Showing posts with label Awal Mula Kupang. Show all posts
Showing posts with label Awal Mula Kupang. Show all posts

Tuesday, October 9, 2018

Sejarah Asal Usul Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Manggarai merupakan sebuah kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten adalah Ruteng. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km², dengan jumlah penduduk 382.422 jiwa tahun 2017.

SEJARAH KABUPATEN MANGGARAI


Sejarah Manggarai tidak lepas dari sejarah Kerajaan lain di Nusantara seperti Kerajaan Gowa yang kemudian dilebur bersama Kerajaan Tallo menjadi Kesultanan Makassar, Kerajaan Bima, perkembangan Agama Islam di Nusantara dan penyebaran Agama Katolik di Flores.

Kawasan Barat Flores (Manggarai) pada masa lampau dikuasai oleh Kerajaan Bima hingga pada awal tahun 1900 (Steenbrink 2013). Bima menjadi Kerajaan Islam karena pengaruh Penguasa Gowa yang memeluk Islam pada tahun 1605 dan kemudian membentuk Kesultanan Makassar. Bima yang saat itu menjadi taklukan Gowa kemudian memeluk agama Islam (Steenbrink 2013). Sebagai daerah taklukan, Bima mengirim upeti kepada penguasa Gowa yang juga diambil dari tanah Manggarai seperti hasil bumi dan ternak (Daeng 1995).

Keadaan ini bertahan hingga tahun 1667 saat diadakan Perjanjian Bungaya antara VOC dan Kerajaan Gowa yang saat itu menguasai Bandar Makassar. Gowa yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut tetap melakukan perlawanan dibawah pimpinan Sultan Hasanuddin hingga akhirnya dikalahkan oleh VOC pada 1669. Perlawanan ini dikenal dengan Perang Makassar (1666-1669).

Daerah yang berhasil lepas dari kekuasaan Gowa akibat perjanjian dan perang ini adalah Makassar, Bone dan Bima. Pada tahun 1669, Bima kemudian menyerah dan menandatangi suatu perjanjian dagang dengan VOC. Selanjutnya, Bima menjadi penguasa tunggal atas Manggarai yang diakui oleh VOC (Daeng 1995).

Pada tahun 1700-an atau mungkin sebelumnya, di Manggarai telah ada suatu sistem pemerintahan dari tiga kelompok masyarakat yang cukup besar, yaitu Todo, Cibal dan Bajo (Daeng 1995). Pada tahun 1727, seorang putra Sultan Bima mempersunting seorang Putri dari Kesultanan Makassar, Puteri Daeng Tamima. Kawasan Manggarai kemudian diserahkan sebagai hadiah perkawinan dan Puteri Daeng Tamima mendirikan Kerajaan Islam di Reo, pantai utara Manggarai.

Sultan Musa Lani Alima dari Bima ternyata tidak setuju menjadikan Manggarai sebagai hadiah kepada Kesultanan Makassar. Maka, pada tahun 1732 dibentuklah persekutuan dengan Bajo untuk menyerang Reo dari laut dan mengusir orang Makassar di Reo. Akan tetapi, serangan ini gagal sehingga disusun kekuatan baru dengan bantuan Todo dari arah selatan (Daeng 1995).

Todo menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh hegemoni dan pengaruh atas pedalaman Manggarai dengan menaklukkan penguasa-penguasa lokal di pedalaman. Akibat kekuatan yang tidak seimbang, maka Puteri Daeng Tamima akhirnya menyerah dan kembali ke Makassar. Dengan demikian pengaruh Bima atas Manggarai tetap dapat dipertahankan (Daeng 1995).

Setelah mengamankan kekuasaan di Manggarai, Bima menjadikan Reo sebagai pusat pemerintahan di Manggarai dengan mengangkat perwakilan Sultan Bima yang disebut Naib. Perwakilan Sultan Bima yg kedudukannya lebih rendah dari perwakilan di Reo juga ditempatkan di Labuan Bajo, Pota dan Bari. Di Manggarai, Kesultanan Bima mempelopori suatu sistem pemerintahan yang disebut kedaluan dan gelarang. Gelarang memiliki status dibawah Kedaluan (Daeng 1995).

Pada tahun 1732, situasi struktur pemerintahan di Manggarai adalah perwakilan Sultan Bima di Reo, Pota, Bari dan Labuan Bajo, tiga dalu besar; Todo, Cibal dan Bajo yang tidak mempunyai hubungan koordinatif dengan Naib di Reo dan juga dalu-dalu kecil lainnya. Selanjutnya, Dalu Todo juga membawahi tiga belas kedaluan yang lebih kecil yaitu Kolang, Lelak, Wontong, Welak, Ndoso, Ndeles, Rahong, Ruteng, Poco Leok, Torok Golo, Sita, Riwu dan Manus, namun tetap membayar upeti kepada Naib di Reo. Sementara itu, Dalu Cibal dan Dalu Bajo tidak membawahi dalu-dalu kecil lainnya namun juga membayar upeti kepada Naib di Reo (Daeng 1995).

Kedaluan yang mempunyai hubungan koordinatif dengan Naib di Reo adalah Ruis, Pasat, Nggalak, Rego, Pacar, Boleng, Kempo, Nggorang, Mburak, Lo’ok dan Lambaleda. Sementara itu, kedaluan yang berada dalam garis koordinatif dengan Naib di Pota adalah Congkar, Biting dan Rembong (Daeng 1995). Seiring dengan berkembangnya daerah kekuasaan Bima di Manggarai dan juga daerah kekuasaan Dalu besar yang ada maka jumlah kedaluan di Manggarai pun bertambah. Pada perkembangannya, daerah Manggarai terbagi dalam 38 kedaluan.

Itulah sedikit ulasan mengenai awal mula Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Kupang adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berlokasi di Oelamasi mulai 22 Oktober 2010, setelah sebelumnya berlokasi di Kota Kupang sejak tahun 1958.
Kabupaten Kupang saat ini memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 402.320 jiwa dengan luas wilayah 5.431,23 Km².

SEJARAH AWAL MULA KABUPATEN KUPANG


Sejak Malaka jatuh kedalam kekuasaan Portugis pada tahun 1511. Timor (Kupang) telah disinggahi secara rutin oleh para pedagang Portugis antara tahun 1518 sampai tahun 1550-an. Sebab sekitar tahun 1556 seorang Ordinis Praedicatorum yang bernama Pater Taveirea konon telah membaptiskan lebih kurang 5.000 orang di Timor. Pada tahun 1522 sisa armada Ferdinand Magellan menyinggahi Alor dan Timor (Kupang).

Hubungan dan karya Portugis yang paling menonjol di Kupang terjadi pada tahun 1640-an, ketika Pater Antonio de Sau Jacinto mengemban misinya di daerah ini, Jacinto berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan raja Kupang (raja Helong), yang telah dibaptiskan dengan nama Don Duarte, sedangkan permasurinya dibaptiskan dengan nama Dona Maria. Jalinan kerjasama yang baik tersebut melahirkan kontrak tertanggal 29 Desember 1645 yang isinya antara lain : Jacinto diperbolehkan mendirikan sebuah gereja dan sebuah benteng, dan kapal-kapal bangsa lain tidak diperbolehkan memasuki pelabuhan Kupang

PADA MASA VOC

Setelah Belanda menduduki Kupang pada tahun 1653, maka Kupang mulai dijadikan sebagai pangkalan/basis perdagangan dan kegiatan mengenai sistem pemerintahan VOC/Belanda. Tidak terdapat petunjuk yang jelas mengenai sistem pemerintahan VOC/Belanda pada waktu itu. Yang dapat diketahui dari berbagai referensi hanyalah pangkat, kedududkan, atau jabatan para pegawai VOC/Belanda.

Pejabat tinggi yang berkedudukan di Kupang untuk melaksanakan misi VOC dibidang perdagangan dan politik pemerintahan wilayah disebut Opperhoofd.
Pada tahun 1653 sampai dengan tahun 1756 Belanda banyak melakukan pemerasan dan perbudakan dari setiap kerajaan yang ditundukkannya. Dari kerajaan-kerajaan sekitar Kupang (kerajaan Kupang atau Helong, Ambai, Sonabai-Kecil, dan Amarasi). Belanda lebih banyak melakukan pemaksaan pengambilan rakyat yang dijadikan budak untuk diperdagangkan dan dijadikan tenaga kerja bagi kepentingan para penguasa Belanda.

MASA PEMERINTAHAN BELANDA 1800-1942

Pada waktu VOC dibubarkan pada tahun 1799 , segala hak dan kewajibannya di Indonesia diambil alih oleh Pemerintah Belanda.

Peralihan ini tidak membawa per-baikan apa-apa, karena pada waktu itu Belanda menghapi perang yang dilancarkan oleh negara-negara tetangganya. Pada waktu itu Belanda dikuasai oleh pemerintah boneka dari kekaisaran Perancis di bawah kaisar Napoleon.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh Inggris untuk memperluas daerah jajahannya dan merebut jajahan Belanda. Akibatnya sejak tahun 1811 sampai dengan tahun 1816 Kupang berada pada pemerintah peralihan Inggris.

Kemudian setelah tercapai konvensi London pada tahun 1814 dan pemerintahan Belanda di Kupang dipulihkan tahun 1816, maka sejak itu belanda berkuasa sampai dengan tahun 1942.

MASA KEDUDUKAN JEPANG

Pecahnya “Perang Asia Timur Raya” membuat serangan Jepang ke Indonesia tidak saja diarahkan ke tempat-tempat di wilayah Indonesia bagian Barat, tetapi juga ke daerah – daerah tertentu di wilayah Indonesia bagian Timur, yang dipandang strategis dalam peta peperangan melawan tentara sekutu pada waktu itu. Berdasarkan perhitungan stra-tegis itulah, Ambon dan Kupang diserang dan diduduki.

Ambon jatuh ketangan Jepang pada akhir Januari 1942, sedangkan Kupang menga-lami serangan gencar pada tanggal 20 sampai 24 Februari 1942. Sete-lah Jepang mengalahkan Belanda yang didukung pasukan sekutu pada tanggal 24 Februari 1942, maka berakhirlah pendudukan Belanda di Kupang.

Ketika menduduki Kupang, setiap hari tentara Jepang memasuki rumah penduduk secara paksa untuk melakukan penggeledahan mencari orang Belanda dan anggota pasu-kan sekutu yang diduga bersem-bunyi di rumah penduduk.

Selama pendudukan Jepang di Kupang, penduduk selalu diliputi kecemasan, karena sepak terjang tentara Jepang yang kejam , bahkan pada tahun 1944 Jepang menghen-tikan sama sekali penyaluran bahan makanan kepada penduduk. Akibat- nya rakyat mulai melarat dan bencana kelaparan mulai terjadi.

Setelah Jepang menyerah pada tentara sekutu pada tanggal 11 Agustus 1945 yang diikuti dengan kehadiran tentara sekutu di Kupang pada tanggal 11 september 1945 di bawah komando Sir Thomas Blamey untuk melucuti senjata dan menawan tentara Jepang, maka berakhirlah masa pendudukan Jepang di Kupang

SETELAH KEMERDEKAAN

Sebelum pasukan sekutu yang diboncengi NICA mendarat di Kupang pada tanggal 11 September 1945 untuk melucuti tentara Jepang. Penguasa Jepang di Kupang telah mengangkat dokter Gabeler (seorang Indo Belanda) untuk menjadi Walikota Kupang. Kemudian setelah pasukan sekutu yang diboncengi NICA mengambil alih kekuasaan Jepang di Kupang, maka yang menjadi residen untuk daerah Timor adalah C.W. Schuller, dan yang menjadi asisten residen atau Controleur di Kupang adalah J.J. Spijker.

Pada tanggal 18–24 Desember 1946 Belanda menyelenggarakan “Konferensi Denpasar“. Utusan Timor yang terpilih untuk mengikuti konferensi tersebut yakni : I.H. Doko, A. Rotti dan G Manek. Namun A. Rotti kemudian digantikan dengan J.S. Amalo. Dalam konferensi tersebut Belanda memak-sakan terwujudnya Negara Indonesia Timor (NIT).

Dengan terbentuknya NIT, maka secara berangsur-angsur kekuasaan Belanda dihapuskan. Pemerintah NIT mengeluarkan instruksi membebaskan pegawai Belanda dari semua jabatannya di NIT. Residen dan Asisten Residen masih dijadikan sebagai penasehat, namun kedudukan Controleur diganti dengan Kepala Pemerintah setempat (KPS). Kemudian pada Desember 1947 dalam kabinet Anak Agung I. H. Doko duduk sebagai menteri muda penerangan NIT.

Dalam tahun 1949 terjadi reorganisasi gabungan kerajaan-kerajaan afdeeling Timor dan pulau-pulaunya menjadi Daerah Timor dan kepulauannya dan terhitung tanggal 1 Oktober 1949 H.A. Koroh menjabat sebagai Kepala Daerah Timor dan Kepulauannya, kemudian berda-sarkan Peraturan Daerah Timor dan Kepulauannya tanggal 29 April 1949 maka dalam bulan Oktober dan Nopember 1949 dilakukan pemi-lihan DPRD Timor dan Kepulauan- nya yang terdiri atas 28 orang dengan ketuanya adalah E. R. Here Wila dan Th. Messakh sebagai wakil ketua.

Pada tanggal 29 Maret 1951 sementara DPRD bersidang, H.A. Koroh meninggal di rumahnya di Baun. Sehubungan dengan wafatnya H.A. Koroh, maka DRPD memilih calon Kepala Daerah yang Baru. Dari tiga nama yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri NIT yakni J. S. Amalo, I. H. Doko, E. D. Johannes, maka oleh Menteri Dalam Negeri NIT pada bulan Mei 1951 menetapkan J. S. Amalo sebagai Kepala Daerah Timor dan Kepulauannya terhitung awal Agustus 1951.

Dalam tahun 1954 terjadi pergantian Kepala Daerah dari J. S. Amalo kepada St.Ndun setelah sebelumnya tahun 1951 J.S. Amalo mengajukan permohonan berhenti yang tidak dikabulkan oleh Gubernur Sunda Kecil. Kemudian St.Ndun pun mengajukan permohonan berhenti karena adanya pertentangan dengan DPRD, dan pada tahun 1958 permohonan St.Ndun dikabulkan dan diganti oleh W.C.H. Oematan yang mulai bertugas sejak Maret 1958 sampai Desember 1958.

Itulah sedikit ulasan mengenai awal mula terbentuknya kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia.