Kuwaluhan.com: PKI MADIUN
Setelah Pristiwa penculikan Para Jendral di JAKARTA, anggota PKI yang lolos dari pembersihan pasukan TNI. Mereka melarikan diri ke wilayah Jawa Timur seperti ke Madiun, Kediri, Malang dan Blitar.


Aksi sadis oleh PKI ini berpuncak pada pembunuhan terhadap Pelda
Sudjono di Bandar Betsy. Dengan menggunakan cangkul, linggis,
pentungan, dan kapak sekitar 200 orang BTI membantai perwira itu.

Pembantaian terhadap anggota militer itu mendapat reaksi keras dari
Letjen A Yani. Tokoh-tokoh PKI yang mendalangi kemudian diproses
secara hukum. Namun hal itu makin menambah keberanian PKI dalam
melakukan aksi sepihak.

PKI yang merasa kuat, kemudian melakukan intervensi ke bidang
politik dengan merekayasa suatu "kebulatan tekad" dari organisasi
se-aspirasi mereka. Pada Tanggal 6 Januari 1965, organisasi se-aspirasi PKI
seperti SB/SS Pegawai Negeri, Lekra, Gerwani, Wanita Indonesia, Pemuda
Indonesia, Germindo, Pemuda Demokrat, Pemuda Rakyat, BTI dan
sebagainya mengadakan pertemuan umum di Semarang guna menggalang
"kebulatan tekad" untuk menuntut pembubaran Badan Pendukung Soekarno
(BPS) dan mendukung sikap Indonesia keluar dari PBB.

Keberanian PKI dalam melakukan aksi sepihak, ditunjukkan dalam aksi
yang lebih berani yakni menduduki kantor kecamatan Kepung, Kediri.
Camat Samadikun dan Mantri Polisi Musin, melarikan diri dan meminta
perlindungan Ketua Ansor Kepung yaitu Abdul Wahid. Untuk sementara,
kantor kecamatan dipindah ke rumah Abdul Wahid.

Dan sehari kemudian, sekitar 1000 orang Banser melakukan serangan ke kantor kecamatan untuk merebutnya dari kekuasaan PKI. Hanya dengan bantuan Gerwani, ratusan
PKI yang menguasai kantor itu bisa lolos dari sergapan Banser.

PKI juga telah mulai berani membunuh tokoh PNI. Ceritanya, di desa
Senowo, Kenocng, Kediri, tokoh PNI bernama Paisun diculik PKI desa
Botorejo dan Biro. Keluarganya lapor kepada Ansor. Waktu dicari, mayat
Paisun ditemukan di WC dengan dubur ditusuk bambu tembus ke dada.

Banser dibantu warga PNI menyerang para penculik. Tokoh-tokoh PKI dari Botorejo dan Biro dibantai. Malah dalang PKI bernama Djamadi, dibantai
sekalian karena menjadi penunjuk jalan PKI. Juni 1965, Naim seorang
pendekar PKI desa Pagedangan, Turen, Malang menantang Banser sambil
membanting Al-Qur'an. Naim dibunuh Samad. Mayatnya dibenamkan di
sungai.

TRAGEDI 1 OKTOBER 1965

Pada Tanggal 1 Oktober 1965 mulai pukul 03.30 sampai 05.00, gerakan makar
PKI yang dipimpin oleh Letkol Untung menculik para Jenderal AD yang
difitnah sebagai anggota Dewan Jenderal. Letjen Ahmad Yani, Brigjen DI
Panjaitan, Mayjen Soetoyo, Mayjen Soeprapto, Brigjen S. Parman, dan
Mayjen Haryono MT mereka culik dan bunuh (Puspen AD, 1965: 9-10).

Sekalipun aksi itu terjadi 1 Oktober 1965, PKI menamakan aksinya itu
dengan nama "Gerakan 30 September". Tanggal 1 Oktober itu juga, Letkol
Untung menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan Dewan Revolusi.

Untung juga menyatakan kabinet demisioner. Pangkat para jenderal
diturunkan sampai setingkat letnan kolonel, dan prajurit yang
mendukung Dewan Revolusi dinaikkan pangkat satu sampai dua tingkat.

Aksi sepihak Letkol Untung yang menculik para jenderal dan membentuk
Dewan Revolusi serta mendemisioner kabinet, jelas merupakan upaya
kudeta. Sebab dalam Dewan Revolusi itu tidak terdapat nama Presiden
Soekarno.

Kabinet yang didemisioner pun adalah kabinet Soekarno. Dan
jenderal-jenderal yang diculik pun adalah jenderal-jenderal yang setia
pada Soekarno. Bahkan Jenderal A.H. Nasution, adalah jenderal yang
pernah ditugasi Soekarno untuk menumpas PKI dalam pemberontakan di
Madiun 1948.

Menghadapi aksi Letkol Untung, pada tanggal 1 Oktober 1965 itu juga
PBNU mengeluarkan pernyataan sikap untuk mengutuk gerakan tersebut.
Pada 2 Oktober 1965, pimpjna muda NU, Subchan Z.E., membentuk Komando
Aksi Pengganyangan Kontra Revolusi Gerakan 30 September disingkat KAP
GESTAPU yang mengutuk dan mengganyang aksi kudeta 1 oktober 1965 itu.

Tanggal 2 Oktober itu pula Mayjen Sutjipto, Ketua Gabungan V KOTI,
mengundang wakil-wakil ormas dan orpol yang setia pada Pancasila ke
Mabes KOTI di Jl Merdeka Barat. Rapat kemudian memutuskan untuk secara
bulat berdiri di belakang Jenderal Soeharto dan Angkatan Darat.

Sementara di Kediri, tanggal 2 Oktober 1965
sudah tersebar pamflet-pamflet yang menyatakan bahwa dalang di balik
peristiwa 1 Oktober 1965 adalah PKI.

BENTROK PKI VS BANSER


Pada tanggal 10 Oktober 1965, sekalipun PKI menyatakan bahwa peristiwa 1 Oktober yang dinamai 'Gerakan 30 September' itu adalah persoalan intern AD dan PKI tidak tahu-menahu, anggota Banser di kabupaten Malang mulai
menurunkan papan nama PKI beserta ormas-ormasnya.

Hari itu juga, tokoh-tokoh PKI di daerah Turen mulai diserang Banser dan dibunuh. Di antara tokoh PKI yang terbunuh saat itu adalah Suwoto, Bowo, dan
Kasiadi. Palis, kawan akrab Bowo, karena takut dibunuh Banser malah
bunuh diri di kuburan desa Pagedangan.

Pada tanggal 11 Oktober 1965, Banser beserta santri dari berbagai pesantren di
Tulungagung menyerang PKI di kawasan Pabrik Gula Mojopanggung. Sekitar
3 ribu orang PKI yang sudah bersiaga dengan senjata panah, kelewang,
tombak, pedang, clurit, air keras, dan lubang-lubang di dalam rumah,
berhasil dilumpuhkan. Tanpa melakukan perlawanan berarti, pasukan PKI
itu ditangkapi Banser dan disembelih. Para anggota Banser dan santri
yang usianya sekitar 13 - 16 tahun itu, berhasil melumpuhkan para
jagoan PKI.

Pada 12 Oktober 1965, sekitar 3 ribu orang anggota Banser mengadakan
apel di alun-alun Kediri. Setelah apel usai, mereka bergerak menurunkan papan nama PKI beserta ormas-ormasnya di sepanjang jalan yang mereka lewati. Di markas PKI di desa Burengan, telah siaga sekitar 5 ribu orang PKI dengan bermacam- macam senjata.

Iring-iringan Banser yang dipimpin Bintoro, Ubaid dan Nur Rohim itu kemudian dihadang oleh PKI. Terjadi bentrokan berdarah dalam bentuk tawuran
massal. Sekitar 100 orang PKI di sekitar markas itu tewas. Sementara,
di pihak Banser tidak satupun jatuh korban. Dalam peristiwa itu,
Banser mendapat pujian dari Letkol Soemarsono, komandan Brigif 6
Kediri karena kemenangan mutlak Banser dalam tawuran massal itu.

Pada tanggal 13 Oktober 1965, sekitar 10 ribu orang PKI di kecamatan Kepung,
Kediri, melakukan unjuk kekuatan dalam upacara pemakaman mayat Sikat
tokoh PKI setempat yang tewas dalam peristiwa di Burengan. Mereka
menyatakan akan membalas kematian para pimpinan mereka. Dan sore hari,
dua orang santri dari pondok Kencong yang pulang ke desanya di dusun Dermo Desa Pranggang, Plosoklaten KEDIRI dicegat di tengah jalan lalu dibunuh. Tubuhnya
dicincang dan dikubur hidup-hidup.

Kematian dua orang santri yang masih remaja itu, membuat Banser dan Ansor marah. Tapi mereka belum berani menyerbu ke desa Dermo, karena kedudukan PKI di situ sangat kuat. Akhirnya, Banser setempat meminta bantuan Banser dari pondok Tebuireng, Jombang dan Lirboyo. Dengan kekuatan lima truk, Banser
Tebuireng dan Lirboyo masuk ke desa Dermo.

Truk mereka diberi tulisan BTI
singkatan dari Banser Tebu Ireng. Rupanya, PKI menduga bahwa BTI itu
adalah Barisan Tani Indonesia yang merupakan ormas mereka. Walhasil,
bagaikan siasat "kuda Troya", pertahanan PKI di desa Dermo dihancurkan
dari dalam.

Pertarungan antara Banser dengan PKI yang berakibat fatal bagi Banser di Banyuwangi. Ceritanya, Banser dari Muncar yang umumnya dari
suku Madura dikenal amat bersemangat mengganyang PKI. Itu sebabnya,
pada 17 Oktober 1965, di bawah pimpinan Mursyid, dengan kekuatan tiga
truk mereka menyerang kubu PKI di Karangasem. Di Karangasem, terjadi
bentrok berdarah setelah Banser tertipu dengan makana beracun.

Dalam bentrokan itu 93 orang Banser gugur. Sisanya melarikan diri ke arah
Jajag dan ke arah Cluring. Ternyata, Banser yang lari ke Cluring dihadang PKI di desa itu. Sekitar 62 orang Banser dibantai dan
dimakamkan di tiga lubang dekat kuburan desa.

Pada 27 Oktober 1965, pemerintah mengeluarkan seruan agar
masing-masing ormas tidak saling membunuh dan melakukan aksi
kekerasan. Siapa saja yang melakukan penyerangan sepihak, akan diadili
sebagai penjahat.

Seruan itu dimanfaatkan oleh PKI. Mereka melaporkan anggota Banser yang telah membunuh keluarga mereka. Dan jadilah
hari-hari sesudah 27 Oktober itu penangkapan dan pemburuan aparat
keamanan terhadap Banser.

PENUMPASAN PKI

Pada bulan November-Desember, setelah sejumlah pimpinan PKI seperti
Brigjen Supardjo, Letkol Untung, Nyono, Nyoto, dan Aidit diberitakan
tertangkap, makin terkuaklah bahwa perancang kudeta 1 Oktober 1965
adalah PKI. Saat-saat itulah pihak ABRI khususnya AD mulai melakukan
pembersihan dan penumpasan terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Dan
tangan kanan yang digunakan oleh pihak militer itu adalah "anak didik"
mereka sendiri dalam hal ini adalah Banser yang memiliki jumlah
anggota puluhan ribu orang.

Dalam suatu aksi penangkapan dan penumpasan PKI di Kediri, misalnya,
pihak AD hanya menurunkan 21 personil. Sedang Banser yang dilibatkan
mencapai jumlah 20 ribu orang lebih. Dengan jumlah yang besar itu,
diadakan operasi yang disebut "Pagar Betis" yakni wilayah kecamatan
Kepung dikepung oleh Banser dalam jarak satu meter tiap orang. Dengan
cara pagar betis itulah, PKI tidak dapat lolos. Sekitar 6000 orang PKI
tertangkap.

Penangkapan besar-besaran juga terjadi di Banyuwangi, Blitar, Malang,
Tulungagung, Lumajang dan kesemuanya melibatkan Banser. Mengenai
keterlibatan Banser dalam menumpas PKI, itu Komandan Kodim Kediri
Mayor Chambali (alm) menyatakan bahwa hal itu merupakan strategi ABRI
yang ampuh. Sebab di tubuh Banser tidak tersusupi unsur PKI. Sementara
jika dalam penumpasan itu hanya ABRI yang dilibatkan, maka pihak ABRI
sendiri belum bisa menentukan siapa lawan dan siapa kawan karena
banyaknya anggota ABRI yang dibina PKI.

OPERASI TRISULA BLITAR

Pada Tahun 1968, ketika PKI sudah dibubarkan dan pengikutnya ditumpas,
terjadi aksi-aksi kerusuhan di Blitar Selatan. Aksi- aksi kerusuhan
yang berupa perampokan, penganiayaan, penculikan, dan pembunuhan itu
selalu mengambil korban warga NU dan PNI. Sejumlah korban yang
terbunuh, misalnya, Kiai Maksum dari Plosorejo, Kademangan. Sesudah
itu Imam Masjid Dawuhan. Tokoh PNI yang terbunuh adalah Manun dari
desa Dawuhan, kemudian Susanto Kepala Sekolah Panggungasri, dan Sastro
kepala Jawatan Penerangan Binangun. Puncaknya, 2 orang anggota Banser
yang sedang jaga keamanan di gardu di bunuh.

Para pimpinan Ansor Blitar melaporkan kecurigaan mereka kepada
Komandan Kodim akan bangkitnya kembali kekuatan PKI di Blitar. Namun
laporan itu tak digubris. Akhirnya, mereka menghubungi seorang aktivis
Ansor yang menjadi Danrem Madiun yakni Kolonel Kholil Thohir. Oleh
Kholil Thohir disiapkan 3 batalyon yaitu 521, 511, dan 527 untuk
operasi yang diberi nama sandi "Operasi Blitar Selatan" . Namun
operasi berkekuatan 3 batalyon itu tidak mampu mengatasi gerakan
gerilya PKI.

Operasi kemudian diambil-alih oleh Kodam VIII/ Brawijaya yang
menurunkan 5 batalyon yaitu 521, 511, 527, 513, dan 531 dengan
Perintah Operasi No.01/2/1968. Namun operasi dari Kodam inipun kurang
efektif. Akhirnya, setelah dievaluasi diadakan operasi besar-besaran
dengan melibatkan semua unsur yakni kelima batalyon ditambah
unsur-unsur lain termasuk 10 ribu orang hansip dan warga masyarakat
Blitar Selatan. Surat perintah operasi itu bernomor 02/5/1968. Dan
penting dicatat bahwa 10 ribu orang Hansip itu adalah anggota Banser
yang diberi pakaian Hansip.

Dalam operasi terpadu yang diberi nama sandi "Operasi Trisula" itu,
sejumlah tokoh PKI berhasil ditewaskan. Di antara mereka itu adalah Ir
Surachman dan Oloan Hutapea. Sedang mereka yang tertangkap di
antaranya adalah Ruslan Wijayasastra, Tjugito, Rewang, Kapten
Kasmidjan, Kapten Sutjiptohadi, Mayor Pratomo, dan beratus-ratus
anggota PKI yang lain. Dan salah satu strategi operasi yang paling
efektif dalam Operasi Trisula itu adalah "Pagar Betis" yang melibatkan
10.000 orang Banser ditambah warga masyarakat yang kebanyakan juga
anggota Banser yang tidak kebagian seragam. Satu ironi mungkin terjadi
dalam Operasi Trisula itu, yakni selama operasi itu berlangsung telah
ditangkap sejumlah 182 orang anggota Kodam VIII/Brawijaya di antaranya
berpangkat perwira yang ikut dalam operasi tersebut (Pusjarah ABRI,
1995, IV-B:101-108).

Kisah Pembantaian dan Pemberantasan PKI Di Wilayah Jawa Timur




     Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi insiden G30S pada tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto (dan CIA). Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI. Setidaknya lebih dari lima teori berusaha mengungkap kejadian tersebut. Namun teori-teori yang terkadang saling berlawanan menjadikanya diskusi besar sampai hari ini.

Sebelum Revolusi Indonesia

Gerakan Awal PKI

Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda [1]
Pada Oktober 1915 ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, “Het Vrije Woord” (Kata yang Merdeka). Editornya adalah Adolf Baars.
Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia.
Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, “Soeara Merdeka”.
Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah “Pengawal Merah” dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun.
ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pada 1919, ISDV hanya mempunyai 25 orang Belanda di antara anggotanya, dari jumlah keseluruhan kurang dari 400 orang anggota.

Pembentukan Partai Komunis

Pada awalnya PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Sarekat Islam. Keadaan yang semakin parah dimana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta membuat Sarekat Islam melaksanakan disiplin partai. Yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaoen diangkat sebagai ketua partai.
PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920.
Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pemberontakan 1926

Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua [2]. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.
Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatra. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka di cap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan Revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal Pemberontakan Silungkang di Sumatra.
Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Moeso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawh tanah. Namun Moeso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI [3].

Peristiwa Madiun 1948

Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia dan pendudukan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya,RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki.Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin diaggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta.
Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta. FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan.
Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan dibeberapa tempat.
Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet. Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberotakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur.T ujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Bangkit kembali

Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Njoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satupun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165 000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959 [4]
Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan militan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu.

Pemilu 1955

Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi (dari 257 kursi yang diperebutkan) dan 80 dari 514 kursi di Konstituante.
Perlawanan terhadap kontrol Belanda atas Papua bagian barat merupakan masalah yang seringkali diangkat oleh PKI selama tahun 1950-an.
Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di kota-kota. Pada September 1957, Masjumi secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang [5].
Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional.
Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pro Amerika Serikat di kalangan militer dan politik sayap kanan. Para pemberontak, yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan pemberontakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Pemberontakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan.
Pada 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya kongres PKI. Namun demikian, kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri menyampaikan sambutannya. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif, dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas.
Meskipun PKI mendukung Soekarno, ia tidak kehilangan otonomi politiknya. Pada Maret 1960, PKI mengecam penanganan anggaran yang tidak demokratis oleh Soekarno. Pada 8 Juli 1960, Harian Rakjat memuat sebuah artikel yang kritis terhadap pemerintah. Para pemimpin PKI ditangkap oleh militer, namun kemudian dibebaskan kembali atas perintah Soekarno.
Ketika gagasan tentang Malaysia berkembang, PKI maupun Partai Komunis Malaya menolaknya.
Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang mencapai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakjat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) dan Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). Menurut perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya mungkin mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia.
Pada Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri penasihat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah Konfederasi Maphilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Maphilindo dan federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Sebagian kelompok berhasil mencapai Malaysia lalu bergabung dalam perjuangan di sana. Namun demikian kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba. Kebanyakan dari satuan-satuan tempur PKI aktif di wilayah perbatasan di Kalimantan.
Pada Januari 1964, PKI mulai menyita hak milik perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia.
Salah satu hal yang sangat aneh yang dilakukan PKI adalah dengan diusulkannya Angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh dan petani, kemungkinan besar PKI ingin mempunyai semacam militer partai seperti Partai Komunis Cina dan Nazi dengan SS nya. Hal inilah yang membuat TNI AD merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI dengan “tentaranya”.
Pada era akhir kekuasaan Soekarno, munculah suatu insiden pembunuhan jenderal-jenderal TNI yang disebut insiden G30S. Dalam era ketidak jelasan dan kekacauan ini membuat PKI dan Soekarno dalam masalah besar yaitu menghadapi krisis nasional. Dengan alasan ‘keterlibatan PKI dalam G30S’, partai ini dilarang oleh Pangkopkamtib Soeharto pada tanggal 12 Maret 1966, setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno. Yang kemudian diklaim oleh Soeharto sebagai tonggak utama kekuatan politiknya.
Gerakan 30 September sendiri sangat membingungkan, karena Soekarno sendiri dalam pidatonya mengatakan bahwa Gestok (Sebutan Soekarno untuk G 30 S) terjadi diantaranya karena keblingeran pemimpin-pemimpin PKI.
Setelah itu bermula sebuah sejarah hitam bangsa Indonesia di mana ribuan orang tak bersalah — terutama di pulau Jawa dan Bali — dibantai secara sia-sia karena dituduh ikut komunis.
Hal ini disebabkan karena rakyat Indonesia sudah merasa sangat menderita ketika PKI dianakemaskan, banyak sekali kasus-kasus pembunuhan rakyat Indonesia non PKI dilakukan oleh orang PKI tanpa ada kejelasan hukum
Menurut beberapa sumber antara 500.000 jiwa sampai 2 juta jiwa tewas dibunuh. Ribuan lainnya mendekam di penjara atau dibuang ke pulau Buru.
Sebuah upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi yang diprakarsai oleh (mantan) presiden Gus Dur, ketika ia masih menjabat sebagai presiden diprotes beberapa partai, terutama yang berlatar belakang agama di Indonesia. Usul rekonsiliasi oleh Gus Dur telah membuka kesempatan bagi orang-orang yang masih percaya pada ideologi berhaluan kiri untuk kembali aktif dalam politik Indonesia, yaitu memiliki hak untuk memilih. Sesuatu hal yang tak didapatkan pada era Soeharto.

PERISTIWA MENGERIKAN G 30 S PKI DI INDONESIA

Subscribe Our Newsletter