tepatnya setelah kerajaan tersebut dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit di penghujung abad XIV.

Kerajaan Pekantua di dirikan di Sungai Pekantua yakni anak Sungai Kampar, dimana sekarang termasuk ke dalam kawasan Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Kerajaan ini dibangun pada tempat yang bernama “Pematang Tuo” sedangkan kerajaannya di namakan ‘Pekantua’.

Pada masa selanjutnya, Kerajaan Pekantua dikuasai oleh Kerajaan Malaka setelah kerajaan ini mampu mengalahkan Kerajaan Pekantua. Raja Malaka bernama Sultan Mansyur Syah pun menjadi raja dari Kerajaan Pekantua. Nama Kerajaan Pekantua diubah menjadi ‘Kerajaan Pekantua Kampar’. Setelah Sultan Mansyur Syah wafat, ia di gantikan oleh Sultan Mahmud Syah I. Pada masa inilah Kerajaan Malaka kemudian diserang dan dikalahkan oleh Portugis yakni pada tahun 1511 M.

Pada masa pemerintahan Raja Maharaja Dinda II, yakni sekitar tahun 1725 M terjadi pemindahan pusat Kerajaan Pekantua Kampar ke daerah Sungai Rasau yang juga merupakan salah satu anak Sungai Kampar. Dan selanjutnya, nama Kerajaan Pekantua Kampar pun diganti nama menjadi Kerajaan Pelalawan. Didalam upacara tersebut, gelar beliau yang mulanya Maharaja Dinda II, disempurnakan menjadi Maharaja Dinda Perkasa atau sering juga disebut Maharaja Lela Dipati.

Pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia, Raja dari Kerajaan Pelalawan bernama Tengku Said Harun bersama orang-orang besar lainnya dari Kerajaan Pelalawan, menyampaikan pernyataan taat, setia serta bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1945. Setelah Raja Tengku Said Harun mangkat, atas jasa-jasanya tersebut, beliau diberi gelar ‘Marhum Setia Negara’.

Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Pelalawan yang masih dikenal hingga saat ini. Istana ini awalnya dibangun oleh Sultan Pelalawan ke-29 yang bernama Tengku Sontol Said Ali (1886 – 1892 M). Sebelum istana tersebut selesai dibangun, beliau mangkat dan diberi gelar Marhum Mangkat di Balai. Selanjutnya proses pembangunan istana tersebut diteruskan hingga selesai oleh pengganti Tengku Sontol Said Ali, yakni Sultan Syarif Hasyim II (1892 – 1930 M).

Bangunan Istana Sayap terdiri atas bangunan induk dan bangunan anak. Bangunan Induk merupakan tempat Sultan beserta keluarga serta orang-orang yang bertugas di tempat tersebut. Di bangunan ini pula dibuat ruang Penghadapan atau ruang Peterakna,bilik tidur, serta ruangan anjungan yang diisi dengan segala macam alat dan perlengkapan kerjaaan.

Disebelah depan yang menyatu dengan bangunan induk, terdapat ruang Selasar Dalam dan ruang Selasar Luar, yakni tempat untuk menghadap rakyat dan orang-orang besar kerajaan. Sementara di bagian belakang dari bangunan Induk, ada ruangan Telo, di belakangnya lagi terdapat ruangan Penanggah yakni tempat kegiatan pekerja rumah tangga dari istana serta alat kelengkapan jamuan dan sebagainya.

 Pelalawan Sebagai Kabupaten

Sebelum pemekaran terjadi, Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam bagian Kabupaten Kampar yang saat itu memiliki kawasan yang sangat luas. Kabupaten Pelalawan resmi dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999, yang kemudian disahkan melalui Undang-undang Nomor 53 tahun1999 dengan ibu kotanya adalah Pangkalan Kerinci.

Tuesday, January 1, 2019

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999.


Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

SEJARAH AWAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


Setelah dilakukan Pemekaran Wilayah, Kuantan sekarang berada di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), yang ber-Ibu Kota Taluk Kuantan.Daerah ini lebih dikenal dengan sebutan ‘Rantau Kuantan’ yang terdiri dari 4 empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kuantan Tengah, Kuantan Hilir dan Kecamatan Cerenti (Sekarang dimekarkan menjadi 13 Kecamatan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ruswan et.al, ada empat kemungkinan tentang penamaan ‘Kuantan’ ini.

- Pertama Sejarah Asal Mula Kuantan berasal dari kata ‘Aku + Antan’. Aku berarti pancang batas daerah ini dengan alu (antan).

-Kedua, Asal Mula nama Kuantan bermula dari ‘Kuak + Tuk Atan’. Kuak berarti rintisan, Tuk Atan adalah nama orang. Jadi Kuantan berarti daerah rintisan yang dilakukan oleh Tuk Atan.

-Ketiga, sejarah nama itu berawal dari ‘Akuan + Sultan’ yang lama-lama menjadi Kuantan.
-Keempat, asal Mulanya ialah, Kuantan berasal dari Bahasa Parsi yang berarti ‘Banyak Air-air.

Dari keempat kemungkinan itu lah yang sampai saat ini diyakini sebagai Asal Mula nama "Kuantan". Orang Kuantan menggunakan ‘Bahasa Melayu Dialek Kuantan’ sebagai bahasa perhubungan. Mereka sangat fanatik dalam mempergunakan bahasa daerahnya. Orang Kuantan yang berada di luar daerahnya jika bertemu dengan sesama, akan mempergunakan Bahasa Melayu Dialek Kuantan itu, yang masih erat hubungannya dengan Bahasa-bahasa Melayu di wilayah Provinsi Riau lainnya.Agama yang dianut orang Kuantan adalah Agama Islam.

Mereka sangat mementingkan pendidikan yang tidak ketinggalan jika dibandingkan orang-orang Riau lainnya. Sebagian besar orang Kuantan bermata pencaharian petani (padi), peternak (sapi/kerbau), nelayan, buruh, pedagang, PNS dan lainnya.

Tradisi budaya dan sastra banyak dijumpai di Rantau Kuantan. Pacu Jalur merupakan tradisi yang sangat disukai orang-orang Rantau Kuantan. Olahraga Tradisional Pacu Sampan panjang ini merupakan tradisi yang sudah lama dijumpai di Rantau Kuantan. Selain itu Rantau Kuantan juga kaya akan tradisi Sastra.

Misalnya Kayat, Koba (Kaba atau Nyanyian Panjang), Pantun Seratus, Rarak dan Randai. Melalui Randai banyak cerita yang disampaikan. Pantun Seratus merupakan pantun yang diciptakan secara spontanitas, yang lahir begitu saja sesuai situasi dan tuntutan pada saat berpantun. Demikian juga dengan kabiasaan bercerita, telah disampaikan secara turun temurun.

Pacu Jalur merupakan festival tahunan terbesar untuk masyarakat daerah kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada ibu kota kabupatennya yaitu Taluk Kuantan yang berada di sepanjang sungai Kuantan. Pada awalnya di maksudkan sebagai acara memperingati hari-hari besar umat Islam seperti Maulid Nabi, ataupun peringatan tahun baru Hijriah.

Namun setelah kemerdekaan Indonesia, festival pacu jalur ini ditujukan untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Indonesia. Pacu Jalur adalah perlombaan mendayung perahu panjang, semacam perlombaan Perahu naga di negeri tetangga Malaysia dan Singapura, yaitu sebuah perahu atau sampan yang terbuat dari kayu pohon yang panjangnya bisa mencapai 25 hingga 40 meter. Di daerah Taluk Kuantan sebutan untuk perahu panjang tersebut adalah Jalur. Adapun tim pendayung perahu (jalur) ini berkisar antara 50 - 60 orang.

Sebelum acara puncak "Pacu Jalur' ini dimulai, biasanya di adakan acara-acara hiburan rakyat berupa tarian dan nyanyian untuk menghibur seluruh peserta dan masyarakat sekitar, terutama yang berada di Teluk Kuantan. Pada acara Festival Pacu Jalur tahun 2009 yang lalu, mulai di perkenalkan oleh Pemerintah Daerah setempat istilah "Jalur" Expo 2009, yaitu sebuah acara Pekan Raya berkaitan dengan Festival Pacu Jalur tersebut.

Tradisi pacu jalur yang diadakan sekali setahun pada peringatan perayaan hari kemerdekaan Indonesia menjadikan kota Taluk Kuantan sebagai tujuan wisata nasional. Perlombaan perahu panjang yang berisi lebih kurang 60 orang di sungai Kuantan ini biasanya diikuti masyarakat setempat, kabupaten tetangga, bahkan juga ikut pula peserta-peserta dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.Beberapa kawasan wisata lainnya seperti Tambang Emas di Logas, Arung Jeram di Sungai Singingi dan Pangkalan Indarung, Hutan Lindung Bukit Bungkuk dan Bukit Baling di Singingi, Gua Bunian di Bukit Kanua, kawasan Hiking dan Tracking di Bukit Batabuah. Rumah Tradisional Tua Koto Rajo, Kompleks Candi Sangan.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Meranti dan Kota Selatpanjang

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang.


Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan "Pulau Merbau, Pulau Ransang dan Pulau Tebingtinggi".

SEJARAH AWAL BERDIRINYA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu,dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam :

1.Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis

2.Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

3.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008

4.Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

5.Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

6.Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

7.Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

SEJARAH KOTA SELATPANJANG

Kota Selatpanjang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Kepulauan Meranti, duhulu merupakan salah satu bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam kesultanan Siak.

Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas ketoleransian antar persaudaraan. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang barang maupun manusia dari China ke nusantara dan sebaliknya.

Daerah Selatpanjang dan sekitarnya sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang merupakan salah satu kesultanan terbesar di Riau saat itu.Pada masa pemerintahan Sultan Siak VII adalah Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi (yang bertahta tahun 1784-1810), biasanya disapa Sultan Syarif Ali, beri titah kepada Panglima Besar Muda Tengku Bagus Saiyid Thoha untuk membuat Negeri atau Bandar di Pulau Tebing Tinggi.

Selain tertarik pada pulau itu juga karena Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi sendiri pernah singgah ke daerah itu, tujuan utama Sultan Syarif Ali ingin himpun melawan pasukan Sambas (Kalimantan Barat) yang terindikasi bersekutu dengan Belanda yang diminta khianati dan setia Kerajaan Siak.

Maka bergeraklah armadanya di bawah pimpinan Panglima Besar Muda Tengku Bagus Saiyid Thoha pada awal Muharram tahun 1805 Masehi diiringi beberapa pembesar Kerajaan Siak, diumumkan laskar dan hulu balang menuju Pulau Tebing Tinggi. Mereka tiba di tebing Hutan Alai (sekarang Ibukota Kecamatan Tebingtinggi Barat).

Panglima itu segera menghujam kerisnya memberi salam di Tanah Alai.Tanah Alai tak menjawab, Ia meraup tanah sekepal, terasa panas. Ia melepaskannya, "Menurut sepanjang pengetahuan, tanah Alai ini tidak baik dibuat tanah karena Hutan Alai adalah tanah jantan, Baru bisa berkembang menjadi negeri dalam masa waktu lama," kata sang panglima dihilangkan pembesar Siak dan anak buahnya.

Panglima bertolak menyusuri pantai pulau ini. Lalu, terlihat tebing yang tinggi. "Inilah gerangan yang diajukan oleh ayahanda Sultan Syarif Ali," pikirnya. Armada merapat ke Tebing Tanah Tinggi bertepatan tanggal 07 April 1805 Masehi.

Di usia masih 25 tahun itu, dengan mengucap bismillah Panglima melejit ke darat yang tinggi sambil memberi salam. "Alhamdulillah tanah tinggi ini menjawab salam den," katanya. Tanah diraupnya, terasa sejuk dan nyaman. Ia tancapkan keris di atas tanah (dekat sekarang kira-kira dekat komplek kantor Bea Cukai Selatpanjang). Sambil berkata, "Dengarkanlah oleh kamu sekalian di Tanah Hutan Tebing Tinggi yang sangat baik didirikan sebuah negeri.

Negeri ini akan dikembangkan dengan aman dan makmur mengumpulkan pemimpin dan penduduknya adil dan bekerja keras serta menaati hukum-hukum Allah.

Panglima itu berdiri tegak dihadapan semua pembesar kerajaan, laskar, hulu balang, dan bathin-bathin di sekitar pulau. "Den bernama Tengku Bagus Saiyid Thoha Panglima Besar Muda Siak Sri Indrapura. Keris ini bernama Petir Terbuka Tabir Alam Negeri. Yang dinamai ini adalah namakan Negeri Makmur Kencana Bandar Tebing Tinggi." Nama asal muasal kota selatpanjang.

Setelah menebas hutan, wilayah kekuasaan penuh, berdirilah istana panglima besar itu. Pada tahun 1810 Masehi Sultan Syarif Ali mengangkat Panglima Besar Muda Tengku Bagus Saiyid Thoha yang sebagai penguasa pulau. Kala itu, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Suir dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Perumbi, seiring perkembangan waktu bandar ini semakin ramai dan bertumbuh sebagai salah satu bandar perniagaan di kesultanan siak.

Ramai interaksi perdagangan didaerah Pesisir Riau inilah yang menyebabkan pemerintahan Hindia Belanda ikut mengambil bagian dalam menentukan nama negeri ini. Sejarah yang disampaikan pada masa Sultan Siak yang ke 11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin. Pada tahun 1880, pemerintahan di Negeri Makmur Kencana Tebing Tinggi dikuasai oleh JM Tengkoe Soelong Tjantik Saijet Alwi yang bergelar Tuan Temenggung Marhum Buntut (Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak).

Pada masa pemerintahannya di bandar ini terjadilah polemik dengan pihak Pemerintahan Kolonial Belanda yaitu Konteliur Van Huis tentang perubahan nama negeri ini, di antara para pejabat pemerintahan kolonial Belanda mengubah daerah ini menjadi Selatpanjang, juga tidak oleh JM Tengkoe Soelong Tjantik Saijet Alwi selaku calon daerah.

Akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal 4 September 1899, Negeri Makmur Kencana Tebing Tinggi berubah menjadi Negeri Makmur Bandar Tebingtinggi Selatpanjang.JM Tengkoe Soelong Tjantik Saijet Alwi mangkat pada tahun 1908.

Seiring waktu masa lalu Pemerintahan Republik Indonesia, kota selatpanjang dan sekitarnya ini merupakan Wilayah Kewedanan di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Tebingtinggi.Pada tanggal 19 Desember 2008, daerah Selatpanjang dan sekitarnya ini berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti memekarkan diri dari Kabupaten bengkalis dengan modal selatpanjang.


Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² dengan jumlah Penduduk saat ini mencapai sekitar 740.839 jiwa.


Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliong/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang, dll.

Di samping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di Provinsi Riau.

SEJARAH AWAL MULA KABUPATEN KAMPAR

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarahwan menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir, Sultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar.

Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpim oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar.

Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA

Pada zaman belanda pembagian wilayah secara Administrasi dan Pemerintahan masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni :

1.   Desa Swapraja meliputi : Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan yang merupakan suatu landschappen atau Raja-raja dibawah District loofd Pasir Pengarayan yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Daerah / Wilayah yang masuk Residensi Riau.

2.  Kedemangan Bangkinang, memawahi Kenegerian Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk Residensi Sumatera, Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak.

3.  Desa Swapraja Senapelan/Pekanbaru meliputi Kewedanaan Kampar Kiri, Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai Kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak ( Residensi Riau ).

4.  Desa  Swapraja  Pelalawan  meliputi Bunut, Pangkalan  Kuras,  Serapung  dan  Kuala  Kampar  (Residensi Riau )


Situasi  genting antara Republik Indone­sia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah pada bulan Nopember 1948.

 ZAMAN PEMERINTAHAN JEPANG

Saat itu guna kepentingan militer, Kabupaten Kampar dijadikan satu Kabupaten, dengan nama Riau Nishi Bunshu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi Kewedanaan Bangkinang dan Kewedanaan  Pasir Pengarayaan.

Dengan menyerahnya Jepang ke pihak Sekutu dan setelah proklamasi kemerdekaan, maka kembali Bangkinang ke status semula, yakni Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan berturut-turut seperti : cu (Kecamatan) , gun (Kewedanaan) , bun (Kabupaten), Kedemangan Bangkinang dimasukkan kedalam Pekanbaru bun (Kabupaten) Pekanbaru.

ZAMAN KEMERDEKAAN

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, atas permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat Kewedanaan Bangkinang  dan  pemuka-pemuka Masyarakat Kewedanaan Bangkinang meminta kepada Pemerintah Keresidenan Riau dan Sumatera Barat agar Kewedanaan Bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatera Barat dan terhitung mulai tanggal 1 januari 1946 Kewedanaan Bangkinang kembali masuk Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatera Barat serta nama kepala wilayah ditukar dengan sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati.

 Pada tanggal 1 januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan Kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil konfrensi bundar.

Tanggal 6 februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan gubernur militer sumatera tengah no: 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Sejak tanggal 6 februari tersebut Kabupaten Kampar resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, rakyat/masyarakat yang mendiami wilayah dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah no : 3/dc/stg/50 tanggal 6 februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar no : 02 tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau no : kpts .60/11/1999 tanggal 4 februari 1999 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  tk. II  Kampar tahun 1999  no :  01  tanggal 5 februari 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran negara tahun 1999 nomor 181) tanggal 4 oktober 1999, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu.  Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Rokan Hulu dan Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati   wilayah I dan Bupati Wilayah II.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Kabupaten Indragiri Hulu atau sering disingkat Inhu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten ini adalah kabupaten terbersih di Riau, Kebersihannya terletak di ibukotanya yakni Rengat. Rengat dikenal dengan keramahannya.


Kekayaan orang asli Inhu terlihat dengan kepemilikan kebunnya masyarakatnya yang berhektar-hektar, Apalagi yang tinggal Rengat. Dimana tingkat kemiskinannya sangat kecil sekitar 2%.Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang masih memiliki komunitas suku terasing,suku Talang Mamak.Suku ini hanyalah salah satu di antara enam sukut terasing yang telah ratusan tahun menghuni hutan-hutan di Provinsi Riau.

SEJARAH AWAL MULA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Kerajaan Indragiri

Suku-suku terasing yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu awalnya tergabung dengan kerajaan Indragiri.Namun sekitar abad ke-13 dibawah pimpinan Datuk Perpatih Nan Sebatang-salah seorang pembesar Kerajaan Pagaruyung-mereka memisahkan diri dan membangun kampung Petalangan di Durian Cacar.Mengingat jasa-jasa Datuk Perpatih terhadap kerajaan Indragiri, Sultan Indragiri memberikan status daerah istimewa untuk wilayah Petalangan.Derah Petalangan tersebut diduga asal muasal kata Talang dan kata Mamak sendiri merupakan panggilan kehormatan Sultan Indragiri kepada Datuk Perpatih.Oleh karena itu,masyarakat keturunan yang dibawa oleh Datuk Perpatih ini disebut Talang Mamak.

Sekarang keturunannya tersebar di Kecamatan Siberida dan Pasir Penyu.Mereka umumnya bertani dan berkebun terutama menyadap karet hutan.Kegiatan ini dilakukan turun-temurun hingga sekarang.Tidak mengherankan bila pekerjaan ini menjadi cikal bakal bagi masyarakat Indragiri Hulu yang sebagian besar hidup dari pohon karet.

a menjadi tempat kedudukan Asisten Residen yang sebelum itu di Tanjung Buton Lingga. Dan daerah Indragiri merupakan bagian dari wilayah yang disebut Keresidenan Riau (Residentie Riouw).

Ada beberapa priode pemerintahan yang dilalui semenjak dari awal terbentuknya Kabupaten Indragiri Hulu:

Sebelum tahun 1945

Zaman sebelum penjajahan belanda

Zaman sebelum VOC Pemerintahan kolonial belanda datang dan memerintah di Indonesia daerah Indragiri Hulu dan Teluk Kuantan merupakan Kerajaan. Kerajaan Indragiri diperintah oleh Raja atau Sultan yang berkedudukan di Pekan Tua yang terletak sekitar 75 Km sebelah timur kota rengat. Raja setuju adalah Raja Kocik Mambang alias Raja Melayu 1 yang memerintah dari tahun 1298 sampai tahun 1337 dan raja terakhir yang memerintah adalah Tengku Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Syeh.

Wilayah Kerajaan Indragiri pada waktu yang termasuk Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu sekarang, kecuali Kecamatan Cerenti, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik yang merupakan bagian dari Kerajaan Kuantan, sedangkan Kuantan Singingi pada saat itu sesuai dengan wilayah I Kerajaan Siak.

 Pemerintahaan Kolonial Belanda

Setelah VOC pada waktu itu daerah ini dikuasai oleh pemerintah Belanda dengan nama Afdeling Indragiri yang pernah diperintah oleh seorang Afdeling yang terdiri dari:

- Pemesanan Afdeling / Kabupaten Rengat
- Pemesanan Afdeling / Distrik Tembilahan
- Pemesanan Afdeling / Kabupaten Teluk Kuantan

Order Afdeling ini dipakai oleh seorang District Hoofd. Masing-masing Distrik dibagi dalam 4 Urutan Distrik Hoofd atau disebut AMIR dalam wilayah kerajaan Indragiri. Karena luasnya wilayah dan sulitnya komunikasi serta untuk memperlancar roda pemerintahanahn maka sultan mengangkatbeberapa AMIR yang sekarang Camat yaitu:

- Amir yang berkedudukan di Kelayang untuk Pemesanan Distrik Pasir Penyu
- Amir yang berkedudukan di Rengat untuk Order District Rengat
- Amir yang berkedudukan di Sungai salak untuk Orde Kabupaten Tempuling
- Amir yang berkedudukan di Tembilahan
- Amir yang berkedudukan di Kateman.

Khusus untuk daerah Rantau Kuantan di mana daerah ini tidak berada di bawah kekuasaan Sultan Indragiri. Daerah ini diperintah oleh citrolor yang berkedudukan di Teluk Kuantan dan Kuantan merupakan daerah otonom yang disebut dengan Kuantan Distriction, Kerajaan yang hanya berkuasa memegang urusan adat, agama, pengadilan kecil dan urusan rakyat.

 Pemerintahan Jepang

Dengan kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya dan didudukinya Indonesia dan beralih kekeuasaan Jepang. Dengan Indragiri pada saat itu berada di bawah Jepang, penguasaannya pada saat itu disebut Bunshiho (bupati) dan dipersiapkan oleh Gusaibu (Fatih) karena menghubungkan Indragiri seakan-akan tidak ada lagi.

Setelah tahun 1945

Tahun 1945-1965

Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tangal 17 Agustus 1945 maka didaerah-daerah membentuk pula lembaga Ketata

- Penyerahan wewenang sepenuhnya baik yang disetujui, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan.
- Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahaan pusat kepada aparat daerah.
- Mengikutsertakan Organisasi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah Membantu urusan pemerintahan pusat.

Tahun 1965 sampai sekarang

Dengan membentuknya Provinsi Riau dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewarganegaraan tersebut yang merupakan perbedaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.

Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Indrairi Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kabupaten Indragiri ternyata telah mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPRGR pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu:

- Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukotanya Tembilahan, terdiri dari beberapa kecamatan, sekarang 20 kecamatan.
- Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu:

Kec. Rengat modal Renat
b. Pasir Penyu Modal Air Molek
c. Modal dasar Pangkalan Kasai
d. Kec. Peranap modal Peranap
e. Kec. Kuantan Hilir modal Baserah
f. Kecuantan tengah modal Taluk Kuantan.
g. Kec. Kuantan Mudik modal Lubuk Jambi.
h. Kec Singingi modal Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi pemilihan kecamatan dengan keberadaan pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Rengat, Kecamatan yang baru adalah:

a. Kec. Benai Modal Benai
b. Kec. Kelayang modal Simpang Kelayang
c. Kec. Rengat Barat modal Pematang Reba.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahu 2004, beberapa pemekaran wilayah meningkat menjadi 14 kecamatan:

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan UU No.12 tahun 1956, tentang pembentukan daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri, meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan disebelah Hilir. Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir berdasarkan UU No.6 tahun 1965. Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri hulu.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia.

SEJARAH AWAL INDRAGIRI HILIR


Kerajaan Keritang

Kerajaan ini didirikan sekitar awal abad ke-6 yang berlokasi di wilayah Kecamatan Keritangsekarang. Seni budayanya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sebagaimana terlihat pada arsitektur bangunan istana yang terkenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau Kedaton Gunung Tujuh. Sayangnya, saat ini peninggalan kerajaan tersebut tidak lagi bisa dijumpai

Kerajaan Kemuning

Kerajaan Kemuning didirikan oleh Raja Singapura ke-V, Raja Sampu atau Raja Iskandarsyah Zulkarnain atau Prameswara. Tahun 1231 diangkat seorang raja muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di Desa Kemuning Tua dan Desa Kemuning Muda. Bukti peninggalan kerajaan berupa selembar besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.

Kerajaan Batin Enam Suku

Pada tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di daerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntungdikuasai oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang karena perpecahan sebagian menyebar ke daerah tersebut. Di antaranya terdapat Enam Batin (Kepala Suku) yang terkenal dengan sebutan Batin Nan Enam Suku, yakni:

  • Suku Raja Asal di daerah Gaung.
  • Suku Raja Rubiah di daerah Gaung.
  • Suku Nek Gewang di daerah Anak Serka.
  • Suku Raja Mafait di daerah Guntung.
  • Suku Datuk Kelambai di daerah Mandah.
  • Suku Datuk Miskin di daerah Batang Tuaka.


Kerajaan Indragiri

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan penggantinya Raja Narasinga Idan Raja Merlang II, tetap berkedudukan di Malaka, sedangkan untuk urusan sehari-hari dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri.

pada tahun 1473, sewaktu Raja Narasinga II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam (Sultan Indragiri IV), dia menetap di ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua sekarang.

Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanganlah orang - orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar, perpindahannya akibat dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Gubernement pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1863.

Masa penjajahan Belanda

Dengan adanya tractaat Van Vrindchaap(perjanjian perdamaian dan persahabatan) tanggal 27 September 1938 antara Kerajaan Indragiri dengan Belanda, maka Kesultanan Indragiri menjadi Zelfbestuur. berdasarkan ketentuan tersebut, di wilayah Indragiri Hilir ditempatkan seorang Controlleur yang membawahi 6 daerah keamiran, yaitu:

Amir Tembilahan di Tembilahan.Amir Batang Tuaka di Sungai Luar.Amir Tempuling di Sungai Salak.Amir Mandah dan Gaung di Khairiah Mandah.Amir Enok di Enok.Amir Reteh di Kotabaru.

Controlleur memegang wewenang semua jawatan, bahkan juga menjadi hakim di pengadilan wilayah ini sehingga ZelfbestuurKerajaan Indragiri terus dipersempit sampai dengan masuknya Jepang tahun 1942.

Masa pendudukan Jepang

Balatentara Jepang memasuki Indragiri Hilir pada tanggal 31 Maret 1942 melalui Singapura terus ke Rengat. Tanggal 2 April 1942 Jepang menerima penyerahan tanpa syarat dari pihak Belanda yang waktu itu dibawah Controlleur K. Ehling. Sebelum tentara Jepang mendarat untuk pertama kalinya di daerah ini dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang dipelopori oleh Ibnu Abbas.

Pada masa pendudukan Jepang ini Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang Cun Cho yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi 5 Ku Cho, yaitu:

1. KuCho Tembilahan dan Tempuling di Tembilahan.
2. Ku Cho Sungai Luar.
3. Ku Cho Enok.Ku Cho Reteh.Ku Cho Mandah.

Pemerintahan Jepang di Indragiri Hilir sampai bulan Oktober 1945 selama lebih kurang 3,5 tahun.

Masa Kemerdekaan Indonesia

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Indragiri(Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Teluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibu kotanya Tembilahan.

Sumber: Wikipedia.org

Tuesday, December 25, 2018

Sejarah Asal Usul Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timurPulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km² dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 537.142 jiwa.


Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau.

Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas.

Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

SEJARAH AWAL KABUPATEN BENGKALIS


Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada , dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan Kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678 daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang.

Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejaleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung.

Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk Laksamana Raja Di Laut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada yang kuat serta membuat kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang didatangkan dari negara-negara Islam.

Selanjutnya, saat Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis dijadikan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Namun demikian, Belanda kemudian memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkalis ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut Bengkalis dijadikan ibukota Afdeling Bengkalis sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia.

Sedangkan saat pendudukan Jepang, Bengkalis dijadikan ibukota Bengkalis Bun. Sementara itu, perjuangan masyarakat Bengkalis untuk mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil menduduki Bengkalis kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkalis

Menurut Jasman K (tt) dari berbagai versi oral yang dikumpulkannya dan menurutnya dari sebuah buku Kisah Pelayaran Raja Kecil Ke Johor dan sebuah naskah yang berjudul "Asal –muasal Nama Terubuk" dan sebuah naskah Syair Ikan Terubuk huruf Jawi, maka dibuatnyalah sebuah kisah sejarah seperti berikut ini : Bengkalis bermula setelah pudarnya Kerajaan Gasib pada abad ke-17 atau sekitar 1625.

Kerajaan Gasib ini terletak di hulu Sungai Gasib di sebelah Selatan Buatan. Muara Sungai Gasib menuju ke Sungai Jantan Siak. Sesudah keruntuhan Kerajaan Gasib, daerah ini seperti ditimpa bala bencana. Daerah ini tidak lagi punya pemimpin, dan berlakulah "hukum rimba", siapa yang kuat maka dialah yang menjadi raja. Kekosongan pucuk kekuasaan kerajaan ini kemudian diisi oleh datuk-datuk yang menjadi tempat berpegang. Tersebutlah Datuk Bandar di Bengkalis dan Datuk Bandar di Sabak Aur.

Para datuk ini diceritakan konon datang dari Johor. Bengkalis ketika itu belumlah bernama Bengkalis, seperti halnya kejadian sebuah negeri Melayu dalam tradisi Melayu. Disebut orang Kuala Batanghari namanya. Di hulu Kuala Batanghari ini terdapat tanah busut di sebuah tasik kecil. Karena itu pulaulah orang di daerah ini mengenal tanah tumpukan ini dengan sebutan "Pulau Sembilan".

Menurut Jasman K (tt) seorang guru SR dan ditulisnya pada 27 September 1980 lagi – tanpa menyebutkan sumber – nama Kuala Batanghari dan Pulau Sembilan kemudian kelak berganti nama menjadi Bengkalis. Peristiwa pergantian nama ini bermula setelah menghilirnya perangkat Raja Kecil yang diiringi dengan empatpuluh orang awak lancang dan empat orang kepala suku, yaitu suku Limapuluh, suku Tanah Datar, suku Pesisir, dan ditambah satu suku lagi dari suku Limapuluh juga.

Konon dalam Sejarah Melayu Raja Kecil memang dibesarkan di Ranah Minang.
Perangkatan Raja Kecil menghiliri sungai Jantan yang kemudian nama sungai ini bernama Sungai Siak. Rombongan Raja Kecil ini singgah di Sabak Aur (Sungai Apit sekarang ini) kemudian singgah pula di Kuala Batanghari. Di Sabak Aur ini konon pernah terjadi perselisihan antara rombongan Raja Kecil dengan Datuk Bandar Sabak Aur.

Perselisihan berawal dari Datuk Sabak Aur meminta cukai lalu lintas sungai kepada rombongan – yang tidak diketahuinya itu yang ternyata – Raja Kecil yang telah merapatkan lancangnya di jembatan di Sabak Aur. Raja Kecil mau tidak mau memotong puntel pundi-pundinya yang terbuat dari emas. Lalu puntel pundi-pundi itu diterima oleh pengawal Datuk Sabak Aur. Sambil menyerahkan puntel pundi-pundinya konon Raja Kecil berkata "akan kucucup juga darahnya di kemudian hari nanti".

Ternyata konon apa yang diucapkannya itu berlaku dan menurut Jasman K mempunyai kisah tersendiri. Kisah ini masih gelap untuk diteroka. Lancang pembawa perangkatan rombongan Raja Kecil terus menghilir ke muara sungai. Awak lancang menyebut sejumlah nama hutan, nama tanjung, nama pulau, dan nama sungai-sungai yang dilalui. Tersebutlah Selat Pulau Padang.

Selain itu juga disebut Sungai Selari, Tanjung Ja dan banyak lagi nama lain. Jasman K (tt) selanjutnya mengisahkan, menurut adat kebiasaan setempat, bahwa setiap orang yang datang ke suatu tempat baru yang dituju di wilayah ini harus tunduk pada adat tuan rumah. Peraturan adat itu antara lain belum boleh menyauk air sungai atau naik ke darat, sebelum terlebih dahulu mengadakan surah-bersurah dan memperoleh izin dari penguasa di tempat ini. Rupanya tanpa disangka adat masyarakat ini juga diberlakukan terhadap rombongan Raja Kecil ini, yaitu belum boleh menyauk air sungai apalagi naik ke darat, sebelum surah-bersurah dan keizinan dari tuan rumah.

Ketibaan macang perangkatan Raja Kecil menjadikan pembicaraan orang ramai di Bandar Kuala Batanghari. Karena orang di dalam lancang itu berbahasa sekerat-kerat yang tak dapat dipahami oleh pengawal pantai. Apa yang didengar oleh pengawal pantai (bahasa orang di dalam lancang itu) dihafal baik-baik, supaya mudah menyampaikannya kepada Tuk Bandar.

Setelah dapat disimak ucapan bahasa atau kata-kata orang yang di dalam lancang itu lalu disampaikan oleh pengawal kepada Datuk Bandar Jamal, orang yang memegang tampuk kekuasaan di Kuala Batanghari. Terjadilah surah-surahan antara Datuk Bandar Jamal dengan Raja Kecil dan orang-orang besar di dalam lancang. Raja Kecil memperkenalkan dirinya lalu menyebutkan namanya.

Mendengar nama Raja Kecil itu tak syak lagi bagi Datuk Bandar Jamal, bahwa itulah keturunan Sultan Johor. Datuk Bandar pun mempersilahkan Raja Kecil dan orang-orang besar dalam lancang untuk sudi naik ke darat dan tinggal beberapa lamanya di Kuala Batanghari.

Konon setelah beberapa lama lancang perangkatan Raja Kecil berada di Kuala Batanghari banyak sekali hal-hal yang timbul dan ditanyakan kepada Raja Kecil. Seperti ketika mandi di kuala sungai banyak ikan-ikan berebut makanan. Lalu ditanyakan nama ikan itu. Dijawab oleh Raja Kecil dengan singkat, bahwa ikan itu bernama ikan "teru" menangkapnya harus dengan tali "pu", sisiknya tidak boleh dikikis.

Jika ingin dikikis juga hendaklah jangan dipaksakan. Kemudian, ditanyakan lagi nama tanjung di seberang, di sebelah Barat Laut Kuala Batanghari. Dijawab oleh Raja, bahwa tanjung itu bernama Tanjung "ja". Raja Kecil menyarankan, supaya tepat sebaiknya ditanyakan lagi kepada Bunda Dalam di Johor, orang yang dikenal pandai menafsirkan makna-makna yang tersirat.

Kelak, setelah Raja Kecil menjadi Sultan Johor, maka semua yang tumbuh dan setiap peristiwa yang terjadi di sepanjang pelayaran yang pernah dialami di Kualabatanghari, ditanyakan kepada Bunda Dalam. Satu per satu dieja dan diartikan oleh Bunda Dalam, misalnya tentang "ikan teru" berarti "ikan terubuk". Ikan terubuk asal-usul induknya dari ikan Bengkalis hidup di sungai, begitu juga bentuknya tidak besar.

Konon hanya di daerah ini saja yang ada ikan ini di tempat lain (mungkin ada tapi) lain pula namanya. Menangkap ikan terubuk ini hendaklah dengan tali purun dan itulah disebut tali "Pu" (dan nama "Pu" juga nama pukat). Menangkap terubuk itu hendaklah dengan pukat yang menggunakan tali purun. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ikan tersebut tidak boleh diperdagangkan.

Adapun nama kayu "beng" berasal dari nama kayu Bengkalis. Kayu itu konon cuma ada hidup di tempat itu. Batangnya hampir mirip dengan batang manggis, tetapi tidak berbuah. Dan begitu juga tentang nama Tanjung "ja" itu artinya Tanjung Jati letaknya di ujung pulau di sebelah matahari turun.

Setelah mendapat arti makna dan tunjuk-ajar dari Bunda Dalam, lalu Sultan Johor yang ketika itu dipegang oleh Raja Kecil, mengirim utusan ke Kuala Batanghari menyampaikan kepada Datuk Bandar Jamal bahwa sejak perutusan itu sampai memberi khabar hendaklah berubah nama Kuala Batanghari menjadi Bengkalis, di dalam sungai itu ada hidup Ikan Bengkalis dan ditepi sungai itu ada juga hidup batang Bengkalis yang berasal dari sungai itu juga. Begitu juga nama pulau itu sekaligus diberi pula nama selatnya dengan sebutan yang sama yaitu Pulau Bengkalis dan Selat Bengkalis. Demikian penjelasan Djasman K.

Mulai Disebut Dalam Sejarah

Hanya beberapa tahun setelah tahun 1511, terbit sebuah buku tentang Melaka, yaitu The Suma Oriental. Penulisnya, Tome Pires, yang berbangsa Portugis, memberikan suatu gambaran yang jelas, khusus tentang masyarakat masyarakat Melaka dari tahun 1400 sehingga tahun 1515, walaupun tulisannya berorientasi dari sudut pandangannya.

Kisah sejarah tersebut dibuat ketika beliau berada di kota kosmopolitan Melaka dari tahun 1512 hingga tahun 1515, yaitu tahun-tahun awal penaklukan dan pendudukan (bangsa Portugis Eropah yang pertama ini di Melaka). Mungkin disebabkan Tome Pires menyaksikan sendiri suasana pada periode awal zaman peralihan, yaitu dari pendudukan Melayu ke pendudukan Portugis, maka beliau bersikap condong ke arah Portugis, dengan mengedepankan nilai-nilai asli keportugisannya, dari segi etos, agama, kepercayaan dan pandangannya tentang dunia.

Sumber Cina pada abad ke-5 dan abad ke-6 Masehi (daripada Dinasti Sung dan Dinasti Liang) menyebutkan bahwa sebuah tempat yang bernama Kan-t'o-li yang terletak di tenggara Sumatera (tempatnya dikatakan terdapat di sekitar Jambi, bermuarakan Sungai Batang Hari.

Untuk keperluan jalur perdagangan di Selat Malaka serta kemunculan pola perdagangan yang baru ini, Kan-t'o-li dipastikan berhasil untuk menguasai sebagian besar dari muara-muara sungai di sepanjang pantai timur Sumatera, hingga ke Pantai Timur dan Pantai Barat Semenanjung Tanah Melayu. Kan-t'o-li merupakan sebuah pusat kekuasaan laut Melayu yang muncul secara langsung dari peluang sosioekonomi dan jalan perdagangan laut yang muncul ketika itu.

Kelahiran Kan-t'o-li menandakan wibawa politik dan keunggulan ekonomi Funan dan Langkasuka. Kan-t'o-li menggantikan kedua kekuasaan ini. Kan-t'o-lilah yang dianggap memberi jalan kea rah kemunculan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya kemudian menjadi sebuah empayar Melayu. Pada zaman puncak kekuasaannya pada abad ke-11, Sriwijaya disebut menguasai jalan perdgangan dan jalan laut yang cukup luas, yaitu dari kawasan Gerahi di timur Teluk Benggala hingga ke Selat Sunda di selatan, lalu menguasai seluruh geopolitik tradisional pantai timur Sumatera, seluruh Thai Selatan, Semenanjung Tanah Melayu dan barat laut Gugusan Kepulauan Melayu.

Sriwijaya yang berpusat di Palembang, kemudian berpindah ke Jambi juga berhasil menundukkan kekuasaan setempat dan bandar-bandar pelabuhan yang lebih kecil. Proses dan pola politik serta penguasaan jalan perdagangan laut oleh Sriwijaya ini berlangsung hingga abad ke-13. Kawasan-kawasan lain yang tidak menjadi daerah takluk (jajahan) di pantai barat dan timur Sumatera adakalanya mempunyai hubungan perdagangan dengan Melaka.

Bahan-bahan eksport dari kawasan ini dihantar ke Melaka melalui pelabuhan yang menjadi daerah takluk (jajahan). Pedir contohnya, menghantar lada dan beras menerusi Pasai ke Melaka. Bengkalis membekalkan ikan kering dan ikan terubuk.

Pada tahun 1678 digambarkan oleh Tuan Bort tempat tersebut sebagai berikut : Bengkalis, sebagaimana telah dihuraikan, termasuk dalam wilayah Kerajaan Johor, terletak di suatu pulau kira-kira satu mil dari pantai Sumatera, hanya merupakan perkampungan nelayan , dipimpin oleh seorang syahbandar yang mengurus semua kepentingan Johor.

Meskipun hanya merupakan perkampungan nelayan, disana terdapat pelayaran yang ramai terdiri dari orang Melayu, Jawa dan Arab yang berkumpul untuk melakukan pembelian barang-barang dari Pantai Jawa, Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelang, Johor, Pahang, Patani, Siam, Kamboja, dan Kocin Cina. Bahkan, orang Minangkabau yang tinggal di Sumatera datang ke sana beramai-ramai membeli garam, beras dan juga ikan, yang banyak ditangkap pada musim-musim tertentu disana oleh orang-orang Selat, yang dengan anak istrinya tinggal di pulau-pulau dan mengembara kesana kemari-ikan tersebut mempunyai telur yang bersih, dikeringkan dan digarami serta sangat digemari oleh penduduk.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Dan Kota Sorong Papua Barat

Kabupaten Sorong adalah sebuah kabupatendi provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Aimas. Kabupaten ini merupakan salah satu penghasil minyak utama di Indonesia. Kawasan perairannya dikenal sebagai habitat penyu belimbing (Dermochelys coriacea vandelli).


Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah 18.170 Km2, daerah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Raja Ampat di sebelah utara dan barat, Kabupaten Sorong Selatan di sebelah selatan, Kabupaten Manokwari di sebelah timur.

AWAL MULA KABUPATEN SORONG

Menurut sejarah, nama Sorong diambil dari nama sebuah perusahan Belanda yang pada saat itu diberikan otoritas atau wewenang untuk mengelola dan mengeksploitasi minyak di wilayah Sorong yaitu Seismic Ondersub Oil Niew Guines atau disingkat SORONG pemerintah tradisonal di wilayah Kabupaten Sorong awal mulanya dibentuk oleh Sultan Tidore guna perluasan wilayah kesultanan dengan diangkat 4 (empat) orang Raja yang disebut Kalano Muraha atau Raja Ampat .

Keempat raja itu diangkat sesuai dengan 4 pulau besar yang tersebar dari gugusan pulau-pulau dengan wilayah kekuasaan adalah sebagai berilkut :

1. Raja Fan Gering menjadi Raja di Pulau Waigeo
2. Raja Fan Malaba menjadi Raja di Pulau Salawati
3. Raja Mastarai menjadi Raja di Pulau Waigama
4. Raja Fan Malanso menjadi Raja di Lilinta Pulau Misool

Sorong masuk ke Indonesia setelah penyerahan atas Irian Barat kepada penguasa sementara perserikatan Bangsa-Bangsa / United Nation Teporary Exsecutive (UNTEA) tanggal 1 Okotober 1962 sampai dengan 1 mei 1963 oleh Belanda.

Nama Sorong juga berasal dari kata Soren. Soren dalam bahasa Biak Numfor yang berarti laut yang dalam dan bergelombang. Kata Soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain hingga tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama "Daratan Maladum " (sekarang termasuk bagian dari wilayah Kota Sorong) dengan sebutan “Soren” yang kemudian dilafalkan oleh para pedagang Tionghoa, misionaris clad Eropa, Maluku dan Sangihe Talaud dengan sebutan Sorong.

SEJARAH KOTA SORONG

Penjajahan Belanda

Sekitar tahun 1935, pada masa Hindia Belanda, Sorong didirikan sebagai base camp Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) sedangkan pusat pemerintahan didirikan di Pulau Doom.

Pemerintahan Indonesia

Setelah penyerahan Irian Barat secara penuh oleh Penguasa Sementara PBB atau UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) kepada pemerintah Republik Indonesia, maka pada tahun 1965berdasarkan berbagai pertimbangan kemudian diangkat seorang wakil Bupati Koordinator yang berkedudukan di Sorong, dengan tugas:

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru.
2. Mempersiapkan pemecahan Kota Irian Barat Bagian Barat menjadi 2 (dua) Kota.

Pada tahun 1969, dengan selesainya pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) maka perkembangan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom ini tidak ada perubahan dalam pembagian wilayah dan keadaan sampai dengan akhir tahun 1972 adalah sebagai berikut:

- Wilayah Pemerintahan Setempat Sorong dengan ibukota Sorong;
- Wilayah Pemerintahan Setempat Raja Ampat dengan ibukota Sorong Doom;
- Wilayah Pemerintahan Setempat Teminabuan dengan ibukota Teminabuan;
- Wilayah Pemerintahan Setempat Ayamaru dengan ibu kota Ayamaru.

Pembagian wilayah di Sorong seperti tersebut di atas berlaku sampai tahun 1973 saat dilakukannya penghapusan wilayah-wilayah Kepala Daerah Setempat dan sejumlah distrik dan dibentuknya Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tahap Pertama Tahun 1973-1974.


Kota Sorong pada mulanya merupakan salah satu kecamatan yang dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Namun dalam perkembangannya telah mengalami perubahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1996 tanggal 3 Juni 1996 menjadi Kota Administratif Sorong. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang no. 45 Tahun 1999 Kota Administratif Sorong ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom sebagai Kota Sorong.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Dan Kota Manokwari Papua Barat

Manokwari adalah kabupaten dan ibu kota Provinsi Papua Barat, Indonesia. Manokwari juga menjadi ibukota Kabupaten Manokwari. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.556,94 km² dan saat ini berpenduduk sebanyak kurang lebih 201.218 jiwa.


Kota ini merupakan salah satu kota bersejarah bagi masyarakat Kristen di Papua karena pada tanggal 5 Februari 1855, dua orang penginjil mendarat di Pulau Mansinam dan memulai karya penyebaran agama Kristen Protestan di kalangan suku-suku yang masih suka berperang satu sama lain.

Pulau Mansinam dapat dicapai dengan menyewa kapal atau speedboat dari Pelabuhan Ketapang, di jalan Pasir Putih. Manokwari membentang di Teluk Doreri, dan di tengah perbukitan rendah didominasi oleh pegunungan Arfak di selatan.

SEJARAH AWAL MULA MANOKWARI

Catatan sejarah tentang Irian Jaya dimulai pada abad ke VII. Pada abad tersebut diberitakan bahwa para pedagang Sriwijaya telah sampai didaerah ini dan menyatakan bahwa irian Jaya termasuk wilayah Kerajaan Sriwijaya yang mereka beri nama Janggi.

Keterangan tersebut dapat perdagangan dan pusat Agama Budha yang berhubungan dengan bangsa Cina dan India.

Dengan armadanya yang kuat Sriwijaya mengunjungi Maluku dan Irian Jaya untuk memperdagangkan rempah – rempah, wangi – wangian, mutiara dan bulu burung Cenderawasih.

Buku tahunan Cina menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sri Indrawarman telah mengirim utusannya ke Kaisar Cina dan Mempersembahkan bulu – bulu burung yang indah..

Sementara itu seorang musafir Cina yang bernama Chon You Kwa menulis,bahwa diKepulauan Indonesia sekarang terdapat suatu daerah yang bernama Tungki dan merupakan bagian dari Maluku. Kalau nama Tungki itu dipakai untuk menyebut nama jenggi, maka hal tersebut memperkuat keterangan tentang adanya hubungan Irian Jaya dengan Kerajaan Sriwijaya.

Didalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca ( 1365) Irian Jaya adalah termasuk wilayah Majapahit atau Majapahit kedelapan.

Didalam syair ke XIV didapat kata-kata Ewanim yang menurut beberapa sarjana bahasa merupakan sebutan untuk Onim, sedangkan Sien untuk Kowiai yang kedua – keduanya terletak di Teluk Bintuni Kabupaten Manokwari. Dan ini membuktikan bahwa suku – suku bangsa di Irian Jaya sejak dahulu sudah mempunyai hubungan dengan suku –suku bangsa di bagian barat, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore dan Bacan di Maluku.

Suatu keterangan yang dapat menunjukkan bahwa Irian Jaya pernah merupakan daerah kekuasaan Sultan Tidore dan Bacan sebagaimana yang dikatakan oleh Koentjaraningrat dan Prof.Dr.Harsya W.Bachtiar dalam penelitiannya yang diungkapkan didalam buku yang berjudul : “ Penduduk Irian Barat “ bahwa pertemuan pertama antara orang – orang pribumi Irian Barat dengan orang – orang dari luar daerah terjadi ketika Sultan Tidore berusaha memperluas wilayah Jajahannya.

Pada abad XVI Pantai Utara sampai Barat daerah Kepala Burung sampai Namatota ( Kab.Fak-fak ) disebelah Selatan, serta pulau – pulau disekitarnya menjadi daerah kekuasaan Sultan Tidore.

Daerah tersebut meliputi Pulau – pulau Raja Ampat wilayah Kabupaten Sorong sekarang, serta daerah Fakfak dan sepanjang pesisir Teluk Bintuni Wilayah Kabupaten Manokwari sekarang.

Untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan, Sultan Tidore mengangkat empat orang tokoh sebagai raja/korano yang memerintah penduduk di daerah mereka masing – masing atas nama Sultan Tidore.. Hubungan kekuasaan Pemerintahan antara Kerajaan Todore dengan daerah –daerah kekuasaannya, ditandai dengan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya kepada kerajaan Tidore, melalui raja – raja atau korano – korano yang diangkat oleh Sultan.

Bangsa Barat yang mula – mula melihat Pantai Utara adalah dua Orang pelaut Portugis Antonio D. Anease dan Fransisco Sorreano pada Tahun 1511, dalam pelayarannya mencari rempah – rempah, namum mereka tidak mendarat dipantai itu, dia menamakan pulau ini dengan Papua. Kata Papua berasal dari bahasa Melayu Kuno “ Papuwah “ yang berarti Orang berambut keriting. Orang Pertama yang memberi nama New Guinea pada Pulau Irian adalah Ynigo Ortis de Retes, ketiak ia berlabuh dimuara sungai Memberamo di Pantai Utara Iraian. YnigoOrtis de Retes tersebut dalam peta abad ke XVI dalam bentuk latin yaitu : “ Nova Guinea “ dan dalam Peta Belanda : Nieuw Guinea “

Dalam catatan sejarah penamaan Papua dan New Guinea biasaa dipakai bersama – sama.

Nama Irian diusulkan oleh Frans Kaisepo dalam Konfersnsi Malino Pada tahun 1946, dan nama ini kemudian dipakai oleh bangsa Indonesia sampai sekarang.

Namun sampai abad ke XIX Daerah Irian Jaya masih dianggap sebagai wilayah gelap, karena penduduknya masih kafir dan menyembah kepada berhala – berhala yang telah berakar berabad – abad lamanya.

Diantara sekian banyak bangsa – bangsa yang pernah dating ke Irian Jaya, bangsa Belandalah yang kemudian berhasil menguasainya. Dengan kedudukannya yang kuat serta system monopolinya di Indonesia, VOC kemuadian berhasil mengusir orang – orang Eropa lainnya dari Irian.

Usaha Belanda untuk menguasai wilayah Irian Jaya pertama kali kelihatan, ketika diresmikannya pendirian benteng “ Fort du Bus “ di Teluk Triton dikaki gunung Lumenciri tepatnaya dikampung Lobo desa Lobo Kecamatan Kaimana Kabupaten fakfak. Pada kesempatan itu Komisaris Pemerintahan Kerajaan Belanda A.J. Van Delden, membacakan suatu pernyataan yang dikenal dengan “ Proklamasi Fort du Bus “ pada tanggal 24 Agustus 1898.

Adapun isi daripada Proklamasi tersebut antara lain bahwa daerah Nieuw Guinea dengan daerah pedalamannya dimulai pada garis 140 BT dipantai Selatan terus kearah Barat, Barat daya dan Utara sampai ke semenanjung Goede Hoop diPantai Utara kecuali daerah Mansari, Karondefer, Ambarpura dan Amberpon yang dimiliki SultanTidore dinyatakan sebagai milik Belanda.

Karena pengaruh kekuasaan Belanda lebih kuat dari kesultanan Tidore atas Irian Jaya, maka terpaksa Sultan Tidore menerima kehendak Belanda dengan suatu perjanjian penyerahan wilayah berbentuk “ Korte Verklaring “ pada tanggal 3 Juni 1909.

Sekalipun sejak tahun 1998 Irian Jaya sudah dianggap sebagai daerah jajahan Belanda, namun kekuasaan yang sesungguhnya baru terwujud pada akhir abad ke XIX. Semula Belanda mengabaikan daerah ini, karena dianggap kurang menguntungkan. Tetapi setelah timbul ancaman serta saingan – saingan dari orang – orang Amerika serta orang Eropa lainnya dalam usaha memperluas daerah jajahannya masing – masing mulailah Belanda memusatkan perhatiannya secara susungh-sungguh kepada daerah Irian Jaya.

Untuk memantapkan pemerintahan Hindia Belanda diwilayah irian Jaya ini, maka dibentuklah pos pemerintahan yang pertama berkedudukan di Manokwari. Dengan demikian kota Manokwari selain sebagai kota pertama masuknya Injil di Irian Jaya, juga sebagai embrio pertama sejarah pemerintahan diwilayah Iran Jaya, dan selanjutnya ke Fak-Fak. Kedua pos pemerintahan tersebut diatas masih langsung dibawahi oleh Keresidenan Maluku yang berkedudukan di Ambon.

Dalam perkembangan selanjutnya, kedua pos pemerintahan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi afdeling, yaitu:

1. Afdeling Noord Nieuw Guinea, (Irian Jaya Bagian Utara) beribu kota di Manokwari yang meliputi wilayah Sorong sampai Jayapura.

2. Afdeling West Nieuw Guinea ( Irian Jaya Bagian Barat ) yang beribu kota di Fakfak, meliputi wilayah yang terbentang dari Fakfak sampai Merauke.

Setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan suatu “ Wilayah Hukum Negara” yang meliputi bekas wilayah jajahan kerajaan Belanda (Hindia Belanda) maka sejak saat itu secara syah dan diakui oleh dunia luar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.

Dalam kenyataan sejarah ternyata lain, sebab daerah Irian Jaya ternyata tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda, walaupun melalui beberapa kali perjanjian sampai dengan Komprensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949di Den Haag Negeri Belanda dan sebagai hasilnya Indonesia menerima pengaturan sementara kedudukan Irian Barat (Iran jaya) oleh Belanda untuk jangka waktu satu tahun. Dan ketentuan ini ternyata tak dipenuhi oleh Pemerintah, dimana Irian Jaya tetap tidak dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia.

Namun perjuangan untuk mengembalikan Irian jaya antara tahun 1950 dan 1953 terus dilakukan, terutama melalui meja perundingan secara bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia – Belanda. Setelah usaha – usaha tersebut terbukti membawa hasil, maka sejak tahun 1953 perjuangan Pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum – forum internasional,terutama PBB dan Forum Solidaritas Asia = Afrika seperti Konferensi Asia – Afrika.

Usaha – usaha dibidang diplomasi tersebut ternyata tidak membawa hasil, sehingga Pemerintah mulai mengambil sikap yang keras terhadap Belanda. Pembatalan Uni Indonesia – Belanda pada Tahun 1954 diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.

Perjuangan untuk mengembalikan Irian Jaya kini didasarkan pada kekuatan rakyat Indonesia sendiri. Dari hasil perjuangan ini pula melahirkan Undang – undang Nomr 15 Tahun 1956, tentang pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan oleh Kabinet Ali Satroamidjojo, Moh.Roem dan Idam Chalik.

Peresmian pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan dilakukan bertepatan dengan hari Ulang Tahunkemerdekaan RI yang ke 39 pada tanggal 17 Agustus 1956, meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan Daerah Tidore, Oba, weda, Pa tani, serat Zainal Abdin Syah, yang berkedudukan di Soasiu dan pelantikannya pada tanggal 23 September 1956.

Pembentukan Propinsi perjuangan ini lebuh dititik beratkan atas dasar administrasi, dan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih mempertegas bahwa Irian Barat merupakan bagian dari pada Negara Republik Indonesia, maka diberi kesempatan kepada raktay Irian Barat untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Maka pada bulan Agustus 1956 Pemerintah Republik Indonesia mengangkat 3 Orang anggota DPR sebagai wakil dari rakyat Irian; mereka adalah : Silas Papare, Mohamad Padang dan A.B. Karubuy. Namun demikian Propinsi Irian Barat perjuangan ini, walaupun mempunyai aparatur pemerintahan berupa Gubernur Kepala Daerah, Dewan Pemerintah dan jawatan – jawatan lainnya, tetap tinggal melempen sampai akhir hidupnya.

Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat belummembawa hasil apa- apa, karena Belanda secara menyolok mendirikan “ Dewan Papua “ pada tanggal 5 April 1961 yang kemudian disusul dengan pembentukan “ Negara Papua Merdeka “ terlepas dari Negara Republik Indonesia.

Maka terpaksa pemerintah Indonesia meningkatkan konfrontasinyadalam bidang militer. Hal ini memperlihatkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk membebaskan wilayah Irian Barat dari tangan Belanda dengan kekuatan senjata. Tepat pada tanggal 19 Desember 1961 di Jokyakarta Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Trikomando Rakyat ( Trikora ) yang berbunyi sebagai berikut :

TRI KOMANDO RAKYAT

Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik komfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat telah memberikan intruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda.

Dan kini oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme ditanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan kepada rakyat Indonesia, yang juga berada didaerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut :

1. Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda Kolonial.

2. Kibarkanlah sang Merah Putih di Irian Barat tanah Air Indonesia.

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Hari jadi Kota Manokwari yang jatuh pada tanggal 8 November 1898 dilatarbelakangi oleh peristiwa dibentuknya pos pemerintahan pertama di Manokwari oleh Pemerintahan Hindia Belanda, ketika Residen Ternate Dr. D. W. Horst atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda melantik Tn. L. A. Van Oosterzee pada hari Selasa tanggal 8 November 1898 sebagai Controleer Afdeling Noord New Guinea (Pengawas Wilayah Irian Jaya Bagian Utara) yang waktu itu masih termasuk wilayah keresidenan Ternate. Tanggal 8 November inilah yang selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Kota Manokwari melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995.