Showing posts with label Awal Mula kabupaten Konawe. Show all posts
Showing posts with label Awal Mula kabupaten Konawe. Show all posts

Friday, January 11, 2019

Sejarah Asal Usul Kota Kendari Sulawesi Tenggara

Kendari merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kendari diresmikan sebagai kotamadya (kini kota) dengan UU RI No. 6 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995. Kota ini memiliki luas 296,00 km² (29.600 Ha) dan berpenduduk 334.335 jiwa.

AWAL MULA KOTA KENDARI


Sejarah penamaan Kandari atau Kendari diberikan oleh orang-orang Portugis dan sudah ada sejak abad ke-16. Sumber yang menjelaskan hal tersebut berasal dari laporan Controleur Kendari bernama L. Fontjine dalam tulisannya berjudul “Adatstaatsinstellingen van Indonesische Rechtgemeenschappen” bahwa penyebutan istilah Raja, Hadat, dan Laiwui sebenarnya bukan berasal dari daerah ini dan pada masa itu tidak terdapat istilah-istilah ini.

Hal ini menjadi jelas bahwa istilah ini diperkenalkan dan dipergunakan oleh wakil pemerintah Hindia Belanda.

Nama Laiwui menjadi muncul disini oleh karena menurut sebuah cerita berasal dari ketidaktahuan orang-orang Portugis dan penduduk pribumi. Pada saat itu orang Portugis menanyakan nama daratan ini kepada penduduk dan penduduk mengira bahwa orang Portugis menanyakan dimanakah terdapat air minum?-maka dijawab dengan “Laiwui” yang berarti “banyak terdapat air”.

Sejak itulah maka daratan ini oleh orang-orang asing disebut dengan nama Laiwui. Lihat juga tulisan J. Paulus “Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, Leiden: Martinus Nijhoff, 1917, menjelaskan tentang nama Laiwoi dan Kendari. Fakta ini diperkuat bukti dalam tulisan Jasper dalam laporan perjalanannya dari teluk Kendari ke teluk Lasolo tahun 1926.

Pada permulaan abad ke-15 pada saat bangsa Portugis berlayar kearah timur mencari kepulauan Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya, mereka singgah di teluk Kendari tersebut. Pada saat perlawatannya ke daerah ini mereka bertemu orang yang membawa rakit yang terbuat dari bambu dengan menggunakan dayung panjang.

Orang Portugis tersebut segera mendekati simpembawa rakit, kemudian menanyakan nama kampung yang mereka singgahi. Orang yang ditanya tersebut mengira bahwa portugis itu menanyakan apa yang sementara dikerjakannya, sehingga langsung dijawab Kandai yang artinya dayung atau (mekandai) mendayung.

Jawaban orang tersebut dicatat oleh orang Portugis sebagai pertanda bahwa kampung yang mereka masuki itu bernama Kandari. Akhirnya nama Kandai menjadi Kendari akibat penulisan. Sebagai contoh nama Mekongga dalam naskah Lagaligo disebut Mengkoka sedangkan dalam naskah lontarak Luwu disebutkan Mingkoka, dan dalam beberapa tulisan maupun laporan Belanda, Jerman menuliskan dengan nama Mingkoka, Bangkoka, Bingkoka. (Lihat Basrin Melamba, Kota pelabuhan Kolaka di Kawasan Teluk Bone,1906-1942, 2010). Bandingkan dengan penulisan nama Magelang, Surabaya, Pontianak, Pekalongan, Buton, dan beberapa nama kota lama di nusantara.

Dalam peta VOC daerah ini sudah dikenal sebagai daerah Laiwoi. Pasca penandatangan Perjanjian Bongaya, pada abad ke-17 dan 18, daerah ini sudah disebutkan Laiwui dengan kedudukanya di Kendari sebagai Vassal of Luwu atau dicaplok oleh Luwu sebagai bagian dari kekuasaannya. (Lihat Jan M. Pluvier, Historical Atlas of South-East Asia, E. J. Brill, Leiden-New York-Koln, 1995), tetapi dalam kenyataannya Luwu tidak secara utuh menguasai daerah ini, meskipun dalam sejarah Konawe diakui bahwa Luwu pernah melaksanakan ekspedisi ke daerah ini pada masa pemerintahan Mokole Lakidende bergelar Sangia Ngginoburu abad ke-17.

Pembuat peta pertama tentang Kendari adalah Vosmaer(berkebangsaan Belanda) tahun 1831. Pada tanggal 9 Mei 1832 Vosmaer membangun istana raja Suku Tolaki bernama TEBAU di sekitar pelabuhan Kendari dan setiap tanggal 9 Mei pada waktu itu dan sekarang dirayakan sebagai hari jadi Kota Kendari.

Pada zaman kolonial Belanda Kendari adalah Ibukota Kewedanan dan Ibukota Onder Afdeling Laiwoi. Kota Kendari pertama kali tumbuh sebagai Ibukota Kecamatan dan selanjutnya berkembang menjadi IbukotaKabupaten Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dengan perkembangannya sebagai daerah permukiman, pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau. Luas kota pada saat itu ± 31.400 km².

Dengan terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Kota Kendari ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 2 (dua) wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas Wilayah ± 75,76 Km².

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978, Kendari menjadi Kota Administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kendari, Mandonga dan Poasia dengan 26 kelurahandan luas wilayah ± 18.790 Ha.

Mengingat pertumbuhan dan perkembangan Kota Kendari, maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Kota Kendari ditetapkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari, dengan luas wilayah mengalami perubahan menjadi 296 Km².

Sejarah Asal Usul Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Wangi-Wangi, dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003. Luas wilayahnya adalah 823 km² dan pada tahun 2017 berpenduduk sekitar 110.303 jiwa.

SEJARAH KABUPATEN WAKATOBI


Sejak ratusan tahun yang lampau hingga saat ini, sejarah Kepulauan Wakatobi (Kepulauan Tukang Besi) ditulis sebagai bagian dari sejarah Buton. Sejarahnya ditulis hanya untuk memperjelas dan memperkaya khasanah sejarah Buton, bukan sejarah yang memperjelas dan mempertegas identitas dan jatidiri Wakatobi yang berbeda dengan yang lain.  Hal ini disebabkan karena selama ratusan tahun lamanya, kepulauan ini menjadi bagian dari pemerintahan Kesultanan Buton dan selama puluhan tahun menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Buton.

Padahal prestasi sejarah di masa lampau, dalam skala regional maupun nasional, terutama dalam bidang pelayaran, perdagangan, perikanan, dan teknologi pandai besi, tidak bisa diabaikan begitu saja. Keunggulannya dalam bidang pelayaran niaga, misalnya, telah ikut membesarkan dan mempopulerkan nama Buton sebagai salah satu etnik maritim di Indonesia sehingga keunggulan sejarahnya itu perlu diungkapan secara terang benderang secara obyektif.

Sejak tahun 2004 yang lalu, gugusan kepulauan ini mulai memekarkan diri dari Kabupaten Buton dengan nama Kabupaten Wakatobi. Karena itu sebagai suatu kabupaten yang baru lahir, semakin terasa diperlukan penjelasan detil sejarahnya, termasuk budayanya, untuk lebih memperjelas dan mempertegas karakter dan jatidiri serta memperkuat kemandiriannya melalui suatu kegiatan penelitian.

Hasilnya dapat dirancang sebagai salah satu bahan materi muatan lokal di sekolah, dari tingkat SD hingga SLTA baik secara mandiri (mata pelajaran tersendiri) maupun terintegrasi dalam mata pelajaran terkait (suplemen).

TERBENTUKNYA KABUPATEN WAKATOBI

Sebelum menjadi daerah otonom wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi. Pada masa sebelum kemerdekaan Wakatobi berada di bawah kekuasaan Kesultanan Buton. Setelah Indonesia Merdeka dan Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai satu provinsi, wilayah Wakatobi hanya berstatus beberapa kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Buton.

Selanjutnya sejak tanggal 18 Desember 2003 Wakatobi  resmi ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Undang – Undang  Nomor  29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara.

Saat pertama kali terbentuk Wakatobi hanya terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia dan Kecamatan Binongko. Pada tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 19 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Kaledupa Selatan dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Tomia Timur.

Selanjutnya pada tahun 2007 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor  41 Tahun 2007 dibentuk Kecamatan Togo Binongko sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Wakatobi menjadi 8 kecamatan yang terbagi menjadi 100 desa dan kelurahan (25 kelurahan dan 75 desa).

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi sebagai daerah otonom secara resmi ditandai dengan pelantikan Syarifudin Safaa, SH, MM sebagai pejabat Bupati Wakatobi pada tanggal 19 Januari 2004 sampai dengan tanggal 19 Januari 2006. Kemudian dilanjutkan oleh H. LM. Mahufi Madra, SH, MH sebagai  pejabat bupati selanjutnya  sejak tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan tanggal 28 Juni 2006.

Kemudian berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung maka pada tanggal 28 Juni 2006 Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yang terpilih yaitu Ir. Hugua dan Ediarto Rusmin, BAE dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, SH atas nama Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.74-314 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Wakatobi Ir. Hugua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor : 132.74-315 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Wakatobi Ediarto Rusmin, BAE untuk masa bhakti 2006-2011.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara

Kabupaten Konawe adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Unaaha.


Dulu kabupaten ini bernama Kabupaten Kendari. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.480 km² dan berpenduduk sebanyak 253.659 jiwa (2017). Kabupaten Konawe dikenal sebagai lumbung beras di provinsi Sulawesi Tenggara.

SEJARAH AWAL KABUPATEN KONAWE

Terbentuknya Kabupten Kendari (Konawe) terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Kendari, Sampara, Wawotobi, Lambuya, Ranomeeto, Moramo, Unaaha, Asera, Lainea, Wawonii, Lasolo dan Tinanggea. Perkembangan Pemerintahan Daerah Tk. II Kabupaten Kendari sejak Tanggal 3 Maret 1960 sampai dengan Tanggal 28 September 1962, ibukota Kabupaten Daerah Tk. II Kendari berkedudukan di Kendari.

Pada masa pemerintahan H. Andri Jufri, SH sebagai Bupati Kabupaten Daerah Tk. II kendari yang Ganda ibukota Kabupaten Daerah Tk. II Kendari dipindahkan dari wilayah administrasif Kota Kendari ke wilayah Kecamatan Unaaaha dengan Ibukota Unaaha.

Pada Tahun 1995, Kabupaten Daerah Tk. II Kendari memekarkan sebagian wilayahnya berdasarkan UU. 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kota Madya Kendari saat itu Kabupaten Tk. II Kendari terdiri dari 27 wilayah Kecamatan dan 345 Desa / Kelurahan.

Pada Tahun 2003 Kabupaten Daerah Tk. II Kendari memekarkan wilayahnya berdasarkan UU. 4 Tahun 2003 Tanggal 23 Februari 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan.

Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari mengubah nama menjadi Kabupten Konawe dengan ibukota Unaaha pada Tanggal 28 September 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe. Saat itu Pemerintah Kabupaten Kendari dipimpin oleh Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si sebagai bupati dan Drs. H. Tony Herbiansyah sebagai wakil bupati.

Pada tahun 2007 Kabupaten Konawe sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi DOB Baru berdasarkan UU. 13 Tahun 2007 Tanggal 2 Juli 2007 Tentang Pembentukan DOB Kabupaten Konawe Utara. Pada Tahun 2013 Kabupaten Konawe memekarkan wilayahnya lagi di Kepulauan Wawonii berdasarakn UU. 13 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pembentukan DOB Baru Konawe Kepulauan. Sampai dengan Tahun 2013 wilayah administrasi Kabupaten Konawe 29 Kecamatan dan 335 Desa / Kelurahan.

Sejak berdirinya hingga saat ini, Kabupaten Konawe dipimpin oleh beberapa bupati, yaitu:

1. Drs. Abdullah Silondae (Bupati) Periode 1960-1969
2. Aboenawas (Bupati) Periode 1969-1973
3. Konggoasa (PJS. Bupati) Periode 1973
4. Abdul hamid (Bupati) Periode 1973-1977
5. H. Andri Jufri, SH (Bupati) ) Periode 1977-1988
6. Drs. H. Anas Bunggasi (Bupati) Periode 1988-1992
7. Drs. H. Razak Porosi (Bupati) Periode 1992-2003
8. Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si (Bupati) - Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si (Wakil Bupati) Periode 2003-2008

Sejak berlakunya UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih langsung melalui pemelihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada. Kabupaten Konawe membuat pilkada langsung pada Tahun 2008.

Sumber : https://konawekab.go.id