Kuwaluhan.com: Awal Mula Kolaka
Kendari merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kendari diresmikan sebagai kotamadya (kini kota) dengan UU RI No. 6 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995. Kota ini memiliki luas 296,00 km² (29.600 Ha) dan berpenduduk 334.335 jiwa.

AWAL MULA KOTA KENDARI


Sejarah penamaan Kandari atau Kendari diberikan oleh orang-orang Portugis dan sudah ada sejak abad ke-16. Sumber yang menjelaskan hal tersebut berasal dari laporan Controleur Kendari bernama L. Fontjine dalam tulisannya berjudul “Adatstaatsinstellingen van Indonesische Rechtgemeenschappen” bahwa penyebutan istilah Raja, Hadat, dan Laiwui sebenarnya bukan berasal dari daerah ini dan pada masa itu tidak terdapat istilah-istilah ini.

Hal ini menjadi jelas bahwa istilah ini diperkenalkan dan dipergunakan oleh wakil pemerintah Hindia Belanda.

Nama Laiwui menjadi muncul disini oleh karena menurut sebuah cerita berasal dari ketidaktahuan orang-orang Portugis dan penduduk pribumi. Pada saat itu orang Portugis menanyakan nama daratan ini kepada penduduk dan penduduk mengira bahwa orang Portugis menanyakan dimanakah terdapat air minum?-maka dijawab dengan “Laiwui” yang berarti “banyak terdapat air”.

Sejak itulah maka daratan ini oleh orang-orang asing disebut dengan nama Laiwui. Lihat juga tulisan J. Paulus “Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, Leiden: Martinus Nijhoff, 1917, menjelaskan tentang nama Laiwoi dan Kendari. Fakta ini diperkuat bukti dalam tulisan Jasper dalam laporan perjalanannya dari teluk Kendari ke teluk Lasolo tahun 1926.

Pada permulaan abad ke-15 pada saat bangsa Portugis berlayar kearah timur mencari kepulauan Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya, mereka singgah di teluk Kendari tersebut. Pada saat perlawatannya ke daerah ini mereka bertemu orang yang membawa rakit yang terbuat dari bambu dengan menggunakan dayung panjang.

Orang Portugis tersebut segera mendekati simpembawa rakit, kemudian menanyakan nama kampung yang mereka singgahi. Orang yang ditanya tersebut mengira bahwa portugis itu menanyakan apa yang sementara dikerjakannya, sehingga langsung dijawab Kandai yang artinya dayung atau (mekandai) mendayung.

Jawaban orang tersebut dicatat oleh orang Portugis sebagai pertanda bahwa kampung yang mereka masuki itu bernama Kandari. Akhirnya nama Kandai menjadi Kendari akibat penulisan. Sebagai contoh nama Mekongga dalam naskah Lagaligo disebut Mengkoka sedangkan dalam naskah lontarak Luwu disebutkan Mingkoka, dan dalam beberapa tulisan maupun laporan Belanda, Jerman menuliskan dengan nama Mingkoka, Bangkoka, Bingkoka. (Lihat Basrin Melamba, Kota pelabuhan Kolaka di Kawasan Teluk Bone,1906-1942, 2010). Bandingkan dengan penulisan nama Magelang, Surabaya, Pontianak, Pekalongan, Buton, dan beberapa nama kota lama di nusantara.

Dalam peta VOC daerah ini sudah dikenal sebagai daerah Laiwoi. Pasca penandatangan Perjanjian Bongaya, pada abad ke-17 dan 18, daerah ini sudah disebutkan Laiwui dengan kedudukanya di Kendari sebagai Vassal of Luwu atau dicaplok oleh Luwu sebagai bagian dari kekuasaannya. (Lihat Jan M. Pluvier, Historical Atlas of South-East Asia, E. J. Brill, Leiden-New York-Koln, 1995), tetapi dalam kenyataannya Luwu tidak secara utuh menguasai daerah ini, meskipun dalam sejarah Konawe diakui bahwa Luwu pernah melaksanakan ekspedisi ke daerah ini pada masa pemerintahan Mokole Lakidende bergelar Sangia Ngginoburu abad ke-17.

Pembuat peta pertama tentang Kendari adalah Vosmaer(berkebangsaan Belanda) tahun 1831. Pada tanggal 9 Mei 1832 Vosmaer membangun istana raja Suku Tolaki bernama TEBAU di sekitar pelabuhan Kendari dan setiap tanggal 9 Mei pada waktu itu dan sekarang dirayakan sebagai hari jadi Kota Kendari.

Pada zaman kolonial Belanda Kendari adalah Ibukota Kewedanan dan Ibukota Onder Afdeling Laiwoi. Kota Kendari pertama kali tumbuh sebagai Ibukota Kecamatan dan selanjutnya berkembang menjadi IbukotaKabupaten Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dengan perkembangannya sebagai daerah permukiman, pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau. Luas kota pada saat itu ± 31.400 km².

Dengan terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Kota Kendari ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 2 (dua) wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas Wilayah ± 75,76 Km².

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978, Kendari menjadi Kota Administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kendari, Mandonga dan Poasia dengan 26 kelurahandan luas wilayah ± 18.790 Ha.

Mengingat pertumbuhan dan perkembangan Kota Kendari, maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Kota Kendari ditetapkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari, dengan luas wilayah mengalami perubahan menjadi 296 Km².

Sejarah Asal Usul Kota Kendari Sulawesi Tenggara

Pada awalnya, kota Baubau merupakan pusat Kerajaan Buton (Wolio) yang berdiri pada awal abad ke-15 (1401–1499).


Sejarah lahirnya Kota Bau-Bau bisa dilacak sejak kedatangan empat imigran pertama di Tanah Buton yang berasal dari Johor yang disebut Mia Patamiana di akhir abad ke-13. Saat datang, mereka menetap di sepanjang pesisir Pantai Bau-Bau, kemudian pindah beberapa kilometer ke pebukitan, pada daerah di mana Benteng Keraton sekarang berdiri.

Setelah itu, kawasan itu dijadikan tempat tinggal oleh sejumlah penduduk dan semakin ramai sejak kedatangan Raja Bone bernama Arung Palakka ke tanah Buton bersama sejumlah bangsawan Bone pada bulan Desember 1660.

Arung Palakka hendak meminta perlindungan kepada Sultan Buton dari ancaman Gowa. Arung Palakka datang bersama sembilan arung mattola (pangeran) dari Soppeng dan Bone. Antara lain: Arung Billa, Arung Appanang, Arung Belo, Arung Pattojo, dan Arung Kaju.

Usai perjanjian Bungaya dan kekalahan Gowa, sejumlah bangsawan Bone dengan latar etnis Bugis memilih menetap di Buton sebagai warga sebab dirasanya aman ketimbang Sulawesi Selatan yang penuh konflik.

Kondisi politik di Sulawesi pada periode abad ke-17 sampai awal abad ke-20 ditandai oleh terjadinya konflik internal antar kerajaan di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Gowa dengan Bone. Konflik ini juga terjadi antara kerajaan (Gowa dan Bone) dengan Belanda dan Ternate.

Situasi inilah yang menyebabkan Sulawesi Tenggara, khususnya Buton menjadi sasaran para imigran dari Sulawesi Selatan karena wilayah ini selain mudah dijangkau, juga karena dianggap aman. Kebanyakan bangsawan Bugis yang datang ke Buton memiliki gelar Andi Bau di depan namanya sebagai tanda kebangsawanan.

Selanjutnya, mereka lalu menetap di pinggiran laut pada wilayah dekat pelabuhan demi memudahkan akses mereka untuk berdagang hingga ke Singapura. Berawal dari para banyaknya bangsawan bernama Bau inilah yang kemudian menyebabkan daerah di pinggiran laut dan kali itu disebut Bau-Bau. Jadi, awal kelahiran Kota Bau-Bau, bisa dirujuk sejak tahun 1660.

Persoalan awal pertumbuhan kota ini sangat penting sebagai identitas. Kebanyakan kota di Indonesia mengambil pijakan sejarah untuk melihat awal lahirnya kota dan tidak mengambil patokan pada lahirnya kota berdasarkan dikeluarkannya undang-undang terbentuknya kota tersebut dari pemerintah RI.

Misalnya Jakarta yang lahir sejak kemenangan Pangeran Jayakarta atas Portugis, kemudian Ternate yang mengambil momen 700 tahun lalu ketika Sultan Baabullah berhasil mengusir Portugis, kemudian Kota Makassar yang telah ditentukan kelahirannya sejak 400 tahun silam.

Buton mulai dikenal dalam Sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah Nagarakretagamakarya Prapanca pada Tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) Keresian atau tempat tinggal para resi di mana terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air dengan rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru.

Cikal bakal negeri Buton untuk menjadi sebuah Kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana (si empat orang) yaitu Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo dan Sijawangkati yang oleh sumber lisan di Buton mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-13.

Kejayaan masa Kerajaan Buton (Wolio) sampai Kesultanan Buton sejak berdiri pada tahun 1332 sampai dengan 1960 telah banyak meninggalkan warisan masa lalu yang gemilang.

Sampai saat ini masih dapat disaksikan berupa peninggalan sejarah, budaya seperti naskah kuno yg tersimapan pada garis keturunan Laode dan Waode di pulau buton, sedangkan naskah lain masih banyak yg dibawa ke belanda oleh bangsa belanda sendiri pada saat penjajahan mereka dan arkeologi seperti kuburan raja dan sultan, benteng pertahanan keraton, pintu gerbang yg disebut lawa, meriam tua dan masih banyak lagi yang lainnya. Saat ini wilayah bekas Kesultanan Buton telah berdiri beberapa kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Baubau.

HARI JADI KOTA BAU-BAU

Kota Baubau memperoleh status kota pada tanggal 21 Juni2001 berdasarkan UU No. 13 Tahun 2001.

Berdasarkan Perda No. 02 tahun 2010 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Baubau dan Perubahan Penulisan Baubau, ditetapkan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa nama penulisan nama Kota Bau-Bau menjadi Baubau, sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

Pada Perda tersebut juga ditetapkan bahwa hari jadi Kota Baubau pada tanggal 17 Oktober 1541. Pemilihan tahun 1541 karena tahun tersebut merupakan tahun bersejarah di bumi seribu benteng ini. Hal ini ditandai dengan terjadinya transformasi pemerintahan Kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton sebagai pembaharuan, yang ditandai dengan dilantiknya Lakilaponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis.

Baubau menduduki peringkat ke-8 sebagai kota terbesar di Sulawesi berdasarkan jumlah populasi tahun 2010 atau urutan ke-2 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara

Sejarah kabupaten Kolaka pada zaman dahulu merupakan wilayah Kerajaan Mekongga yang penduduknya bersuku bangsa Tolaki (artinya orang berani). Pada zaman dahulu jazirah, Sulawesi Tenggara dikenal dengan nama “Tanah Alau”, yang berarti tanah di sebelah timur, karena orang di Sulawesi Selatan selalu melihat matahari terbit di sebelah timur tempat mereka.


Nama asli daerah Kolaka adalah “Wonua Sorume” yang berarti negeri Anggrek alasan di daerah ini banyak Anggrek berwarna kuning emas dan mengkilat, Anggrek ini dibuat khusus, tempat rokok dan lain-lain yang harganya mahal.Pada zaman dahulu hanya raja-raja dan bangsawan saja yang bisa memakai benda-berbeda yang dibuat dari Anggrek ini.

Pada abad ke 14, dua orang dari keluarga Sawerigading menuju Sulawesi Tenggara (Tanah Alau). Kedua saudara tersebut yaitu Larumbalangi (laki-laki) dan Wekoila (puteri).Wekoila merupakan nama julukan, terdiri atas 'Kami' menyatakan wanita, dan 'Koila' adalah sejenis siput di laut yang putih bersih.

Wekoila ini adalah seorang puteri yang cantik, kulitnya putih bersih seperti koila.Nama sebenarnya dari Wekoila adalah Tenrirawe (We Tenrirawe). Larumbalangi membentuk kerajaan Mekongga yang bertempat tinggal di Wundulako, Ulu Balandete. Saat Wekoila terus ke daerah Kendari dan membuat Kerajaan Konawe.

Susunan pemerintahan Kerajaan Mekongga, yaitu: (1) Pemerintah Pusat Kerajaan, terdiri atas (a) Mokole atau Bokeo adalah Raja, (b) Kapita, tangan besi Mokole, (c) Pabitara, Penyambung Lidah, (d) Sapati, adalah urusan umum dan rumah tangga (2) Penguasa Wilayah atau Pu Tobu, menguasai beberapa daerah dan tugasnya diatur oleh Osara (adat) di wilayah hukumnya; (3) Penguasa Daerah, setiap daerah dikepalai oleh Tonomotuo, yang disetujui oleh (a) Pabitara, disetujui dan diselesaikan perkara, (b) Tolea, yang didukung pernikahan / perceraian dan (c) Posudo, sebagai pembantu umum.

Sejarah Perkembangan Pemerintahan Tanah Mekongga

Lokasi Kerajaan Mekongga terletak di daratan Sulawesi Tenggara. Pusat pemerintahan atau Ibukota Kerajaan Mekongga pada awalnya terletak di Kolumba (Ulu Balandete) yang terletak kira-kira enam kilometer dari Kota Kolaka sekarang. Namun dalam perkembangannya pusat pemerintahan Kerajaan Mekongga kemudian pindah ke Puunaha (wilayah Wundulako sekarang) .4 Wilayah Kerajaan Mekongga mencakup empat wilayah hukum (Siwolembatohuuo), seperti berikut:

1. Wilayah sebelah Utara dikuasai oleh seorang yang bergelar Kapitayang berkedudukan di Balandete,
2. Wilayah sebelah Timur dikuasai oleh seorang yang bergelar Pabitarayang berkedudukan di Epe.
3. Wilayah sebelah Selatan dikuasai oleh seorang yang bergelar Putobuuyang berkedudukan di La Mekongga.
4. Wilayah sebelah Barat dikuasai oleh seorang Sapatiyang berkedudukan di Lelewawo.

Masa Penjajahan Belanda

Kedatangan Belanda ke daerah ini pada tahun 1906, susunan pemerintahan dirubah menjadi lengkap Bokeodan Kapita. Wilayah Kolaka diambil tujuh distrik, setiap distrik dikepalai oleh seorang Anakia yang bergelar Mokole. Jadi kedudukan Mokoleyang diterbitkan oleh Kerajaan Mekongga, maka dengan ini diturunkan menjadi Kepala Distrik.

Tonomutuo ditiadakan dan diganti dengan Kepala Kampung, didukung seorang yang bergelar Sarea. Ketujuh distrik tersebut yaitu: Distrik Kolaka (ibu negerinya Kolaka), Distrik Mambulo (ibu negerinya Rate-Rate), Distrik Singgere (ibu negerinya Tinondo), Distrik Tawanga (ibu negerinya Tawanga), Distrik Lapai (ibu negerinya Tongauna), Distrik Konaweha ( ibu negerinya Watumendonga), dan Distrik Kondeeha (ibu negerinya Mala-Mala). Seiring dengan perjalanan waktu, akibat politik Belanda,

Pada tahun 1933 Belanda mengadakan perubahan lagi susunan pemerintahan distrik, yaitu: (1) Bokeo, (2) Kapita, dan (3) Sapati. Akan tetapi tujuh distrik yang dibangun Belanda dibuat tiga distrik saja, yaitu: (1) Distrik Kolaka (ibukotanya Kolaka), (2) Distrik Sulewatu (ibukotanya Mowewe), dan (3) Distrik Patampanua (Ibukotanya Mala-Mala).Selanjutnya Distrik Kolaka dibagi dua bagian, yaitu Utara dan Selatan, masing-masing dikepalai oleh Sapati dan Bokeo.

Distrik Solewatu dikepalai oleh Kapita, Distrik Patampanua dikepalai oleh Mokole Patampanua. Dengan sendirinya Bokeo, Kapita dan Sapati menjadi Kepala Distrik dan Sulewatang yang berkuasa. Setiap distrik terdiri dari tiga Order Distrik dengan gelaran Kepala Distrik Bawahan.

Masa Penjajahan Jepang

Pada zaman penjajahan Jepang susunan pemerintahan tidak berubah, akan tetapi sebutan untuk kepemimpinan pemerintahan diubah menjadi bahasa Jepang. Selanjutnya pada zaman Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, perubahan juga tidak ada, Sulewetang waktu itu Andi Kasim diangkat menjadi Kepala Pemerintah Negara Republik Indonesia di Daerah Kolaka.

Setelah terjadi pertempuran yang luar biasa antara PKR dengan NICA, NICA membahas Kota Kolaka pada tanggal 7 Februari 1946. Selanjutnya NICA membentuk pemerintahan dengan susunan sebagai berikut: (1) Bokeo, (2) Kapita, (3) Pabitara, dan ( 4) Sapati. Adat kampung dimulai seperti semula, tetapi tidak berkembang dengan cepat. Pada zaman Negara Indonesia Timur ini menjadi Neo Swapraja.

Keuangan Swapraja Kendari dan Kolaka disatukan menjadi Kas Konawe. Oleh karena itu Distrik Patampanua mengubah diri dari Kolaka dan tetap pada status afdeeling Luwu pada tahun 1947 sampai keluarnya UU No. 29/1959. Dengan demikian Daerah Kolaka hanya terdiri dari dua distrik, yaitu Distrik Kolaka (ibukotanya Kolaka) dan Distrik Solewatu (Ibukotanya Mowewe).

Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada tanggal 30 April 1950 Pemuda Republik Indonesia (PRI) Kolaka (yang dibentuk pada tanggal 17 September 1945) mengadakan rapat dan salah satu keputusannya adalah seluruh Negara bagian yang ada di seluruh Indonesia segera melebur dan masuk ke Republik Indonesia.

Selanjutnya beberapa organisasi politik yang ada di Kolaka membuat klaim, meminta agar Daerah Kolaka yang berstatus Kewedanan menjadi kabupaten (Kabupaten Kolaka).Perjuangan ini berlangsung sejak tahun 1950, namun terwujud pada tahun 1960. Perjuangan pertama menuntut agar Kabupaten Sulawesi Tenggara dipecah dua, menjadi: (1) Kabupaten Buton / Muna, dan (2) Kabupaten Kendari / Kolaka.

Dengan timbulnya perkembangan baru, maka lahirlah gagasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi untuk menjadikan setiap kewedanan menjadi kabupaten, maka Kolaka meminta menjadi kabupaten itu sendiri dan terwujud pada tahun 1960, berdasarkan UU No. 29/1959.Berdasarkan Undang- Undang tersebut istilah distrik ditiadakan.

Daerah Kolaka dibagi atas tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Kolaka (ibukota Wundulako), Kecamatan Tirawuta (ibukota Rate-Rate) dan Kecamatan Batu Putih (ibukota Wawo) .Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kolaka pada tahun 1999 terdiri dari 10 wilayah kecamatan, 173 desa dan 39 kelurahan. Daerah ini juga dibagi atas dua wilayah kerja pelayan Bupati, yaitu:

· Pembantu Bupati Wilayah Kolaka Bagian Selatan dan Timur berkedudukan di Anaiwoi
· Dengan wilayah kerja diterbitkan: Kecamatan Tirawuta, Ladongi, Mowewe, Wundulako, Pomalaa, Watubangga dan Kolaka
· Pembantu Bupati Wilayah Kolaka Utara dan Barat yang berkedudukan di Mala-Mala dengan wilayah kerja di Kecamatan Wolo, Lasusua, dan Pakue.
· Pulau - pulau yang ada di Kabupaten Kolaka antara lain:

1. Pulau Padamarang
2. Pulau Lambasina Kecil
3. Pulau Lambasina Besar
4. Pulau Maniang
5. Pulau Buaya
6. Pulau Pisang
7. Pulau Lemo


Sumber : https://www.kolakakab.go.id

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara

Subscribe Our Newsletter