Kuwaluhan.com: Asal Usul Kabupaten Muna
Pada awalnya, kota Baubau merupakan pusat Kerajaan Buton (Wolio) yang berdiri pada awal abad ke-15 (1401–1499).


Sejarah lahirnya Kota Bau-Bau bisa dilacak sejak kedatangan empat imigran pertama di Tanah Buton yang berasal dari Johor yang disebut Mia Patamiana di akhir abad ke-13. Saat datang, mereka menetap di sepanjang pesisir Pantai Bau-Bau, kemudian pindah beberapa kilometer ke pebukitan, pada daerah di mana Benteng Keraton sekarang berdiri.

Setelah itu, kawasan itu dijadikan tempat tinggal oleh sejumlah penduduk dan semakin ramai sejak kedatangan Raja Bone bernama Arung Palakka ke tanah Buton bersama sejumlah bangsawan Bone pada bulan Desember 1660.

Arung Palakka hendak meminta perlindungan kepada Sultan Buton dari ancaman Gowa. Arung Palakka datang bersama sembilan arung mattola (pangeran) dari Soppeng dan Bone. Antara lain: Arung Billa, Arung Appanang, Arung Belo, Arung Pattojo, dan Arung Kaju.

Usai perjanjian Bungaya dan kekalahan Gowa, sejumlah bangsawan Bone dengan latar etnis Bugis memilih menetap di Buton sebagai warga sebab dirasanya aman ketimbang Sulawesi Selatan yang penuh konflik.

Kondisi politik di Sulawesi pada periode abad ke-17 sampai awal abad ke-20 ditandai oleh terjadinya konflik internal antar kerajaan di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Gowa dengan Bone. Konflik ini juga terjadi antara kerajaan (Gowa dan Bone) dengan Belanda dan Ternate.

Situasi inilah yang menyebabkan Sulawesi Tenggara, khususnya Buton menjadi sasaran para imigran dari Sulawesi Selatan karena wilayah ini selain mudah dijangkau, juga karena dianggap aman. Kebanyakan bangsawan Bugis yang datang ke Buton memiliki gelar Andi Bau di depan namanya sebagai tanda kebangsawanan.

Selanjutnya, mereka lalu menetap di pinggiran laut pada wilayah dekat pelabuhan demi memudahkan akses mereka untuk berdagang hingga ke Singapura. Berawal dari para banyaknya bangsawan bernama Bau inilah yang kemudian menyebabkan daerah di pinggiran laut dan kali itu disebut Bau-Bau. Jadi, awal kelahiran Kota Bau-Bau, bisa dirujuk sejak tahun 1660.

Persoalan awal pertumbuhan kota ini sangat penting sebagai identitas. Kebanyakan kota di Indonesia mengambil pijakan sejarah untuk melihat awal lahirnya kota dan tidak mengambil patokan pada lahirnya kota berdasarkan dikeluarkannya undang-undang terbentuknya kota tersebut dari pemerintah RI.

Misalnya Jakarta yang lahir sejak kemenangan Pangeran Jayakarta atas Portugis, kemudian Ternate yang mengambil momen 700 tahun lalu ketika Sultan Baabullah berhasil mengusir Portugis, kemudian Kota Makassar yang telah ditentukan kelahirannya sejak 400 tahun silam.

Buton mulai dikenal dalam Sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah Nagarakretagamakarya Prapanca pada Tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) Keresian atau tempat tinggal para resi di mana terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air dengan rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru.

Cikal bakal negeri Buton untuk menjadi sebuah Kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana (si empat orang) yaitu Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo dan Sijawangkati yang oleh sumber lisan di Buton mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-13.

Kejayaan masa Kerajaan Buton (Wolio) sampai Kesultanan Buton sejak berdiri pada tahun 1332 sampai dengan 1960 telah banyak meninggalkan warisan masa lalu yang gemilang.

Sampai saat ini masih dapat disaksikan berupa peninggalan sejarah, budaya seperti naskah kuno yg tersimapan pada garis keturunan Laode dan Waode di pulau buton, sedangkan naskah lain masih banyak yg dibawa ke belanda oleh bangsa belanda sendiri pada saat penjajahan mereka dan arkeologi seperti kuburan raja dan sultan, benteng pertahanan keraton, pintu gerbang yg disebut lawa, meriam tua dan masih banyak lagi yang lainnya. Saat ini wilayah bekas Kesultanan Buton telah berdiri beberapa kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Baubau.

HARI JADI KOTA BAU-BAU

Kota Baubau memperoleh status kota pada tanggal 21 Juni2001 berdasarkan UU No. 13 Tahun 2001.

Berdasarkan Perda No. 02 tahun 2010 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Baubau dan Perubahan Penulisan Baubau, ditetapkan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa nama penulisan nama Kota Bau-Bau menjadi Baubau, sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

Pada Perda tersebut juga ditetapkan bahwa hari jadi Kota Baubau pada tanggal 17 Oktober 1541. Pemilihan tahun 1541 karena tahun tersebut merupakan tahun bersejarah di bumi seribu benteng ini. Hal ini ditandai dengan terjadinya transformasi pemerintahan Kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton sebagai pembaharuan, yang ditandai dengan dilantiknya Lakilaponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis.

Baubau menduduki peringkat ke-8 sebagai kota terbesar di Sulawesi berdasarkan jumlah populasi tahun 2010 atau urutan ke-2 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara

Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Wangi-Wangi, dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003. Luas wilayahnya adalah 823 km² dan pada tahun 2017 berpenduduk sekitar 110.303 jiwa.

SEJARAH KABUPATEN WAKATOBI


Sejak ratusan tahun yang lampau hingga saat ini, sejarah Kepulauan Wakatobi (Kepulauan Tukang Besi) ditulis sebagai bagian dari sejarah Buton. Sejarahnya ditulis hanya untuk memperjelas dan memperkaya khasanah sejarah Buton, bukan sejarah yang memperjelas dan mempertegas identitas dan jatidiri Wakatobi yang berbeda dengan yang lain.  Hal ini disebabkan karena selama ratusan tahun lamanya, kepulauan ini menjadi bagian dari pemerintahan Kesultanan Buton dan selama puluhan tahun menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Buton.

Padahal prestasi sejarah di masa lampau, dalam skala regional maupun nasional, terutama dalam bidang pelayaran, perdagangan, perikanan, dan teknologi pandai besi, tidak bisa diabaikan begitu saja. Keunggulannya dalam bidang pelayaran niaga, misalnya, telah ikut membesarkan dan mempopulerkan nama Buton sebagai salah satu etnik maritim di Indonesia sehingga keunggulan sejarahnya itu perlu diungkapan secara terang benderang secara obyektif.

Sejak tahun 2004 yang lalu, gugusan kepulauan ini mulai memekarkan diri dari Kabupaten Buton dengan nama Kabupaten Wakatobi. Karena itu sebagai suatu kabupaten yang baru lahir, semakin terasa diperlukan penjelasan detil sejarahnya, termasuk budayanya, untuk lebih memperjelas dan mempertegas karakter dan jatidiri serta memperkuat kemandiriannya melalui suatu kegiatan penelitian.

Hasilnya dapat dirancang sebagai salah satu bahan materi muatan lokal di sekolah, dari tingkat SD hingga SLTA baik secara mandiri (mata pelajaran tersendiri) maupun terintegrasi dalam mata pelajaran terkait (suplemen).

TERBENTUKNYA KABUPATEN WAKATOBI

Sebelum menjadi daerah otonom wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi. Pada masa sebelum kemerdekaan Wakatobi berada di bawah kekuasaan Kesultanan Buton. Setelah Indonesia Merdeka dan Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai satu provinsi, wilayah Wakatobi hanya berstatus beberapa kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Buton.

Selanjutnya sejak tanggal 18 Desember 2003 Wakatobi  resmi ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Undang – Undang  Nomor  29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara.

Saat pertama kali terbentuk Wakatobi hanya terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia dan Kecamatan Binongko. Pada tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 19 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Kaledupa Selatan dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Tomia Timur.

Selanjutnya pada tahun 2007 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor  41 Tahun 2007 dibentuk Kecamatan Togo Binongko sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Wakatobi menjadi 8 kecamatan yang terbagi menjadi 100 desa dan kelurahan (25 kelurahan dan 75 desa).

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi sebagai daerah otonom secara resmi ditandai dengan pelantikan Syarifudin Safaa, SH, MM sebagai pejabat Bupati Wakatobi pada tanggal 19 Januari 2004 sampai dengan tanggal 19 Januari 2006. Kemudian dilanjutkan oleh H. LM. Mahufi Madra, SH, MH sebagai  pejabat bupati selanjutnya  sejak tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan tanggal 28 Juni 2006.

Kemudian berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung maka pada tanggal 28 Juni 2006 Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yang terpilih yaitu Ir. Hugua dan Ediarto Rusmin, BAE dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, SH atas nama Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.74-314 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Wakatobi Ir. Hugua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor : 132.74-315 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Wakatobi Ediarto Rusmin, BAE untuk masa bhakti 2006-2011.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Muna adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan Ibu kota di Raha.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.057,69 km² dan berpenduduk sebanyak 227.941 jiwa.

KERAJAAN MUNA

Sejarah peradaban manusia di muna dimulai ketika Sawerigading dan pengikutnya yang berjumlah 40 orang terdampar di suatu daratan di Pulau Muna yang saat ini di kenal dengan nama ‘Bahutara’.
Sawerigading dan para pengikutnya, kemudian berbaur dengan penduduk yang telah dahulu menetap dan membentuk komunitas di Pulau Muna.

Lama kelamaan komunitas itu berkembang. Sawerigading dan empat puluh pengkutnya di Daratan Muna telah membawa nuansa baru dalam pembangunan peradaban dalam kehidupan Orang Muna. Suatu waktu dipilihlah suatu pemimpin untuk memimpin komunitas itu. Pemimpin yang dipilih adalah yang dianggap sebagai primus intervares.

Sejarah kerajaan Muna dimulai setelah dilantiknya La Eli alias Baidhuldhamani gelar Bheteno ne Tombula sebagai Raja Muna pertama.

Setelah dilantiknya La Eli bergelar Bheteno Ne Tombula sebagai Raja Muna I, Kerajaan Muna baru dapat dikatakan sebagai sebuah kerajaan berdaulat karena telah memenuhi syarakat-syarat sebagai sebuah negara yaitu telah memiliki Rakyat, Wilayah dan Pemerintahan yang berdaulat dan seluruh perangkat masyarakat bersepakat untuk mengikat diri dalam sebuah pemerintahan dengan segala aturannya yang bernama Kerajaan Muna.

MASA PEMERINTAHAN SUGI

Setelah pemerintahan Bheteno Ne Tombula berakhir, Kerajaan Muna dipimpin oleh Sugi. Sugi bagi masyarakat Muna berarti Yang Dipertuan atau Yang Mulia.
Sepanjang sejarah Kerajaan Muna ada lima orang Sugi yang perna memimpin Kerajaan muna. Mereka itu adalah Sugi Patola, Sugi Ambona, Sugi Patani, Sugi La Ende dan Sugi Manuru.

Dari kelima sugi yang pernah memimpin kerajaan muna, Sugi Manuru-lah yang dianggap berhasil membawa banyak perubahan di kerajaan muna dalam berbagai aspek.

MASA PEMERINTAHAN LAKILAPONTO

Setelah masa pemerintahan sugi berakhir pemerintahan kerajaan muna dijalankan oleh Lakilaponto. Lakilaponto menjadi raja muna VII setelah menggantikan ayahandanya, Sugi Manuru sebagai raja muna. Selama menjadi raja muna, Lakilaponto terkenal akan keberaniannya. Pada masa pemerintahannya dibangunlah benteng mengelilingi ibu kota kerajaan muna, untuk menghalau dan menghadang ancaman serangan yang datang dari luar. Lakilaponto memerintah kerajaan muna selama kurang lebih 3 tahun (1517-1520) sebelum digantikan oleh adiknya sendiri, La Posasu.

PERJUANGAN MENENTANG PENJAJAHAN

Kerajaan Muna melakukan konfrontasi dengan Penjajah di mulai dengan keterlibatan Lakilaponto Raja Muna ke VII (1517-1520) menumpas Armada bajak laut Banggai Labolontio yang selalu menggangu keamanan kerajaan-kerajaan tetangga disekitarnya. selain itu, Lakilaponto juga Setelah Bertahta di Buton tahun (1520-1564) dan Mememeluk Islam yang dibawah oleh Syeid Abdul wahid dari Mekah ( Daulah Turky Usmani), dia berperan aktif menghalau Portugis di Tenggara Sulawesi, Banggai, selayar, Maluku, dan Solor NTT, sehingga Penjajahan Portugis tidak terlihat di Tenggara Sulawesi .

Pada Masa Raja Wuna ke X La Titakono (1600-625) Kerajaan Muna menolak Campur tangan VOC di Buton karena dapat mengancam keutuhan dan persatuan Kesultanan Butuni Darusalam setalah mengetahui gelagat VOC di Buton. Namun pada akhirnya Sultan Buton tetap melakukan perjanjian Abadi tersebut pada tahun 1613 di bawah pimpinan Sultan Dayanu Iksanudin alias Laelangi.

Dampak dari perjajian tersebut merenggangkan hubungan persaudaraan yang telah dibina oleh para pendahulu kedua kerajaan ini. Efek domino dari kerja sama tersebut Menimbulkan peperangan antara Muna dan Buton di Bawah pimpinan Raja Muna XII Sangia Kaendea (1626-1667). Mula-mula Kerajaan Muna memenangi Peperanga tersebut, namun setelah Buton mendapat bantuan dari VOC maka pasukan kerajaan Muna harus mundur.

Selang beberapa waktu pasukan buton yang diperkuat oleh armada Kapal VOC berlabu di peraiaran pulau lima tepatnya di depan lohia. Pihak Bunton dan VOC mengirim utusan untuk menemui Raja Wuna dengan alasan perundingan perdamaian di antara kedua bela pihak. Mula-mula La Ode Ngakdiri/ Sangia Kaendea meragukan hal tersebut, namun karena terbujuk oleh alasan persaudaraan akhirnya iapun turut serta dalam melakukan perundingan itu.

Sesampainya di pulau lima Raja Wuna tersebut tidak diajak untuk berunding seperti apa yang diberitahukan semula, dia ditangkap dengan tipu muslihat oleh Buton dan VOC dan diasingkan keternate, setelah beberapa lama kemudian Raja wuna tersebut diselamtkan kembali oleh Pihak kerajaan Muna dan kembali menduduki tahta Kerajaan Muna.

Perlawanan Raja Muna berikutnya dilakukan oleh La Ode Saete (1816-1630) yang melakukan peperangan dengan pihak Belanda dan Buton sehingga banyak menghancurakan kapal-kapal Belanda dan Buton di Muna. selain itu Raja Muna tersebut mengorganisir semua kekuatan tempur yang ada dan melakukan perang semesta melawan penjajah sehingga dia mampu mempertahankan kerajaan Muna dari serangan musuh yang datang bertubi-tubi.

Perjuangan Kerajaan Muna berikutnya dipelopori oleh La Ode Pulu (1914-1918), dia menentang keras perjanjian Korte Verklaring Tahun 1906 Antara Buton dan Belanda. Raja Muna mengagap perjanjian tersebut adalah Ilegal dan sepihak yang tidak sesui dengan Peraturan Adat di Muna sehingga dia melakukan perlawanan Rakyat secara gerilya dan banyak mematahkan serangan pasukan Belanda.

Walau demikian dia akhirnya tetap terbunuh dalam peperangan tersebut karena minimnya jumlah persenjataan dan logistik perang. Hal tersebut menandai awal runtuhnya kedaulatan Kerajaan Muna dan makin kuatnya cengkaraman Belanda dan Buton di Muna. Walau demikian, para Raja-Raja Wuna berikutnya tetap Menolak Isi Perjanjian tersebut sehingga pergantian Raja-raja Muna berikutnya selalu tidak berlangsung lama.

Perjuangan Rakyat Muna terus bergolak menentang penjajahan Belanda hingga akhirnya membentuk banyak laskar-laskar Rakyat dan beberapa Batalion tempur diantaranya Batalion Sadar yang merupakan embrio berdirinya KODAM WIRABUANA di Makssar dan Mendukung Kesepakatan Malino untuk bergabung dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara

Subscribe Our Newsletter