Social Items

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang.


Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan "Pulau Merbau, Pulau Ransang dan Pulau Tebingtinggi".

SEJARAH AWAL BERDIRINYA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu,dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam :

1.Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis

2.Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

3.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008

4.Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

5.Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

6.Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

7.Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

SEJARAH KOTA SELATPANJANG

Kota Selatpanjang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Kepulauan Meranti, duhulu merupakan salah satu bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam kesultanan Siak.

Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas ketoleransian antar persaudaraan. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang barang maupun manusia dari China ke nusantara dan sebaliknya.

Daerah Selatpanjang dan sekitarnya sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang merupakan salah satu kesultanan terbesar di Riau saat itu.Pada masa pemerintahan Sultan Siak VII adalah Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi (yang bertahta tahun 1784-1810), biasanya disapa Sultan Syarif Ali, beri titah kepada Panglima Besar Muda Tengku Bagus Saiyid Thoha untuk membuat Negeri atau Bandar di Pulau Tebing Tinggi.

Selain tertarik pada pulau itu juga karena Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi sendiri pernah singgah ke daerah itu, tujuan utama Sultan Syarif Ali ingin himpun melawan pasukan Sambas (Kalimantan Barat) yang terindikasi bersekutu dengan Belanda yang diminta khianati dan setia Kerajaan Siak.

Maka bergeraklah armadanya di bawah pimpinan Panglima Besar Muda Tengku Bagus Saiyid Thoha pada awal Muharram tahun 1805 Masehi diiringi beberapa pembesar Kerajaan Siak, diumumkan laskar dan hulu balang menuju Pulau Tebing Tinggi. Mereka tiba di tebing Hutan Alai (sekarang Ibukota Kecamatan Tebingtinggi Barat).

Panglima itu segera menghujam kerisnya memberi salam di Tanah Alai.Tanah Alai tak menjawab, Ia meraup tanah sekepal, terasa panas. Ia melepaskannya, "Menurut sepanjang pengetahuan, tanah Alai ini tidak baik dibuat tanah karena Hutan Alai adalah tanah jantan, Baru bisa berkembang menjadi negeri dalam masa waktu lama," kata sang panglima dihilangkan pembesar Siak dan anak buahnya.

Panglima bertolak menyusuri pantai pulau ini. Lalu, terlihat tebing yang tinggi. "Inilah gerangan yang diajukan oleh ayahanda Sultan Syarif Ali," pikirnya. Armada merapat ke Tebing Tanah Tinggi bertepatan tanggal 07 April 1805 Masehi.

Di usia masih 25 tahun itu, dengan mengucap bismillah Panglima melejit ke darat yang tinggi sambil memberi salam. "Alhamdulillah tanah tinggi ini menjawab salam den," katanya. Tanah diraupnya, terasa sejuk dan nyaman. Ia tancapkan keris di atas tanah (dekat sekarang kira-kira dekat komplek kantor Bea Cukai Selatpanjang). Sambil berkata, "Dengarkanlah oleh kamu sekalian di Tanah Hutan Tebing Tinggi yang sangat baik didirikan sebuah negeri.

Negeri ini akan dikembangkan dengan aman dan makmur mengumpulkan pemimpin dan penduduknya adil dan bekerja keras serta menaati hukum-hukum Allah.

Panglima itu berdiri tegak dihadapan semua pembesar kerajaan, laskar, hulu balang, dan bathin-bathin di sekitar pulau. "Den bernama Tengku Bagus Saiyid Thoha Panglima Besar Muda Siak Sri Indrapura. Keris ini bernama Petir Terbuka Tabir Alam Negeri. Yang dinamai ini adalah namakan Negeri Makmur Kencana Bandar Tebing Tinggi." Nama asal muasal kota selatpanjang.

Setelah menebas hutan, wilayah kekuasaan penuh, berdirilah istana panglima besar itu. Pada tahun 1810 Masehi Sultan Syarif Ali mengangkat Panglima Besar Muda Tengku Bagus Saiyid Thoha yang sebagai penguasa pulau. Kala itu, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Suir dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Perumbi, seiring perkembangan waktu bandar ini semakin ramai dan bertumbuh sebagai salah satu bandar perniagaan di kesultanan siak.

Ramai interaksi perdagangan didaerah Pesisir Riau inilah yang menyebabkan pemerintahan Hindia Belanda ikut mengambil bagian dalam menentukan nama negeri ini. Sejarah yang disampaikan pada masa Sultan Siak yang ke 11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin. Pada tahun 1880, pemerintahan di Negeri Makmur Kencana Tebing Tinggi dikuasai oleh JM Tengkoe Soelong Tjantik Saijet Alwi yang bergelar Tuan Temenggung Marhum Buntut (Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak).

Pada masa pemerintahannya di bandar ini terjadilah polemik dengan pihak Pemerintahan Kolonial Belanda yaitu Konteliur Van Huis tentang perubahan nama negeri ini, di antara para pejabat pemerintahan kolonial Belanda mengubah daerah ini menjadi Selatpanjang, juga tidak oleh JM Tengkoe Soelong Tjantik Saijet Alwi selaku calon daerah.

Akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal 4 September 1899, Negeri Makmur Kencana Tebing Tinggi berubah menjadi Negeri Makmur Bandar Tebingtinggi Selatpanjang.JM Tengkoe Soelong Tjantik Saijet Alwi mangkat pada tahun 1908.

Seiring waktu masa lalu Pemerintahan Republik Indonesia, kota selatpanjang dan sekitarnya ini merupakan Wilayah Kewedanan di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Tebingtinggi.Pada tanggal 19 Desember 2008, daerah Selatpanjang dan sekitarnya ini berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti memekarkan diri dari Kabupaten bengkalis dengan modal selatpanjang.


Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Meranti dan Kota Selatpanjang

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² dengan jumlah Penduduk saat ini mencapai sekitar 740.839 jiwa.


Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliong/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang, dll.

Di samping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di Provinsi Riau.

SEJARAH AWAL MULA KABUPATEN KAMPAR

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarahwan menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir, Sultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar.

Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpim oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar.

Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA

Pada zaman belanda pembagian wilayah secara Administrasi dan Pemerintahan masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni :

1.   Desa Swapraja meliputi : Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan yang merupakan suatu landschappen atau Raja-raja dibawah District loofd Pasir Pengarayan yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Daerah / Wilayah yang masuk Residensi Riau.

2.  Kedemangan Bangkinang, memawahi Kenegerian Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk Residensi Sumatera, Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak.

3.  Desa Swapraja Senapelan/Pekanbaru meliputi Kewedanaan Kampar Kiri, Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai Kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak ( Residensi Riau ).

4.  Desa  Swapraja  Pelalawan  meliputi Bunut, Pangkalan  Kuras,  Serapung  dan  Kuala  Kampar  (Residensi Riau )


Situasi  genting antara Republik Indone­sia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah pada bulan Nopember 1948.

 ZAMAN PEMERINTAHAN JEPANG

Saat itu guna kepentingan militer, Kabupaten Kampar dijadikan satu Kabupaten, dengan nama Riau Nishi Bunshu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi Kewedanaan Bangkinang dan Kewedanaan  Pasir Pengarayaan.

Dengan menyerahnya Jepang ke pihak Sekutu dan setelah proklamasi kemerdekaan, maka kembali Bangkinang ke status semula, yakni Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan berturut-turut seperti : cu (Kecamatan) , gun (Kewedanaan) , bun (Kabupaten), Kedemangan Bangkinang dimasukkan kedalam Pekanbaru bun (Kabupaten) Pekanbaru.

ZAMAN KEMERDEKAAN

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, atas permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat Kewedanaan Bangkinang  dan  pemuka-pemuka Masyarakat Kewedanaan Bangkinang meminta kepada Pemerintah Keresidenan Riau dan Sumatera Barat agar Kewedanaan Bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatera Barat dan terhitung mulai tanggal 1 januari 1946 Kewedanaan Bangkinang kembali masuk Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatera Barat serta nama kepala wilayah ditukar dengan sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati.

 Pada tanggal 1 januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan Kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil konfrensi bundar.

Tanggal 6 februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan gubernur militer sumatera tengah no: 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Sejak tanggal 6 februari tersebut Kabupaten Kampar resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, rakyat/masyarakat yang mendiami wilayah dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah no : 3/dc/stg/50 tanggal 6 februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar no : 02 tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau no : kpts .60/11/1999 tanggal 4 februari 1999 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  tk. II  Kampar tahun 1999  no :  01  tanggal 5 februari 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran negara tahun 1999 nomor 181) tanggal 4 oktober 1999, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu.  Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Rokan Hulu dan Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati   wilayah I dan Bupati Wilayah II.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Kabupaten Indragiri Hulu atau sering disingkat Inhu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten ini adalah kabupaten terbersih di Riau, Kebersihannya terletak di ibukotanya yakni Rengat. Rengat dikenal dengan keramahannya.


Kekayaan orang asli Inhu terlihat dengan kepemilikan kebunnya masyarakatnya yang berhektar-hektar, Apalagi yang tinggal Rengat. Dimana tingkat kemiskinannya sangat kecil sekitar 2%.Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang masih memiliki komunitas suku terasing,suku Talang Mamak.Suku ini hanyalah salah satu di antara enam sukut terasing yang telah ratusan tahun menghuni hutan-hutan di Provinsi Riau.

SEJARAH AWAL MULA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Kerajaan Indragiri

Suku-suku terasing yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu awalnya tergabung dengan kerajaan Indragiri.Namun sekitar abad ke-13 dibawah pimpinan Datuk Perpatih Nan Sebatang-salah seorang pembesar Kerajaan Pagaruyung-mereka memisahkan diri dan membangun kampung Petalangan di Durian Cacar.Mengingat jasa-jasa Datuk Perpatih terhadap kerajaan Indragiri, Sultan Indragiri memberikan status daerah istimewa untuk wilayah Petalangan.Derah Petalangan tersebut diduga asal muasal kata Talang dan kata Mamak sendiri merupakan panggilan kehormatan Sultan Indragiri kepada Datuk Perpatih.Oleh karena itu,masyarakat keturunan yang dibawa oleh Datuk Perpatih ini disebut Talang Mamak.

Sekarang keturunannya tersebar di Kecamatan Siberida dan Pasir Penyu.Mereka umumnya bertani dan berkebun terutama menyadap karet hutan.Kegiatan ini dilakukan turun-temurun hingga sekarang.Tidak mengherankan bila pekerjaan ini menjadi cikal bakal bagi masyarakat Indragiri Hulu yang sebagian besar hidup dari pohon karet.

a menjadi tempat kedudukan Asisten Residen yang sebelum itu di Tanjung Buton Lingga. Dan daerah Indragiri merupakan bagian dari wilayah yang disebut Keresidenan Riau (Residentie Riouw).

Ada beberapa priode pemerintahan yang dilalui semenjak dari awal terbentuknya Kabupaten Indragiri Hulu:

Sebelum tahun 1945

Zaman sebelum penjajahan belanda

Zaman sebelum VOC Pemerintahan kolonial belanda datang dan memerintah di Indonesia daerah Indragiri Hulu dan Teluk Kuantan merupakan Kerajaan. Kerajaan Indragiri diperintah oleh Raja atau Sultan yang berkedudukan di Pekan Tua yang terletak sekitar 75 Km sebelah timur kota rengat. Raja setuju adalah Raja Kocik Mambang alias Raja Melayu 1 yang memerintah dari tahun 1298 sampai tahun 1337 dan raja terakhir yang memerintah adalah Tengku Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Syeh.

Wilayah Kerajaan Indragiri pada waktu yang termasuk Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu sekarang, kecuali Kecamatan Cerenti, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik yang merupakan bagian dari Kerajaan Kuantan, sedangkan Kuantan Singingi pada saat itu sesuai dengan wilayah I Kerajaan Siak.

 Pemerintahaan Kolonial Belanda

Setelah VOC pada waktu itu daerah ini dikuasai oleh pemerintah Belanda dengan nama Afdeling Indragiri yang pernah diperintah oleh seorang Afdeling yang terdiri dari:

- Pemesanan Afdeling / Kabupaten Rengat
- Pemesanan Afdeling / Distrik Tembilahan
- Pemesanan Afdeling / Kabupaten Teluk Kuantan

Order Afdeling ini dipakai oleh seorang District Hoofd. Masing-masing Distrik dibagi dalam 4 Urutan Distrik Hoofd atau disebut AMIR dalam wilayah kerajaan Indragiri. Karena luasnya wilayah dan sulitnya komunikasi serta untuk memperlancar roda pemerintahanahn maka sultan mengangkatbeberapa AMIR yang sekarang Camat yaitu:

- Amir yang berkedudukan di Kelayang untuk Pemesanan Distrik Pasir Penyu
- Amir yang berkedudukan di Rengat untuk Order District Rengat
- Amir yang berkedudukan di Sungai salak untuk Orde Kabupaten Tempuling
- Amir yang berkedudukan di Tembilahan
- Amir yang berkedudukan di Kateman.

Khusus untuk daerah Rantau Kuantan di mana daerah ini tidak berada di bawah kekuasaan Sultan Indragiri. Daerah ini diperintah oleh citrolor yang berkedudukan di Teluk Kuantan dan Kuantan merupakan daerah otonom yang disebut dengan Kuantan Distriction, Kerajaan yang hanya berkuasa memegang urusan adat, agama, pengadilan kecil dan urusan rakyat.

 Pemerintahan Jepang

Dengan kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya dan didudukinya Indonesia dan beralih kekeuasaan Jepang. Dengan Indragiri pada saat itu berada di bawah Jepang, penguasaannya pada saat itu disebut Bunshiho (bupati) dan dipersiapkan oleh Gusaibu (Fatih) karena menghubungkan Indragiri seakan-akan tidak ada lagi.

Setelah tahun 1945

Tahun 1945-1965

Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tangal 17 Agustus 1945 maka didaerah-daerah membentuk pula lembaga Ketata

- Penyerahan wewenang sepenuhnya baik yang disetujui, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan.
- Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahaan pusat kepada aparat daerah.
- Mengikutsertakan Organisasi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah Membantu urusan pemerintahan pusat.

Tahun 1965 sampai sekarang

Dengan membentuknya Provinsi Riau dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewarganegaraan tersebut yang merupakan perbedaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.

Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Indrairi Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kabupaten Indragiri ternyata telah mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPRGR pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu:

- Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukotanya Tembilahan, terdiri dari beberapa kecamatan, sekarang 20 kecamatan.
- Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu:

Kec. Rengat modal Renat
b. Pasir Penyu Modal Air Molek
c. Modal dasar Pangkalan Kasai
d. Kec. Peranap modal Peranap
e. Kec. Kuantan Hilir modal Baserah
f. Kecuantan tengah modal Taluk Kuantan.
g. Kec. Kuantan Mudik modal Lubuk Jambi.
h. Kec Singingi modal Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi pemilihan kecamatan dengan keberadaan pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Rengat, Kecamatan yang baru adalah:

a. Kec. Benai Modal Benai
b. Kec. Kelayang modal Simpang Kelayang
c. Kec. Rengat Barat modal Pematang Reba.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahu 2004, beberapa pemekaran wilayah meningkat menjadi 14 kecamatan:

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan UU No.12 tahun 1956, tentang pembentukan daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri, meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan disebelah Hilir. Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir berdasarkan UU No.6 tahun 1965. Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri hulu.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia.

SEJARAH AWAL INDRAGIRI HILIR


Kerajaan Keritang

Kerajaan ini didirikan sekitar awal abad ke-6 yang berlokasi di wilayah Kecamatan Keritangsekarang. Seni budayanya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sebagaimana terlihat pada arsitektur bangunan istana yang terkenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau Kedaton Gunung Tujuh. Sayangnya, saat ini peninggalan kerajaan tersebut tidak lagi bisa dijumpai

Kerajaan Kemuning

Kerajaan Kemuning didirikan oleh Raja Singapura ke-V, Raja Sampu atau Raja Iskandarsyah Zulkarnain atau Prameswara. Tahun 1231 diangkat seorang raja muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di Desa Kemuning Tua dan Desa Kemuning Muda. Bukti peninggalan kerajaan berupa selembar besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.

Kerajaan Batin Enam Suku

Pada tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di daerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntungdikuasai oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang karena perpecahan sebagian menyebar ke daerah tersebut. Di antaranya terdapat Enam Batin (Kepala Suku) yang terkenal dengan sebutan Batin Nan Enam Suku, yakni:

  • Suku Raja Asal di daerah Gaung.
  • Suku Raja Rubiah di daerah Gaung.
  • Suku Nek Gewang di daerah Anak Serka.
  • Suku Raja Mafait di daerah Guntung.
  • Suku Datuk Kelambai di daerah Mandah.
  • Suku Datuk Miskin di daerah Batang Tuaka.


Kerajaan Indragiri

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan penggantinya Raja Narasinga Idan Raja Merlang II, tetap berkedudukan di Malaka, sedangkan untuk urusan sehari-hari dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri.

pada tahun 1473, sewaktu Raja Narasinga II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam (Sultan Indragiri IV), dia menetap di ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua sekarang.

Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanganlah orang - orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar, perpindahannya akibat dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Gubernement pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1863.

Masa penjajahan Belanda

Dengan adanya tractaat Van Vrindchaap(perjanjian perdamaian dan persahabatan) tanggal 27 September 1938 antara Kerajaan Indragiri dengan Belanda, maka Kesultanan Indragiri menjadi Zelfbestuur. berdasarkan ketentuan tersebut, di wilayah Indragiri Hilir ditempatkan seorang Controlleur yang membawahi 6 daerah keamiran, yaitu:

Amir Tembilahan di Tembilahan.Amir Batang Tuaka di Sungai Luar.Amir Tempuling di Sungai Salak.Amir Mandah dan Gaung di Khairiah Mandah.Amir Enok di Enok.Amir Reteh di Kotabaru.

Controlleur memegang wewenang semua jawatan, bahkan juga menjadi hakim di pengadilan wilayah ini sehingga ZelfbestuurKerajaan Indragiri terus dipersempit sampai dengan masuknya Jepang tahun 1942.

Masa pendudukan Jepang

Balatentara Jepang memasuki Indragiri Hilir pada tanggal 31 Maret 1942 melalui Singapura terus ke Rengat. Tanggal 2 April 1942 Jepang menerima penyerahan tanpa syarat dari pihak Belanda yang waktu itu dibawah Controlleur K. Ehling. Sebelum tentara Jepang mendarat untuk pertama kalinya di daerah ini dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang dipelopori oleh Ibnu Abbas.

Pada masa pendudukan Jepang ini Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang Cun Cho yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi 5 Ku Cho, yaitu:

1. KuCho Tembilahan dan Tempuling di Tembilahan.
2. Ku Cho Sungai Luar.
3. Ku Cho Enok.Ku Cho Reteh.Ku Cho Mandah.

Pemerintahan Jepang di Indragiri Hilir sampai bulan Oktober 1945 selama lebih kurang 3,5 tahun.

Masa Kemerdekaan Indonesia

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Indragiri(Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Teluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibu kotanya Tembilahan.

Sumber: Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timurPulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km² dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 537.142 jiwa.


Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau.

Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas.

Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

SEJARAH AWAL KABUPATEN BENGKALIS


Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada , dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan Kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678 daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang.

Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejaleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung.

Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk Laksamana Raja Di Laut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada yang kuat serta membuat kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang didatangkan dari negara-negara Islam.

Selanjutnya, saat Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis dijadikan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Namun demikian, Belanda kemudian memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkalis ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut Bengkalis dijadikan ibukota Afdeling Bengkalis sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia.

Sedangkan saat pendudukan Jepang, Bengkalis dijadikan ibukota Bengkalis Bun. Sementara itu, perjuangan masyarakat Bengkalis untuk mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil menduduki Bengkalis kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkalis

Menurut Jasman K (tt) dari berbagai versi oral yang dikumpulkannya dan menurutnya dari sebuah buku Kisah Pelayaran Raja Kecil Ke Johor dan sebuah naskah yang berjudul "Asal –muasal Nama Terubuk" dan sebuah naskah Syair Ikan Terubuk huruf Jawi, maka dibuatnyalah sebuah kisah sejarah seperti berikut ini : Bengkalis bermula setelah pudarnya Kerajaan Gasib pada abad ke-17 atau sekitar 1625.

Kerajaan Gasib ini terletak di hulu Sungai Gasib di sebelah Selatan Buatan. Muara Sungai Gasib menuju ke Sungai Jantan Siak. Sesudah keruntuhan Kerajaan Gasib, daerah ini seperti ditimpa bala bencana. Daerah ini tidak lagi punya pemimpin, dan berlakulah "hukum rimba", siapa yang kuat maka dialah yang menjadi raja. Kekosongan pucuk kekuasaan kerajaan ini kemudian diisi oleh datuk-datuk yang menjadi tempat berpegang. Tersebutlah Datuk Bandar di Bengkalis dan Datuk Bandar di Sabak Aur.

Para datuk ini diceritakan konon datang dari Johor. Bengkalis ketika itu belumlah bernama Bengkalis, seperti halnya kejadian sebuah negeri Melayu dalam tradisi Melayu. Disebut orang Kuala Batanghari namanya. Di hulu Kuala Batanghari ini terdapat tanah busut di sebuah tasik kecil. Karena itu pulaulah orang di daerah ini mengenal tanah tumpukan ini dengan sebutan "Pulau Sembilan".

Menurut Jasman K (tt) seorang guru SR dan ditulisnya pada 27 September 1980 lagi – tanpa menyebutkan sumber – nama Kuala Batanghari dan Pulau Sembilan kemudian kelak berganti nama menjadi Bengkalis. Peristiwa pergantian nama ini bermula setelah menghilirnya perangkat Raja Kecil yang diiringi dengan empatpuluh orang awak lancang dan empat orang kepala suku, yaitu suku Limapuluh, suku Tanah Datar, suku Pesisir, dan ditambah satu suku lagi dari suku Limapuluh juga.

Konon dalam Sejarah Melayu Raja Kecil memang dibesarkan di Ranah Minang.
Perangkatan Raja Kecil menghiliri sungai Jantan yang kemudian nama sungai ini bernama Sungai Siak. Rombongan Raja Kecil ini singgah di Sabak Aur (Sungai Apit sekarang ini) kemudian singgah pula di Kuala Batanghari. Di Sabak Aur ini konon pernah terjadi perselisihan antara rombongan Raja Kecil dengan Datuk Bandar Sabak Aur.

Perselisihan berawal dari Datuk Sabak Aur meminta cukai lalu lintas sungai kepada rombongan – yang tidak diketahuinya itu yang ternyata – Raja Kecil yang telah merapatkan lancangnya di jembatan di Sabak Aur. Raja Kecil mau tidak mau memotong puntel pundi-pundinya yang terbuat dari emas. Lalu puntel pundi-pundi itu diterima oleh pengawal Datuk Sabak Aur. Sambil menyerahkan puntel pundi-pundinya konon Raja Kecil berkata "akan kucucup juga darahnya di kemudian hari nanti".

Ternyata konon apa yang diucapkannya itu berlaku dan menurut Jasman K mempunyai kisah tersendiri. Kisah ini masih gelap untuk diteroka. Lancang pembawa perangkatan rombongan Raja Kecil terus menghilir ke muara sungai. Awak lancang menyebut sejumlah nama hutan, nama tanjung, nama pulau, dan nama sungai-sungai yang dilalui. Tersebutlah Selat Pulau Padang.

Selain itu juga disebut Sungai Selari, Tanjung Ja dan banyak lagi nama lain. Jasman K (tt) selanjutnya mengisahkan, menurut adat kebiasaan setempat, bahwa setiap orang yang datang ke suatu tempat baru yang dituju di wilayah ini harus tunduk pada adat tuan rumah. Peraturan adat itu antara lain belum boleh menyauk air sungai atau naik ke darat, sebelum terlebih dahulu mengadakan surah-bersurah dan memperoleh izin dari penguasa di tempat ini. Rupanya tanpa disangka adat masyarakat ini juga diberlakukan terhadap rombongan Raja Kecil ini, yaitu belum boleh menyauk air sungai apalagi naik ke darat, sebelum surah-bersurah dan keizinan dari tuan rumah.

Ketibaan macang perangkatan Raja Kecil menjadikan pembicaraan orang ramai di Bandar Kuala Batanghari. Karena orang di dalam lancang itu berbahasa sekerat-kerat yang tak dapat dipahami oleh pengawal pantai. Apa yang didengar oleh pengawal pantai (bahasa orang di dalam lancang itu) dihafal baik-baik, supaya mudah menyampaikannya kepada Tuk Bandar.

Setelah dapat disimak ucapan bahasa atau kata-kata orang yang di dalam lancang itu lalu disampaikan oleh pengawal kepada Datuk Bandar Jamal, orang yang memegang tampuk kekuasaan di Kuala Batanghari. Terjadilah surah-surahan antara Datuk Bandar Jamal dengan Raja Kecil dan orang-orang besar di dalam lancang. Raja Kecil memperkenalkan dirinya lalu menyebutkan namanya.

Mendengar nama Raja Kecil itu tak syak lagi bagi Datuk Bandar Jamal, bahwa itulah keturunan Sultan Johor. Datuk Bandar pun mempersilahkan Raja Kecil dan orang-orang besar dalam lancang untuk sudi naik ke darat dan tinggal beberapa lamanya di Kuala Batanghari.

Konon setelah beberapa lama lancang perangkatan Raja Kecil berada di Kuala Batanghari banyak sekali hal-hal yang timbul dan ditanyakan kepada Raja Kecil. Seperti ketika mandi di kuala sungai banyak ikan-ikan berebut makanan. Lalu ditanyakan nama ikan itu. Dijawab oleh Raja Kecil dengan singkat, bahwa ikan itu bernama ikan "teru" menangkapnya harus dengan tali "pu", sisiknya tidak boleh dikikis.

Jika ingin dikikis juga hendaklah jangan dipaksakan. Kemudian, ditanyakan lagi nama tanjung di seberang, di sebelah Barat Laut Kuala Batanghari. Dijawab oleh Raja, bahwa tanjung itu bernama Tanjung "ja". Raja Kecil menyarankan, supaya tepat sebaiknya ditanyakan lagi kepada Bunda Dalam di Johor, orang yang dikenal pandai menafsirkan makna-makna yang tersirat.

Kelak, setelah Raja Kecil menjadi Sultan Johor, maka semua yang tumbuh dan setiap peristiwa yang terjadi di sepanjang pelayaran yang pernah dialami di Kualabatanghari, ditanyakan kepada Bunda Dalam. Satu per satu dieja dan diartikan oleh Bunda Dalam, misalnya tentang "ikan teru" berarti "ikan terubuk". Ikan terubuk asal-usul induknya dari ikan Bengkalis hidup di sungai, begitu juga bentuknya tidak besar.

Konon hanya di daerah ini saja yang ada ikan ini di tempat lain (mungkin ada tapi) lain pula namanya. Menangkap ikan terubuk ini hendaklah dengan tali purun dan itulah disebut tali "Pu" (dan nama "Pu" juga nama pukat). Menangkap terubuk itu hendaklah dengan pukat yang menggunakan tali purun. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ikan tersebut tidak boleh diperdagangkan.

Adapun nama kayu "beng" berasal dari nama kayu Bengkalis. Kayu itu konon cuma ada hidup di tempat itu. Batangnya hampir mirip dengan batang manggis, tetapi tidak berbuah. Dan begitu juga tentang nama Tanjung "ja" itu artinya Tanjung Jati letaknya di ujung pulau di sebelah matahari turun.

Setelah mendapat arti makna dan tunjuk-ajar dari Bunda Dalam, lalu Sultan Johor yang ketika itu dipegang oleh Raja Kecil, mengirim utusan ke Kuala Batanghari menyampaikan kepada Datuk Bandar Jamal bahwa sejak perutusan itu sampai memberi khabar hendaklah berubah nama Kuala Batanghari menjadi Bengkalis, di dalam sungai itu ada hidup Ikan Bengkalis dan ditepi sungai itu ada juga hidup batang Bengkalis yang berasal dari sungai itu juga. Begitu juga nama pulau itu sekaligus diberi pula nama selatnya dengan sebutan yang sama yaitu Pulau Bengkalis dan Selat Bengkalis. Demikian penjelasan Djasman K.

Mulai Disebut Dalam Sejarah

Hanya beberapa tahun setelah tahun 1511, terbit sebuah buku tentang Melaka, yaitu The Suma Oriental. Penulisnya, Tome Pires, yang berbangsa Portugis, memberikan suatu gambaran yang jelas, khusus tentang masyarakat masyarakat Melaka dari tahun 1400 sehingga tahun 1515, walaupun tulisannya berorientasi dari sudut pandangannya.

Kisah sejarah tersebut dibuat ketika beliau berada di kota kosmopolitan Melaka dari tahun 1512 hingga tahun 1515, yaitu tahun-tahun awal penaklukan dan pendudukan (bangsa Portugis Eropah yang pertama ini di Melaka). Mungkin disebabkan Tome Pires menyaksikan sendiri suasana pada periode awal zaman peralihan, yaitu dari pendudukan Melayu ke pendudukan Portugis, maka beliau bersikap condong ke arah Portugis, dengan mengedepankan nilai-nilai asli keportugisannya, dari segi etos, agama, kepercayaan dan pandangannya tentang dunia.

Sumber Cina pada abad ke-5 dan abad ke-6 Masehi (daripada Dinasti Sung dan Dinasti Liang) menyebutkan bahwa sebuah tempat yang bernama Kan-t'o-li yang terletak di tenggara Sumatera (tempatnya dikatakan terdapat di sekitar Jambi, bermuarakan Sungai Batang Hari.

Untuk keperluan jalur perdagangan di Selat Malaka serta kemunculan pola perdagangan yang baru ini, Kan-t'o-li dipastikan berhasil untuk menguasai sebagian besar dari muara-muara sungai di sepanjang pantai timur Sumatera, hingga ke Pantai Timur dan Pantai Barat Semenanjung Tanah Melayu. Kan-t'o-li merupakan sebuah pusat kekuasaan laut Melayu yang muncul secara langsung dari peluang sosioekonomi dan jalan perdagangan laut yang muncul ketika itu.

Kelahiran Kan-t'o-li menandakan wibawa politik dan keunggulan ekonomi Funan dan Langkasuka. Kan-t'o-li menggantikan kedua kekuasaan ini. Kan-t'o-lilah yang dianggap memberi jalan kea rah kemunculan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya kemudian menjadi sebuah empayar Melayu. Pada zaman puncak kekuasaannya pada abad ke-11, Sriwijaya disebut menguasai jalan perdgangan dan jalan laut yang cukup luas, yaitu dari kawasan Gerahi di timur Teluk Benggala hingga ke Selat Sunda di selatan, lalu menguasai seluruh geopolitik tradisional pantai timur Sumatera, seluruh Thai Selatan, Semenanjung Tanah Melayu dan barat laut Gugusan Kepulauan Melayu.

Sriwijaya yang berpusat di Palembang, kemudian berpindah ke Jambi juga berhasil menundukkan kekuasaan setempat dan bandar-bandar pelabuhan yang lebih kecil. Proses dan pola politik serta penguasaan jalan perdagangan laut oleh Sriwijaya ini berlangsung hingga abad ke-13. Kawasan-kawasan lain yang tidak menjadi daerah takluk (jajahan) di pantai barat dan timur Sumatera adakalanya mempunyai hubungan perdagangan dengan Melaka.

Bahan-bahan eksport dari kawasan ini dihantar ke Melaka melalui pelabuhan yang menjadi daerah takluk (jajahan). Pedir contohnya, menghantar lada dan beras menerusi Pasai ke Melaka. Bengkalis membekalkan ikan kering dan ikan terubuk.

Pada tahun 1678 digambarkan oleh Tuan Bort tempat tersebut sebagai berikut : Bengkalis, sebagaimana telah dihuraikan, termasuk dalam wilayah Kerajaan Johor, terletak di suatu pulau kira-kira satu mil dari pantai Sumatera, hanya merupakan perkampungan nelayan , dipimpin oleh seorang syahbandar yang mengurus semua kepentingan Johor.

Meskipun hanya merupakan perkampungan nelayan, disana terdapat pelayaran yang ramai terdiri dari orang Melayu, Jawa dan Arab yang berkumpul untuk melakukan pembelian barang-barang dari Pantai Jawa, Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelang, Johor, Pahang, Patani, Siam, Kamboja, dan Kocin Cina. Bahkan, orang Minangkabau yang tinggal di Sumatera datang ke sana beramai-ramai membeli garam, beras dan juga ikan, yang banyak ditangkap pada musim-musim tertentu disana oleh orang-orang Selat, yang dengan anak istrinya tinggal di pulau-pulau dan mengembara kesana kemari-ikan tersebut mempunyai telur yang bersih, dikeringkan dan digarami serta sangat digemari oleh penduduk.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Kabupaten Sorong adalah sebuah kabupatendi provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Aimas. Kabupaten ini merupakan salah satu penghasil minyak utama di Indonesia. Kawasan perairannya dikenal sebagai habitat penyu belimbing (Dermochelys coriacea vandelli).


Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah 18.170 Km2, daerah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Raja Ampat di sebelah utara dan barat, Kabupaten Sorong Selatan di sebelah selatan, Kabupaten Manokwari di sebelah timur.

AWAL MULA KABUPATEN SORONG

Menurut sejarah, nama Sorong diambil dari nama sebuah perusahan Belanda yang pada saat itu diberikan otoritas atau wewenang untuk mengelola dan mengeksploitasi minyak di wilayah Sorong yaitu Seismic Ondersub Oil Niew Guines atau disingkat SORONG pemerintah tradisonal di wilayah Kabupaten Sorong awal mulanya dibentuk oleh Sultan Tidore guna perluasan wilayah kesultanan dengan diangkat 4 (empat) orang Raja yang disebut Kalano Muraha atau Raja Ampat .

Keempat raja itu diangkat sesuai dengan 4 pulau besar yang tersebar dari gugusan pulau-pulau dengan wilayah kekuasaan adalah sebagai berilkut :

1. Raja Fan Gering menjadi Raja di Pulau Waigeo
2. Raja Fan Malaba menjadi Raja di Pulau Salawati
3. Raja Mastarai menjadi Raja di Pulau Waigama
4. Raja Fan Malanso menjadi Raja di Lilinta Pulau Misool

Sorong masuk ke Indonesia setelah penyerahan atas Irian Barat kepada penguasa sementara perserikatan Bangsa-Bangsa / United Nation Teporary Exsecutive (UNTEA) tanggal 1 Okotober 1962 sampai dengan 1 mei 1963 oleh Belanda.

Nama Sorong juga berasal dari kata Soren. Soren dalam bahasa Biak Numfor yang berarti laut yang dalam dan bergelombang. Kata Soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain hingga tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama "Daratan Maladum " (sekarang termasuk bagian dari wilayah Kota Sorong) dengan sebutan “Soren” yang kemudian dilafalkan oleh para pedagang Tionghoa, misionaris clad Eropa, Maluku dan Sangihe Talaud dengan sebutan Sorong.

SEJARAH KOTA SORONG

Penjajahan Belanda

Sekitar tahun 1935, pada masa Hindia Belanda, Sorong didirikan sebagai base camp Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) sedangkan pusat pemerintahan didirikan di Pulau Doom.

Pemerintahan Indonesia

Setelah penyerahan Irian Barat secara penuh oleh Penguasa Sementara PBB atau UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) kepada pemerintah Republik Indonesia, maka pada tahun 1965berdasarkan berbagai pertimbangan kemudian diangkat seorang wakil Bupati Koordinator yang berkedudukan di Sorong, dengan tugas:

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru.
2. Mempersiapkan pemecahan Kota Irian Barat Bagian Barat menjadi 2 (dua) Kota.

Pada tahun 1969, dengan selesainya pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) maka perkembangan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom ini tidak ada perubahan dalam pembagian wilayah dan keadaan sampai dengan akhir tahun 1972 adalah sebagai berikut:

- Wilayah Pemerintahan Setempat Sorong dengan ibukota Sorong;
- Wilayah Pemerintahan Setempat Raja Ampat dengan ibukota Sorong Doom;
- Wilayah Pemerintahan Setempat Teminabuan dengan ibukota Teminabuan;
- Wilayah Pemerintahan Setempat Ayamaru dengan ibu kota Ayamaru.

Pembagian wilayah di Sorong seperti tersebut di atas berlaku sampai tahun 1973 saat dilakukannya penghapusan wilayah-wilayah Kepala Daerah Setempat dan sejumlah distrik dan dibentuknya Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tahap Pertama Tahun 1973-1974.


Kota Sorong pada mulanya merupakan salah satu kecamatan yang dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Namun dalam perkembangannya telah mengalami perubahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1996 tanggal 3 Juni 1996 menjadi Kota Administratif Sorong. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang no. 45 Tahun 1999 Kota Administratif Sorong ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom sebagai Kota Sorong.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Dan Kota Sorong Papua Barat

Manokwari adalah kabupaten dan ibu kota Provinsi Papua Barat, Indonesia. Manokwari juga menjadi ibukota Kabupaten Manokwari. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.556,94 km² dan saat ini berpenduduk sebanyak kurang lebih 201.218 jiwa.


Kota ini merupakan salah satu kota bersejarah bagi masyarakat Kristen di Papua karena pada tanggal 5 Februari 1855, dua orang penginjil mendarat di Pulau Mansinam dan memulai karya penyebaran agama Kristen Protestan di kalangan suku-suku yang masih suka berperang satu sama lain.

Pulau Mansinam dapat dicapai dengan menyewa kapal atau speedboat dari Pelabuhan Ketapang, di jalan Pasir Putih. Manokwari membentang di Teluk Doreri, dan di tengah perbukitan rendah didominasi oleh pegunungan Arfak di selatan.

SEJARAH AWAL MULA MANOKWARI

Catatan sejarah tentang Irian Jaya dimulai pada abad ke VII. Pada abad tersebut diberitakan bahwa para pedagang Sriwijaya telah sampai didaerah ini dan menyatakan bahwa irian Jaya termasuk wilayah Kerajaan Sriwijaya yang mereka beri nama Janggi.

Keterangan tersebut dapat perdagangan dan pusat Agama Budha yang berhubungan dengan bangsa Cina dan India.

Dengan armadanya yang kuat Sriwijaya mengunjungi Maluku dan Irian Jaya untuk memperdagangkan rempah – rempah, wangi – wangian, mutiara dan bulu burung Cenderawasih.

Buku tahunan Cina menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sri Indrawarman telah mengirim utusannya ke Kaisar Cina dan Mempersembahkan bulu – bulu burung yang indah..

Sementara itu seorang musafir Cina yang bernama Chon You Kwa menulis,bahwa diKepulauan Indonesia sekarang terdapat suatu daerah yang bernama Tungki dan merupakan bagian dari Maluku. Kalau nama Tungki itu dipakai untuk menyebut nama jenggi, maka hal tersebut memperkuat keterangan tentang adanya hubungan Irian Jaya dengan Kerajaan Sriwijaya.

Didalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca ( 1365) Irian Jaya adalah termasuk wilayah Majapahit atau Majapahit kedelapan.

Didalam syair ke XIV didapat kata-kata Ewanim yang menurut beberapa sarjana bahasa merupakan sebutan untuk Onim, sedangkan Sien untuk Kowiai yang kedua – keduanya terletak di Teluk Bintuni Kabupaten Manokwari. Dan ini membuktikan bahwa suku – suku bangsa di Irian Jaya sejak dahulu sudah mempunyai hubungan dengan suku –suku bangsa di bagian barat, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore dan Bacan di Maluku.

Suatu keterangan yang dapat menunjukkan bahwa Irian Jaya pernah merupakan daerah kekuasaan Sultan Tidore dan Bacan sebagaimana yang dikatakan oleh Koentjaraningrat dan Prof.Dr.Harsya W.Bachtiar dalam penelitiannya yang diungkapkan didalam buku yang berjudul : “ Penduduk Irian Barat “ bahwa pertemuan pertama antara orang – orang pribumi Irian Barat dengan orang – orang dari luar daerah terjadi ketika Sultan Tidore berusaha memperluas wilayah Jajahannya.

Pada abad XVI Pantai Utara sampai Barat daerah Kepala Burung sampai Namatota ( Kab.Fak-fak ) disebelah Selatan, serta pulau – pulau disekitarnya menjadi daerah kekuasaan Sultan Tidore.

Daerah tersebut meliputi Pulau – pulau Raja Ampat wilayah Kabupaten Sorong sekarang, serta daerah Fakfak dan sepanjang pesisir Teluk Bintuni Wilayah Kabupaten Manokwari sekarang.

Untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan, Sultan Tidore mengangkat empat orang tokoh sebagai raja/korano yang memerintah penduduk di daerah mereka masing – masing atas nama Sultan Tidore.. Hubungan kekuasaan Pemerintahan antara Kerajaan Todore dengan daerah –daerah kekuasaannya, ditandai dengan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya kepada kerajaan Tidore, melalui raja – raja atau korano – korano yang diangkat oleh Sultan.

Bangsa Barat yang mula – mula melihat Pantai Utara adalah dua Orang pelaut Portugis Antonio D. Anease dan Fransisco Sorreano pada Tahun 1511, dalam pelayarannya mencari rempah – rempah, namum mereka tidak mendarat dipantai itu, dia menamakan pulau ini dengan Papua. Kata Papua berasal dari bahasa Melayu Kuno “ Papuwah “ yang berarti Orang berambut keriting. Orang Pertama yang memberi nama New Guinea pada Pulau Irian adalah Ynigo Ortis de Retes, ketiak ia berlabuh dimuara sungai Memberamo di Pantai Utara Iraian. YnigoOrtis de Retes tersebut dalam peta abad ke XVI dalam bentuk latin yaitu : “ Nova Guinea “ dan dalam Peta Belanda : Nieuw Guinea “

Dalam catatan sejarah penamaan Papua dan New Guinea biasaa dipakai bersama – sama.

Nama Irian diusulkan oleh Frans Kaisepo dalam Konfersnsi Malino Pada tahun 1946, dan nama ini kemudian dipakai oleh bangsa Indonesia sampai sekarang.

Namun sampai abad ke XIX Daerah Irian Jaya masih dianggap sebagai wilayah gelap, karena penduduknya masih kafir dan menyembah kepada berhala – berhala yang telah berakar berabad – abad lamanya.

Diantara sekian banyak bangsa – bangsa yang pernah dating ke Irian Jaya, bangsa Belandalah yang kemudian berhasil menguasainya. Dengan kedudukannya yang kuat serta system monopolinya di Indonesia, VOC kemuadian berhasil mengusir orang – orang Eropa lainnya dari Irian.

Usaha Belanda untuk menguasai wilayah Irian Jaya pertama kali kelihatan, ketika diresmikannya pendirian benteng “ Fort du Bus “ di Teluk Triton dikaki gunung Lumenciri tepatnaya dikampung Lobo desa Lobo Kecamatan Kaimana Kabupaten fakfak. Pada kesempatan itu Komisaris Pemerintahan Kerajaan Belanda A.J. Van Delden, membacakan suatu pernyataan yang dikenal dengan “ Proklamasi Fort du Bus “ pada tanggal 24 Agustus 1898.

Adapun isi daripada Proklamasi tersebut antara lain bahwa daerah Nieuw Guinea dengan daerah pedalamannya dimulai pada garis 140 BT dipantai Selatan terus kearah Barat, Barat daya dan Utara sampai ke semenanjung Goede Hoop diPantai Utara kecuali daerah Mansari, Karondefer, Ambarpura dan Amberpon yang dimiliki SultanTidore dinyatakan sebagai milik Belanda.

Karena pengaruh kekuasaan Belanda lebih kuat dari kesultanan Tidore atas Irian Jaya, maka terpaksa Sultan Tidore menerima kehendak Belanda dengan suatu perjanjian penyerahan wilayah berbentuk “ Korte Verklaring “ pada tanggal 3 Juni 1909.

Sekalipun sejak tahun 1998 Irian Jaya sudah dianggap sebagai daerah jajahan Belanda, namun kekuasaan yang sesungguhnya baru terwujud pada akhir abad ke XIX. Semula Belanda mengabaikan daerah ini, karena dianggap kurang menguntungkan. Tetapi setelah timbul ancaman serta saingan – saingan dari orang – orang Amerika serta orang Eropa lainnya dalam usaha memperluas daerah jajahannya masing – masing mulailah Belanda memusatkan perhatiannya secara susungh-sungguh kepada daerah Irian Jaya.

Untuk memantapkan pemerintahan Hindia Belanda diwilayah irian Jaya ini, maka dibentuklah pos pemerintahan yang pertama berkedudukan di Manokwari. Dengan demikian kota Manokwari selain sebagai kota pertama masuknya Injil di Irian Jaya, juga sebagai embrio pertama sejarah pemerintahan diwilayah Iran Jaya, dan selanjutnya ke Fak-Fak. Kedua pos pemerintahan tersebut diatas masih langsung dibawahi oleh Keresidenan Maluku yang berkedudukan di Ambon.

Dalam perkembangan selanjutnya, kedua pos pemerintahan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi afdeling, yaitu:

1. Afdeling Noord Nieuw Guinea, (Irian Jaya Bagian Utara) beribu kota di Manokwari yang meliputi wilayah Sorong sampai Jayapura.

2. Afdeling West Nieuw Guinea ( Irian Jaya Bagian Barat ) yang beribu kota di Fakfak, meliputi wilayah yang terbentang dari Fakfak sampai Merauke.

Setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan suatu “ Wilayah Hukum Negara” yang meliputi bekas wilayah jajahan kerajaan Belanda (Hindia Belanda) maka sejak saat itu secara syah dan diakui oleh dunia luar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.

Dalam kenyataan sejarah ternyata lain, sebab daerah Irian Jaya ternyata tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda, walaupun melalui beberapa kali perjanjian sampai dengan Komprensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949di Den Haag Negeri Belanda dan sebagai hasilnya Indonesia menerima pengaturan sementara kedudukan Irian Barat (Iran jaya) oleh Belanda untuk jangka waktu satu tahun. Dan ketentuan ini ternyata tak dipenuhi oleh Pemerintah, dimana Irian Jaya tetap tidak dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia.

Namun perjuangan untuk mengembalikan Irian jaya antara tahun 1950 dan 1953 terus dilakukan, terutama melalui meja perundingan secara bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia – Belanda. Setelah usaha – usaha tersebut terbukti membawa hasil, maka sejak tahun 1953 perjuangan Pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum – forum internasional,terutama PBB dan Forum Solidaritas Asia = Afrika seperti Konferensi Asia – Afrika.

Usaha – usaha dibidang diplomasi tersebut ternyata tidak membawa hasil, sehingga Pemerintah mulai mengambil sikap yang keras terhadap Belanda. Pembatalan Uni Indonesia – Belanda pada Tahun 1954 diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.

Perjuangan untuk mengembalikan Irian Jaya kini didasarkan pada kekuatan rakyat Indonesia sendiri. Dari hasil perjuangan ini pula melahirkan Undang – undang Nomr 15 Tahun 1956, tentang pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan oleh Kabinet Ali Satroamidjojo, Moh.Roem dan Idam Chalik.

Peresmian pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan dilakukan bertepatan dengan hari Ulang Tahunkemerdekaan RI yang ke 39 pada tanggal 17 Agustus 1956, meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan Daerah Tidore, Oba, weda, Pa tani, serat Zainal Abdin Syah, yang berkedudukan di Soasiu dan pelantikannya pada tanggal 23 September 1956.

Pembentukan Propinsi perjuangan ini lebuh dititik beratkan atas dasar administrasi, dan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih mempertegas bahwa Irian Barat merupakan bagian dari pada Negara Republik Indonesia, maka diberi kesempatan kepada raktay Irian Barat untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Maka pada bulan Agustus 1956 Pemerintah Republik Indonesia mengangkat 3 Orang anggota DPR sebagai wakil dari rakyat Irian; mereka adalah : Silas Papare, Mohamad Padang dan A.B. Karubuy. Namun demikian Propinsi Irian Barat perjuangan ini, walaupun mempunyai aparatur pemerintahan berupa Gubernur Kepala Daerah, Dewan Pemerintah dan jawatan – jawatan lainnya, tetap tinggal melempen sampai akhir hidupnya.

Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat belummembawa hasil apa- apa, karena Belanda secara menyolok mendirikan “ Dewan Papua “ pada tanggal 5 April 1961 yang kemudian disusul dengan pembentukan “ Negara Papua Merdeka “ terlepas dari Negara Republik Indonesia.

Maka terpaksa pemerintah Indonesia meningkatkan konfrontasinyadalam bidang militer. Hal ini memperlihatkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk membebaskan wilayah Irian Barat dari tangan Belanda dengan kekuatan senjata. Tepat pada tanggal 19 Desember 1961 di Jokyakarta Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Trikomando Rakyat ( Trikora ) yang berbunyi sebagai berikut :

TRI KOMANDO RAKYAT

Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik komfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat telah memberikan intruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda.

Dan kini oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme ditanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan kepada rakyat Indonesia, yang juga berada didaerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut :

1. Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda Kolonial.

2. Kibarkanlah sang Merah Putih di Irian Barat tanah Air Indonesia.

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Hari jadi Kota Manokwari yang jatuh pada tanggal 8 November 1898 dilatarbelakangi oleh peristiwa dibentuknya pos pemerintahan pertama di Manokwari oleh Pemerintahan Hindia Belanda, ketika Residen Ternate Dr. D. W. Horst atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda melantik Tn. L. A. Van Oosterzee pada hari Selasa tanggal 8 November 1898 sebagai Controleer Afdeling Noord New Guinea (Pengawas Wilayah Irian Jaya Bagian Utara) yang waktu itu masih termasuk wilayah keresidenan Ternate. Tanggal 8 November inilah yang selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Kota Manokwari melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Dan Kota Manokwari Papua Barat

Kota Jayapura adalah ibu kota provinsi Papua, Indonesia. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia. Kota ini terletak di teluk Jayapura. Kota ini didirikan oleh Kapten Infanteri F.J.P Sachse dari kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910.


Dari tahun 1910 ke 1962, kota ini dikenal sebagai Hollandia dan merupakan ibu kota distrik dengan nama yang sama di timur laut pulau Papua bagian barat. Kota ini sempat disebut Kota Baru dan Sukarnopura(Sukarnapura, 1964) sebelum memangku nama yang sekarang pada tahun 1968. Arti literal dari Jayapura, sebagaimana kota Jaipurdi Rajasthan, adalah 'Kota Kemenangan' (bahasa Sanskerta: jaya yang berarti "kemenangan"; pura: "kota").

Luas Kota Jayapura adalah 940 Km2 atau 940.000 Ha, terdiri dari 5 distrik, terbagi habis menjadi 25 kelurahan dan 14 kampung. Jumlah Penduduk saat ini mencapai sekitar 417.492 jiwa.

SEJARAH AWAL PEMBENTUKAN KOTA JAYAPURA


Kota Jayapura telah sejak lama bersentuhan dengan dunia luar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya orang-orang yang pernah singgah di Tanah Papua seperti seseorang berbangsa Spanyol bernama Ynico Ortis De Fretes. Dengan kapalnya yang bernama "San Juan", Ynico berlayar pada tanggal 16 Mei 1545 dari Tidore ke Meksiko. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Ynico tiba di sekitar muara sungai Mamberamo pada tanggal 16 Juni 1545memberikan nama "Nova Guinea" kepada tanah Papua.

Sesudah Ortis de Fretes, muncul lagi pengarung-pengarung lain antara lain Alvaro Memdana Ne Neyra (1567) dan Antonio Ma (1591-1593)

Selanjutnya Besleit (Surat Keputusan) Gubernemen Hindia Belanda Nomor 4 tanggal 28 Agustus 1909 kepada Asisten residen, di Manokwari diperbantukan 1 detasemen (4 Perwira + 80 tentara). Dalam surat keputusan tersebut antara lain tertera (dalam bahasa Belanda) diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.

Sebagai lanjutan dari pelaksanaan surat keputusan ini, maka pada tanggal 28 September 1909 kapal "EDI" mendaratkan satu detasemen tentara di bawah komando Kapten Infanteri F.J.P SACHSE, segera dimulai menebang pohon-pohon, tetapi segera pula pembayaran ganti rugi harus dilakukan kepada pemiliknya seharga 40 ringgit atau 40 * f 2,50 = f 100,- (seratus gulden / rupiah). Suatu jumlah yang sangat besar waktu itu - 1910 seorang ahli lain bernama KIELICH menulis "Hollandia kostte vierting (40) rijk dealders" Jayapura harganya 40 ringgit f 100,- (seratus golden/rupiah). Bedilh kmpamen pertama yang terdiri dari tenda-tenda, tetapi segera diusahakan untuk mendirikan perumahan-perumahan dari bahan sekitar tempat itu.

Penghuni-penghuni pertama terdiri dari 4 Perwira, 80 anggota tentara, 60 pemikul, beberapa pembantu dan istri-istri para angkatan bersenjata ini, total keseluruhan berjumlah 290 orang.

Ada 2 sungai masing-masing Numbai dan Anafri yang menyatu dan bermuara di teluk Numbai atau Yos Sudarso, dengan sebutan populer muara sungai Numbai. Sungai Numbai-Anafri mengalir satu ngarai yang berawa-rawa penuh dengan pohon-pohon sagu dan bermata air di pegunungan Cyclop.

Hollandia

Karena Patroli perbatasan Jerman memberi nama 'Germanihoek' (pojok Germania/Jerman) kepada kompamennya, maka Kapten Sachse memberi nama "HOLLANDIA" untuk tempat mereka/Belanda. Hari itu, 7 Maret 1910, cuaca buruk tetapi suasana di antara penghuni eksplorasi detasemen sangat baik. Keempat brigade berkumpul dalam sikap upacara sekeliling tiap bendera dengan pakaian yang rapi dan bersih serta dengan kancing-kancing yang berkilat.

Kapten/Sachse berpidato mula-mula dalam Bahasa Belanda, kemudian dalam bahasa Melayu dengan penuh semangat. Sesudah itu dia memberi Komando : " Dengan nama Ratu naikkan bendera! semoga dengan perlindunngan Tuhan tidak akan diturunkan sepanjang masa". Segera setelah bendera berkibar semua kelewang atau sangkur disentakkan dari sarungnya dan terdengar teriakan "Hura-hura-hura".

Pagi itu lahirlah Hollandia, yang waktu itu tanpa rumah bersalin, dokter, dan bidan suster. Dengan demikian hari jadi Kota Jayapura sejak tanggal 7 Maret 1910. Nama asli lokasi BAU O BWAI (bahasa Kayupulo), secara populer NUMBAI diganti HOLLANDIA oleh seorang Belanda-Kapten Sachse, tanpa persetujuan pemilik tanah lokasi itu.

Kata "Hollandia" berasal dari "Hol" = lengkung; teluk, "land" = tanah; tempat. Jadi Hollandia artinya tanah yang melengkung atau tanah / tempat yang berteluk. Negeri Belanda atau Holland atau Nederland - geografinya Kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai utara negeri Belanda itu. Kondisi alam yang lekuk-lekuk inilah yang mengilhami Kapten Sachse untuk mencetuskan nama Hollandia - Kotabaru - Sukarnopura - Jayapura. Yang sekarang dipakai adalah "JAYAPURA"

Perang Dunia II

Bagian utara dari Belanda Nugini diduduki oleh pasukan Jepang pada tahun 1942. Pasukan Sekutu mengusir Jepang setelah pendaratan amfibi dekat Hollandia sejak 21 April 1944. Daerah ini menjadi markas Jenderal Douglas MacArthur sampai penaklukan Filipina pada bulan Maret 1945. Lebih dari dua puluh pangkalan AS didirikan dan setengah juta personel AS bergerak melalui daerah ini.

Irian Jaya

Irian Jaya difinitif kembali ke Indonesia 1 Maret 1963. Sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang, banyak sekali kemajuan dan perubahan yang terjadi di Irian Jaya.

Terjadi perubahan dalam bidang pemerintahan, Ibu kota Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi Kota Administratif (kotif) Jayapura. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26/1979 tanggal 28 Agustus 1979 tentang pembentukan Kota Administratif Jayapura.

Maka dengan ketentuan pelaksanaan Permendagri No. 5 tahun 1979 dan instruksi Mendagri No. 30 tahun 1979, Kota Jayapura pada hari Jumat, 14 September 1979, diresmikan sebagai Kota Administratif oleh Bapak Haji Amir Machmud, Menteri dalam Negeri Republik Indonesia.

Pada hari yang sama dilantik Drs. Florens Imbiri sebagai Wali kota Jayapura oleh Bapak Haji Soetran, Gubernur KDH. Tingkat I Irian Jaya. Lokasi peresmian Kotif Jayapura adalah halaman kantor Dharma Wanita Provinsi Irian Jaya, Jl. Sam Ratulangi Dok 5 Atas.

Jadilah Kota administratif yang pertama di Irian Jaya, dan yang ke 12 di Indonesia.
Wali kota Administratif I Drs. Florens Imbiri 1979 – 1989.
Wali kota Administratif II Drs. Michael Manufandu, MA 1989 - 1993.

Dan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1993, Kota Administratif Jayapura diresmikan menjadi Kotamadya Dati II Jayapura oleh Bapak Mendagri Yogie S.M bertempat di lapangan Mandala Jayapura. Pada hari yang sama dilantik Drs. R. Roemantyo sebagai Wali kota KDH. Tingkat II Jayapura.

Wali kota KDH. Tingkat II Jayapura menyusun dan melengkap aparat, dinas otonom, dan dinas vertikal serta membentuk DPRD Kota.

Sesuai UU No. 5 tahun 1974 Wali kota KDH Tingkat II Jayapura dipilih oleh DPRD Kota dan terpilih Drs. R. Roemantyo sebagai Wali kota yang definitif periode 1994/19951998/1999.

Sekretariat Kota untuk pertama kali berkantor di Yoka menempati eks kompleks APDN di pinggir Danau Sentani. Setelah kantor baru berlokasi di Entrop selesai dibangun, pada bulan Juli 1998 kantor pindah ke Entrop di Jalan Balai Kota No. 1 Entrop Disrik Jayapura Selatan.

Tongkat estafet pembangunan dilanjutkan oleh Bapak Drs. M.R. Kambu, M.Si sebagai Wali kota Jayapura dan J.I. Renyaan, SH sebagai Wakil Wali kota Jayapura periode 1999/2000 - 2004/2005.

Papua

Tahun 1999, Presiden Gusdur memenuhi keinginan masyarakat Papua, untuk mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Nama Papua disebutkan dalam Manifest yang dicetuskan Komite Nasional Papua yang menyatakan, "Nama tanah kami menjadi PAPOEA BARAT dan nama bangsa kami menjadi PAPOEA." Manifest tersebut ditulis dalam sebuah harian "Pengantara" pada 21 Oktober 1961.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kota Jayapura

Kabupaten Yahukimo adalah sebuah kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini secara resminya berada di Sumohai, namun karena keterbatasan fasilitas mengakibatkan pusat pemerintahan sementara masih berada di Dekai.

SEJARAH AWAL BERDIRINYA KABUPATEN YAHUKIMO


Pendirian Yahukimo ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2002 dan diresmikan pada 11 Desember 2003. Kabupaten ini merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Jayawijaya yang berawal dari sebuah Distrik, yakni Distrik Kurima yang dimekarkan menjadi Distrik Ninia, Distrik Anggruk dan Distrik Apalahapsili, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan Kapubaten, minimal terdapat 3 distrik.

Nama Yahukimo berasal dari nama empat suku yang bermukim di sana, yaitu Yali, Hubla, Kimyal dan Momuna. Di kabupaten ini terdapat dua daerah yang cukup terkenal untuk penggemar trekking, yaitu Kurima dan Anggruk.

Kabupaten Yahukimo yang berasal dari 3 distrik induk ini dulu terkenal dengan suku terasing atau masyarakat primitif yang kehidupannya identik dengan perang suku dan kanibalisme, seperti yang dimuat dalam buku tulisan Don Richardson berjudul Anak Perdamaian. Suku-suku yang terdapat di Kabupaten Yahukimo adalah Suku Yali, Hupla, Kimyal, Momuna, Una-Ukam, Mek, Yalimek, Ngalik, Tokuni, Obini, Karowai, Duwe, Obukain, Kopkaka dan Bese.

Pada 9 Desember 2005, dilaporkan bahwa sekitar 55 orang penduduk di Kecamatan Krapon meninggal dunia akibat kelaparankarena terlambat menanam umbi-umbian (hipere) yang menjadi sumber makanan di daerah tersebut. Daerah tersebut terpencil dan hanya dapat dijangkau dengan pesawat terbang.

PEMBANGUNAN

Pada tanggal 18 Oktober 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua. Dalam kesempatan ini Presiden melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 yang sedang mendarat di bandara tersebut. Bandara tersebut dibangun untuk menjadi pusat distribusi logistik wilayah Pegunungan Papua, serta mendukung mobilitas orang dan barang. Pada saat itu pula Presiden secara resmi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga dengan wilayah Indonesia lainnya.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua

Kabupaten Tolikara adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Karubaga.


Kabupaten Tolikara memiliki luas wilayah 14.564 km2 yang terbagi menjadi 35 kecamatan dengan Karubaga sebagai ibukota kabupaten. Kabupaten ini memiliki penduduk sebanyak 54.821 jiwa (2003). Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Sarmi di sebelah utara, Kabupaten Jayawijaya di sebelah Selatan, Kabupaten Puncak Jaya di sebelah barat dan Kabupaten Jawawijaya di sebelah Timur. Dari ke-35 distrik yang ada (Karubaga, Kanggime, Kembu dan Bokondini), hanya distrik Karubaga dan Kanggime yang dapat dijangkau melalui udara dan jalan darat.

SEJARAH AWAL KABUPATEN TOLIKARA

Menurut sejarah, pengembangan Kabupaten Tolikara dapat dilihat pada tiga periode yang berbeda yakni periode masa lampau, periode pendudukan kolonial dan periode globalisasi. Menurut para sejarahwan masa lampau bahwa Awal mula perkembangan penduduk Tolikara datang dari bagian Timur pengunungan tengah Papua tepatnya dari Kurima Wamena Jayaijaya hingga menyebar ke beberapa daerah bagian Barat,bagian Selatan,dan bagian Utara di pengunungan tengah Papua.

Pada masa itu penduduk Tolikara hidup menyebar di seluruh daerah Tolikara,kondisi hidup menyebar itu membuat penduduk Tolikara tidak memiliki seorang pemimpin yang bisa memimpin penduduk Tolikara seluruhnya. Namun di masing – masing komunitas memiliki seorang pemimpin yang di beri nama dengan “Nagawan dan Duma” diberi nama Nagawan karena ia seorang panglima perang yang mampu bertahan dan melawan dalam medan pertempuran peperangan yang datang dari luar maupun dari dalam.

Kemudian Duma karena selain ia sebagai seorang panglima perang ia juga seorang pendamai dan penolong pada saat perang maupun pada saat orang mengalami kesulitan. Kepercayaan penduduk Tolikara pada masa itu mempercayai animisme percaya pada gunung,dan lainnya.

Pada tahun 1950 Nederlandse Nieuw Guinea ( Tanah Papua) masih di kuasai oleh pemerintahan Kolonial Belanda, di daerah pesisir pantai telah di kuasai dengan baik, Namun di daerah pendalam pengunungan tidak dikuasai secara keseluruhan oleh pemerintah Belanda dengan pusat pemerintahan provinsi di kota Hollandia (Jayapura). Pada waktu Perang Dunia Kedua,Anggkatan Laut Amerika Serikat masuk daerah Hollandia (jayapura) untuk mengusir tentara Jepang(1930an).

Diantara anggota Anggatan Laut itu terdapat seorang bernama Paul Gesswein,hatinya terharu waktu dia melihat dan faham bahwa  di pendalam Nieuw Guinea (Papua) terdapat ribuan orang yang belum di jangkau oleh pemerintahan Provinsi Nederlandse Nieuw Guinea (tanah Papua). Paul Gesswein Sesudah pemberhentiannya   dari  Anggkatan Laut AS Ia mempersiapkan diri kembali ke Nieuw Guinea dengan misi menjangkau orang pendalaman Nieuw Guinea dengan membawa Ajaran Agama Nasrani. 

Di bawah naugan organisasi penyebaran ajaran Agama Nasrani RBMU (Region Beyond Missionary Union) dibentuk sejak 1878 yang berpusat di Amerika Serikat mengutus dua orang Paul Gesswein bersama istrinya Joy dan Bill Widbin bersama istrinya Mary  dari Amerika Serikat untuk berangkat ke Nederlandse Nieuw Guinea (Tanah Papua) dengan mengunakan kapal laut hingga tiba di pelabuhan Hollandia (Jayapura),12 Pebruari 1954.

Setibahnya di Hollandia kedua Misionaris ini bergabung dengan organisasi lain yang sudah lebih dulu membuka pelayanan penyebaran ajaran nasrani diantaranya UFM(GKI),CAMA(KATOLIK),ABMS (BAPTIS),pada masa itu organisasi CAMA sudah mempunyai pesawat,sehingga dengan bantuan CAMA Paul gesswein dan Widbin bersama tim CAMA 19 orang mengunakan pesawat kapal Sealand MAF dengan  pilot Ed Ulrich tibah di sugai Balim dekat Hitigima.

Pada 28 Januari 1955 rombongan itu mulai jalan kaki hingga tiba di Pyramid,selanjutnya berjalan kaki tiba di Walak melanjutkan perjalanan lagi hingga menemukan danau Archbold (Aanagom Nggwok) 21 Peb 1955. Setelah melihat  danau ini bisa di jadikan sebangai pusat lending pesawat Piper Pacer sehingga  danau ini di jadikan sebangai pusat mengangkut kebutuhan sehari-hari dan lainnya,tidak lama kemuadian mereka tibah di tanah Bokondini di sambut baik oleh penduduk Bokondini,dan dengan bantuan penduduk setempat mereka  membuka lapangan terbang dalam kurun waktu lima minggu, dan lapagan terbang tersebut selesai.pada 5 juni 1956. Untuk pertama kalinya  pilot dave Streiger (Yoramori diberinama orang Lani) turun bersama orang Departemen Penerangan Cipil Belanda menyetujui pemakaian lapangan itu.

Gesswein bersama Widbin Usai membuka lapangan terbang di Bokondini mereka mendengar cerita dari penduduk Bokondini bahwa di sebelah gunung arah barat ada lembah lebih luas dan didiami orang Toli. setelah menerima cerita itu Kedua Misionaris tersebut berkomitmen melakukan survey ke daerah Toli dengan berjalan kaki dari Bokondini hingga tibah di Karubaga menemui penduduk Kondaga (Karubaga) dan kehadiran mereka di sambut sangat baik oleh ratusan lebih warga Kondaga (Karubaga) pada bulan April tahun 1957.

Karena di antara orang Toli pernah melihat dan ikut mengerjakan Lapangan Terbang Bokondini sehingga penduduk kondaga telah memperoleh informasih lebih awal bahwa ada orang kulit putih berada di bokondini  dan suatu saat mereka pasti akan datang di daerah Toli,informasi awal baik itulah yang membuat kedua misionaris itu disambut sangat baik oleh penduduk kondaga (Karubaga).

Daerah Karubaga awalnya bernama daerah Kondaga, namun  Nama karubaga muncul ketika kedua misionaris Gesswein bersama Widbin tibah di Karubaga, saat itu penduduk Karubaga menyambut mereka dengan kata Kar karubaga,dalam bahasa orang Lani Kar artinya Kamu Karubaga artinya Jalanmu jadi pada saat warga kondaga menyambut mereka dengan kata Kar karubaga dengan maksud warga kondaga bahwa kamu bisa jalan dengan bebas jagan takut anggap saja jalan ini jalan milikmu sehingga kedua misionaris tersebut langsung mengabadikan kata itu dengan menamai daera ini Karubaga sehingga nama daerah ini awalnya kondaga berubah menjadi Karubaga.

Gesswein dan Widbin sengaja meruba nama daerah ini menjadi karubaga untuk mengenang sejarah tentang jasa baik penyambutan warga kondaga sehingga sampai saat ini kita masih mengunakan nama kota ini Karubaga. Dengan bantuan penduduk Karubaga Gesswein dan Widbin membuka lapangan terbang Karubaga,dan lapangan terbang tersebut dikerjakan dengan swadaya penduduk karubaga dalam  waktu enam minggu sehingga pada 5 juni 1957 pesawat MAF pertama kalinya mendarat di Karubaga.

Selama Pemerintahan Kolonial Belanda menguasai daerah Papua,selama itu Pemerintahan Belanda belum membuka pos di daerah Toli,kecuali di lembah balim wamena,dan di beberapa tempat di papua lainnya. sejak RBMU tiba di daerah Toli,organisasi pengembangan ajaran agama nasrani ini mengembangkan pelayanan di daerah Toli  (Karubaga,Kanggime,Mamit/Kembu)

Pada akhir tahun 1962 Tanah Papua sudah masuk dalam masa transisi,sejak 01 Oktober 1962 kedaulatan Pemerintahan Belanda atas tanah Nederlands Neuw Guinea (tanah Papua) diserahkan kepada PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa),dan masa peralihan itu dipegang penuh dibawah pimpinan UNTEA.

Pada 01 Mei 1963 tanah Papua resmi bergabung dengan Negara Republik Indonesia,sehingga  Pemerintahan Negara Republik Indonesia membentuk  9 (Sembilan) Kabupaten di Tanah Papua didalamnya termasuk Kabupaten Jayawijaya dengan pusat pemerintahan Provinsi papua (Provinsi Irian Jaya) di Jayapura.

Sejak itu pula Pemerintah Kabupaten  Jayawijaya membuka pos (Distrik/Kecamatan) baru di daerah pengunungan Papua (pengunungan Irian Jaya)termasuk juga membuka Distrik baru Karubaga,dengan diangkatnya Imam soewardi orang suku jawa pertama menjadi kepala distrik/camat  pada bulan Desember 1965.

Selama 37 tahun daerah Toli yang lebih luas ini dilayani dengan sebuah Distrik (Kecamatan)Karubaga, untuk melakukan pelayanan ke kampung-kampung pemerintah distrik mengalami kesulitan sehingga  pemerintah Kabupaten Jayawijaya membuka Pos pembantu di kanggime guna memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat.

Sejak Distrik Karubaga di bentuk dibantu dengan sebuah pos pembantu di kanggime selama itu Pembangunan Infrastruktur dasar,peningkatan perekonomian warga,dan pelayanan kesehatan,serta peningkatan mutu pendidikan di daerah Toli tidak menunjukkan kemajuan yang meningkat,jutru daerah ini tergolong tertinggal jauh dari daerah lain di Indonesia yang sudah maju.

Karenanya beberapa tokoh Politikus asal daerah Toli yang sudah pernah dan masih aktif menjadi Anggota DPRD Jayawijaya dan beberapa tokoh Pemerintah yang masih aktif menjadi PNS bersama beberapa  Tokoh masyarakat Toli berjuang membentuk sebuah Kabupaten baru untuk dimekarkan dari Kabupaten induk Jayawijaya,sehingga pada tahun 2002 berdasarkan Undang – undang Otonomi Khusus bagi Provinsi papua No.21 tahun 2001.

Maka melalui  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua terbentuk.

Sumber : Mediatoli.wordpress.com

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Tolikara Papua

Kabupaten Puncak Jaya adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di distrik Kotamulia. Namanya diambil dari Gunung Jaya atau lebih dikenal sebagai Puncak Jaya. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Kabupaten Puncak dimekarkan dari kabupaten ini.


Berdasarkan pada Undang-undang tersebut, Kabupaten Jayawijaya terletak pada garis meridian 137°12′-141°00′ Bujur Timur, dan 3°2′-5°12′ Lintang Selatan, yang memiliki daratan seluas 52.916 km², merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Irian Barat (pada saat itu) yang wilayahnya tidak bersentuhan dengan bibir pantai.

Kabupaten Puncak Jaya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Mimika dan Perubahan Nama dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Provinsi Daerah TK I Irian Jaya. Selanjutnya diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.

Penduduk kabupaten Puncak Jaya terdiri atas suku-suku asli yang mendiami kawasan pegunungan tengah yang terdiri dari :

  • Suku Lani/dani,
  • Suku Damal,
  • Suku Dawa,
  • Suku Wano,
  • Suku Nduga,
  • Suku Turu dan sebagian kecil suku lainnya (pendatang).


Pemukiman penduduk pada umumnya terletak di lembah dan lereng perbukitan pada ketinggian antara 500 – 2400 m di atas permukaan laut dengan distribusi penduduk yang tidak merapa. Mata pencaharian penduduk kabupaten Puncak Jaya utamanya adalah pertanian, peternakan, dan Kerajinan tangan.

Potensi Alam

Kabupaten Puncak Jaya memiliki Potensi alam yang sangat besar mulai dari potensi yang berupa hasil-hasil hutan, hasil tambang, kekayaan flora dan fauna maupun keindahan alam.

Potensi Hutan

Luas hutan Kabupaten Puncak Jaya sekitar 1.453,20 ha dengan potensi hasil hutan yang bisa diandalkan terutama di wilayah dataran rendah (Fawi dan Torere) antara lain, kayu Merbau, kayu Matoa, kayu Bakau, kayu gaharu, rotan, dan hasil hutan lainnya.

Kekayaan flora dan fauna

Di Kawasan Kabupaten Puncak Jaya terdapat aneka vegetasi seperti berbagai jenis anggrek, memiliki 20.000 – 25.000 jenis tanaman kayu, terdapat 350 jenis burung, 101 jenis mamalia, 150 jenis serangga serta 329 jenis reptilia dan amphibi.

Khusus vegetasi jenis Anggrek, Kabupaten Puncak Jaya pernah berprestasi dengan menjadi duta Provinsi Papua dalam pameran Anggrek Tingkat Nasional Pada Tahun 2003.

Keindahan alam

Kabupaten Puncak Jaya selain menghadirkan alam yang terkesan ganas karena berbukit-bukit bahkan bergunung-gunung, sesungguhnya di dalamnya terdapat keindahan alam yang memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata. Karena Keindahan alam yang ada di Kabupaten Puncak Jaya maka Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya kini mengembangkan Kota Mulia Sebagai Wisata Gunung.

Potensi tambang

Tembaga dan Aluminium, sebagaimana hasil survei di wilayah Distrik fawi dan tidak menutup kemungkinan tersebar hampir diseluruh Distrik Kabupaten Puncak Jaya. Emas, seperti yang terlihat di Distrik Yamo dan Mewoluk. Batubara, yang sementara akan dilakukan survei tahap awal di Distrik Fawi. Dan Bahan galian golongan c, seperti batu, pasir dan kerikil.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Berdirinya Kabupaten Puncak Jaya Papua

Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi satu-satunya kabupaten di Pegunungan Jayawijaya yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini. 90% wilayahnya terletak di dataran tinggi pegunungan dengan ketinggian 400 s.d. 4.000 meter dpl. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 15.682 km2 yang terbagi menjadi tujuh kecamatan dengan Oksibil sebagai ibukota kabupaten.


Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang berbatasan dengan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom di sebelah Utara, Kabupaten Boven Digoel di sebelah Selatan, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Yahukimo di sebelah Barat dan Negara Papua Nugini di sebelah Timur. Hampir disetiap distrik terdapat lapangan terbang, tetapi hanya lapangan terbang di Oksibil dan Batom saja yang bisa didarati pesawat Twin Otter.

Kabupaten Pegunungan Bintang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 bersama 13 kabupaten lainnya di Provinsi Papua yang disahkan pada tanggal 12 April 2003.

Kabupaten ini memiliki kondisi geografis yang khas, di mana sebagian besar wilayahnya pegunungan terutama di bagian barat, penduduk bermukim di lereng gunung yang terjal dan lembah-lembah kecil dalam kelompok-kelompok kecil, terpencar dan terisolir; dataran rendah hanya terdapat di bagian utara dan selatan dengan tingkat aksesibilitas wilayah yang sangat rendah, sehingga sulit dijangkau bila dibandingkan dengan wilayah lainnya di tanah Papua.

Hingga saat ini seluruh pelayanan di wilayah ini hanya dilakukan dengan transportasi udara, menggunakan pesawat kecil jenis Cessna, Pilatus, Twin Otter, Cassa dan itupun sangat tergantung pada perubahan cuaca yang sering berkabut.

Keterbatasan transportasi udara dengan biaya angkutan yang cukup tinggi menyebabkan harga barang kebutuhan pokok dan bahan bangunan (terutama bahan import) menjadi sangat mahal, sehingga tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat.


Tingginya tingkat kemahalan harga barang juga disebabkan karena hampir semua barang kebutuhan pokok dan bahan bangunan didatangkan dari Jayapura menggunakan transportasi udara dengan biaya angkutan barang mulai Rp. 18.500,- per kilogram dan tarif angkutan penumpang mulai Rp. 1.200.000,- per orang.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Berdirinya Kabupaten Pegunungan Bintang Papua

Kabupaten Paniai adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Letaknya berada di pedalaman pada ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Paniai pada zaman Belanda disebut Wisselmeren, sesuai dengan nama tiga danau yang terletak sekitar pusat kota Enarotali.


Danau ini ditemukan oleh seorang pilot berkebangsaan Belanda, Frits Julius Wisselpada tahun 1938 (danau dalam bahasa Belanda disebut meer sedangkan dalam bentuk jamak disebut meeren). Karena Frits Wissel yang menemukan danau-danau tersebut maka kemudian dikenal dengan nama Wisselmeren. Sejak saat itu masyarakat Paniai mulai berinteraksi dengan dunia luar.

Kabupaten yang memiliki luas 18.104,63 km² ini beribukota di Enarotali. Jenis angkutan udara menjadi sarana yang sangat penting di kabupaten ini. Terdapat lima belas lapangan terbang yang tersebar di wilayah kabupaten ini (sebelas di antaranya merupakan milik swasta) dengan bandar udara utama di Enarotali.

Paniai merupakan kabupaten yang terletak di pegunungan sehingga memiliki kecenderungan suhu udara yang rendah dan kelembaban udara yang relatif tinggi. Di Kabupaten Paniai suhu udara maksimum 24,6 derajat celcius dan rata-rata kelembaban udara 82,3%.

Jumlah Penduduk Kabupaten Paniai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 tercatat sebanyak 170.944 jiwa dengan sex ratio sama seperti tahun sebelumnya yaitu 105,02 artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Distrik Paniai Timur dengan 20.858 jiwa, sedangkan Distrik Wandai dengan 649 jiwa merupakan distrik dengan jumlah penduduk terkecil.

Tanaman pangan menjadi roda perekonomian utama di kabupaten ini. Komoditas utama kabupaten ini adalah tanaman pangan, seperti ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran. Sampai saat ini, belum ada industri kecil atau rumah tangga yang mengolah ubi jalar menjadi makanan olahan lain sehingga peluang hadirnya industri pengolahan ubi jalar sangat terbuka lebar.

Kehutanan merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paniai. Besarnya kontribusi sektor kehutanan ini selain disebabkan potensi lahan yang sangat luas juga karena dalam sub sektor ini sudah masuk investor-investor swasta. Potensi hutan yang ada di Kabupaten Paniai adalah seluas 1.254.441 ha dengan proporsi terbesar berfungsi sebagai hutan lindung yaitu seluas 971.315 ha.

Kabupaten Paniai memiliki potensi pariwisata yang menawarkan keindahan alam, keanekaragaman flora dan fauna, daya tarik budaya, dan atraksi seni budaya. Danau Paniai merupakan salah satu potensi objek wisata alam yang berlokasi di Distrik Paniai Timur. Pada umumnya objek wisata yang terdapat di Kabupaten Paniai merupakan objek yang mengandalkan daya tarik alam, yaitu Danau Paniai, Danau Tigi, Danau Tage. Keanekaragaman flora dan fauna di Cagar Alam Lorenzt juga merupakan daya tarik bagi wisatawan.

Arus wisatawan ke Kabupaten Paniai masih terbatas. Hal ini dikarenakan sarana transportasi untuk menuju objek-objek wisata tersebut belum memadai.

Meskipun belum sepenuhnya berkembang, berdasarkan data PDRB Kabupaten Paniai, sektor pertambangan mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kabupaten Paniai. Sektor ini mempunyai kontribusi sebesar 0,47 % dalam pembentukan PDRB Kabupaten Paniai (atas dasar harga konstan) pada tahun 2000.

Usaha pertambangan masih dilakukan tradisional oleh penduduk setempat. Usaha pertambangan modern belum sepenuhnya berjalan. Beberapa di antaranya masih dalam tahap eksplorasi. Potensi sektor pertambangan di Kabupaten Paniai mempunyai prospek yang cukup baik jika ditinjau dari kandungan sumber daya alam yang ada di wilayah ini.

Potensi-potensi tersebut di antaranya adalah batubara di Distrik Paniai Barat, Siriwo dan Distrik-Distrik lainnya di Kabupaten Paniai, emas di Distrik Sugapa, Agisiga, Homeyo, Aradide, Biandoga, Bogobaida, dan Paniai Barat, besi di puncak Cartenzs, batu kapur di Distrik Paniai Timur dan pasir kualin di Distrik Paniai Barat.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Paniai Papua

“Nabire” adalah suatu wilayah Pemerintahan Kabupaten yang terhampar di seputar “Leher Burung” pulau Papua. Dalam perkembangannya “Nabire” telah melampaui fase-fase : sebelum masuknya Pemerintahan Belanda, zaman Pemerintahan Belanda dan zaman Pemerintahan RI Hingga saat itu.


Paparan mengenai sejarah Pemerintahan Kabupaten Nabire ini bukanlah merupakan suatu tulisan yang sudah sempurna, sehingga masih perlu untuk dikaji dan disempurnakan bersama-sama sehingga menjadi suatu materi yang bisa dipahami dan diterima oleh semua kalangan.

ASAL USUL KOTA NABIRE


Sebelum mengulas sejarah singkat Kabupaten Nabire maka terlebih dahulu akan disampaikan uraian secara singkat tentang asal usul dan arti nabire dari beberapa sumber/versi. Uraian mengenai cerita asal-usul dan arti Nabire ini bukanlah untuk dipertentangkan tetapi merupakan wacana untuk dibahas secara bersama, sehingga nantinya bisa diketahui asal-usul dan arti Nabire yang sebenarnya.

SUKU WATE

Berdasarkan cerita dari suku wate, bahwa kata “Nabire” berasal dari kata “Nawi” pada zaman dahulu dipertimbangkan dengan kondisi alam Nabire pada saat itu yang banyak terdapat binatang jangkrik, terutama disepanjang kali Nabire. Lama kelamaan kata “Nawi” mengalami perubahan penyebutan menjadi Nawire dan akhirnya menjadi “Nabire”. Suku Wate yang terdiri dari suku yaitu Waray, Nomei, Raiki, Tawamoni dan Wali yang menggunakan satu bahasa terdiri dari enam kampung dan tiga distrik. Pada tahun 1958, Konstein Waray yang menjabat sebagai Kepala Kampung Oyehe menyerahkan tempat/lokasi kepada Pemerintah.

SUKU YERISYAM

Menurut versi suku Yerisyam Nabire berasal dari kata “Navirei” yang artinya daerah ketinggalan atau daerah yang ditinggalkan. Penyebutan Navirei muncul sebagai nama suatu tempat pada saat diadakan pesta pendamaian ganti daerah antara suku Hegure dan Yerisyam. Pengucapan Navirei kemudian berubah menjadi Nabire yang secara resmi dipakai untuk membei nama daerah ini oleh Bupati pertama yaitu Bapak A.K.B.P. Drs. Surojotanojo, SH (Alm).

Versi lain suku ini bahwa Nabire berasal dari Na Wyere yang artinya daerah kehilangan. Pengertian ini berkaitan dengan terjadinya wabah penyakit yang menyerang penduduk setempat, sehingga banyak yang meninggalkan Nabire kembali ke kampungnya dan Nabire menjadi sepi lambat laun penyebutan Na Wyere menjadi Nabire.

SUKU HEGURE

Versi dari suku ini bahwa Nabire berasal dari Inambre yang artinya pesisir pantai yang ditumbuhi oleh tanaman jenis palem-palem seperti pohon sapu ijuk, pohon enau hutan, pohon nibun dan jenis pohon lainnya. Akibat adanya hubungan/komunikasi dengan suku-suku pendatang, lama kelamaan penyebutan Inambre berubah menjadi Nabire.

HUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Nabire dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan saat ini merupakan kependekan dari kata-kata N-nyaman, A-Aman, B-bersih, I-indah, R-ramah, E-elok yang mengandung makna bahwa ”Nabire” (nyaman, aman, bersih, indah, ramah dan elok) tersebut merupakan suatu kondisi yang diharapkan dan membutuhkan keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk mewujudkannya.

PERKEMBANGAN DI TANGAN JOKOWI

Pada tanggal 20 Desember 2017 Presiden Joko Widodo datang meninjau lokasi lahan baru Bandar Udara Douw Aturure, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, yang dilanjutkan dengan peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire 20 MW dan PLTMG Jayapura 50 MW di Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Bandara Douw Aturure yang baru tersebut akan menjadi bandara besar dan penghubung antar kabupaten karena keberadaan Nabire yang strategis di tengah Provinsi Papua, sehingga akan menjadi simpul bagi wilayah yang berada di sekitarnya, yaitu Paniai, Dogiyai, Diyai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Waropen, Wondama dan Kaimana.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan membangun terminal penumpang seluas 8.000 meter persegi. Pada tahap berikutnya dikembangkan menjadi 15.000 meter persegi.

Selain bandar udara, Kepala Negara juga akan memperbaiki dan memperbesar Pelabuhan Nabire, Papua. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau Pelabuhan Nabire, Kamis, 21 Desember 2017. Perluasan tersebut akan membuat Pelabuhan Nabire sebagai penghubung bagi enam kabupaten di sekitarnya.

Sumber: Wikipedia.org

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nabire Papua

Subscribe Our Newsletter