Showing posts with label Awal Mula Kabupaten Alor. Show all posts
Showing posts with label Awal Mula Kabupaten Alor. Show all posts

Tuesday, October 9, 2018

Sejarah Asal Usul Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Manggarai merupakan sebuah kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten adalah Ruteng. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km², dengan jumlah penduduk 382.422 jiwa tahun 2017.

SEJARAH KABUPATEN MANGGARAI


Sejarah Manggarai tidak lepas dari sejarah Kerajaan lain di Nusantara seperti Kerajaan Gowa yang kemudian dilebur bersama Kerajaan Tallo menjadi Kesultanan Makassar, Kerajaan Bima, perkembangan Agama Islam di Nusantara dan penyebaran Agama Katolik di Flores.

Kawasan Barat Flores (Manggarai) pada masa lampau dikuasai oleh Kerajaan Bima hingga pada awal tahun 1900 (Steenbrink 2013). Bima menjadi Kerajaan Islam karena pengaruh Penguasa Gowa yang memeluk Islam pada tahun 1605 dan kemudian membentuk Kesultanan Makassar. Bima yang saat itu menjadi taklukan Gowa kemudian memeluk agama Islam (Steenbrink 2013). Sebagai daerah taklukan, Bima mengirim upeti kepada penguasa Gowa yang juga diambil dari tanah Manggarai seperti hasil bumi dan ternak (Daeng 1995).

Keadaan ini bertahan hingga tahun 1667 saat diadakan Perjanjian Bungaya antara VOC dan Kerajaan Gowa yang saat itu menguasai Bandar Makassar. Gowa yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut tetap melakukan perlawanan dibawah pimpinan Sultan Hasanuddin hingga akhirnya dikalahkan oleh VOC pada 1669. Perlawanan ini dikenal dengan Perang Makassar (1666-1669).

Daerah yang berhasil lepas dari kekuasaan Gowa akibat perjanjian dan perang ini adalah Makassar, Bone dan Bima. Pada tahun 1669, Bima kemudian menyerah dan menandatangi suatu perjanjian dagang dengan VOC. Selanjutnya, Bima menjadi penguasa tunggal atas Manggarai yang diakui oleh VOC (Daeng 1995).

Pada tahun 1700-an atau mungkin sebelumnya, di Manggarai telah ada suatu sistem pemerintahan dari tiga kelompok masyarakat yang cukup besar, yaitu Todo, Cibal dan Bajo (Daeng 1995). Pada tahun 1727, seorang putra Sultan Bima mempersunting seorang Putri dari Kesultanan Makassar, Puteri Daeng Tamima. Kawasan Manggarai kemudian diserahkan sebagai hadiah perkawinan dan Puteri Daeng Tamima mendirikan Kerajaan Islam di Reo, pantai utara Manggarai.

Sultan Musa Lani Alima dari Bima ternyata tidak setuju menjadikan Manggarai sebagai hadiah kepada Kesultanan Makassar. Maka, pada tahun 1732 dibentuklah persekutuan dengan Bajo untuk menyerang Reo dari laut dan mengusir orang Makassar di Reo. Akan tetapi, serangan ini gagal sehingga disusun kekuatan baru dengan bantuan Todo dari arah selatan (Daeng 1995).

Todo menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh hegemoni dan pengaruh atas pedalaman Manggarai dengan menaklukkan penguasa-penguasa lokal di pedalaman. Akibat kekuatan yang tidak seimbang, maka Puteri Daeng Tamima akhirnya menyerah dan kembali ke Makassar. Dengan demikian pengaruh Bima atas Manggarai tetap dapat dipertahankan (Daeng 1995).

Setelah mengamankan kekuasaan di Manggarai, Bima menjadikan Reo sebagai pusat pemerintahan di Manggarai dengan mengangkat perwakilan Sultan Bima yang disebut Naib. Perwakilan Sultan Bima yg kedudukannya lebih rendah dari perwakilan di Reo juga ditempatkan di Labuan Bajo, Pota dan Bari. Di Manggarai, Kesultanan Bima mempelopori suatu sistem pemerintahan yang disebut kedaluan dan gelarang. Gelarang memiliki status dibawah Kedaluan (Daeng 1995).

Pada tahun 1732, situasi struktur pemerintahan di Manggarai adalah perwakilan Sultan Bima di Reo, Pota, Bari dan Labuan Bajo, tiga dalu besar; Todo, Cibal dan Bajo yang tidak mempunyai hubungan koordinatif dengan Naib di Reo dan juga dalu-dalu kecil lainnya. Selanjutnya, Dalu Todo juga membawahi tiga belas kedaluan yang lebih kecil yaitu Kolang, Lelak, Wontong, Welak, Ndoso, Ndeles, Rahong, Ruteng, Poco Leok, Torok Golo, Sita, Riwu dan Manus, namun tetap membayar upeti kepada Naib di Reo. Sementara itu, Dalu Cibal dan Dalu Bajo tidak membawahi dalu-dalu kecil lainnya namun juga membayar upeti kepada Naib di Reo (Daeng 1995).

Kedaluan yang mempunyai hubungan koordinatif dengan Naib di Reo adalah Ruis, Pasat, Nggalak, Rego, Pacar, Boleng, Kempo, Nggorang, Mburak, Lo’ok dan Lambaleda. Sementara itu, kedaluan yang berada dalam garis koordinatif dengan Naib di Pota adalah Congkar, Biting dan Rembong (Daeng 1995). Seiring dengan berkembangnya daerah kekuasaan Bima di Manggarai dan juga daerah kekuasaan Dalu besar yang ada maka jumlah kedaluan di Manggarai pun bertambah. Pada perkembangannya, daerah Manggarai terbagi dalam 38 kedaluan.

Itulah sedikit ulasan mengenai awal mula Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Betun. Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kabupaten Malaka saat ini memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 190.561 jiwa dengan luas wilayah sekitar 1.160,63 km².

Pada tanggal 9 Januari 2018 Presiden Joko Widodo meresmikan proyek infrastruktur Bendungan Raknamo yang berada di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, serta dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka.

SEJARAH KABUPATEN MALAKA


Dari berbagai penelitian dan cerita sejarah daerah Malaka, bahwa sebelum orang Malaka menghuni Daerah Malaka maka sebelumnya ada sebuah suku yang terlebih dahulu mendiami wilayah Kab. Belu Umumnya adalah "Suku Melus". Orang Melus di kenal dengan sebutan "Emafatuk oan ai oan", (manusia penghuni batu dan kayu). Tipe manusia Melus adalah berpostur kuat, kekar orangnya dan bertubuh pendek.

Selain suku melus yang menghuni daerah tersebut, berdasarkan sebuah sumber terpercaya yang penulis ketahui bahwa Orang Malaka sebenarnya berasal dari "Sina Mutin Malaka" yang datang dari Negara Cina atau Thailand yang berlayar menuju Timor melalui Larantuka dan mendiami daerah Belu umumnya.

Namun berjalannya waktu terjadilah kawin campur antara orang asli Suku Melus dengan Pendatang Sina Mutin Malaka hingga menyebar ke wilayah selatan Kab. Belu yang sekarang mendiami wilayah Malaka, namun perlu diketahui bahwa disisi lain terdapat berbagai versi cerita. Kendati Demikian, intinya bahwa, ada kesamaan universal yang dapat ditarik dari semua informasi dan data.

Terdapat cerita bahwa ada tiga orang bersaudara dari tanah Malaka yang datang dan tinggal di Belu umumnya, bercampur dengan suku asli Melus. Nama ketiga saudara itu menurut para tetua adat masing - masing daerah berlainan. Dari makoan Faturuin menyebutnya Nekin Mataus (Likusen), Suku Mataus (Sonbay), dan Bara Mataus (Fatuaruin).

Sedangkan Makoan asal Dirma menyebutnya Loro Sankoe (Debuluk, Welakar), Loro Banleo (Dirma, Sanleo) dan Loro Sonbay (Dawan). Namun menurut beberapa Makoan asal Besikama yang berasal dari Malaka ialah; Wehali Nain, Wewiku Nain dan Haitimuk Nain.

Bahwa para pendatang dari Malaka itu bergelar raja atau loro dan memiliki wilayah kekuasaan yang jelas dengan persekutuan yang akrab dan masyarakatnya. Kedatangan mereka ke tanah Malaka hanya untuk menjalin hubungan dagang antar daerah di bidang kayu cendana dan hubungan etnis keagamaan yang mana kekuasaan Tanah Malaka pada saat itu dipimpinan atau dipegang oleh "Liurai Nain” di Malaka.

Bahakan menurut para peneliti asing ”Liurai Nain” kekuasaaannya juga merambah sampai sebahagian daerah Dawan (insana dan Biboki). Dalam melaksanakan tugasnya di Malaka, Liurai Nain memiliki perpanjangantangan yaitu Wewiku-Wehali dan Haitimuk Nain. Selain juga ada Faturuin, Sonabi dan Suai Kamanasa serta Loro Lakekun, Dirma, Fialaran, maubara, Biboki dan Insana. Liu Rai sendiri menetap di laran sebagai pusat kekuasaan kerajaan Wewiku-Wehali.

Menurut para sejarahwan Tanah Malaka disebarluaskan menjadi Belu bagian Selatan. Pada masa penjajahan Belanda muncullah siaran dari pemerintah raja - raja dengan apa yang disebutnya "Zaman Keemasan Kerajaan". Apa yang kita catat dan dikenal dalam sejarah daerah Belu, khususnya wilayah Malaka adalah adanya kerajaan Wewiku-Wehali (pusat kekuasaan seluruh Malaka). Menurut penuturan para tetua adat dari Wewiku-Wehali, untuk mempermudah pengaturan sistem pemerintahan, Liurai Nain mengirim para pembantunya ke seluruh wilayah Kab. Belu sebagai Loro dan Liurai.

Tercatat nama - nama pemimpin besar yang dikirim dari Wewiku-Wehali seperti Loro Dirma, Loro Lakekun, Biboki Nain, Harneno dan Insana Nain serta Nenometan Anas dan Fialaran. Ada juga kerajaan Fialaran di Belu bagian Utara yang dipimpin Dasi Mau Bauk dengan kaki tangannya seperti Loro Bauho, Lakekun, Naitimu, Asumanu, Lasiolat dan Lidak. Selain itu ada juga nama seperti Dafala, manleten, Umaklaran Sorbau. Dalam perkembangan pemerintahannya muncul lagi tiga bersaudara yang ikut memerintah di Utara yaitu Tohe Nain, Maumutin dan Aitoon.

Sesuai pemikiran sejarahwan Belu, dalam berbagai penuturan di Utara maupun di Selatan terkenal dengan nama empat jalinan terkait. Di Belu Utara bagian Barat dikenal Umahat, Rin besi hat yaitu Dafala, Manuleten, Umaklaran Sorbau dibagian Timur ada Asumanu Tohe, Besikama-Lasaen, Umalor-Lawain. Dengan demikian rupanya keempat bersaudara yang satunya menjelma sebagai tak kelihatan itu yang menandai asal - usul pendatang di Belu membaur dengan penduduk asli Melus yang sudah lama punah.

PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA

Selain itu juga akan dikemukakan prospek dari terbentuknya suatu Daerah Otonom baru disebut dengan “Kabupaten Malaka”.

Semua elemen dalam masyarakat dapat memahami, menyiapkan diri dan merencanakan bentuk-bentuk partisipasi apa saja yang dapat ia sumbangkan demi memajukan Daerah Otonomi baru tersebut jika pada saatnya terbentuk secara defenitif. Dengan demikian, isu negatif bahwa ide memekarkan suatu wilayah hanya semata-mata untuk mengakomodir kepentingan elit-elit politik dan aparat birokrasi dapat dimengerti sebagai suatu isu destruktif yang sebetulnya tidak memiliki kebenaran secara keseluruhan.

Pertanyaan makro yang dapat dianalisis berikut ini adalah untuk apa dan mengapa suatu daerah perlu dimekarkan sebagai suatu Daerah Otonomi? Refleksi ini lebih difokuskan pada pemekaran Kabupaten Belu agar ada pemahaman yang ideal tentang pemekaran suatu daerah.

Sesuai amanat yuridis-formal, pembentukan suatu Daerah Otonom baru dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan berbagai potensi wilayah dan memperpendek Rentang Kendali Birokrasi yang memiliki fungsi memerintah dan yang melayani. Berbagai maksud diatas bertujuan akhir agar rakyat dapat menjadi sejahtera setidaknya ada pemenuhan kebutuhan dasar (Basic Need) bagi kelompok masyarakat kelas menengah dan kelas bawah.

Paradigma ini diimplementasikan oleh semua “Stakeholder” berbasiskan pada pusat-pusat kekuasaan yang dibentuk dalam Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yaitu Pemerintah Daerah (Birokrasi dan DPRD) bersama semua elemen dan civil society seperti Perguruyan Tinggi, LSM, Parpol dan Lembaga Pers.

Dalam tataran ini, terbentuknya Daerah Otonom baru “Kabupaten Malaka” diharapkan tidak saja memenuhi kebutuhan elit birokrasi karena adanya posisi-posisi strategis dalam pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat yang juga dianggap “berwibawa” dan “terhormat” tetapi juga daerah otonom baru tersebut harus dipersiapkan dan didorong untuk optimalisasi potensi wilayah seperti sector peternakan, pertanian, industri kecil dan pengembangan pendidikan yang berbasiskan sekolah-sekolah kejuruan.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, Kabupaten Malaka dapat direncanakan sebagai daerah “Transit” yang menghubungkan mobilisasi barang dan manusia dari Timor Leste ke Kupang dan wilayah-wilayah lain di NTT.

Konsekwensi logisnya adalah adanya infrastruktur yang memadai dan industri-industri jasa yang sesuai kebutuhan. Momentum inilah sebetulnya yang diharapkan dapat memberi kontribusi yang realistis bagi masyarakat pada umumnya karena terbukanya lapangan kerja baru dan adanya daya beli yang signifikan atas hasil-hasil produksi yang melibatkan warga kedua negara di kawasan perbatasan.

Itulah sedikit gambaran mengenai sejarah Asal Usul Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Kota Kupang adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kotamadya ini adalah kota yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut pulau Timor.


Sebagai kota terbesar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di "Kota Kupang" adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan sebagian kecil pendatang dari Bugis dan Jawa.

Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km² dengan jumlah penduduk sekitar 450.360 jiwa. Daerah ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan.

SEJARAH AWAL PEMBENTUKAN KOTA KUPANG

Nama Kupang sebenarnya berasal dari nama seorang raja, yaitu Nai Kopan atau Lai Kopan, yang memerintah Kota Kupang sebelum bangsa Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1436, pulau Timor mempunyai 12 kota bandar namun tidak disebutkan namanya.

Dugaan ini berdasarkan bahwa kota bandar tersebut terletak di pesisir pantai, dan salah satunya yang strategis menghadap ke Teluk Kupang. Daerah ini merupakan wilayah kekuasaan Raja Helong dan yang menjadi raja pada saat itu adalah Raja Koen Lai Bissi.

Pada tahun 1613, VOC yang berkedudukan di Batavia (Jakarta), mulai melakukan kegiatan perdagangannya di Nusa Tenggara Timur dengan mengirim 3 kapal yang dipimpin oleh Apolonius Scotte, menuju pulau Timor dan berlabuh di Teluk Kupang.

Kedatangan rombongan VOC ini diterima oleh Raja Helong, yang sekaligus menawarkan sebidang tanah untuk keperluan markas VOC. Pada saat itu VOC belum memiliki kekuatan yang tetap di tanah Timor.

Pada tanggal 29 Desember 1645, seorang padri Portugis yang bernama Antonio de Sao Jacinto tiba di Kupang. Dia mendapat tawaran yang sama dengan yang diterima VOC dari Raja Helong. Tawaran tersebut disambut baik oleh Antonio de Sao Jacinto dengan mendirikan sebuah benteng, namun kemudian benteng tersebut ditinggalkan karena terjadi perselisihan di antara mereka.

VOC semakin menyadari pentingnya Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kepentingan perdagangannya, sehingga pada tahun 1625 sampai dengan 1663, VOC melakukan perlawanan ke daerah kedudukan Portugis di pulau Solor dan dengan bantuan orang-orang Islam di Solor, Benteng Fort Henricus berhasil direbut oleh VOC.

Pada tahun 1653, VOC mendarat di Kupang dan berhasil merebut bekas benteng Portugis Fort Concordia, yang terletak di muara sungai Teluk Kupang di bawah pimpinan Kapten Johan Burger. Kedudukan VOC di Kupang langsung dipimpin oleh Openhofd J. van Der Heiden. Selama menguasai Kupang sejak tahun 1653 sampai dengan tahun 1810, VOC telah menempatkan sebanyak 38 Openhofddan yang terakhir adalah Stoopkert, yang berkuasa sejak tahun 1808 sampai dengan tahun 1810.

Nama Lai Kopan kemudian disebut oleh Belanda sebagai Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang. Untuk pengamanan Kota Kupang, Belanda membentuk daerah penyangga di daerah sekitar Teluk Kupang dengan mendatangkan penduduk dari pulau Rote, Sabu dan Solor.

Untuk meningkatkan pengamanan kota, maka pada tahun 23 April 1886, Residen Creeve menetapkan batas-batas kota yang diterbitkan pada Staatblad Nomor 171 tahun 1886. Oleh karena itu, tanggal 23 April tahun 1886 ditetapkan sebagai tanggal lahir Kota Kupang.

Setelah Indonesia merdeka, melalui Surat Keputusan Gubernemen tanggal 6 Februari 1946, Kota Kupang diserahkan kepada Swapraja Kupang, yang kemudian dialihkan lagi statusnya pada tanggal 21 Oktober 1946 dengan bentuk Timor Elland Federatie atau Dewan Raja-Raja Timor dengan ketua H. A. A. Koroh, yang juga adalah Raja Amarasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Swapraja Kupang Nomor 3 tahun 1946 tanggal 31 Mei 1946 dibentuk Raad Sementara Kupang dengan 30 anggota. Selanjutnya pada tahun 1949, Kota Kupang memperoleh status Haminte dengan wali kota pertamanya Th. J. Messakh. Pada tahun 1955 ketika menjelang Pemilu, dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor PUD.5/16/46 tertanggal 22 Oktober 1955, Kota Kupang disamakan statusnya dengan wilayah kecamatan.

Pada tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Provinsi Sunda Kecil dihapus dan dibentuk 3 daerah Swantara, yaitu Daerah Swantara Tk I Bali, Daerah Swantara Tk I Nusa Tenggara Barat dan Daerah Swantara Tk I Nusa Tengara Timur. Kemudian Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II (Kabupaten) yang antara lain Kabupaten Kupang.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969 dibentuk wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kota Kupang.

Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan pesat dari tahu ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 Kecamatan Kota Kupang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 September 1978.

Pada waktu itu Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi Wali Kota Administratif yang pertama dan kemudian diganti oleh Letkol Inf. Semuel Kristian Lerikpada tanggal 26 Mei 1986 sampai dengan perubahan status menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang. Perkembangan Kota Administratif Kupang sangat pesat selama 18 tahun.

Usulan rakyat dan Pemerintah Kota Admnistratif Kupang untuk mengubah status menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang disetujui oleh DPR RI dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang menjadi Undang-Undang pada tanggal 20 Maret 1996 dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan tertuang pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632 Tahun 1996. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang diresmikan oleh Mendagri Mohammad Yogi S. M. pada tanggal 25 April 1996.

Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang berubah menjadi Kota Kupang.

Itulah sedikit ulasan tentang asal usul kota Kupang Nusa Tenggara Timur Indonesia.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Kupang adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berlokasi di Oelamasi mulai 22 Oktober 2010, setelah sebelumnya berlokasi di Kota Kupang sejak tahun 1958.
Kabupaten Kupang saat ini memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 402.320 jiwa dengan luas wilayah 5.431,23 Km².

SEJARAH AWAL MULA KABUPATEN KUPANG


Sejak Malaka jatuh kedalam kekuasaan Portugis pada tahun 1511. Timor (Kupang) telah disinggahi secara rutin oleh para pedagang Portugis antara tahun 1518 sampai tahun 1550-an. Sebab sekitar tahun 1556 seorang Ordinis Praedicatorum yang bernama Pater Taveirea konon telah membaptiskan lebih kurang 5.000 orang di Timor. Pada tahun 1522 sisa armada Ferdinand Magellan menyinggahi Alor dan Timor (Kupang).

Hubungan dan karya Portugis yang paling menonjol di Kupang terjadi pada tahun 1640-an, ketika Pater Antonio de Sau Jacinto mengemban misinya di daerah ini, Jacinto berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan raja Kupang (raja Helong), yang telah dibaptiskan dengan nama Don Duarte, sedangkan permasurinya dibaptiskan dengan nama Dona Maria. Jalinan kerjasama yang baik tersebut melahirkan kontrak tertanggal 29 Desember 1645 yang isinya antara lain : Jacinto diperbolehkan mendirikan sebuah gereja dan sebuah benteng, dan kapal-kapal bangsa lain tidak diperbolehkan memasuki pelabuhan Kupang

PADA MASA VOC

Setelah Belanda menduduki Kupang pada tahun 1653, maka Kupang mulai dijadikan sebagai pangkalan/basis perdagangan dan kegiatan mengenai sistem pemerintahan VOC/Belanda. Tidak terdapat petunjuk yang jelas mengenai sistem pemerintahan VOC/Belanda pada waktu itu. Yang dapat diketahui dari berbagai referensi hanyalah pangkat, kedududkan, atau jabatan para pegawai VOC/Belanda.

Pejabat tinggi yang berkedudukan di Kupang untuk melaksanakan misi VOC dibidang perdagangan dan politik pemerintahan wilayah disebut Opperhoofd.
Pada tahun 1653 sampai dengan tahun 1756 Belanda banyak melakukan pemerasan dan perbudakan dari setiap kerajaan yang ditundukkannya. Dari kerajaan-kerajaan sekitar Kupang (kerajaan Kupang atau Helong, Ambai, Sonabai-Kecil, dan Amarasi). Belanda lebih banyak melakukan pemaksaan pengambilan rakyat yang dijadikan budak untuk diperdagangkan dan dijadikan tenaga kerja bagi kepentingan para penguasa Belanda.

MASA PEMERINTAHAN BELANDA 1800-1942

Pada waktu VOC dibubarkan pada tahun 1799 , segala hak dan kewajibannya di Indonesia diambil alih oleh Pemerintah Belanda.

Peralihan ini tidak membawa per-baikan apa-apa, karena pada waktu itu Belanda menghapi perang yang dilancarkan oleh negara-negara tetangganya. Pada waktu itu Belanda dikuasai oleh pemerintah boneka dari kekaisaran Perancis di bawah kaisar Napoleon.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh Inggris untuk memperluas daerah jajahannya dan merebut jajahan Belanda. Akibatnya sejak tahun 1811 sampai dengan tahun 1816 Kupang berada pada pemerintah peralihan Inggris.

Kemudian setelah tercapai konvensi London pada tahun 1814 dan pemerintahan Belanda di Kupang dipulihkan tahun 1816, maka sejak itu belanda berkuasa sampai dengan tahun 1942.

MASA KEDUDUKAN JEPANG

Pecahnya “Perang Asia Timur Raya” membuat serangan Jepang ke Indonesia tidak saja diarahkan ke tempat-tempat di wilayah Indonesia bagian Barat, tetapi juga ke daerah – daerah tertentu di wilayah Indonesia bagian Timur, yang dipandang strategis dalam peta peperangan melawan tentara sekutu pada waktu itu. Berdasarkan perhitungan stra-tegis itulah, Ambon dan Kupang diserang dan diduduki.

Ambon jatuh ketangan Jepang pada akhir Januari 1942, sedangkan Kupang menga-lami serangan gencar pada tanggal 20 sampai 24 Februari 1942. Sete-lah Jepang mengalahkan Belanda yang didukung pasukan sekutu pada tanggal 24 Februari 1942, maka berakhirlah pendudukan Belanda di Kupang.

Ketika menduduki Kupang, setiap hari tentara Jepang memasuki rumah penduduk secara paksa untuk melakukan penggeledahan mencari orang Belanda dan anggota pasu-kan sekutu yang diduga bersem-bunyi di rumah penduduk.

Selama pendudukan Jepang di Kupang, penduduk selalu diliputi kecemasan, karena sepak terjang tentara Jepang yang kejam , bahkan pada tahun 1944 Jepang menghen-tikan sama sekali penyaluran bahan makanan kepada penduduk. Akibat- nya rakyat mulai melarat dan bencana kelaparan mulai terjadi.

Setelah Jepang menyerah pada tentara sekutu pada tanggal 11 Agustus 1945 yang diikuti dengan kehadiran tentara sekutu di Kupang pada tanggal 11 september 1945 di bawah komando Sir Thomas Blamey untuk melucuti senjata dan menawan tentara Jepang, maka berakhirlah masa pendudukan Jepang di Kupang

SETELAH KEMERDEKAAN

Sebelum pasukan sekutu yang diboncengi NICA mendarat di Kupang pada tanggal 11 September 1945 untuk melucuti tentara Jepang. Penguasa Jepang di Kupang telah mengangkat dokter Gabeler (seorang Indo Belanda) untuk menjadi Walikota Kupang. Kemudian setelah pasukan sekutu yang diboncengi NICA mengambil alih kekuasaan Jepang di Kupang, maka yang menjadi residen untuk daerah Timor adalah C.W. Schuller, dan yang menjadi asisten residen atau Controleur di Kupang adalah J.J. Spijker.

Pada tanggal 18–24 Desember 1946 Belanda menyelenggarakan “Konferensi Denpasar“. Utusan Timor yang terpilih untuk mengikuti konferensi tersebut yakni : I.H. Doko, A. Rotti dan G Manek. Namun A. Rotti kemudian digantikan dengan J.S. Amalo. Dalam konferensi tersebut Belanda memak-sakan terwujudnya Negara Indonesia Timor (NIT).

Dengan terbentuknya NIT, maka secara berangsur-angsur kekuasaan Belanda dihapuskan. Pemerintah NIT mengeluarkan instruksi membebaskan pegawai Belanda dari semua jabatannya di NIT. Residen dan Asisten Residen masih dijadikan sebagai penasehat, namun kedudukan Controleur diganti dengan Kepala Pemerintah setempat (KPS). Kemudian pada Desember 1947 dalam kabinet Anak Agung I. H. Doko duduk sebagai menteri muda penerangan NIT.

Dalam tahun 1949 terjadi reorganisasi gabungan kerajaan-kerajaan afdeeling Timor dan pulau-pulaunya menjadi Daerah Timor dan kepulauannya dan terhitung tanggal 1 Oktober 1949 H.A. Koroh menjabat sebagai Kepala Daerah Timor dan Kepulauannya, kemudian berda-sarkan Peraturan Daerah Timor dan Kepulauannya tanggal 29 April 1949 maka dalam bulan Oktober dan Nopember 1949 dilakukan pemi-lihan DPRD Timor dan Kepulauan- nya yang terdiri atas 28 orang dengan ketuanya adalah E. R. Here Wila dan Th. Messakh sebagai wakil ketua.

Pada tanggal 29 Maret 1951 sementara DPRD bersidang, H.A. Koroh meninggal di rumahnya di Baun. Sehubungan dengan wafatnya H.A. Koroh, maka DRPD memilih calon Kepala Daerah yang Baru. Dari tiga nama yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri NIT yakni J. S. Amalo, I. H. Doko, E. D. Johannes, maka oleh Menteri Dalam Negeri NIT pada bulan Mei 1951 menetapkan J. S. Amalo sebagai Kepala Daerah Timor dan Kepulauannya terhitung awal Agustus 1951.

Dalam tahun 1954 terjadi pergantian Kepala Daerah dari J. S. Amalo kepada St.Ndun setelah sebelumnya tahun 1951 J.S. Amalo mengajukan permohonan berhenti yang tidak dikabulkan oleh Gubernur Sunda Kecil. Kemudian St.Ndun pun mengajukan permohonan berhenti karena adanya pertentangan dengan DPRD, dan pada tahun 1958 permohonan St.Ndun dikabulkan dan diganti oleh W.C.H. Oematan yang mulai bertugas sejak Maret 1958 sampai Desember 1958.

Itulah sedikit ulasan mengenai awal mula terbentuknya kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia.

Sejarah Asal Usul Kabupaten dan Kota Ende Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Ende adalah sebuah kabupaten di Pulau Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas kabupaten ini ialah 2.067,75 km² dan memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 282.154 jiwa . Ibukota kabupaten Ende ialah Kota Ende.

SEJARAH KABUPATEN ENDE


Pada waktu lalu sekitar tahun 1872 bahwa kira-kira sepuluh turunan sudah turun dua orang dari langit, Ambu Roru lelaki dan Ambu Mo` do wanita. Mereka kawin dan mendapat lima anak, tiga wanita dua lelaki. Satu wanita menghilang tanpa kembali lagi. Empat anak yang lain melanjutkan turunan Ambu Roru dan Ambu Mo`do Pada suatu hari, Borokanda, Rako Madange, Keto Kuwa bersampan dari Pulau Ende ke Pulau Besar karena mereka memasang bubuk disana, untuk menangkap ikan.

Mereka mendapat banyak ikan yang separohnya mereka makan ditempat dan yang sisa mereka bawa ke rumah. Sementara makan itu datang tuan tanah Ambu Nggo`be yang diajak turut makan.Pertemuan mereka membawakan persahabatan.Ambu Nggo`be mengajak orang-orang itu meninggalkan Pulau Ende supaya berdiam dipulau besar.

Anak isteri dan harta milik dapat diboyong kemudian. Ambu Nggo`be berikan tanah dengan syarat mereka harus bayar, satu gading dan se utas rantai mas. Bahan warisan itu masih disimpan Kai Kembe seorang turunan lurus Ambu Nggo`be.

Jadi semua syarat dipenuhi dan diselesaikan.Mereka menebang pohon dan semak memulaikan perkembangan yaitu Nua Roja yang kemudian diganti dengan nama Nua Ende. Terjadi kawin mawin antara penduduk asal pulau Ende dan penduduk asli. Maka putera Ambu Roru kawin dengan putera Ambu Nggo`be.

Beberapa waktu kemudian datang seorang lelaki dari Modjopahit dengan mengendarai ngambu atau ikan paus. Ia berdiam di Ende dan kawin dengan wanita anak putera ambu Roru dan Ambu Nggo`be .Pun seorang Cina berdiam di Ende dan kawin dengan dari keluarga sama ini. Orang Cina itu bernama Maga Rinu ( Sic Bapak Kapitan Nggo`be ).

Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa Nua Ende dimulaikan oleh Ambu Nggo`be dan bantuan Ambu Roru dari Pulau Ende dan bantuan orang Majapahit serta orang Cina.

SEJARAH KOTA ENDE

Menurut cerita yang ada di daerah Kota Jogo, Kinde dan Wewa Ria yaitu wilayah Mautenda di sana banyak ular sawa yang disebut Sawa Lero atau Python reticulatus. Ular ini disamakan dengan Sawa Cindai. Jadi pada awalnya penduduk setempat hanya mengenal Sawa Lero, kemudian orang-orang Melayu dan pendatang dari Goa, Makassar, Bajo, Bima menyebut Sawa Cindai sesuai dengan nama yang mereka kenal di daerah asalnya.

Lama kelamaan penduduk juga menyebut Sawo Lero itu Sawa Cindai. Berdasarkan cerita lisan dikatakan bahwa di masa lampau disebutkan ada ular ajaib di Gunung Meja atau Gunung Pui dan di Nusa Cilik yaitu Nusa Songo di Nusa Eru Mbinge. Di sekitar Kaburia, nama tempat, nama Ciendeh, Cinde, Kinde, dan Sinde seperti : Pulau Ciendeh, Tanjung Ciendeh dan Pelabuhan Ciende (Schetskaart van de Onderafdeeling Endeh,1918)

Selanjutnya nama tersebut di atas digunakan untuk nama kota, teluk dan Nusa Ende yang pada awalnya disebut Endeh, kemudian menjadi Ende. Hingga kini belum dapat dipastikan kebenarannya apakah nama Endeh, Ende itu berhubungan dengan nama Sawa Cindai. Tentu disebabkan adanya banyak perubahan dalam ucapan. Jadi nama nama Cendau, Cindau, Sandau, Ciendeh, Cinde, Kinde, Sinde, Endeh dan Ende adalah nama yang setingkat, dilihat dari nama yang beretimologi sama yaitu dari istilah Cindai atau Sawa Cindai.

Guna meneliti perkembangan cara penulisan nama Ende, telah dikemukakan dalam beberapa tulisan, Van Suchtelen yang menulis nama nama yang berkualitas dengan Ende sebagai berikut . Teluk dan Nusa cilik dekat Kota Jogo dan Mbotu Nita, ditulis dengan ejakan Ciendeh. Teluknya ditulis sebagai Teluk Ciendeh dan Nusa Cilik itu dikenal menjadi Ciendeh. Tulisan dan nama ini digunakan untuk nama tempat tempat di pantai utara. Sedangkan nama nama di pantai selatan yaitu Tanjung, Teluk, Nusa dan Kota, disebut Endeh. Nama Tanjung menjadi Tanjung Endeh, Teluk Endeh, Kota Endeh dan Nusa Eru Mbingu menjadi Nusa Endeh.

Apabila dibandingkan cara penulisan nama nama tempat di Utara dan di Selatan oleh penulis tersebut, ternyata memiliki perbedaan yang relatif kecil atau sama yaitu Ciendeh dan Endeh, sedangkan latar belakang nama itu sama yaitu cindai dalam pengertian Sawa Cindai. Ini berarti sama sama berlatar belakang ular sakti (Orinbao, 1969 : 160).

Penulis E.F Kleian seorang Civiel Gezaghebber dari Pulau Solor menulis nama Nusa Eru Mbinge itu menjadi Nusa Endeh, sedangkan nama teluk dekat Kota Jogo ditulis dengan ejakan Cinde (Kleian, 1875: 529 532). Ini berarti huruf h pada kata Ciendeh dan Endeh mulai dihilangkan. Walaupun demikian nama Endeh untuk tulisan Nusa Endeh masih tetap dipertahankan.

Penulis lainnya, C.C.FM. Leroux, menulis nama Ende dengan ejaan yang bermacam-macam sesuai dengan ejaaan yang ada pada sumber yang digunakan. Beberapa tulisan itu antara lain Endeh, Ende, Ynde,Inde, sehingga agak sulit untuk menghubungkan dengan istilah Sawa Cindai. Dilihat dari istilah Endeh masih dapat dihubungkan dengan istilah Ciendeh, sehingga melalui istilah Ciendeh semua istilah yang disampaikan Lerroux dapat dikembalikan pada etimologi yang sama ialah istilah (Sawa) Cindai yang berkaitan dengan ular raksasa (Orinbao, 1969 : 160).

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Pua Mochsen yang mengatakan kata Ende berasal dari kata Ciendeh yang ada hubungannya dengan kata Cindai dan Cinde yaitu nama kain adat yang terbuat dari sutera yang biasa dipakai oleh penduduk dalam upacara upacara adat. Cindai atau Cinde ini menjadi barang dagangan yang berasal dari India. Dengan demikian diperkirakan Ende berasal dari Cinde dan Cindai yang kemudian berubah menjadi Ciande dan Ciendeh, dan dalam perkembangannya menjadi Ende atau Endeh (Mochsen, 1984: 1).

Dengan adanya hubungan etimologik bagi nama Kota Ende dan Pulau Ende yang disinyalir dari istilah Sawa Cindai, maka dapat diketahui bahwa dalam perjalanan waktu nama Kota Ende dan Nusa Ende telah mengalami penggantian sebutan. Tulisan dan ucapan nama kota dan Nusa Ende sekarang biasa tanpa huruf h, akan tetapi dalam tulisan dan ucapan terjemahan kata Ende dalam ejakan latin masih biasa ditulis dengan huruf h menjadi Endeh.

Sejak masa Portugis penyebutan nama Ende memang tidak konsisten dan ditulis sesuai kemampuan yang mendengar dan sumber yang digunakan sehingga nama Ende kadang kadang ditulis Ende. Orang orang Portugis memberikan nama juga semaunya. Pigafetta menamai Nusa Gede ini Zolot sedangkan nama Zolot yang sebenarnya adalah Nusa Cilik di sebelah timur, itu telah disebutkan dalam Kakawin Negara Kertagama dari Zaman Kerajaan Majapahit seperti telah diuraikan di atas. Pada masa kekuasaan Portugis Nusa Gede disebut Ilha de Larantuca yang diartikan sebagai Nusa Larantuka. Selanjutnya dari pusat pertahanan Portugis di Nusa Cilik Ende, Nusa Gede dinamai Endeh Ilha Grande yang artinya Nusa Gede.

Terlepas dari asal nama Ende yang sampai sekarang belum dapat dipastikan, nama Ende sudah cukup lama dikenal oleh dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dalam majalah Belanda BKI jilid ketiga yang terbit tahun 1854, halaman 250 nama Ende sudah disebutkan dengan jelas. Salah satu artikelnya berupa laporan tertulis Predicant (pendeta) Justus Heurnius yang menceritakan keadaan daerah Ende pada masa awal perkembangan agama Kristen dan tentang keadaan di Bali tahun 1638.

Setelah masa penjajahan Belanda Nama Ende yang sering juga ditulis Endeh dikenal sebagai ibukota Afdeeling Flores dan sekaligus ibukota Ondeerafdeeling Ende. Sejak itu nama Ende atau Endeh selalu digunakan dalam buku buku untuk sekolah sekolah Bumi Putera dalam Karesidenan Timor seperti Kitab Pengetahoean dari hal Residen Timoer dan daerah takoeknja karangan Arn. J.H. Van Der Velden yang diterbitkan pada tahun 1914.

Van Suchtelen dalam bukunya berjudul Endeh yang terbit tahun 1921 juga menulis pada tahun 1560 seorang Pater Dominican dari Portugis yaitu Pater Taveira telah membaptis orang orang di Timor dan Endeh sebanyak 5.000 orang lebih. Pada tahun 1570 disebutkan ada bajak laut dari Jawa yang membajak dan membunuh di Pulau Endeh (Suchtelen, 1921:1). Orang orang Kristen mengungsi dan dikumpulkan Pater Simon Pacheo yang mendirikan benteng Fortolessa de Ende Minor di Pulau Ende untuk melindungi para misionaris Dominican dari Solor.

Itulah sedikit gambaran mengenai sejarah Asal Usul Kabupaten dan Kota Ende yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Belu adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini beribukota di Atambua. Memiliki luas wilayah 1.284,94 km², terbagi dalam 12 kecamatan, 12 kelurahan dan 96 desa, termasuk 30 desa dalam 8 kecamatan perbatasan, dan pada saat ini memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 220.699 jiwa.

SEJARAH KABUPATEN BELU


Manusia Belu yang mendiami wilayah Belu  adalah “Suku  Melus“.  Orang Melus    dikenal    dengan    sebutan “Emafatuk   Oan   Ema   Ai   Oan“, (manusia  penghuni  batu  dan  kayu). Tipe manusia Melus adalah berpostur kuat,   kekar   dan   bertubuh   pendek. Semua para pendatang yang menghuni Belu  sebenarnya  berasal  dari “Sina Mutin  Malaka”. 

Malaka  merupakan tanah  asal-usul  pendatang  di  Belu yang berlayar menuju Timor melalui Larantuka.    Khusus    untuk    para pendatang baru yang mendiami daerah Belu  terdapat  berbagai  versi  cerita. Kendati demikian, intinya bahwa, ada kesamaan universal yang dapat ditarik dari semua informasi dan data. Ada cerita bahwa ada tiga orang bersaudara  dari  tanah  Malaka  yang datang dan tinggal di Belu, bercampur dengan suku asli Melus.

Nama ketiga bersaudara itu menurut para tetua adat masing-masing daerah berlainan.  Dari Makoan    Fatuaruin    menyebutnya Nekin   Mataus     (Likusaen),   Suku Mataus (Sonbai),  dan  Bara  Mataus (Fatuaruin). Sedangkan Makoan asal Dirma   menyebutnya   Loro   Sankoe (Debuluk,   Welakar),   Loro   Banleo (Dirma,  Sanleo)  dan   Loro  Sonbai (Dawan). 

Namun  menurut  beberapa makoan asal Besikama  yang berasal dari   Malaka   ialah;   Wehali   Nain, Wewiku Nain dan Haitimuk Nain. Ketiga   orang   bersaudara   dari Malaka tersebut bergelar raja atau loro dan memiliki wilayah kekuasaan yang
jelas dengan persekutuan yang akrab dengan   masyarakatnya.   Kedatangan mereka dari tanah Malaka hanya untuk menjalin   hubungan   dagang     antar daerah di bidang kayu cendana dan hubungan etnis keagamaan.

Dari semua pendatang di Belu, pimpinan  dipegang  oleh “Maromak
Oan“  Liurai  Nain  di  Belu  bagian Selatan. Bahkan menurut para peneliti asing  Maromak  Oan  kekuasaannya juga  merambah  sampai  sebahagian daerah Dawan (Insana dan Biboki). Dalam   melaksanakan   tugasnya   di Belu,    Maromak    Oan    memiliki perpanjangan  tangan  yaitu  Wewiku-Wehali  dan  Haitimuk  Nain. 

Selain itu juga ada di Fatuaruin, Sonbai dan Suai Kamanasa serta Loro Lakekun, Dirma, Fialaran, Maubara, Biboki dan Insana. Maromak  Oan  sendiri  menetap  di Laran    sebagai    pusat    kekuasaan kerajaan Wewiku-Wehali. Para    pendatang    di    Belu tersebut, tidak membagi daerah Belu menjadi     Selatan     dan     Utara sebagaimana  yang  terjadi  sekarang.

Menurut para sejararawan, pembagian Belu menjadi Belu bagian Selatan dan Utara  hanyalah  merupakan  strategi
pemerintah   jajahan   Belanda   untuk mempermudah  system  pengontrolan terhadap    masyarakatnya.    Dalam keadaan  pemerintahan  adat  tersebut muncullah siaran dari pemerintah raja-raja   dengan   apa   yang   disebutnya “Zaman  Keemasan  Kerajaan”.  Apa yang  kita  catat  dan  dikenal  dalam sejarah  daerah  Belu  adalah  adanya kerajaan    Wewiku-Wehali    (pusat kekuasaan seluruh Belu).

Di Dawan ada kerajaan Sonbay yang   berkuasa   di   daerah   Mutis. Daerah Dawan termasuk Miamafo dan Dubay     sekitar     40.000     jiwa masyarakatnya.   Menurut   penuturan para tetua adat dari Wewiku-Wehali, untuk    mempermudah    pengaturan system pemerintahan, Sang Maromak Oan mengirim para pembantunya ke seluruh  wilayah  Belu  sebagai  Loro dan Liurai.

Tercatat nama-nama pemimpin besar   yang   dikirim   dari   WewikuWehali   seperti   Loro   Dirma,   Loro Lakekun, Biboki Nain, Herneno dan Insana  Nain  serta  Nenometan  Anas dan Fialaran.   Ada   juga   kerajaan Fialaran di Belu bagian Utara yang dipimpin Dasi Mau Bauk dengan kaki tangannya    seperti    Loro    Bauho, Lakekun, Naitimu, Asumanu, Lasiolat dan Lidak.

Selain itu ada juga nama seperti Dafala, Manleten, Umaklaran Sorbau.     Dalam     perkembangan pemerintahannya   muncul   lagi   tiga bersaudara yang ikut memerintah di Utara yaitu Tohe Nain, Maumutin dan Aitoon.

Sesuai   pemikiran   sejarawan Belu, perkawinan antara Loro Bauho dan Klusin yang dikenal dengan nama As  Tanara  membawahi  dasi  sanulu yang dikenal sampai sekarang ini yaitu Lasiolat,  Asumanu,  Lasaka,  Dafala, Manukleten,   Sorbau,   Lidak,   Tohe Maumutin    dan    Aitoon.    Dalam berbagai penuturan  di Utara maupun di   Selatan   terkenal   dengan   nama empat jalinan terkait.

Di Belu Utara bagian Barat dikenal Umahat, Rinbesi hat     yaitu     Dafala,     Manuleten, Umaklaran Sorbauan dibagian Timur ada   Asumanu   Tohe,   Besikama-Lasaen,    Umalor-Lawain.    Dengan demikian rupanya keempat bersaudara yang  satunya  menjelma  sebagai  tak kelihatan itu yang menandai asal-usul pendatang di Belu membaur dengan penduduk asli Melus yang sudah lama punah.

PEMBENTUKAN KABUPATEN BELU

Kabupaten  Belu  berdiri  pada tanggal     20     Desember     1958 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia   Nomor 69   tahun 1958 dengan  Kota  Atambua  sebagai  ibu kota  kabupaten  dan  terdiri  dari 6 kecamatan. Pada   awal   pembentukannya, Kabupaten   Belu   terdiri   dari     6 kecamatan    yaitu    Kecamatan Lamaknen,    Kecamatan    Tasifeto Timur,   Kecamatan   Tasifeto   Barat, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Malaka   Tengah,   dan   Kecamatan Malaka Barat.

Berdasarkan    Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1992 maka pada  tahun 1992  terjadi  pemekaran kecamatan menjadi 8 kecamatan yaitu Kecamatan   Lamaknen,   Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Tasifeto Barat,   Kecamatan   Malaka   Timur, Kecamatan    Malaka    Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Kobalima   dan   Kecamatan   Kota Atambua.

Pada    tahun    2001    terjadi pemekaran kecamatan lagi menjadi 12 kecamatan    berdasarkan    Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 12 Tahun 2001. 12 kecamatan tersebut adalah Kecamatan   Lamaknen,   Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Tasifeto Barat,   Kecamatan   Malaka   Timur, Kecamatan    Malaka    Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan    Raihat,    Kecamatan Kakuluk    Mesak,    Kecamatan Sasitamean dan Kecamatan Rinhat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 10 Tahun 2004 terjadi   pemekaran   kecamatan   di Kabupaten Belu     menjadi     16 kecamatan    yaitu    Kecamatan Lamaknen,    Kecamatan    Tasifeto Timur,   Kecamatan Tasifeto   Barat, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Malaka  Tengah,  Kecamatan  Malaka Barat,    Kecamatan   Kobalima, Kecamatan    Kota    Atambua, Kecamatan    Raihat,    Kecamatan Kakuluk    Mesak,    Kecamatan Sasitamean,    Kecamatan    Rinhat, Kecamatan    Weliman,    Kecamatan Wewiku,  Kecamatan  Raimanuk  dan Kecamatan Laenmanen.

Pada Tahun 2006 Kecamatan di Kabupaten  Belu mengalami pemekaran sebanyak    tiga kali sehingga pada akhir 2006 Kabupaten Belu   terdiri   dari    21   kecamatan. Pemekaran ini terjadi didasarkan atas Peraturan   Daerah   Kabupaten   Belu berikut : No.    4   Tahun    2006   tentang pembentukan    Kecamatan Lamaknen Selatan. No. 5 tahun 2006   tentang pembentukan Kecamatan Io Kufeu dan Botin Leo Bele. No. 18 Tahun  2006   tentang pembentukan Kecamatan Atambua Barat dan Atambua Selatan.

Kabupaten Belu pada saat ini terdiri   dari     24   kecamatan   yang merupakan   hasil   dari   dua   kali pemekaran  yang  terjadi  pada  tahun 2007    berdasarkan    Peraturan Pemerintah Daerah Kabuapaten Belu yaitu : No.    2   Tahun    2007   tentang pembentukan  Kecamatan Nanaet Dubesi dan Kobalima Timur.  No.    3   Tahun    2007   tentang pembentukan Kecamatan Lasiolat.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Alor adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibukota Alor berada di Kalabahi. Penduduk Alor saat ini berjumlah sekitar 209.974 jiwa , sedangkan luasnya adalah 2.864,6 km². Kabupaten ini berbentuk kepulauan dan dilintasi jalur pelayaran dagang internasional ke Samudera Pasifik.

SEJARAH KABUPATEN ALOR


Menurut cerita yang beredar di masyarakat Alor, kerajaan tertua di Kabupaten Alor adalah kerajaan Abui di pedalaman pegunungan Alor dan kerajaan Munaseli di ujung timur pulau Pantar. Suatu ketika, kedua kerajaan ini terlibat dalam sebuah Perang Magic. Mereka menggunakan kekuatan-kekuatan gaib untuk saling menghancurkan. Munaseli mengirim lebah ke Abui, sebaliknya Abui mengirim angin topan dan api ke Munaseli.

Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Munaseli. Konon, tengkorak raja Abui yang memimpin perang tersebut saat ini masih tersimpan dalam sebuah goa di Mataru. Kerajaan berikutnya yang didirikan adalah kerajaan Pandai yang terletak dekat kerajaan Munaseli dan Kerajaan Bunga Bali yang berpusat di Alor Besar.

Munaseli dan Pandai yang bertetangga, akhirnya juga terlibat dalam sebuah perang yang menyebabkan Munaseli meminta bantuan kepada raja kerajaan Majapahit, mengingat sebelumnya telah kalah perang melawan Abui.

Sekitar awal tahun 1300-an, satu detasmen tentara bantuan kerajaan Majapahit tiba di Munaseli tetapi yang mereka temukan hanyalah puing-puing kerajaan Munaseli, sedangkan penduduknya telah melarikan diri ke berbagai tempat di Alor dan sekitarnya. Para tentara Majapahit ini akhirnya banyak yang memutuskan untuk menetap di Munaseli, sehingga tidak heran jika saat ini banyak orang Munaseli yang bertampang Jawa.

Peristiwa pengiriman tentara Majapahit ke Munaseli inilah yang melatarbelakangi disebutnya Galiau (Pantar) dalam buku Negarakartagama karya Mpu Prapanca yang ditulisnya pada masa jaya kejayaan Majapahit (1367). Buku yang sama juga menyebut Galiau Watang Lema atau daerah-daerah pesisir pantai kepulauan.

Galiau yang terdiri dari 5 kerajaan, yaitu Kui dan Bunga Bali di Alor serta Blagar, Pandai dan Baranua di Pantar. Aliansi 5 kerajaan di pesisir pantai ini diyakini memiliki hubungan dekat antara satu dengan lainnya, bahkan raja-raja mereka mengaku memiliki leluhur yang sama.

Pendiri ke 5 kerajaan daerah pantai tersebut adalah 5 putra Mau Wolang dari Majapahit dan mereka dibesarkan di Pandai. Yang tertua di antara mereka memerintah daerah tersebut. Mereka juga memiliki hubungan dagang, bahkan hubungan darah dengan aliansi serupa yang terbentang dari Solorsampai Lembata.

Jalur perdagangan yang dibangun tidak hanya di antara mereka tetapi juga sampai ke Sulawesi, bahkan ada yang menyebutkan bahwa kepulauan kecil di Australia bagian utara adalah milik jalur perdagangan ini. Mungkin karena itulah beberapa waktu lalu sejumlah pemuda dari Alor Pantar melakukan pelayaran ke pulau Pasir di Australia bagian utara.

Laporan pertama orang-orang asing tentang Alor bertanggal 8–25 Januari 1522 adalah Pigafetta, seorang penulis bersama awak armada Victoria sempat berlabuh di pantai Pureman, Kecamatan Alor Barat Daya. Ketika itu mereka dalam perjalanan pulang ke Eropasetelah berlayar keliling dunia dan setelah Magelhaen, pemimpin armada Victoria mati terbunuh di Philipina. Pigafetta juga menyebut Galiau dalam buku hariannya.

Observasinya yang keliru adalah penduduk pulau Alor memiliki telinga lebar yang dapat dilipat untuk dijadikan bantal sewaktu tidur. Pigafetta jelas telah salah melihat payung tradisional orang Alor yang terbuat dari anyaman daun pandan. Payung ini dipakai untuk melindungi tubuh sewaktu hujan.

MASUKNYA AGAMA DI KABUPATEN ALOR

Sebelum masuknya agama-agama besar, penduduk Alor menganut paham animisme dan dinamisme. Mereka menyembah matahari (Larra/Lera), bulan (Wulang), sungai (Neda/dewa air), hutan (Addi/dewa hutan), dan laut (Hari/dewa laut). Saat ini mayoritas penduduk Alor adalah penganut agama Kristen (Katolik dan Protestan), sementara sisanya adalah pemeluk agama Islam, Budha dan Hindu.

Agama Islam

Agama Islam masuk ke Alor melalui desa Gelubala (sekarang Baranusa) di Pulau Pantar, melalui kehadiran seorang mubaligh dari Kesultanan Ternate bernama Mukhtar Likur pada tahun 1522. Data ini diperkuat oleh catatan seorang anak buah penjelajah dunia Ferdinand Magellan dari Portugal bernama Fegafetta yang singgah di Alor pada tahun 1522 dalam pelayarannya kembali ke Eropa.

Dia mencatat bahwa di Kepulauan Alor, tepatnya di Pulau Pantar, mereka telah menemukan suatu komunitas Islam yang tinggal di kampung bernama Maloku, Baranusa. Dari tempat ini Islam mulai menyebar ke arah timur dan masuk ke desa-desa di Alor lainnya seperti Bungabali (sekarang Alor Besar), Alor Kecil, Dulolong dan lainnya.

Pada tahun 1523 tibalah lima Gogo bersaudara dari Ternate bernama Iang Gogo, Kima Gogo, Karim Gogo, Sulaiman Gogo dan Yunus Gogo disertai seorang mubaligh lainnya bernama Abdullah. Mereka memiliki misi yang sama dengan Mukhtar Likur, yaitu menyebarkan ajaran Islam di kepulauan Alor.

Untuk mencapai tujuan ini, mereka berpisah dan menyebar ke berbagai desa di Alor. Iang Gogo menetap di Bungabali (Alor Besar), Kima Gogo di Malua/Kui/Lerabaing, Karim Gogo di Malaga (nama Portugis untuk Nuha Beng atau Ternate Alor), Sulaiman Gogo di Panje (Pandai) - sebuh desa pantai di ujung paling utara Pulau Pantar, sedangkan Yunus Gogo dan Abdullah menetap di Gelubala, Baranusa.

Tiga desa pertama yang memeluk agama Islam berada di Bungabali Alor Besar (Laffong Beng), Alor Kecil (Laffo Kisu) dan Dulolong (Dalolu). Menurut catatan, cepatnya proses ketiga desa ini memeluk agama Islam adalah karena ketiga desa ini dibangun oleh satu keluarga yang sama, yaitu keturunan dari Sakubala Duli dan istrinya Bui Munangbela.

Di Alor Besar Iang Gogo meninggalkan suatu peninggalan bersejarah, yaitu sebuah kitab suci Al Quran yang ditulis tangan. Al Quran ini ditulis di kertas kulit kayu. Saat ini Al Quran tersebut disimpan oleh Saleh Panggo Gogo yang merupakan generasi ke-13 keturunan Iang Gogo.

Agama Kristen

Agama Kristen pertama kali masuk Alor pada masa administrasi Controleur Bouman pada tahun 1908 ketika seorang pendeta berkebangsaan Jerman, D.S. William-Bach, tiba dengan kapal Canokus dan kemudian kegiatan penyebaran agama Kristen dari Pantai Dulolong. Gereja pertama di Alor dibangun pada tahun 1912, dinamai Gereja Kalabahi (sekarang dikenal sebagai Gereja Pola).

Kayu-kayu bangunan gereja ini berasal dari Kalimantan dan menurut catatan dikerjakan oleh para tukang Muslim, bukti dari adanya toleransi antar-umat beragama di Alor sejak dulu.

Dari tahun 1950an hingga tahun 1980an para misionaris Kristen silih berganti datang ke Alor dan bekerja sebagai pendeta, perawat bahkan dokter. Dua diantaranya adalah suami-istri Dr. De Jong yang bekerja di RSUD Kalabahi. Dalam bukunya "Brieven aan Alor" (Surat-surat ke Alor) Dr. De Jong menceritakan pengalamannya selama hidup dan bekerja di Alor. Dokter asal Jerman lainnya, Dr. Kleven bahkan memberi nama lokal Alor, Loni, untuk putrinya.

Agama Budha

Agama Budha pertama kali masuk ke Alor melalui para pedagang Tionghoa. Orang Tionghoa pertama yang menjejakkan kakinya di bumi Alor adalah Ong Keng Tjau atau lebih dikenal dengan julukan OKT. Ia tiba di Alor pada tahun 1908 dari kota Fuzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok, dan menetap di Alor Kecil untuk memuali usaha hasil bumi. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan, kegiatan perniagaan OKT juga dipindahkan ke Kalabahi pada tahun 1911.

Komunitas Tionghoa yang dibentuk oleh OKT dengan cepat membaur dengan komunitas lokal. OKT sendiri sempat menikahi wanita lokal bernama Ina Lipu yang beragama Islam. Penyebaran ajaran agama Budha di Alor pun lebih bersifat internal, yaitu hanya berkembang di kalangan warga Tionghoa dan keturunannya saja.

Itulah sedikit ulasan tentang sejarah kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Indonesia.